nusantara4d

Kaisar Iblis Abadi

rajatotobet

Benarkah Penyelewengan BBM******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengklaim pemicu lonjakan harga beras karena ada kecurangan dalam distribusi pupuk dan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menyebut kecurangan itu memicu lonjakan biaya produksi beras. Ia pun membeberkan dalam lima tahun terakhir ada 47 perkara terkait penyelewengan distribusi pupuk subsidi yang menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah.

"Di 2024 saja ada tujuh perkara. Ada di Babel (Bangka Belitung), Kalbar (Kalimantan Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan beberapa daerah lain," katanya dalam Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri di Jakarta, Senin (1/4).

Akibatnya, biaya produksi meningkat dan harga beras menjadi mahal.

"Imbasnya dibebankan kepada konsumen," katanya.

Tak hanya pupuk subsidi, ia mengatakan juga terjadi penyimpangan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan kelangkaan. Bahan bakar subsidi yang harusnya masuk ke SPBU untuk kendaraan pengangkut hasil pertanian, justru masuk ke pertambangan.

Akhirnya petani menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi.

Lihat Juga : ANALISISMenguak Modus Tikus Tambang Rugikan Rp271 T di Kasus Korupsi Timah

"Akhirnya ini dibebankan juga ke konsumen. Jadi banyak elemen yang mempengaruhi kenaikan harga di petani," katanya.

Kendati, ia tak merinci berapa kuota pupuk maupun BBM subsidi yang diselewengkan sehingga menyebabkan harga beras melambung.

Harga beras sendiri belakangan memang mahal. Lihat saja, harga beras sempat menyentuh rekor Rp18 ribu per kilogram (kg) pada Februari 2024 lalu. Padahal harga eceran tertinggi (HET) hanya mencapai Rp14.400 per kg untuk beras premium.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, rata-rata harga beras kualitas super I mencapai Rp17.150 per kg. Sementara, beras kualitas medium I Rp15.900 per kg.

Lihat Juga : Sepak Terjang Robert Bonosusatya yang Terseret Dugaan Korupsi Timah

Angka tersebut pun masih terbilang mahal. Pasalnya, pada awal 2022 saja harga beras kualitas super masih di level Rp12 ribu per kg. Sedangkan, rata-rata beras medium di level Rp10 ribu.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori pun mempertanyakan seberapa besar pupuk subsidi dan BBM subsidi yang diselewengkan. Menurutnya, jika jumlahnya tak signifikan, dampaknya pun tidak akan sebesar saat ini pada harga beras.

"Kalau jumlahnya enggak signifikan ya dampaknya enggak besar secara nasional. Secara lokal di daerah penyelewengan terjadi dampaknya bisa saja besar," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/4).

Oleh karena itu, karena Satgas Polri tak memiliki rincian data penyelewengan itu, maka sulit untuk memperkirakan dampaknya pada harga beras.

Lihat Juga : Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Mulai Berlaku, Berikut Rinciannya

Ia pun mengamini harga BBM itu penting bagi sektor pertanian. Bukan saja buat memompa air, BBM juga menjadi penggerak alat dan mesin pertanian.

Oleh karenanya, kalau harga BBM mahal tentu membuat ongkos produksi usahatani bertambah mahal. Namun, lagi-lagi ia tak mau berspekulasi kalau data penyelewengan BBM subsidi itu tidak ada.

"Apa mungkin penyelewengan masif di seluruh wilayah? Gak usah berandai-andai jika gak ada data," imbuhnya.

Sementara itu, Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pupuk bersubsidi masih ada hubungannya dengan harga beras, tapi kalau penyelewengan BBM bersubsidi menjadi penyebab lonjakan harga, itu tidak bisa diterima.

Lihat Juga : Tarif Tol Cipali Diskon 20 Persen Saat Mudik Lebaran, Berlaku Hari Ini

"BBM bersubsidi menjadi biang kerok, saya kira pernyataannya jauh dan cenderung ngawur," ucapnya.

Nailul menilai tidak ada korelasi penyelewengan BBM subsidi terhadap harga beras. Ia berpendapat angkutan pembawa beras tidak menggunakan BBM subsidi.

"Angkutan pembawa beras menggunakan BBM non subsidi? Kan enggak juga," kata dia.

Lebih lanjut, terkait penyaluran pupuk bersubsidi, Nailil berpendapat hal itu sudah bermasalah dari sejak awal penyaluran berbentuk subsidi barang.

Lihat Juga : Menhub Imbau Pemudik Jangan Buru-buru Tinggalkan Kampung Halaman

Jadi, pemerintah memberikan subsidi ke pabrik pupuk, kemudian pabrik pupuk menyalurkan melalui agen dan distributor. Kemudian, dijatah dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani.

Nailul mengatakan letak permasalahan subsidi pupuk justru di situ. Seringkali pupuk bersubsidi tidak didapatkan oleh petani.

Kesulitan terjadi mulai dari tingkat distributor, di mana pupuk bersubsidi stoknya sangat tipis. Pedagang pun akan memainkan cara tertentu agar petani membeli pupuk non subsidi.

"Celakanya, anggaran pupuk bersubsidi seringkali disunat. Akibatnya petani hanya mendapatkan pupuk bersubsidi 20 persen dari kebutuhannya," imbuh Nailul.

Lihat Juga : Pemerintah Berencana Revisi Aturan Harga Gabah

Adapun petani sisanya membeli pupuk non subsidi yang harganya naik akibat perang Ukraina-Rusia. Maklum, ketegangan geopolitik itu menyebabkan bahan baku pupuk meningkat harganya.

Soal pupuk ini, belakangan juga diakui Menteri Pertanian Andi Amran membuat produksi pada turun. Hal ini khususnya menyangkut sistem dan izin pengambilan pupuk subsidi.

Selain itu, penyebab lainnya adalah fenomena El Nino.

Amran mengatakan ada 20 persen petani terutama di Papua dan Kalimantan yang tidak bisa mengambil pupuk subsidi. Di sisi lain, pupuk juga mulai langka.

"Karena harga bahan baku pupuk tingkat dunia anik dua kali lipat sehingga kuantumnya turun 50 persen," katanya.

Untuk mengatasi penurunan produksi, Amran mengatakan solusi cepat yang pihaknya lakukan adalah dengan memompa air sungai ke sawah. Kementan pun menggelontorkan Rp5,8 triliun untuk membeli pompa.

Menurut Amran pompanisasi merupakan solusi cepat dibanding cetak sawah yang baru bisa panen dua hingga tiga tahun kemudian.

"Kalau pompanisasi satu minggu kemudian bisa menghasilkan pangan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr)

Dalang tingkat dewa

rodabet

Bulog NTT siapkan lima ton beras SPHP dalam pasar murah di Kupang******

Pelaksanaan pasar murah ini kami lakukan hanya sekali saja yakni pada hari ini dan untuk stok beras SPHP yang disiapkan mencapai lima ton

Kupang (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan lima ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat mengelar pasar murah menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Kota Kupang, Rabu.

"Pelaksanaan pasar murah ini kami lakukan hanya sekali saja yakni pada hari ini dan untuk stok beras SPHP yang disiapkan mencapai lima ton," kata Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) Himawan kepada wartawan saat ditemui di kantor Bulog NTT, Rabu.

Dia mengatakan hal ini ketika ditanya terkait kesiapan stok beras dari Bulog untuk masyarakat di tengah permintaan beras dengan harga murah makin tinggi di Kota Kupang dalam beberapa bulan terakhir.

Sejumlah beras program SPHP itu dijual dengan harga Rp55 ribu per karung dengan berat lima kilogram dan tiap orang hanya boleh membeli dua karung atau 10 kilogram beras SPHP.

Selain di kantor Bulog wilayah NTT pihaknya bekerja sama dengan mesjid dan pemerintah Kota Kupang untuk mengelar pasar murah di dua titik.

"Kalau di dua titik selain di Bulog ini kita hanya siapkan dua ton saja," ujar dia.

Himawan menambahkan bahwa untuk selain pasar murah untuk penjualan beras SPHP, pihaknya juga menjual beras premium ukuran lima kilogram dari harga di pasaran Rp77 ribu menjadi Rp73 ribu per karung.

Selain itu ada juga minyak goreng, bawang, dan telur dengan harga Rp60 ribu dari harga di pasaran Rp65 per lima kilogram.

"Disamping itu kami juga bekerja sama dengan Bank BNI untuk melakukan penukaran uang rupiah yang baru," tambah dia.

Pewarta ANTARA yang hadir menyaksikan langsung penjual beras SPHP tersebut melaporkan bahwa antrean panjang hanya terdapat di beras SPHP tersebut.

Sementara di stan yang lain, justru sepi dan terlihat satu dan dua orang saja yang berbelanja.

Dia berharap pelaksanaan pasar murah itu bisa membantu masyarakat yang membutuhkan apalagi dengan harga yang murah.

Baca juga: Bulog NTT memastikan stok beras mampu sampai akhir Mei 2024
Baca juga: Bulog NTT menggelar pasar murah penuhi kebutuhan pangan masyarakat
Baca juga: Bulog NTT sebut beras CBP Januari sudah mulai didistribusikan
Baca juga: Bulog NTT pastikan beras SPHP tersedia di pasar ritel moderen

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Master Kustomisasi Mecha

kredivo bisa transfer ke bank lain

PMI Manufaktur Ekspansif, Pengusaha Desak Kebijakan Proindustri******

Jakarta, CNN Indonesia--

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai purchasing manager's index (PMI) manufaktur yang ekspansif selama 30 bulan berturut-turut bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan proindustri.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengungkapkan capaian Purchasing Managers' Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia berada di level ekspansif selama 30 bulan berturut-turut.

Berdasarkan data dari S&P Global, indikator PMI manufaktur terus berada dalam fase ekspansif pada Februari 2024, yaitu berada di angka 52,7.

Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Industri itu kan tidak bekerja sendiri, pasti dipengaruhi oleh kebijakan lainnya seperti perdagangan dan keuangan. Dan yang paling penting adalah indikator ketenagakerjaan," ujar Bob dalam keterangan resmi, dikutip Senin (25/3).

"Jadi, PMI yang positif selama 30 bulan berturut-turut berada di level ekspansif harus juga diikuti penyerapan tenaga kerja, ujungnya itu penyerapan tenaga kerja," sambungnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan di sektor lain seperti pajak, kemudahan perdagangan, arus barang, dan lainnya, merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan sektor riil di Indonesia.

Lihat Juga : AHY Minta Anggaran Kementerian ATR Tambah Rp675 M ke Sri Mulyani

Oleh sebab itu, imbuhnya, pemerintah harus serius mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap sektor industri nasional.

"Misalkan kita ingin produksi, tapi beberapa bahan baku impor sulit didapat, itu juga akan menghambat untuk tercipta sektor riilnya," kata Bob.

Ia menekankan bahwa optimisme sektor industri nasional yang tercermin dari angka PMI yang ekspansif perlu untuk dikonversi dalam aksi nyata. Hal ini, menurut Bob, membutuhkan dukungan lintas sektor sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Kemenperin itu harus dibantu oleh kementerian lain seperti Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Termasuk juga menyangkut arus barang," ujarnya.

"Dan juga kita sekarang dihadapkan dengan biaya logistik yang tinggi akibat konflik di berbagai negara. PMI ini menjadi satu modal positif, di tengah tantangan baik di dalam maupun luar negeri," tutur Bob.

Ia kemudian mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang sektor ekonominya sangat tergantung pada sektor konsumsi. Hal ini tercermin dari dominasi sektor konsumsi sebesar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini, kata dia, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan negara lainnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan lainnya yaitu tenaga kerja yang berlimpah. Maka itu, menurut Bob, penting untuk dilihat bahwa terdapat pergeseran struktur employment yang penting untuk disikapi sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

gaming slot gacor

Pemerintah Bicara Peluang BBM Singkong yang Disebut Prabowo Potensial******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengomentari potensi bahan bakar minyak (BBM) singkong yang diklaim Prabowo Subianto yang mengklaim itu bisa membuat negara lain iri.

Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan sumber untuk menggarap bioetanol bervariasi, termasuk dari singkong dan tebu. Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan melihat mana yang benar-benar bisa masuk ke dalam skala industri.

"Singkong dan tebu untuk bioetanol, semua itu kan kita kaji. Tentu kan kajian itu ada yang dari skala tertentu dia belum ekonomis, tapi kalau sudah masuk (ekonomis), baru bisa diimplementasikan," kata Dida di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Dida menyinggung soal pasokan tebu yang rencananya disuplai dari food estate Merauke. Menurutnya, lumbung pangan itu bisa menjadi salah satu opsi memenuhi stok dalam negeri.

Anak buah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu juga menyebut ada peluang menghasilkan bahan bakar dari kelapa. Ia mengatakan kelapa reject alias yang tidak terpakai bakal diolah menjadi bioavtur.

"Justru kelapa ini dari kelapa yang reject. Di setiap pohon kelapa itu ada sekitar 20-30 persen gak layak dikonsumsi, itu yang justru bisa digunakan. Banyak sekali potensi yang semua ada di kebun kita, tapi belum kita optimalkan. Nah, ini ruang untuk inovasi yang terus kita dorong," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa swasembada energi. Ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan sumbernya didapat dari tebu hingga singkong.

Ia menilai energi yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

"Kita nanti green energy dan kita akan swasembada energi bensin, dari mana? Dari etanol, etanol dari mana? Dari tebu dan singkong," kata Prabowo dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Kamis (29/2).

Akan tetapi, data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi singkong pada 2019 hanya 16,35 juta ton. Jumlah tersebut turun dari produksi di 2018 sebesar 19,34 juta ton dan 19,05 juta ton pada 2017.

Produksi singkong cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 20,38 juta ton pada 2016, 21,80 juta ton pada 2015, 23,43 juta ton pada 2014, 23,93 juta ton pada 2013, dan 24,17 juta ton pada 2012.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Budidaya Keabadian Staf

rupiah maju terdaftar ojk

Daftar Moda Transportasi Favorit Pemudik Hasil Survei Kemenhub******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan kereta api menjadi moda transportasi yang paling diminati masyarakat untuk menemani perjalanan menuju kampung halaman saat Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah 2024.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan data ini berdasarkan survei yang dilakukan Kemenhub melalui Badan Kebijakan Transportasi dengan stakeholder terkait.

Lihat Juga : Tiket Kereta Tambahan Lebaran Masih Tersedia 450 Ribu Kursi

[Gambas:Video CNN]

Moda transportasi pilihan terbanyak kedua adalah bus dengan 19,4 persen atau 37,51 juta orang. Lalu, ada mobil pribadi sebesar 18,3 persen atau 35,42 juta orang.

Kemudian, pilihan selanjutnya adalah sepeda motor sebesar 16,07 persen atau 31,12 juta orang.

Pilihan Redaksi Tiket Kereta Tambahan Lebaran Masih Tersedia  Kemenhub Prediksi Pemudik Lebaran 2024 193,6 Juta Orang

Minat masyarakat tersebut dipengaruhi beberapa faktor, seperti tidak adanya covid-19, ekonomi keluarga, cuti bersama,liburan anak sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, serta kondisi cuaca," jelas Budi.

Kemenhub turut memperkirakan lonjakan pemudik hingga 71,7 persen pada tahun ini. Sehingga, pemudik diperkirakan menjadi sebanyak 193,6 juta orang pada 2024, dari 123,8 juta orang pada 2023.

Adapun perkiraan puncak hari mudik berdasarkan pilihan masyarakat adalah H-2 atau Senin, 8 April 2024 (mulai cuti bersama) dengan potensi pergerakan 26,6 juta orang (13,7 persen.

Sementara itu, perkiraan puncak arus balik adalah H+3 yakni Minggu, 14 April 2024 dengan potensi pergerakan 41 juta orang (21,2 persen).

[Gambas:Video CNN]

(ldy/chri)

Berubah menjadi loli dan mainkan game

cara dapat uang 500 juta

Lantamal: Tidak ada keterlibatan prajurit lain dalam kasus Serda Adan******

"Saya yakinkan tidak ada anggota TNI lain yang terlibat dalam kasus ini selain Serda Ardan Aryan Marsal,"

Padang (ANTARA) - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal II) Padang memastikan tidak ada keterlibatan anggota TNI yang lain kecuali tersangka Serda Pom Ardan Aryan Marsal dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Iwan Sutrisman Telaumbanua.

"Saya yakinkan tidak ada anggota TNI lain yang terlibat dalam kasus ini selain Serda Ardan Aryan Marsal," kata Komandan Polisi Militer (Danpom) Lantamal II Padang Letkol Laut (PM) Yasir Fadly Dayan di Padang, Rabu.

Hal tersebut ditegaskan Danpom Lantamal II Padang menyusul adanya informasi bahwa Serda Adan akan membantu meloloskan korban (Iwan Sutrisman Telaumbanua) menjadi anggota TNI melalui bantuan paman pelaku yang juga anggota TNI, serta prajurit lain berpangkat kapten di Kota Sawahlunto.

Namun, setelah Lantamal II Padang melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap pelaku, ditemukan fakta bahwa Serda Adan berbohong dan menipu korban bersama keluarga yang sebelumnya telah mentransfer sejumlah uang kepada pelaku.

"Jadi itu bohong semua, murni penipuan. Tidak ada pamannya yang angkatan laut," kata Letkol Laut (PM) Yasir.

Oleh karena itu, ia kembali menegaskan dalam kasus tersebut sama sekali tidak ada keterlibatan anggota TNI yang lain. Serda Adan bersama seorang warga sipil bernama Muhammad Alfin Andrian bekerja sama menghilangkan nyawa Iwan Sutrisman Telaumbanua di Kota Sawahlunto pada 24 Desember 2022.

Sementara itu, Komandan Lantamal (Danlantamal) II Padang Laksamana Pertama TNI Syufenri mengatakan kasus dugaan pembunuhan yang menjerat seorang oknum TNI AL aktif, dengan modus bisa meloloskan seseorang menjadi prajurit merupakan langkah yang salah dan harus dipahami masyarakat.

Laksamana Pertama TNI Syufenri menegaskan pihak yang ingin masuk TNI namun dengan cara yang salah misalnya mencoba menyuap seorang prajurit, maka bisa berakibat fatal seperti yang menimpa Iwan Sutrisman Telaumbanua.

"Yang coba atau ingin masuk TNI AL menggunakan uang dan mendekati salah satu prajurit bisa berakibat fatal," kata dia menegaskan.

Terakhir, Danlatamal menyampaikan kasus kematian Iwan Sutrisman harus menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa untuk menjadi anggota TNI sama sekali tidak dipungut biaya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024