luck365 slot

Perburuan protagonis tanpa batas

Uji Coba Kereta Cepat Mundur ke Awal September******

Jadwal operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dipastikan mundur ke awal September.

General Manager Corporate Secretary Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa menyebut uji coba terbatas gratis yang mengangkut penumpang batal digelar pada 18 Agustus mendatang.

"18 Agustus geser ke awal September. Namun, belum commercial operating date(COD), masih uji coba tidak berbayar untuk penumpang," ungkap Eva kepada CNNIndonesia.com,Selasa (8/8).

"Nanti akan kami informasikan kembali mekanisme dan tata cara masyarakat agar dapat mengikuti proses uji coba," tandas Eva.

Semula pemerintah mengatakan operasi KCJB akan dilakukan pada 18 Agustus 2023. Nantinya, masyarakat bisa menjajal uji coba gratis hingga Oktober 2023 mendatang.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal juga enggan memastikan apakah izin operasional kereta cepat bakal dikeluarkan sebelum 18 Agustus. Ia pun membantah kabar diterbitkannya izin operasional sementara.

"Kita tunggu, kalau berjalan dengan baik (uji coba) maka kita akan keluarkan izin operasinya. Enggak (izin sementara), regulasinya gak ada," ungkap Risal di kantornya, Jumat (4/8).

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi sempat berujar izin operasional KCJB paling lambat diterbitkan pada 1 Oktober 2023.

[Gambas:Video CNN]

Jiuxiaojue

Pengusaha Logistik Tolak Larangan Impor Rp1,5 Juta Dijual E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Revisi itu akan melarang importir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Ketua APLE Sonny Harsono menilai kebijakan baru tersebut tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Sebagai contoh, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commercelokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujar Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Ia menjelaskan platform yang memfasilitasi transaksicross-bordersemacam ini tidak hanya ditemukan di Indonesia, melainkan di berbagai negara.

Namun demikian, di negara-negara lain berlaku pula kebijakan yang sama, yaitu berupa pengenaan pajak pada harga tertentu, bukan pelarangan di bawah harga tertentu.

Lihat Juga : Menkeu-Bos OJK Buka Suara soal Penghapusan Kredit Macet UMKM

APLE juga menyebut ada platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-borderUMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Oleh karena itu, sambungnya, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Sejatinya, APLE menilai proses impor cross-borderke Indonesia dewasa ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Dari sisi proses, impor dilakukan seratus persen secara digital dan terotomatisasi, terlebih bea cukai sudah mengaplikasikan e-catalog agar pendapatan negara yang berasal dari bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) yang besar dapat dipastikan sesuai ketentuan.

Karenanya, APLE berharap pemerintah tetap memberikan dukungan bagi platform belanja untuk menjalankan transaksi cross-border.

Pasalnya, platform yang tidak melakukan transaksi cross-borderjustru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM tersebut lantaran masih ada barang eks-impor di sana yang memang boleh diperjualbelikan tanpa harus memenuhi kewajiban pemberian keterangan asal barang.

Tentu hal semacam ini malah merugikan negara, karena barang-barang eks-impor ini tidak dikenai pajak.

Lebih lanjut, APLE mengajukan empat solusi terhadap persoalan ini. Pertama,pemerintah perlu mewajibkan platform pelaku transaksi impor cross-border untuk memfasilitasi ekspor lintas negara, dengan volume yang lebih tinggi.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," jelasnya.

Kedua,pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah PPN 10 persen dan PPh.

Dengan demikian, harga barang impor pun tidak terlalu murah, dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

Ketiga,pemerintah melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casingserta chargerponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Kemungkinan besar, barang-barang yang berasal dari kegiatan impor tersebut akan sulit untuk diawasi, apakah barang yang dijual tersebut telah memenuhi formalitas kepabeanan, dengan membayar bea masuk/ pajak sesuai dengan jenis dan nilai barangnya.

Keempat, pemerintah sebaiknya melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-borderbagi pelaku UMKM di tanah air.

[Gambas:Video CNN]

Keterlibatan dengan kekuasaan

Jalan Tol Getaci Bakal Terkoneksi Hingga Yogyakarta******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci) akan terkoneksi secara bertahap hinggaYogyakarta.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan rencana itu tertuang dalam masterplan.

"Memang dalam masterplan di jalur selatan Jawa Barat itu rencananya dibangun secara bertahap Jalan Tol Getaci dari Gedebage ke Tasikmalaya sampai Cilacap kemudian hingga ke Yogyakarta," ujar Hery, dikutip dari Antara, Jumat (4/8).

Proyek Jalan Tol Gedebage - Ciamis merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Getaci yang membentang dari Gedebage sampai Cilacap.

Jalan Tol Getaci sampai Ciamis berperan untuk menghubungkan Jaringan Jalan Tol Getaci dengan Jaringan Jalan Tol NYIA Kulonprogo - Yogyakarta - Solo.

Adapun Jalan Tol Getaci merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Barat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Lihat Juga : ESDM Beri Pemda Pedoman Perhitungan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg

Proyek Jalan Tol Getaci juga merupakan salah satu infrastruktur yang perlu dibangun untuk melakukan percepatan pembangunan kawasan Jawa Barat bagian Selatan.

Pembangunan jalan tol ini bertujuan untuk menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah serta mendukung pariwisata di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Adapun dua investor yang tertarik dalam market sounding Jalan Tol Getaci berasal dari China yang menyatakan minatnya secara langsung. Ada juga investor lokal seperti Jasa Marga dan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Era Sihir Super Abadi

Mentan Ramal El Nino Bisa Bikin Gagal Panen hingga 1,2 Juta Ton******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memprediksi El Nino bisa membuat sawah Indonesia gagal panen hingga 1,2 juta ton.

"Kemungkinan kekurangan atau produksi yang terimbas dari El Nino sekitar 300 ribu ton sampai 1,2 juta ton," ramal Syahrul di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/8).

Meski begitu, Syahrul sesumbar bisa mengantisipasi ancaman iklim tersebut. Ia mengklaim sudah berkeliling ke 7 provinsi yang akan mempersiapkan lahan cadangan untuk menambal gagal panen tersebut.

"Saya yakin kalau ini bisa bergerak ada sekitar 500 ribu hektare. Karena kita menghadapi El Nino, maka Presiden (Joko Widodo) memerintahkan untuk 'Berapa sih yang terjelek kalau terjadi El Nino'. El Nino kekeringan yang membawa air sangat terbatas, panas yang cukup membuat produktivitas turun. Kita akan mempersiapkan kurang lebih 500 ribu hektare untuk antisipasi El Nino," jelasnya.

Lihat Juga : BPH Migas Ramal Kuota BBM Subsidi Cukup Sampai Awal Desember 2023

Sementara itu, Syahrul merinci Indonesia masih over stock beras di atas 2,7 juta ton sampai September 2023. Ia menyebut panen setiap bulannya berada di atas 800 ribu hektare.

Syahrul juga mempertanyakan kehadiran El Nino yang disebut dicirikan dengan panas menyengat. Ia mengaku sudah mengecek beberapa waduk dan bendungan alias DAM besar, di mana airnya masih cukup.

"Bisa bertahan sampai 6 bulan tanpa hujan pun. Kita masih tetap yakin walaupun El Nino datang, sepanjang gubernur dan bupati masih punya niat mempersiapkan diri menghadapi El Nino, ini kita bisa selesaikan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

Gelar FGD di Batam, Satgas UU Cipta Kerja Hasilkan 9 Rekomendasi******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion bertajuk 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

FDG yang digelar di Kota Batam, Jumat (4/8) lalu itu menghasilkan sembilan rekomendasi yang akan menjadi perhatian pemerintah untuk membenahi implementasi UU Cipta Kerja. Terutama untuk Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone.

Dalam FGD tersebut, hadir sebagai pembicara utama Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada R.M. Gunawan Sumodiningrat, dan Presiden Institut Otomotif Indonesia (IOI) Made Dana Tangkas. Selain itu turut hadir perwakilan pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, serta perwakilan delapan kementerian.

Keempat, Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi lintas stakeholder melalui pentahelix untuk melaksanakan dan implementasi kemitraan daerah. Kelima, Pemerintah perlu melakukan fasilitasi kepada UMKM untuk memperbarui profil dan produknya dalam katalog usaha.

Kemudian, rekomendasi keenam, Pemerintah perlu melakukan monitoring dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mewujudkan tata kelola yang transformatif. Ketujuh, Pemerintah perlu memperjelas kewenangan pelaksanaan dan implementasi peraturan UU Cipta Kerja oleh pemda yang berada di wilayah kawasan perdagangan bebas.

Kedelapan, Pemerintah perlu meninjau kembali peraturan pengenaan pajak, bea masuk, dan bea keluar atas kegiatan supply chain dan produksi barang jasa yang dihasilkan oleh UKM, IKM di wilayah Batam.

Terakhir, Pemerintah perlu menegakkan ketentuan mengenai pemberian insentif pajak di Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 kepada usaha menengah dan besar.

Satgas UU Cipta Kerja menilai, sembilan rekomendasi ini menjadi masukan penting yang harus segera dicari solusinya, mengingat Batam masuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas. Artinya, kawasan Batam tidak dikenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Terdapat sejumlah ketentuan dalam lalu lintas barang dan produksi perdagangan yang perlu diatur lebih rinci sehingga tidak memberatkan dunia usaha dalam negeri, terutama pelaku UMKM," demikian keterangan tertulis Satgas UU Cipta Kerja, Senin (7/8).

Adapun, tujuan FGD di Batam dalam rangka mencari titik temu atas permasalahan pada aspek kemitraan di lapangan dan bersama-sama mencari solusinya.

Aspek ini menjadi penting seturut UU Cipta Kerja membawa amanat untuk mewujudkan target angka kemiskinan ekstrem pada 2024 menjadi nol persen.

Meski begitu, implementasi kemitraan tidak semudah membalik telapak tangan. Sebagian besar pelaku UMKM di Batam serta asosiasi usaha menyatakan implementasi kemitraan belum berjalan sesuai harapan.

"Kami senang ada UUCK karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ujar Bayu, salah satu perwakilan UMKM.

Ia juga meminta pemerintah membimbing UMKM untuk mengisi dan memperbaharui katalog kebutuhan pemerintah, serta memberi informasi tentang kebutuhan perusahaan besar terhadap rantai pasok.

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

Benarkah Gaji Ahok Sebagai Komisaris Pertamina Capai Miliaran?******

Gaji petinggi PT Pertamina(Persero) belakangan ini menjadi sorotan. Bahkan santer disebut-sebut gaji Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku komisaris perusahaan tersebut mencapai miliaran.

Besaran gaji direksi dan komisaris Pertamina sejatinya tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Untuk gaji direktur utama, perhitungannya ditetapkan lewat pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN. Besaran gaji ini ditetapkan melalui RUPS/Menteri BUMN setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak Januari tahun berjalan.

"Dalam pemberitaan disebutkan bahwa honorarium komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan, hal itu tidak benar," ucap Fadjar, dikutip dari CNBC, Jumat (4/8).

Jika mengacu pada pedomanya, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.

Lihat Juga : ESDM Sebut China Bisa Swasembada Pangan Gara-gara Batu Bara RI

Kemudian faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan," kata Fadjar.

Pada 2020 lalu, Ahok pernah memberitahu bahwa gajinya sebagai komisaris utama di Pertamina tembus Rp170 juta per bulan.

Selain gaji, Ahok juga menyebut dirinya mendapatkan bonus tantiem atau insentif kerja. Namun, Ahok tidak tahu nominal pastinya.

[Gambas:Video CNN]