petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs slot 138

erek erek 2d 90 571Jutaan kata 374166Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot 138》

Polisi: Saipul Jamil sudah bebas hari ini******

Polisi: Saipul Jamil sudah bebas hari ini
Saipul Jamil kembali dari jumpa pers di Polsek Tambora pada Sabtu (6/1/2024). ANTARA/Risky Syukur
hasil tes rambut dari laboratorium Polda Metro Jaya sudah keluar serta hasilnya negatif
Jakarta (ANTARA) - Polisi menyatakan artis Saipul Jamil sudah dibebaskan pada Senin, menyusul hasil tes rambut yang bersangkutan terbukti negatif narkotika dan psikotropika.

"Dia (Saipul Jamil) sudah bebas," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi di Jakarta, Senin.

Syahduddi mengatakan  hasil tes rambut dari laboratorium Polda Metro Jaya sudah keluar serta hasilnya negatif.

Sementara itu Kapolsek Tambora Donny Harvida mengatakan bahwa hasil tes rambut Saipul Jamil yang diterima pihaknya hari ini dari laboratorium Polda Metro Jaya menyatakan penyanyi dangdut tersebut negatif mengonsumsi narkotika dan psikotropika.

"Betul negatif dari narkotika dan psikotropika," kata Donny saat dihubungi di Jakarta pada Senin.

Donny mengatakan setelah menerima hasil tes rambut dari laboratorium Polda Metro Jaya, pihaknya melakukan penentuan dalam mekanisme gelar perkara untuk dapat membebaskan Saipul Jamil.

"Keluarnya baru hari ini, setelah kami menerima hasil dari labfor (laboratorium forensik Polda Metro Jaya). Terus kemudian dilakukan penentuan di mekanisme gelar (perkara), terus kemudian yang bersangkutan dikembalikan ke pihak keluarga," kata Donny.

Sebelumnya, polisi membebaskan artis Saipul Jamil setelah melakukan pemeriksaan dan menyatakan Saipul Jamil tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang menyeret asistennya.

Adapun berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan, Saipul Jamil terbuksi negatif mengonsumsi narkotika.

"Nanti kita akan kembalikan yang bersangkutan (Saipul Jamil) kepada pihak keluarganya," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi dalam jumpa pers di Polsek Tambora pada Sabtu (6/1).

Lebih lanjut, mengenai hasil tes rambut Saipul Jamil di laboratorium Polda Metro Jaya, polisi sudah mengirimkan sampelnya.

"Iya itu nanti, sudah kita kirim sampelnya ke laboratorium (Polda Metro Jaya) dan nanti akan segera kita informasikan," kata Syahduddi.
Baca juga: Jakarta sepekan, wahana rekreasi belum buka hingga Saipul Jamil bebas
Baca juga: Saipul Jamil siap luncurkan album baru usai bebas dari penjara
Baca juga: Usai bebas, Saipul Jamil ingin ke makam orang tua dan mandi di laut

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

KPU tanggapi penilaian Presiden Jokowi soal debat ketiga******

KPU tanggapi penilaian Presiden Jokowi soal debat ketiga
Arsip foto - Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan hasil laporan KPU kepada Presiden RI Joko Widodo dan jajaran dalam Rapat Konsolidasi Nasional di Jakarta, Sabtu (30/12/2023). ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti/aa.
bukan ranah KPU untuk membuat penilaian
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menjelaskan setiap penyelenggaraan debat capres-cawapres Pemilu 2024 sudah melewati berbagai pertimbangan dan kesepakatan dengan tim sukses masing-masing pasangan calon maupun televisi penyelenggara.

Hasyim menyampaikan penjelasan tersebut untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 pada Minggu (7/1) tidak bersifat mengedukasi masyarakat pemilih, karena lebih banyak menyerang sisi personal calon presiden (capres) tertentu dibandingkan mengusung visi, misi, maupun program kerja.

"Debat sudah melewati berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan kesepakatan dengan semua tim. Jadi, tentang strategi, tentang substansi jawaban, bukan ranah KPU untuk membuat penilaian," kata Hasyim Asy'ari di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu hanya menyediakan forum bagi masing-masing pasangan calon untuk berdebat. Sehingga, terkait strategi maupun materi substansi debat, itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenang pasangan calon bersama tim suksesnya masing-masing.

Baca juga: Moeldoko: Presiden beri masukan soal debat pilpres untuk hal positif

Selain itu, Hasyim mengingatkan debat capres-cawapres merupakan rangkaian dari tahap kampanye Pemilu 2024 yang difasilitasi KPU.

Oleh karena itu, KPU tidak memiliki kapasitas untuk menilai atau mengomentari terkait debat yang sudah berlangsung, sebab penilaian kualitas kampanye merupakan hak masyarakat sebagai pemilih.

"Yang harap diingat adalah debat ini kampanye, salah satu metode kampanye itu debat. Sehingga, kemudian yang punya hak, kewenangan menilai kualitas debat, dan substansi dari perdebatan adalah rakyat, pemilih," jelas Hasyim.

Debat ialah salah satu metode kampanye pasangan calon untuk meyakinkan masyarakat terkait visi, misi, dan program kerja masing-masing, apakah berkualitas dan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan.

Baca juga: Jokowi tak tanggapi penilaian Anies dan Ganjar soal kinerja Kemhan

Sebelumnya, Senin (8/1), Presiden Jokowi menilai substansi visi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 tidak tampak.

Jokowi menilai yang terlihat adalah justru sikap saling menyerang personal terhadap capres tertentu, yang semestinya hal itu tidak terjadi.

"Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggakapa, asal (menyerang) kebijakan, asal policy, asal visi, nggakapa," kata Jokowi.

Jokowi menekankan jika debat sudah menyerang personal atau pribadi sosok capres tertentu, yang tidak ada hubungan dengan tema debat antara lain hubungan internasional, geopolitik, dan pertahanan selama debat; maka debat justru kurang memberi pendidikan politik kepada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Ganjar tanggapi pernyataan Jokowi soal debat ketiga
Baca juga: Presiden: Buka data pertahanan tidak seperti toko kelontong
  

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:ibobet

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
asialive88 alternatif
bet77 slot
qqbetwin
mbak mbak slot
lvobet
erek erek pengacara
rtp mpo383
angka udang 2d
rekomendasi slot hari ini
Daftar isi semua bab
Bab 1 pola maxwin kakek zeus
Bab 2 judi slot online gacor
Bab 3 kantor kredivo makassar
Bab 4 ug slot 88
Bab 5 kredivo vs kartu kredit
Bab 6 sport388
Bab 7 slot 123 terbaru
Bab 8 id slot gacor
Bab 9 batikslot
Bab 10 gacor situs slot
Bab 11 mantap 77 slot
Bab 12 online situs
Bab 13 abowin88
Bab 14 pinjaman kredivo 3 juta
Bab 15 slot maxwin terbaru
Bab 16 5unsur4
Bab 17 pinjaman di kredivo
Bab 18 agen slot resmi gacor
Bab 19 voucher mcd
Bab 20 master69 slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1737bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

999 kali sistem pelatihan

erek erek ikan paus
KPK dalami pengadaan pupuk saat SYL jabat Menteri Pertanian
Arsip - Mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo usai diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang mendalami soal proyek pengadaan pupuk di Kementerian Pertanian saat Syahrul Yasin Limpo (SYL) masih menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Hal tersebut didalami penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap Direktur PT Dwimitra Tommy Nursamsu Mardisusanto pada Senin (8/1).

"Saksi ini hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pengetahuannya soal pelaksanaan proyek pengadaan pupuk di Kementan RI pada saat tersangka SYL menjabat sebagai Mentan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

KPK pada Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta (MH) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di kementerian tersebut.

Baca juga: Penyidik KPK panggil enam saksi terkait kasus korupsi SYL

Perkara dugaan korupsi tersebut bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019 sampai 2023. Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai 2023.

SYL menugaskan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementan Muhammad Hatta (MH) untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, selanjutnya KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon I.

Baca juga: Penyidik KPK terus dalami gratifikasi SYL dan dua tersangka lain

Dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai 4.000 dolar AS sampai dengan 10.000 dolar AS. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu dilakukan rutin setiap bulan-nya dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

KPK mengatakan bahwa uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan berjumlah sekitar Rp13,9 miliar. Meski demikian, tim penyidik KPK masih terus melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap jumlah pastinya.

SYL, KS, dan MH telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan (Rutan) KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka SYL, turut pula disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca juga: KPK periksa Stafsus Mentan soal pengumpulan uang dari ASN
Baca juga: KPK sebut SYL dkk gunakan uang korupsi untuk umrah

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

cara cepat pinjam uang
PM Prancis Elisabeth Borne mundur
Bendera Prancis. (Istimewa)
Paris (ANTARA) - Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne mengundurkan diri dari jabatannya, demikian unggahan Presiden Prancis Emmanuel Macron di platform media sosial X -- dulu Twitter.

Macron menerima pengunduran diri Elisabeth Borne dan menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan tekadnya selama menjadi bagian dari pemerintahan.

Elisabeth Borne memimpin Kabinet Prancis sejak Mei 2022.

Menurut Istana Elysee, Bourne beserta anggota kabinet lainnya akan tetap menjalankan tugas sampai suatu pemerintahan yang baru terbentuk.

Sumber: TASS-OANA

Baca juga: PM Prancis akan longgarkan reformasi pensiun demi dukungan konservatif

Baca juga: PM Prancis akan bertemu oposisi, serikat pekerja demi redakan protes

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

kalkulator shopee pinjam
PM Prancis Elisabeth Borne mundur
Bendera Prancis. (Istimewa)
Paris (ANTARA) - Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne mengundurkan diri dari jabatannya, demikian unggahan Presiden Prancis Emmanuel Macron di platform media sosial X -- dulu Twitter.

Macron menerima pengunduran diri Elisabeth Borne dan menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan tekadnya selama menjadi bagian dari pemerintahan.

Elisabeth Borne memimpin Kabinet Prancis sejak Mei 2022.

Menurut Istana Elysee, Bourne beserta anggota kabinet lainnya akan tetap menjalankan tugas sampai suatu pemerintahan yang baru terbentuk.

Sumber: TASS-OANA

Baca juga: PM Prancis akan longgarkan reformasi pensiun demi dukungan konservatif

Baca juga: PM Prancis akan bertemu oposisi, serikat pekerja demi redakan protes

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

pewaris keluarga

toto slot 888
Pengamat sebut Prabowo tak bisa sembarangan buka data Kemhan ke publik
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tiba di lokasi Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc/aa.
menhan juga tersumpah untuk tidak membuka data itu ke kalangan umum
Jakarta (ANTARA) - Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah mengatakan calon presiden (capres) sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak bisa sembarangan membuka data Kementerian Pertahanan (Kemhan) kepada publik, karena ada data yang bersifat konfidensial.

Rezasyah mengatakan hal itu untuk merespons Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam (7/1), ketika capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak Prabowo untuk membuka data terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan beberapa kebijakan lain di Kemhan.

"Pak Prabowo pasti punya data. Beliau sangat tegas menafsirkan data itu konfidensial. Sebenarnya, beliau bisa saja mengatakan data itu bisa dibagi dua, mana yang konfidensial untuk umum dan mana yang harus terbuka dalam negeri," kata Rezasyah saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Baca juga: TKN nilai skor buruk menhan dari Ganjar-Anies tak sesuai sikap partai

Data konfidensial adalah data yang bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan untuk mengaksesnya.

Rezasyah menjelaskan bahwa data konfidensial juga hanya dapat dibuka oleh orang-orang tersumpah serta memiliki kompetensi dan keahlian untuk mengelola data tersebut.

"Betul, enggakbisa (sembarangan). Orang tersebut harus tersumpah untuk membaca data itu dan tidak semua orang Kemhan bisa membaca data (konfidensial), dan menhan juga tersumpah untuk tidak membuka data itu ke kalangan umum," kata dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran itu.

Dalam debat ketiga dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri tersebut, beberapa kebijakan pertahanan Prabowo menjadi sasaran kritik oleh Anies dan Ganjar.

Baca juga: Prabowo soal tak bersalaman dengan Anies: Dia ngak datang ke saya

Selama debat, Ganjar dan Anies beberapa kali mengkritik kebijakan pengadaan alutsista oleh Prabowo. Ganjar dan Anies juga kompak mengkritik proses perencanaan pertahanan Kemhan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.

Prabowo merespons kritikan kedua rivalnya itu dengan mengatakan bahwa data yang disampaikan oleh kedua pasangan calon tersebut keliru. Prabowo menyatakan bahwa dia bersikap transparan dan mengajak keduanya bertemu di luar sesi debat.

"Penjelasannya, ya, di tempat ini, bukan di ruang tertutup yang tidak diketahui publik. Kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini, sehingga publik bisa mengetahui," kata Anies merespons ajakan Prabowo.

Namun, Prabowo menilai bahwa membahas masalah internal pertahanan suatu negara adalah tidak pantas dilakukan secara terbuka.

"Sekarang waktunya enggak ada. Jadi, saya mengundang kita bicara, terbuka. Masa kita mau buka semua kekurangan kita di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, negara maju, masalah rahasia ada," ujar Prabowo.

Baca juga: Mau bersalaman dengan Prabowo, Anies: saya cari sudah tidak ada

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Biografi Wan Zhen'er

permainan slot yang lagi gacor
Pemerintah alokasikan 2,3 juta formasi ASN untuk "fresh graduate"
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/1/2024). (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah mengalokasikan 2,3 juta formasi bagi freah graduate atau lulusan baru dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.

"Tahun ini pemerintah juga memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia merincikan bahwa instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 221.936 bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Sementara formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga Kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis.

Kemudian, alokasi untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Formasi Instansi daerah lebih besar daripada di instansi pusat karena komposisi ASN memang lebih banyak di daerah.

“Talenta-talenta inilah yang menjadi fondasi utama dan pilar terpenting dalam mewujudkan SDM unggul untuk menyambut Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Adapun pada tahun ini, formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.822 formasi. Alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendarmabaktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa.

Anas menambahkan pemerintah juga memiliki komitmen dan kebijakan konkrit dalam menuntaskan tenaga non-ASN termasuk eks Tenaga Honorer Kategori II. Hal ini juga merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

"Salah satunya dengan kebijakan konkrit penetapan formasi untuk PPPK yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini, yang tentunya ini memberi ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi PPPK,” jelas Anas.

Ia menjelaskan terkait talenta dosen, guru, dan tenaga kesehatan, pemerintah menekankan bahwa penataan yang dilakukan bukan hanya soal jumlah, tapi juga persebaran. Pemerintah akan berusaha mewujudkan pemerataan ke seluruh penjuru tanah air.

Visi besar Indonesia-Sentris yang telah pemerintah jalankan bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga pembangunan SDM agar daerah-daerah terutama di luar Jawa juga mendapatkan talenta unggul di bidang pendidikan dan kesehatan.

“ASN saat ini dan masa depan harus bisa mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas pemerintah, dan pemerataan kualitas pelayanan publik di seluruh tanah air termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh ASN dan tenaga non-ASN, termasuk eks tenaga honorer yang semuanya terus berkolaborasi dan bekerja keras dalam melayani publik, mendidik anak-anak bangsa, dan menyehatkan warga masyarakat dengan penuh pengabdian.

Seleksi CASN, lanjut Anas, juga fokus untuk menciptakan SDM yang adaptif terhadap teknologi demi kemajuan Indonesia. Sehingga tahun ini juga disiapkan rekrutmen talenta digital untuk memastikan transformasi pelayanan publik berbasis digital yang sedang dikerjakan pemerintah bisa berjalan dengan baik, dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Anas menuturkan pemerintah juga menyiapkan rekrutmen ASN untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mereka nantinya akan menjadi pendorong lahirnya kota dunia baru dengan paradigma kerja baru sebagai smart city yang agile, melayani sepenuh hati, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Dia memastikan sistem rekrutmen ASN juga terus diperbaiki untuk memastikan birokrasi diisi oleh talenta yang unggul. Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan computer assisted test (CAT) secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition) sehingga semua potensi kecurangan bisa ditekan. Nilai seleksi juga secara real time bisa langsung diakses publik, termasuk live score-nya yang juga disiarkan melalui YouTube.

“Sehingga tidak ada lagi titip-titipan, tidak ada intervensi siapa pun, serta tidak ada pengaruh orang dalam. Kelulusan ditentukan oleh kemampuan dari pelamar sendiri. Ini memastikan pemberian kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara,” pungkas Anas.

Baca juga: Presiden undang talenta muda hebat RI daftar Calon ASN

Baca juga: Kemendikbudristek dorong pemda tambah formasi guru PPPK 2023

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Agen Perjalanan Xuanjie

rtg slot gacor hari ini
KPK perpanjang penahanan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba
KPK menahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (duduk) dan para tersangka lain dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) selama 40 hari untuk kepentingan penyidikan dan melengkapi alat bukti.

"Lama penahanan tersebut sampai dengan 16 Februari 2024 di Rutan KPK dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan penyidikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ali mengatakan perpanjangan masa penahanan tersebut juga dilakukan untuk para tersangka yang ditahan bersama AGK yakni, Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Untuk diketahui, konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang
yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Muhaimin Syarif saksi kasus korupsi AbdulGhani Kasuba
Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK geledah rumah Muhaimin Syarif di Tangerang

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024