surya777 slot

Kepala sekolahku yang dingin

Gangguan, Kereta Jatinegara******

PT Kereta ApiIndonesia menyebut perjalanan kereta api yang melintasiJatinegara-Manggarai tidak bisa melaju dengan kecepatan maksimal.

Melalui informasi di X, dulu Twitter, PT KAI menyatakan semua terjadi karena ada gangguan operasional pengerjaan jalur DDT (Double Double Track).

"Gangguan operasional pengerjaan jalur DDT (Double Double Track), perjalanan KA Jatinegara-Manggarai dapat dilalui dengan kecepatan 20 Km/jam," kata mereka Selasa (12/11).

Hal senada juga mereka sampaikan untuk perjalanan KRL. Menurut mereka, KRL sudah bisa melintasi jalur rel meski dengan kecepatan terbatas.

"Sudah dapat dilalui dengan batas kecepatan di lokasi ya Kak," katanya.

[Gambas:Twitter]

PT KAI meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan tersebut.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Hutama Karya Targetkan Tol Sumatera Tahap I Rampung Juni 2024******

PT Hutama Karya (Persero) menargetkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tahap pertama selesai pada Juni 2024.

Wakil Direktur Utama Hutama Karya Aloysius Kiik Ro mengatakan saat ini pihaknya juga sudah memulai pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tahap kedua seperti Ruas Tol Betung - Jambi.

"Kita berkomitmen bahwa pada Juni 2024, Jalan Tol Trans Sumatera tahap pertama selesai," ujar Aloysius Kiik Ro, Rabu (13/9).

Untuk tahap pertama jalan tol tersebut terdiri atas delapan ruas yang terbagi menjadi empat ruas awal yaitu Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, dan Bakauheni-Terbanggi Besar.

Kemudian untuk empat ruas tambahan antara lain Terbanggi Besar- Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang - Tanjung Api-Api dan Kisaran-Tebing Tinggi.

Total panjang Jalan Tol Trans Sumatera adalah 2.775 km dengan investasi sebesar Rp565 triliun.

Sampai dengan Agustus 2023, total panjang yang terbangun mencapai 928 km dan pada 2024 ditargetkan Jalan Tol Trans Sumatera tahap pertama selesai.

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera didukung oleh pemerintah berupa pendanaan PMN (Penyertaan Modal Negara) serta untuk beberapa ruas konstruksinya mendapatkan pendanaan dari ekuitas dan penerbitan GMTN (Global Medium Term Notes).

Selain itu, dalam meningkatkan skala perekonomian masyarakat, pada ruas-ruas tol yang dikelola, Hutama Karya juga berkomitmen dalam melibatkan dan mengutamakan peran masyarakat setempat dan pengusaha lokal (UMKM) dengan memfasilitasi sewa tenant khusus UMKM dengan sistem sewa terjangkau.

Saat ini terdapat 21 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area yang telah beroperasi pada Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar, Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung dan Palembang - Indralaya yang seluruh tenant-nya merupakan 100 persen masyarakat setempat dan pengusaha lokal (UMKM).

[Gambas:Video CNN]

Agen Ratu: Selir Backgammon

3 Dugaan Bahlil soal Pemicu Proyek Rempang Eco City Memanas******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menduga ada tiga faktor yang menjadi penyebab kericuhan di Rempang Eco City.

Dugaan ia sampaikan berdasarkan analisa dari timnya di lapangan. Penyebab pertama, karena sosialisasi pembebasan lahan yang belum berjalan baik.

"Saya punya tim sekarang di lapangan. Ada 3 poin dugaan saya, tapi jangan suuzdon. Ini dugaan saya. Pertama, karena sosialisasi belum berjalan baik. Itu harus diakui," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Namun, ia mengatakan demo tersebut hanya kecil-kecilan. Bahlil juga sempat menemui warga Rempang yang demo tersebut.

Dan dari komunikasi itu, ia menegaskan jika pemerintah bicara baik-baik, warga pun merespons baik.

Dugaan kedua, Bahlil mengungkit soal garapan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) di lokasi tersebut. Menurutnya, dulu memang ada masalah terkait perizinan kepada 6 perusahaan.

"Wilayah ini pernah diberikan izin 6 perusahaan. Aku jujur saja di dalam ini. Izin itu setelah ditengarai ada terjadi kekeliruan prosedur, maka dicabut. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua," ungkapnya.

Ketiga, soal peran negara lain yang tak suka dengan investasi di Batam. Dugaan ketiga ini ia sampaikan untuk mengamini pernyataan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino.

Bahlil mengakui ada bule alias orang asing viral di TikTok yang ikut campur dengan urusan Indonesia terkait masalah itu.

"Saya setuju dengan Bapak Harris tadi, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini (proyek Rempang Eco City) jalan. Saya mau tanya kalian deh Bapak/Ibu (DPR) terhormat. Dulu waktu zaman BP Batam dibuat untuk menjadikan kawasan ini mengimbangi Singapura, apa yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua? Setiap kita membangun besar di sana, ada saja, ada saja," jelas Bahlil.

"Menurut saya dan ini sudah viral loh, ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu, viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga, ngapain bule ngurus negara kita? Ada apa di situ?" imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Rempang Eco City merupakan satu dari sekian banyak PSN garapan Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Bahlil sempat menggadang-gadang pabrik di Batam ini bakal menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

Namun belakangan ini proyek itu memanas. Penyebabnya, warga tidak mau lahannya dibebaskan untuk proyek tersebut.

Juru Bicara Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Suardi Monggak menyatakan bahwa warga di 16 kampung melayu bakal bertahan dan menolak rencana relokasi rumah menyusul pengembangan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam.

"Jadi kami tetap bertahan, berapapun uangnya, kami tetap mempertahankan itu, sampai kapanpun. Kata orang melayu, biarlah kami berdiri daripada kami hidup berlutut. Karena kami mau jadi tuan rumah di negeri kami sendiri," ujar Suardi dalam acara Konferensi Pers YLBHI, Jakarta, Selasa (12/9).

Suardi mengatakan penolakan tersebut bukan didasarkan atas persoalan biaya ganti-rugi rumah. Menurutnya, warga menolak rencana itu lantaran kampung tersebut bernilai sejarah dan telah ditempati ratusan tahun silam.

Kecantikan Yan Xiaoyun

Erick Thohir Klaim BUMN Sehat Meski Utang Menggunung Rp1.600 T******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmeyakinkan Komisi VI DPR RI bahwa keuangan perusahaan pelat merah di bawah komandonya sehat.

Ia mengaku telah membahas kapitalisasi pasar BUMN bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasarkan obrolan tersebut, Erick mengklaim ada peningkatan valuasi pasar BUMN.

"Kalau yang ada di bursa itu naik dari Rp1.719 triliun, sekarang di Rp2.200 triliun. Kalau dulu kita pernah bahas antara utang BUMN Rp1.600 triliun dibanding modal Rp3.200 triliun, sekarang kapitalisasi pasar Rp2.200 triliun itu sudah jauh lebih tinggi dari total utang Rp1.600 triliun. Jadi, ini kondisinya saya bisa yakinkan ini sehat," tutur Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

Akan tetapi, kesanggupan Erick diragukan DPR. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menyebut kenaikan target tersebut cukup tinggi, hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Evita Nursanty.

"Mengenai (target) dividen Rp85 triliun, kembali waktu itu kita bicara Rp80 triliun. Tapi kalau konteksnya harus Rp85 triliun, ya itulah yang saya rasa di RUU BUMN ini kita harapkan ada keseimbangan juga supaya kita bisa kembali kemauan saat itu dorong penugasan, tetapi juga keuangan pun harus jadi bagian penyelesaian penting. Kalau tidak, ini jadi snowball lagi sehingga nanti ada pihak-pihak diberatkan," jelas Erick menanggapi DPR.

"Kami dalam posisi tidak bisa menolak, hanya bisa berupaya. Kami tentu menjaga balance cash flowyang kita punya. Saya berharap ini jadi catatan kami dan saya coba akan telisik ulang dengan kondisi keuangan terakhir, apakah kita bisa deliver angka tinggi tersebut," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

kelaparanku yang hebat

DPR Ingatkan Jokowi soal Pasal 33 UUD 1945 di Kasus Rempang******

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasional Demokrat (NasDem) kompak mengkritik Presiden Jokowi imbas proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang berujung bentrok masyarakat adat.

Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyebut masyarakat di Rempang berduka dan kecewa imbas proyek tersebut. Ia menegaskan warga Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya akibat pengembangan kawasan industri dan investasi.

"Investasi itu seyogyanya bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia," katanya dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Menurutnya, pada rapat kabinet 2019 lalu, Jokowi memerintahkan setiap menterinya untuk melindungi keberlangsungan warga Indonesia di tengah kucuran duit asing.

"Presiden RI Bapak Joko Widodo berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakat terlindungi dan diberikan kepastian hukum. 'Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya, siapapun pemiliknya'. Begitu ungkapan Bapak Jokowi," ungkit Syahrul.

"Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya, sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam baru lahir 1970-an dan mulai membangun Batam. Dari sinilah lahir istilah kampung tua yang diartikan sudah ada sebelum Otorita Batam ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka," tegasnya.

Dengan dasar tersebut, ia memberikan 5 tuntutan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya untuk segera menuntaskan kisruh Rempang. Salah satu tuntutan PKS adalah menunda sementara proyek Rempang Eco City tersebut.

5 tuntutan PKS kepada Jokowi

1. Mengecam tindakan represif aparat dan meminta semua aparat menahan diri
2. Meminta TNI/Polri usut tuntas indikasi pelanggaran SOP
3. Meminta pemerintah menjamin pengobatan bagi masyarakat terluka korban tragedi ini
4. Membebaskan masyarakat akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan humanis
5. Meminta pemerintah menghentikan sementara PSN Rempang Eco City sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dengan memastikan akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Muhammad Farhan juga mendesak pemerintah pusat serius menangani konflik Rempang. Farhan meminta kekerasan dihentikan dan mengedepankan dialog.

Ada 6 catatan yang disampaikan NasDem kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Pertama, menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik masyarakat adat dan aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Kedua, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menghentikan kekerasan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi. Ketiga,mengajak semua pihak, baik masyarakat, aparat, maupun pemerintah untuk menahan diri serta meredakan situasi agar tercipta ketenangan terlebih dahulu.

Keempat,meminta pemerintah mencegah terjadinya kekerasan kembali dan terus mengedepankan dialog dalam mencari penyelesaian.

"Kelima, meminta pemerintah pusat mengambil langkah-langkah yang tidak merugikan semua pihak, baik dari sisi PSN maupun hak masyarakat adat. Sebagai bagian masyarakat adat, hak-hak masyarakat Pulau Rempang juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi dengan membuka ruang dialog dan partisipasi perumusan kebijakan strategis nasional," jelas Farhan.

Keenam,Farhan mengajak DPR RI menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU terkait masyarakat hukum adat.

kontrak terbatas

Bos Bappenas soal Revisi UU IKN: Ada Jaminan Keberlanjutan******

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan poin revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) adalah terkait jaminan keberlanjutan pembangunannya.

Ia menjelaskan aturan mengenai jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu belum termuat dalam UU IKN saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengatur hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum.

Mengutip situs DPR RI, jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota itu masuk dalam draf revisi UU IKN.

Hal itu tercantum pada pasal tambahan, yakni Pasal 35 yang berbunyi: "Ketentuan atas keberlangsungan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, ditetapkan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI).".

Meski demikian, Suharso membantah terkait keberadaan pasal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui terkait ketentuan keberlangsungan pemindahan ibu kota berdasarkan keputusan MPR.

"Enggak, enggak ada. Saya baca tuh enggak ada," kata dia.

Jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota sendiri memang masuk dalam lima isu dan tantangan yang melatarbelakangi revisi UU IKN.

Adapun kelima isu dan tantangan baru tersebut yaitu, pertama, perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh otorita IKN terkait tugas dan fungsinya.

Kedua,kedudukan otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus.

Ketiga,pengaturan spesifik mengenai pengakuan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat.

"Serta penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah oleh otorita dan pemerintah daerah di sekitar IKN Nusantara," imbuh Suharso dalam rapat pembicaraan tingkat satu pembahasan RUU Perubahan UU IKN antara pemerintah dan Komisi II DPR RI, Senin (21/8) lalu.

Keempat,pengaturan khusus untuk investor, pengembang perumahan, dan hak atas tanah, agar investasi di IKN lebih kompetitif.

Kelima,kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan IKN serta diperlukannya keterlibatan DPR dalam hal pengawasan.

[Gambas:Video CNN]