aplikasi kredivo adalah 774Jutaan kata 233580Orang-orang telah membaca serialisasi
《sllot》
Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******Jakarta, CNN Indonesia--
Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.
"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).
"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.
Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.
Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.
Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.
Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.
Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.
Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.
(wiw/wiw)Faisal Basri Sebut TKA China di Smelter Nikel Tak Punya Visa Kerja******Jakarta, CNN Indonesia--
Ekonom Senior Faisal Basri mengungkap banyak tenaga kerja asing (TKA) asal China di smelter nikel Indonesia yang tak memiliki visa kerja.
Dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Faisal mengungkapkan banyak skandal yang harus dibongkar di balik kebijakan hilirisasi nikel.
Skandal mulai dari masalah TKA nonskill asal China yang masuk tanpa visa/paspor kerja hingga keuntungan dari hilirisasi yang didominasi oleh Negeri Panda itu.
Selain masalah tenaga kerja, Faisal juga menyinggung soal keuntungan dari hilirisasi ekspor nikel yang didominasi oleh China.
Ia menyebut kebijakan hilirisasi nikel adalah sebuah ketololan yang luar biasa.
Pasalnya, harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai.
"Kenapa saya bilang tolol? Pertama,harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," jelasnya.
Lihat Juga :KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar |
Kedua,trader hingga surveyor ditentukan oleh pihak smelter.
"Karena tambang enggak bisa dijual langsung ke smelter harus lewat trader, tradernya dia yang menentukan. Lalu sebelum menentukan trader harus lewat surveyor, surveyornya dia yang menentukan," katanya.
Faisal mengungkapkan hampir semua modal dalam proses hilirisasi dilakukan oleh pemerintah.
"Modalnya dari mereka, keuntungannya ke China semua dan dia mengeruknya luar biasa, cadangan kita 12 juta ton, sungguh ketololan yang luar biasa. Mereka gak tolol tapi mereka bersiasat tapi mereka berkolaborasi," katanya.
Sebab itu, Faisal berharap skandal ekspor nikel itu harus dibongkar usai selesainya rezim Presiden Joko Widodo.
"Kalau pak Jokowi sudah enggak berkuasa, dan penerusnya bukan orangnya dia, ini skandal wajib dibongkar," tukasnya.
Sementara itu Dirjen Imigrasi Silmy Karim membantah pernyataan Faisal Basri soal TKA China yang tak memiliki visa kerja tersebut. Ia mengatakan sejauh penelusuran Ditjen Imigrasi TKA China yang bekerja di proyek smelter masuk sesuai aturan.
Sejauh yang saya tahu sudah sesuai dengan aturannya. Jika ada yang melanggar tentu kami tindak," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Label:toko4d、ayucasino、slot88 link alternatif
Terkait:logo gacor slot、alamat slot terbaru、ratu338、mimpi 2d bergambar、tafsir mimpi 10、menang slot、sgp paito harian、erek erek kadal、rekomendasi situs slot terbaik、jokerbola
bab terbaru:teluk4d(2024-06-30)
Perbarui waktu:2024-06-30
《sllot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,akulaku cicilan 6 bulanHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《sllot》bab terbaru。