kursi777

kredit hp untuk pelajar 975Jutaan kata 469389Orang-orang telah membaca serialisasi

《kursi777》

WHOOSH, Harapan Baru Tekan Rugi Macet Rp100 T******

Masyarakat Jakartadan Bandung mendapatkan harapan moda transportasi massal baru. Namanya, WHOOSHyang merupakan julukan baru bagi Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Setelah dibangun sejak awal 2016 lalu, proyek hasil kerja sama Indonesia dengan China itu pun akhirnya selesai.

September ini, pemerintah mulai menguji coba WHOOSH secara gratis bagi masyarakat. Presiden Jokowi mengatakan uji coba dilakukan dengan tujuan; mengenalkan masyarakat dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jokowi pernah menyebut kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kemacetan lalu lintas cukup besar. Data yang ada di kantongnya bahkan menunjukkan kerugian ekonomi bisa tembus Rp100 triliun per tahun.

Kerugian itu akibat macet di Jabodetabek dan Bandung.  Kerugian didapat dari lumpuhnya aktivitas ekonomi, pemborosan pemakaian BBM serta kerusakan lingkungan akibat polusi udara yang ditimbulkan.

Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek saja menyebut, pemborosan BBM yang diakibatkan kemacetan lalu lintas di Jakarta dan daerah penyangganya tembus 2,2 juta liter per hari.

Sementara itu, waktu yang hilang akibat kemacetan 6 juta orang-jam per hari.

Makanya, ia berharap hadirnya transportasi massal seperti Kereta Cepat bisa memberikan pilihan baru kepada masyarakat untuk berpergian.

"Perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir Rp100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung, setiap tahun merugikan hampir Rp100 triliun dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali," ujarnya.

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan terobosan dalam menyediakan transportasi massal yang cepat dan nyaman memang sebuah keharusan. Pasalnya, kalau tidak segera dilakukan dari sekarang, untuk Kota Bandung saja, ia menyebut bisa terancam macet total pada 2037 mendatang.

Karenanya, pemerintah perlu mencari solusi tepat dari sekarang. Menurutnya, salah satu solusinya adalah menata transportasi massal. 

Kalau sampai terlambat, kerugian ekonomi bisa lebih parah lagi. 

"Bandung Raya ini kemacetannya saat ini 40 persen, kalau kita tidak melakukan apa-apa, 2037 seluruh kota akan macet total. Jadi buka pintu sudah macet," ujar Ridwan beberapa waktu lalu.

Selain menekan angka kemacetan lalu lintas, General Manager Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry berharap kehadiran WHOOSH bisa berdampak pada semakin maraknya kegiatan ekonomi, terutama sektor wisata, terutama daerah yang dilintasinya.

Harapan ia sampaikan terkait pengalaman operasi kereta cepat di China. Ia mengatakan sejak adanya kereta cepat pada 2008 lalu, sektor wisata di Negeri Tirai Bambu meningkat pesat.

[Gambas:Video CNN]

Pertumbuhan terkait jumlah penumpang kereta cepat di China yang telah melayani lebih dari 10 miliar penumpang. Tidak hanya untuk bekerja, penumpang juga memanfaatkan kehadiran KA Cepat untuk berwisata.

Kecenderungan itu terlihat dari data Tongcheng alias biro wisata China yang menyebut terjadi peningkatan volume pemesanan paket tur KA Cepat di bulan Juni 2022 sampai dengan 80 persen.

Biro pariwisata Tuniu mencatat terjadi peningkatan wisatawan yang memilih KA Cepat sebagai moda transportasinya untuk berwisata sebesar 132 persen pada Juni 2022.

Ia menambahkan peningkatan tersebut dapat tercipta melalui hadirnya promo-promo paket wisata dan dukungan pemerintah setempat di berbagai daerah berkaitan dengan KA Cepat.

Selain dampak peningkatan pariwisata, terjadi pula peningkatan perekonomian di wilayah yang dilalui kereta cepat. Ia mengatakan berdasarkan data statistik dari China's Highspeed Railway Study Report, terdapat peningkatan pertukaran ekonomi sebanyak 14 persen di kota Beijing dan Guangzhou setelah terhubung dengan kereta cepat.

Ia berharap kesuksesan China itu bisa menular ke Indonesia.

"Pengoperasian KCJB akan berkaca kepada kesuksesan pengoperasian kereta api cepat di negara maju lainnya sehingga harapannya dapat menimbulkan berbagai peningkatan perekonomian," ujar Rahadian.

Ia menambahkan dengan waktu tempuh 30-40 menit, warga Jakarta bisa ke Bandung dan sebaliknya dengan menggunakan KCJB. Artinya penumpang bisa menghemat waktu untuk liburan, mengunjungi tempat-tempat wisata, dan lain sebagainya.

Waktu tempuh yang lebih singkat tentu menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan.

"Kami melihat bahwa Kereta Api Cepat akan menjadi masa depan transportasi di Indonesia. China sudah berhasil membuktikan itu, dan sekarang saatnya Indonesia untuk membuktikannya," katanya.

Peran Kemenhub

Supaya efek itu bisa didapat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan terus berupaya menyempurnakan Kereta Cepat.

Termasuk mempersiapkan segala macam pendukung mobilitas masyarakat yang memakai moda itu. Salah satunya, menyiapkan feeder atau kereta penumpang yang menghubungkan Stasiun Padalarang dengan Stasiun Bandung.

Ia bahkan turun langsung demi mengetes kenyamanan fasilitas itu. Hal itu ia lakukan lakukan demi memastikan integrasi antara kereta cepat dengan moda transportasi lainnya berjalan lancar sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan akses dalam beropergian.

Ia menambahkan sejumlah pembangunan tengah dilakukan untuk mengoptimalkan perjalanan kereta feeder.

Secara keseluruhan akan ada pembangunan Skybridge di Stasiun Padalarang, Cimahi, dan Bandung, serta pembangunan Flyover Ciroyom dan Pusdikpom. Semuanya ditargetkan selesai pada tahun 2023 ini.

Selain kereta feeder, terdapat pula sejumlah akses penghubung dari dan ke Stasiun Padalarang, di antaranya BTS Trans Metro Pasundan Rute Alun-Alun KBP, Bus Damri Rute Alun - Alun Bandung - Situ Ciburuy (Via Cimahi) serta Rute usulan St. Padalarang -Lembang oleh KBB.

Selain itu jug ada angkutan perkotaan (angkot) Rute Padalarang - Rajamandala, Rute Padalarang - Cimahi -Leuwipanjang, dan rute Padalarang - Cimahi.

Pemerintah Akan Blokir Media Sosial Bandel Usai Dua Kali Peringatan******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan media sosial yang melanggar aturan pemisahan e-commerce akan diblokir, usai diberi dua kali peringatan. 

Pemblokiran itu sesuai dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

"Tentu kalau melanggar ada peringatan satu, peringatan dua, dan pada saatnya nanti Kominfo tentu bisa memblokir," kata dia di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa praktik berjualan di jagat maya harus dipisah antara sosial media dengan e-commerce. Sehingga tidak boleh lagi ada yang namanya social commerce. 

Kendati demikian apabila pihaknya menemukan ada praktik social commerce, maka Kemendag akan menyurati hingga dua kali, kemudian akan diteruskan kepada Kemenkominfo untuk diblokir.

Lihat Juga : Shopee Angkat Suara Sikapi Permendag soal Larangan Social Commerce

Sebelumnya, Zulhas resmi melarang social commerce atau online shop berbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

"Berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah," katanya saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9).

Keberadaan social commerce dikeluhkan oleh sejumlah pedagang, seperti di antaranya pedagang tekstil di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pedagang mengeluh sepi karena harga yang ditawarkan social commerce seperti TikTok Shop jauh lebih murah.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan pihaknya masih memantau situasi sepekan ke depan, untuk menutup toko daring TikTok Shop.

"Kemendag kasih waktu sepekan bagi TikTok untuk tutup dan pisahkan e-commerce dari media sosialnya. Kominfo.lihat dulu perkembangan sepekan mendatang," ujarnya, dalam pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/9) malam.

[Gambas:Video CNN]

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Label：rtp agus live、situs judi slot online indonesia、889nation

Terkait：gacor4d、togel 06、pinjol legal ojk 2023、kspsb、mp777、game slot tergacor、tema slot、demo kakek zeus 1000、wwg slot gacor 777、buku mimpi 2d 88

bab terbaru：club slot88（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01