petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bandar slot88

slot terlengkap terpercaya 866Jutaan kata 355072Orang-orang telah membaca serialisasi

《bandar slot88》

Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara******

Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara serta denda Rp350 juta subsider 4 bulan pidana pengganti dalam perkara gratifikasi pengadaan proyek di lingkungan Pemprov Papua.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar Rp350 juta subsider pidana kurungan pengganti selama empat bulan,” ucap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

Selain itu, Gerius One Yoman juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.595.507.228 paling lambat setelah 1 bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun,” tutur jaksa.

Jaksa menyatakan terdakwa Gerius One Yoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.

Dalam hal ini, jaksa menyebut yang bersangkutan terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total keseluruhan sebesar Rp5.765.507.228.

Gratifikasi yang diterima, kata jaksa, adalah fee dalam bentuk uang serta renovasi dan pengadaan kelengkapan rumah dinas senilai Rp2.595.507.228 dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.

Kemudian, satu unit apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1.170.000.000 dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus Pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur.

Berikutnya, uang sebesar Rp2.000.000.000 dari Samuel Kadang selaku kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Kuprik-Jagebob-Erambu tahun 2021.

“Melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 65 ayat 1 KUHP,” ucap jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal memberatkan, yakni perbuatan Gerius tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan dan demokrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit pembuktian.

“Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” sambung jaksa.

Dalam perkara ini, Gerius didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp2.595.507.228,00. Penerimaan tersebut untuk menggerakkan terdakwa dan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memberikan proyek atau pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Papua pada tahun anggaran 2018–2022 kepada Rijatono Lakka.

Selain itu, dia juga didakwa menerima gratifikasi Rp2 miliar dan apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1,1 miliar.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Satpol PP Bali sabet penghargaan Karya Bhakti dari Mendagri******

Satpol PP Bali sabet penghargaan Karya Bhakti dari Mendagri
Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya saat menerima penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP dari Mendagri, Denpasar, Bali, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-Pemprov Bali
Denpasar (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali meraih penghargaan Karya Bhakti Satpol PP dari Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP juga didapat Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Kepala Satpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Senin, mengatakan bahwa penghargaan ini karena Satpol PP Bali berhasil, kreatif, dan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

"Ini merupakan momen bersejarah karena baru kali pertama ada daerah yang memperoleh dua penghargaan sekaligus, Karya Bhakti Satpol PP dan Karya Bhakti Peduli Satpol PP," kata dia.

Menurut Rai, keberhasilan ini berkat berbagai terobosan dan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi selama ini. Misalnya, pembuatan peraturan daerah Bali mengenai 23 gangguan trantibumlinmas.

Selain itu, Bali satu-satunya daerah yang memiliki Satpol PP Pariwisata yang hadir untuk upaya memberikan informasi dan edukasi bagi wisatawan selama di Pulau Dewata.

Di samping itu, juga memberikan pelayanan dan pertolongan kepada wisatawan serta membantu kepolisian melakukan pencegahan persoalan sosial terkait dengan pariwisata Bali agar tidak berkembang menjadi ancaman berupa pelanggaran, bahkan tindak pidana.

Baca juga: Tito ingatkan Satpol PP jaga integritas dan kepercayaan publik
Baca juga: Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta agar seluruh anggota satpol PP dan satlinmas senantiasa menjaga integritas dalam setiap pekerjaan karena profesi adalah profesi mulia dalam memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat.

Mendagri menyatakan rasa bangga kepada seluruh anggota di Indonesia atas dedikasi dalam pelaksanaan tugas selama ini, terutama dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan relatif baik dengan segala kompleksitasnya.

"Satpol PP dan satlinmas bersama TNI/Polri dan lembaga terkait lainnya telah membuktikan peran yang sangat besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat sehingga, rangkaian pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar dan kondusif," ujar Tito.

Dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satpol PP dan HUT Ke-62 Satlinmas, Mendagri Tito Karnavian secara langsung menyerahkan penghargaan kepada Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP diberikan atas kepedulian orang nomor satu di Pemprov Bali itu terhadap satuan pamong praja, mulai dari dukungan anggaran hingga sarana dan prasarana guna mendukung tugasnya.

Penghargaan tersebut juga menunjukkan upaya melakukan dorongan moril terhadap jajaran satpol PP dan linmas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:togel9naga

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
trik dapat maxwin olympus
situs judi slot indonesia
tkp303
pola gacor mahjong hari ini
gta777
pinjaman online langsung cair ktp 24 jam 2022
trik main mahjong ways 2
slot bonus maxwin
slot gacor gampang menang 2022
Daftar isi semua bab
Bab 1 brotogel
Bab 2 link slot terbaru gacor
Bab 3 togel9naga
Bab 4 bunga rendah pinjol
Bab 5 aiabet365
Bab 6 pinjol yang amanah
Bab 7 niko 4d slot
Bab 8 hbo slot gacor hari ini
Bab 9 tis4d
Bab 10 slot tergacor terbaru
Bab 11 omi777
Bab 12 kingdom357
Bab 13 demo slot mandala 89
Bab 14 duta555
Bab 15 pinjol cair cepat
Bab 16 link gacor slot hari ini
Bab 17 cara pinjam uang di koinworks
Bab 18 erek erek 2d olah jiwa
Bab 19 slot gacor web
Bab 20 wangsit88
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9550bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Pelindung Negara Long Shuai

slot akun baru pasti menang
Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago dalam satu kesempatan wawancara. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar empat persen tidak memberikan keadilan bagi partai politik (parpol) kecil. “Ambang batas parlemen(parliamentary threshold)menghambat partai politik baru, banyak suara yang terbuang sia-sia tidak menjadi kursi. Seharusnya kalau sudah mendapatkan perolehan suara sebesar 200 ribu, maka sudah harus bisa dikonversi menjadi satu kursi di DPR,” kata Pangi dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, ambang batas parlemen hanya menguntungkan posisi partai petahana di parlemen, sementara parpol kecil akan sulit memenuhi ambang batas tersebut karena angka empat persen masih terlalu tinggi untuk diraih lantaran baru hanya mampu mendapatkan suara 0,2-2,6 persen. “Sangat miris dan disayangkan suara rakyat terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk clusterpremium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadj, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen,” kata Pangi. Dirinya pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memutuskan agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. “Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen,” ujarnya. Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. “Prinsipnya, tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia tanpa menjadi kursi supaya rakyat makin banyak wakilnya di parlemen. Itu makin bagus dan berkualitas,” ujarnya menegaskan. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Pengamat: Parliamentary threshold naik permudah konsolidasi politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tersenyum bangga di dunia keabadian

koin138
Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago dalam satu kesempatan wawancara. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar empat persen tidak memberikan keadilan bagi partai politik (parpol) kecil. “Ambang batas parlemen(parliamentary threshold)menghambat partai politik baru, banyak suara yang terbuang sia-sia tidak menjadi kursi. Seharusnya kalau sudah mendapatkan perolehan suara sebesar 200 ribu, maka sudah harus bisa dikonversi menjadi satu kursi di DPR,” kata Pangi dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, ambang batas parlemen hanya menguntungkan posisi partai petahana di parlemen, sementara parpol kecil akan sulit memenuhi ambang batas tersebut karena angka empat persen masih terlalu tinggi untuk diraih lantaran baru hanya mampu mendapatkan suara 0,2-2,6 persen. “Sangat miris dan disayangkan suara rakyat terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk clusterpremium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadj, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen,” kata Pangi. Dirinya pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memutuskan agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. “Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen,” ujarnya. Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. “Prinsipnya, tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia tanpa menjadi kursi supaya rakyat makin banyak wakilnya di parlemen. Itu makin bagus dan berkualitas,” ujarnya menegaskan. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Pengamat: Parliamentary threshold naik permudah konsolidasi politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Makan seluruh dunia

mpo138
Kemenparekraf: Iftar bersama jadi peluang perhotelan saat Ramadhan
Tangkapan layar Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya dalam gelaran wicara daring The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Aji Cakti
Mudah-mudahan pada saat Puasa Ramadhan ini orang bisa melakukan sesuatu yang beda aktivitasnya seperti iftar bersama atau sahur bersama. Ini juga menjadi suatu peluang yang bisa ditawarkan oleh sektor perhotelan,
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengungkapkan bahwa buka puasa (iftar) atau sahur bersama yang dilakukan oleh masyarakat selama Ramadhan bisa menjadi peluang bagi perhotelan.

"Mudah-mudahan pada saat Puasa Ramadhan ini orang bisa melakukan sesuatu yang beda aktivitasnya seperti iftar bersama atau sahur bersama. Ini juga menjadi suatu peluang yang bisa ditawarkan oleh sektor perhotelan," ujar Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya dalam gelaran wicara daring The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin.

Menurut Nia, sektor perhotelan bisa memanfaatkan dan menawarkan peluang ini kepada masyarakat yang ingin iftar, sahur, ataupun shalat tarawih bersama karena hotel memiliki kapasitas tempat yang besar untuk bisa mengakomodasi di mana orang bisa berkumpul bersama dengan kepentingan yang sama.

Baca juga: ITDC catat hotel di Nusa Dua mulai tawarkan paket Nyepi

Kemenparekraf juga menyarankan kepada sektor perhotelan agar terdapat diskon atau fleksibilitas harga kamar untuk menarik masyarakat mengisi kamar-kamar hotel selama Ramadhan,  untuk memenuhi biaya operasional hotel selama Ramadhan seperti pembayaran gaji karyawan, pembersihan kamar, dan sebagainya.

"Saya kira itu mungkin satu hal yang bisa kita lakukan, jadi fleksibilitas dari harga kamar dan tentunya promosi serta bisa menyasar segmen-segmen khusus," kata Nia.

Selama Ramadhan biasanya terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) maupun pergerakan wisatawan domestik di Tanah Air, yang berdampak pada penurunan okupansi kamar hotel terutama di kota besar seperti Jakarta.

Baca juga: PHRI siap perkuat ekosistem pariwisata Indonesia

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperkirakan okupansi saat libur lebaran akan tinggi, perkiraan ini didasarkan perbaikan kondisi perhotelan secara keseluruhan di Indonesia pada 2024 semakin baik.

Sebelumnya berkaca dari okupansi menjelang Lebaran 2023, PHRI mencatat okupansi di hotel di kota tujuan wisata favorit sudah lebih dari 70 persen. Beberapa destinasi favorit yang juga dikunjungi banyak pemudik seperti Yogyakarta, Malang, Cirebon, dan sementara untuk Jakarta pada libur Lebaran 2023 PHRI mencatat tidak ada kenaikan okupansi hotel.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Dewa perang ini

demo slot pinguin
UI beri layanan konsultasi pelaporan pajak SPT secara gratis
Universitas Indonesia (UI) melalui Klinik Pajak kembali menyelenggarakan Tax Action 2024 dengan memberi layanan gratis konsultasi pelaporan SPT tahunan. ANTARA/HO-Humas UI
Saya berharap masyarakat umum dapat merasakan manfaat yang besar dari program tahunan ini
Depok, Jawa Barat (ANTARA) - Program Studi Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) melalui Klinik Pajak kembali menyelenggarakan Tax Action 2024 dengan memberi layanan gratis konsultasi pelaporan SPT tahunan.

Bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Perpajakan (HMP) Vokasi UI, Tax Action 2024 bertujuan untuk melayani konsultasi pengisian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi (tahun pajak 2023) secara cuma-cuma atau gratis.

Direktur Program Pendidikan Vokasi UI Padang Wicaksono di Depok, Jabar, Senin, menyatakan kegiatan Tax Action 2024 dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mempraktikkan pembelajaran di kelas.

Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan ini dapat menjadi bekal dan pengalaman berharga bagi mereka sebelum terjun ke industri setelah lulus nanti.

Ia pun meyakini mahasiswa Vokasi UI akan memberikan pelayanan yang berkualitas selama konsultasi dan pendampingan berlangsung.

"Saya berharap masyarakat umum dapat merasakan manfaat yang besar dari program tahunan ini," katanya.

Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan Thesa Adi Purwanto mengatakan melalui pendampingan oleh para dosen dan mahasiswa, diharapkan dapat membantu wajib pajak yang kesulitan melaporkan SPT-nya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah dijalankan secara rutin selama sebelas tahun terakhir.

Pendampingan konsultasi tersebut dilakukan oleh lima dosen dan 89 mahasiswa Administrasi Perpajakan secara sukarela, yang melayani pendampingan dan konsultasi pengisian SPT bagi sivitas akademika UI maupun masyarakat non-UI (umum).

Tax Action 2024 terbuka untuk umum dan dijadwalkan berlangsung mulai 4 Maret hingga 28 Maret 2024 di Klinik Pajak, Gedung Business Center Lantai 1, Program Pendidikan Vokasi UI, Kampus UI Depok.

Kegiatan ini akan dilaksanakan setiap Senin sampai Jumat (kecuali hari libur nasional), dari pukul 08.00 hingga 16.00 dan pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB selama bulan Ramadhan.

Selain dilakukan secara tatap muka, WP juga berkesempatan untuk mendapatkan pendampingan dan konsultasi secara dalam jaringan (daring) melalui Zoom setiap hari Kamis selama periode tersebut.

WP yang ingin mendapatkan konsultasi secara gratis dapat mendaftarkan diri melalui tautan bit.ly/TAXACTION2024.

Untuk memudahkan proses pelayanan tersebut, WP diharapkan dapat menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan, yaitu nomor electronic filing identification number (EFIN), nomor pokok wajib pajak (NPWP), kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), bukti potong tahun 2023, laporan keuangan (bagi yang memiliki usaha), dan rekapitulasi peredaran bruto (bagi pengacara, aktuaris, notaris, dokter, dan arsitek).

Tahun ini, Klinik Pajak juga akan segera menerima konsultasi pajak penghasilan (PPh) badan bagi perusahaan atau industri. Pendaftaran konsultasi PPh badan akan diinformasikan lebih lanjut melalui akun Instagram @klinikpajakui.

Baca juga: UI edukasi pajak pelaku UMKM di Kampung Tematik Mulyaharja Bogor
Baca juga: Guru Besar UI: Administrasi pajak kunci kerberhasilan perpajakan
Baca juga: Vokasi UI berikan konsultasi pajak secara gratis

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

menjadi seekor anjing

trik slot gacor
WNA Australia tenggelam saat berselancar di Pantai Grajagan Banyuwangi
Tim SAR bersiap melakukan pencarian WNA asal Australia yang tenggelam saat berselancar di Pantai Grajagan Banyuwangi, Jawa Timur. Senin (4/3/2024) ANTARA/HO-Basarnas Banyuwangi
Banyuwangi (ANTARA) - Seorang warga negara asing (WNA) asal Australia tenggelam dan dinyatakan hilang saat berselancar di Pantai Grajagan di Desa/Kecamatan Grajagan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.

Koordinator Pos SAR Banyuwangi Wahyu Setia Budi mengemukakan, Gunther Henry Kitzler (56) tenggelam terseret ombak saat bermain selancar bersama dua temannya, Kingston Christhoper Max dan Gregor.

"Semula Gunther dan Gregor tiba di Pantai Grajagan pada Senin pagi sekitar pukul 05.30 WIB dan korban berselancar lebih awal. Tidak lama kemudian Gregor dan Christhoper melihat papan selancar Gunther mengapung di permukaan air laut," ujarnya saat dihubungi di Banyuwangi, Jawa Timur.

Kedua rekan korban yang juga WNA asal Negeri Kanguru itu berusaha memberikan pertolongan dengan menarik korban ke tepi pantai, tapi usaha itu sia-sia karena gulungan ombak menghantam mereka dan korban hilang terbawa arus.

"Posisi korban saat hendak ditolong oleh rekannya, tali selancar terikat ke kaki korban, dan mereka tidak berhasil menyelamatkan karena ombaknya cukup besar," katanya.

Sampai sore ini, lanjut Wahyu, Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI/Polri dan lainnya masih melakukan penyisiran di lokasi tenggelamnya WNA asal Australia tersebut.

"Sampai sore hari ini kami masih melakukan pencarian dengan menyisir di sekitar lokasi tenggelamnya Gunther," ujarnya.

Baca juga: SAR temukan korban tenggelam terseret arus sungai di Bandara Kalteng

Baca juga: Seorang remaja tenggelam, terseret arus Sungai Way Galih Lampung

Baca juga: Tim SAR selamatkan 4 pelajar yang tenggelam di Pantai Selatan Sukabumi

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Desainer game serba bisa

amanmpo
Imigrasi Sotta tunda keberangkatan 613 PMI nonprosedural
Ilustrasi petugas keamanan bandara saat memeriksa identitas para pekerja migran Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. ANTARA/Azmi Samsul Maarif
Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang menunda keberangkatan 613 pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang akan bekerja ke Luar Negeri.

Dari ratusan PMI nonprosedural itu, dicegah keberangkatannya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak periode Januari sampai dengan Maret 2024.

"Total PMI nonprosedural yang berhasil kami tunda keberangkatannya selama 2 bulan terakhir lebih dari 600 orang," ujar Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Soekarno Hatta, Bambang Tri Cahyono, di Tangerang, Senin.

Berdasarkan data tempat pemeriksaan imigrasi sepanjang 2024, kata dia, terdapat keberangkatan sebanyak 613 PMI nonprosedural ke berbagai negara. Adapun rinciannya, pada bulan Januari 330 orang, Februari 254 orang, dan pada tanggal 1—3 Maret sebanyak 29 orang.

"Ada dua PMI yang akan berangkat ke Kamboja tanpa prosedural pada hari Minggu (3/3) pukul 10.00 WIB," katanya.

Bambang mengatakan bahwa penundaan keberangkatan terhadap dua warga negara Indonesia karena ada dugaan mereka merupakan pekerja migran nonprosedural di Terminal 2 Keberangkatan International Soekarno-Hatta.

"Kedua WNI ini akan bekerja ke Kamboja," ucapnya.

Ia menyebutkan dua WNI yang semuanya pria itu berinisial MAH (27)dan A (25) akan berangkat menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ474 tujuan Phnom Phen pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Bidang Dokumen dan Perjalanan selaku Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bidang Tempat Pemeriksa Imigrasi Soekarno-Hatta Ryo Achdar menjelaskan bahwa petugas TPI Soekarno-Hatta kemudian melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap kedua pria tersebut.

"Dari hasil wawancara, diketahui bahwa keduanya akan bekerja di Kamboja," katanya.

Dari kedua PMI berinisial MAH dan A ini, lanjut dia, diketahui tidak memiliki dokumen pendukung lengkap terkait dengan pekerjaannya, bahkan belum melapor ke BP2MI.

Setelah berkoordinasi dengan BP2MI, pihaknya menunda keberangkatan dan serah terima paspor serta dua orang tersebut kepada pihak BP2MI.

"Mereka mau bekerja di Kamboja, tetapi secara nonprosedural," kata dia.

Baca juga: Empat WNA pengguna paspor palsu diamankan Imigrasi Soetta
Baca juga: Ditjen Imigrasi tangkap DPO pelaku KDRT saat berada di Guangzhou

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024