pinjam uang online ojk

nexia789 641Jutaan kata 389529Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjam uang online ojk》

Sepuluh saksi pada kasus kematian anak Tamara diperiksa polisi******

dari pihak kolam renang sampai penjaga

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya hingga saat ini memeriksa 10 orang saksi terkait kasus kematian anak artis Tamara Tyasmara.

"Saksi dari pihak kolam renang sampai penjaga," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Jakarta, Selasa.

Wira mengatakan, 10 orang saksi dari pihak kolam renang ini sedang dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan, untuk melengkapi penyelidikan kasus tersebut.

Menurut dia, para saksi ini dimintai keterangan untuk mengetahui bagaimana kronologi meninggalnya anak artis Tamara Tyasmara saat berenang.

"Untuk pemeriksaan kepada saksi-saksi sejauh ini, kami sedang memeriksa 10 orang saksi. Tentunya pemeriksaan saksi akan kami kembangkan terus," katanya.

Baca juga: Ini alasan polisi eskshumasi anak Tamara di TPU Jeruk Purut Jaksel

Wira menambahkan selain memeriksa para saksi, pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan tim Puslabfor Mabes Polri terkait isi rekaman kamera pengintai (CCTV).

"Untuk CCTV sementara masih kami lakukan pemeriksaan atau analisis secara digital forensik oleh Puslabfor. Untuk hasilnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena ini masih proses pemeriksaan," katanya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebut pihaknya mengambil alih kasus kematian anak artis Tamara Tyasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo (6) dari Polsek Duren Sawit.

"Sejak Kamis 1 Februari 2024, proses penyelidikannya ditangani oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, " kata Ade.

Dante dilaporkan meninggal diduga karena tenggelam di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu (27/1).

Baca juga: Polisi selidiki kematian anak artis Tamara Tyasmara di kolam renang

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Anies: Pemerintah harus kolaborasi dengan aktivis untuk lindungi PMI******

... kewenangan yang dimiliki negara dan pengetahuan yang dimiliki aktivis, kita bisa eksekusi untuk melindungi dan memastikan PMI bisa hidup dan bekerja dengan tenang di sana...

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menilai pemerintah harus berkolaborasi dengan aktivis untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) yang terjerat masalah di berbagai negara, mulai dari masalah hukum, pelecehan, hingga kesehatan mental.

Kolaborasi dengan aktivis, kata dia, penting dilakukan lantaran pengetahuan tentang permasalahan PMI di negara-negara tempat bekerja cenderung banyak diketahui oleh para aktivis.

Baca juga: Anies tersenyum lebar tanggapi pertanyaan Ganjar soal pembagian bansos

"Harus dilibatkan para aktivis pekerja migran, mereka yang tahu lubang-lubang masalah di dalam melindungi pekerja migran,” kata Anies dalam debat kelima calon presiden Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu malam.

Anies mengaku melihat pengetahuan aktivis yang besar mengenai PMI usai dia berjumpa dengan para PMI yang bekerja di Malaysia saat datang ke Desa PMI di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Baca juga: Anies bakal bentuk Kementerian Kebudayaan untuk kembangkan kebudayaan

Maka dari itu, ia menilai, memiliki kewenangan di pemerintah tidak berarti memiliki pengetahuan yang besar tentang permasalahan PMI selama ini.

Pemerintah memang melindungi PMI sejak sebelum keberangkatan hingga para pekerja sampai di negara tujuan. Namun, mantan gubernur DKI Jakarta yang menyelesaikan masa baktinya itu mengatakan selama para PMI bekerja di negeri orang, banyak sekali lika-liku, di mana pemerintah maupun para pejabat birokrat tidak banyak mengetahui.

Baca juga: Anies sebut kesejahteraan guru kunci kualitas pendidikan anak bangsa

"Dengan kewenangan yang dimiliki negara dan pengetahuan yang dimiliki aktivis, kita bisa eksekusi untuk melindungi dan memastikan PMI bisa hidup dan bekerja dengan tenang di sana," ujar dia.

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Baca juga: Anies: Negara jangan pelit soal pendidikan

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Baca juga: Anies sebut investasi TI harus utamakan swasta dan BUMN

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Label：situs judi slot gampang menang、cara dapat uang di woilo、cara agar shopee pinjam disetujui

Terkait：kredivo cicilan 3 bulan、cara bayar tagihan kredivo、total slot、totomaco、daftar slot kakek merah 4d、303 slot login、gacor jp slot、rtp roma4d、pinjol fulus rezeki、situs slot akun baru gacor

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：cari duit instan（2024-06-20）

Perbarui waktu：2024-06-20

Daftar bab terbaru

situs togel terpercaya 2022

situs online

paito new york evening

agen situs judi slot

paling gacor malam ini

daftar slot gacor hari ini

slot games gacor

rtp cinema777 hari ini

pinjaman online tidak usah dibayar

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Zhanye Panjang

wilayah slot

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Perang Penciptaan

cara slot gacor

Dubes Boroujerdi sebut kini WNI bisa berkunjung ke Iran tanpa visa******

Jakarta (ANTARA) - Warga negara Indonesia (WNI) mulai saat ini tidak lagi memerlukan visa untuk berkunjung ke Republik Islam Iran, kata Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.

"Iran telah membebaskan kunjungan masyarakat Indonesia ke negara kami untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat. Masalah visa ditiadakan. Masyarakat Indonesia yang memiliki paspor bisa langsung berkunjung ke Iran tanpa visa", kata Dubes Boroujerdi pada acara perayaan "National Day" Republik Islam Iran ke-45 di Jakarta, Selasa malam.

Dubes mengatakan pembebasan visa ke Iran merupakan salah satu hasil kesepakatan yang telah dicapai antara Iran dan Indonesia ketika Presiden Iran Sayyed Ebrahim Raisi mengunjungi Indonesia pada Mei 2023.

"Kunjungan Presiden Ebrahim Raisi ke Indonesia menjadi salah satu momentum terpenting dalam sejarah hubungan kedua negara, di mana 11 naskah kerja sama untuk mengembangkan kerja sama bilateral telah ditandatangani," ujarnya.

Dubes Boroujerdi juga mengatakan bahwa Iran siap membuka dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan negara saudara, Indonesia, di bidang energi, teknologi nano, penelitian alat kesehatan, kedokteran, bioteknologi, petrokimia dan bidang lainnya.

"Sebagai dubes, saya memiliki agenda kerja yaitu menindaklanjuti beragam kesepakatan yang telah dicapai oleh presiden kedua negara. Misalnya di bidang politik, hukum, bantuan konsuler, perdagangan, perekonomian perbankan, dan energi", ucapnya.

Dubes Boroujerdi menuturkan Republik Islam Iran saat ini menekankan pada interaksi konvergensi dan pengembangan kerja sama dengan negara-negara Asia Selatan dan Timur serta berusaha menjalin hubungan yang sangat menguntungkan, lebih erat dan luas dengan seluruh negara di dunia.

"Terutama negara-negara sahabat dan yang memiliki pandangan sama dengan tujuan saling membantu dan mengisi untuk memberikan harapan regional dan global dalam mencapai perdamaian dan harmoni," katanya.

Mengingat pentingnya kedudukan dan peran ekonomi ASEAN di Asia Timur, ujar Dubes, Iran selalu berupaya memperkuat hubungannya dengan lembaga regional ini.

"Kami telah mengirimkan permintaan kami tentang kesiapan meningkatkan status kerja sama dengan ASEAN menjadi mitra dialog ke Sekretariat ASEAN," lanjutnya.

Baca juga: Dubes Boroujerdi: Indonesia tetap jadi salah satu sahabat rakyat Iran
Baca juga: Dubes Iran: Media Barat berupaya ubah kebenaran dalam konflik di Gaza

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Superstar Xuankai

kredit online murah

Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran******

sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari

Jakarta (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir.

"Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambah Heddy.

Baca juga: Kuasa Hukum Irman: Pimpinan dan anggota KPU langgar sumpah janji

Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini," ujar Heddy.

Untuk diketahui, Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Nomor telepon tiga pimpinan DKPP diretas
Baca juga: DKPP agendakan sidang aduan pelanggaran berat oleh KPU

Kode Seni Bela Diri Samsara

kredivo blibli

Tepis isu mundur, Menlu Retno disebut sedang sibuk di luar negeri******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi disebut sedang sibuk dengan berbagai agenda kegiatan di luar negeri, ketika dia diisukan mundur dari jajaran Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

“Menlu RI masih fokus dan sibuk menangani kepentingan Indonesia di luar negeri,” kata Juru Bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkat pada Minggu.

Menurut Iqbal, kegiatan Menlu Retno saat ini justru sangat padat, karena banyak isu internasional yang perlu menjadi perhatian serius bagi Indonesia.

“Sedang banyak yang perlu perhatian serius, seperti isu Palestina. Agenda beliau memang sangat padat,” tutur dia.

Berdasarkan unggahan terbaru di akun resmi X, Menlu Retno diketahui sedang berada di Den Haag, Belanda, pada Minggu, untuk menerima sertifikat asli penunjukan Jamu Wellness Culture sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO dari Duta Besar RI untuk UNESCO.
Baca juga: Bertemu Menlu Belanda, Retno bahas ekonomi hingga Palestina

Sebelumnya pada Jumat (2/2), Retno berada di Brussels, Belgia, untuk berbicara dalam EU Indo-Pacific Ministerial Forumke-3, ASEAN-EU Ministerial Meeting ke-2, serta melakukan pertemuan bilateral dengan menlu sejumlah negara.

Kabar mengenai rencana mundurnya beberapa menteri pertama kali diutarakan oleh ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri, pertengahan Januari lalu.

Menurut dia, alasan rencana mundurnya sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menlu Retno Marsudi, serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono karena mereka merasa tidak nyaman dengan Jokowi—berkaitan dengan Pemilu 2024.
Baca juga: Retno Marsudi jamin Kemlu jaga netralitas selama Pemilu 2024

Isu mundurnya Menlu Retno semakin santer ketika Presiden Jokowi menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai menlu ad interim pada 21-22 Januari 2024.

Penunjukan Budi Arie sebagai menlu ad interim dikarenakan Retno harus melakukan perjalanan ke New York, AS untuk menghadiri debat Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina, sementara pada saat yang bersamaan Wamenlu Nugraha Mansury juga sedang berada di Kampala, Uganda guna menghadiri KTT ke-19 Gerakan Non Blok.

Namun, pihak Istana Kepresidenan RI membantah isu tersebut dengan menegaskan seluruh menteri kabinet Jokowi tetap solid jelang Pemilu 2024.

Baca juga: PDIP: Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi jadi keputusan bijak

jalan dewa permainan

naga188

Dewa United dipaksa berbagi angka ketika menjamu Barito Putera******

Jakarta (ANTARA) - Dewa United dipaksa berbagi angka ketika menjamu Barito Putera setelah laga berakhir dengan skor 2-2 pada pekan ke-24 Liga 1 Indonesia di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Selasa. Pada pertandingan ini gol Dewa United lahir dari eksekusi penalti Risto Mitrevski dan Alex Martins, sedangkan Barito Putera lewat Natanael Siringoringo serta Gustavo Tocantins, demikian catatan Liga Indonesia. Hasil ini membuat Dewa United masih tertahan di posisi ke-11 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 31 poin dari 24 pertandingan, sementara Barito Putera berada di peringkat 7 dengan 33 poin. Secara statistik Dewa United lebih unggul ketimbang Barito Putera dengan mencatatkan 52 persen penguasaan bola serta melepaskan 15 tendangan yang tujuh di antaranya tepat sasaran.

Baca juga: Kolovos pasang target Dewa United finis di posisi atas klasemen Dewa United langsung mengambil inisiatif menyerang pada pertandingan ini dan mendapatkan peluang lewat sundulan Risto Mitrevski yang masih melambung dari gawang Barito Putera. The Tangsel Warriors mendapatkan peluang untuk unggul terlebih dahulu setelah tendangan Egy Maulana Vikri mengenai tangan salah satu pemain Barito Putera di kotak terlarang. Hadiah tendangan penalti dari wasit ini dimaksimalkan dengan baik oleh Risto Mitrevski yang tendangannya tak dapat dibaca oleh kiper Barito Putera Ega Rizky sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit 13. Berselang lima menit Barito Putera dapat menyamakan kedudukan lewat tendangan dari luar kotak penalti Nathaniel Siringoringo memanfaatkan kesalahan kiper Dewa United Sonny Stevens sehingga skor kembali sama kuat 1-1.

Baca juga: Barito Putera menang tipis 1-0 saat menjamu Arema FC Dewa United kembali mendapatkan hadiah tendangan penalti setelah tendangan Alex Martins terkena tangan bek Barito Putera Renan Alves. Alex Martins yang maju sebagai algojo sukses melaksanakan tugasnya dengan baik setelah tendangannya membobol gawang Barito Putera sehingga skor berubah menjadi 2-1 pada menit 31. Memasuki babak kedua, tepatnya pada menit 61 Barito Putera dapat kembali menyamakan kedudukan melalui tendangan penyerang Gustavo Tocantins yang memanfaatkan kemelut di kotak penalti Dewa United sehingga skor berubah menjadi 2-2. Dewa United berusaha untuk mencari gol kemenangan, salah satunya lewat upaya Ricky Kambuaya, namun tendangannya masih dapat diamankan Ega Rizky. Selanjutnya pada sisa waktu pertandingan, Dewa United berupaya untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang dibunyikan skor 2-2 tetap bertahan. Kompetisi Liga 1 Indonesia selanjutnya memasuki masa jeda karena Pemilu 2024 dan Dewa United akan kembali berlaga pada pekan ke-25 bertandang ke markas PSIS Semarang, Jumat (23/2), sedangkan Barito Putera menjamu Persib Bandung, di hari yang sama.

Baca juga: Persib amankan kemenangan 3-0 ketika beruji coba kontra Dewa United
Baca juga: RD maklumi turunnya kondisi pemain Barito Putera setelah masa liburan

Novel Dongfang Yan Su Xian'er

pinjam uang di bank mandiri

Komunitas akademik Undip sampaikan sikap terkait situasi politik******

Keprihatinan itu ... diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Semarang (ANTARA) - Komunitas akademik Universitas Diponegoro Semarang, yang terdiri atas guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi politik terkini di tanah air menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan sikap itu disampaikan dalam aksi bertajuk "Indonesia Dalam Darurat Demokrasi" yang berlangsung di Taman Inspirasi Undip, depan Gedung Widya Puraya, Undip, Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

"(Aksi) Hari ini terjadi (sebagai) bentuk dari sepenuhnya keprihatinan dari teman-teman guru besar, dosen, dan terutama mahasiswa, didukung bersama alumni," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip Prof. Suradi Wijaya Saputra mewakili peserta aksi.

Tampak pula sejumlah guru besar Undip yang ikut dalam aksi tersebut ialah Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Prof. Muhammad Nur, DEA dan Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Prof. Lita Tyesta.

Setidaknya, ada lima poin pernyataan sikap dari komunitas akademik Undip.

Baca juga: Pengamat harapkan penyelenggara pemilu tegas respons petisi akademisi

Pertama, mengembalikan tujuan dibentuknya hukum, sebab hukum sejatinya dibuat sebagai alat mencapai tujuan negara dan bukan untuk mencapai kekuasaan.

Kedua, memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, serta tanpa intimidasi dan ketakutan, sesuai dengan koridor kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Ketiga, mendesak penyelenggara negara untuk menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi Pancasila, seiring kehidupan demokrasi dewasa ini yang berjalan tidak sesuai dan mengalami kemunduran.

Keempat, mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kembali etika dan moral dalam berdemokrasi guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari kerusakan yang lebih parah.

Kelima, mengimbau seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan negara untuk bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mengawal kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara.

Baca juga: Akademisi: Capres jangan cuma obral janji hapus disparitas guru-dosen

"Keprihatinan itu, terutama diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diikuti pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi," kata Suradi.

Melalui seruan itu, civitas akademicaUndip berharap jangan sampai ada pelanggaran etika dalam berdemokrasi diwariskan kepada generasi muda, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang baik.

"Mohon betul menjadi catatan kita bersama, jangan dibudayakan, jangan dilestarikan, harus kita putus sampai hari ini. Harus diwujudkan dalam kita ikut mengambil keputusan terserah hari nurani dan pikiran kita bersama dalam menilai.Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan (politik, red.), tapi kami hanya punya kepentingan bahwa nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi," tegas Suradi dengan diamini para peserta aksi.

Aksi tersebut diikuti sekitar 30 guru besar, dosen, dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Undip guna menyadarkan generasi muda dalam mengawal proses demokrasi di tanah air.

Baca juga: Akademisi: Presiden harus ciptakan pemilu berkualitas

"Kami mewakili civitas akademica, tidak atas nama lembaga, tetapi kami sebagai anggota masyarakat di kampus Undip. Kami garisbawahi, adanya kewajiban sebagai civitas academicamelakukan pemilihan yang baik sesuai hati nurani masing-masing," katanya.

Selain itu, Suradi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya hingga tahap akhir agar demokrasi berjalan dengan semestinya.

Sebelumnya, civitas akademicadari berbagai perguruan tinggi juga menyampaikan pernyataan sikap, seperti UGM, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Baca juga: Sudirman Said sebut kritik dari perguruan tinggi tidak boleh diabaikan

《pinjam uang online ojk》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，jp 77 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjam uang online ojk》bab terbaru。