gacor jp login

tujuh belas lagi

cara pinjaman uang di lazada

Kemhan soal laporan ke Bawaslu: Kami apresiasi dan evaluasi pegawai******

Seluruh pegawai Kemhan RI menjunjung tinggi netralitas.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan RI mengapresiasi laporan masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mencurigai adanya pelanggaran netralitas akibat cuitan di akun resmi Kemhan RI di media sosial X.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan bahwa aduan masyarakat terkait pemilu sesuai dengan aturan dan diwadahi oleh Bawaslu. Akan tetapi, terkait dengan cuitan yang dipersoalkan, itu murni kesalahan yang tidak disengaja oleh pengelola akun (administrator).

"Kami mengapresiasi laporan tersebut. Itu memang diwadahi dalam mekanisme penyelenggaraan Pemilu 2024. Perlu kami jelaskan dan tegaskan kembali bahwa hal tersebut terjadi karena ketidaksengajaan admin (pengelola akun, red.) dalam memencet tagar pilihan di X (suggested tags) dan kesalahan segera diperbaiki oleh admin," kata Edwin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Edwin pun meluruskan berbagai informasi menyesatkan yang menyebut seolah-olah cuitan itu diunggah secara sengaja, dan disiarkan selama berjam-jam sejak pertama kali tayang pada hari Minggu (21/1).

Kemhan, menurut Edwin, langsung menghapus cuitan itu dan mengevaluasi kinerja pengelola akun. Hasil evaluasinya, Edwin mengatakan bahwa pegawai Kemhan yang mengelola akun pun kena sanksi administratif berupa teguran keras karena tidak berhati-hati menjalankan tugasnya.

"Kami telah mengevaluasi dan menekankan ulang kepada seluruh administrator platform medsos (media sosial) Kemhan untuk lebih berhati-hati dalam proses publikasi," kata Edwin.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan RI tetap netral dan berkomitmen menjaga netralitas selama Pemilu 2024.

"Seluruh pegawai Kemhan RI menjunjung tinggi netralitas," kata Karo Humas Kemhan RI.

Cuitan akun media sosial resmi Kemhan RI di akhir pekan lalu menjadi sorotan karena mencantumkan tagar #PrabowoGibran2024. Namun, cuitan itu tidak lama dihapus.

Kemhan RI menjelaskan bahwa tagar itu tidak sengaja terunggah akibat pengelola akun tidak berhati-hati memeriksa kembali cuitannya.

Oleh karena itu, sanksi administratif pun dijatuhkan kepada pegawai Kemhan yang mengelola akun resmi Kemhan di media sosial X itu.

Walaupun demikian, cuitan itu dipermasalahkan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih. Koalisi itu meminta Bawaslu memeriksa dugaan pelanggaran netralitas dalam cuitan tersebut.

Baca juga: Ari ingatkan netralitas usai #PrabowoGibran2024 muncul di X Kemhan
Baca juga: Anies ingin Presiden Jokowi beri sanksi menteri tak netral

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Kerajaan Dao

pinjol tanpa kartu atm

Wapres: Menteri mau mundur itu haknya******

Semarang (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menilai bahwa keinginan atau keputusan untuk mundur dari jabatan menteri adalah hak seseorang yang tidak perlu dipermasalahkan.

"Saya kira seperti dikatakan Presiden (Joko Widodo), kalau seseorang mau mundur karena memang haknya. Seorang menteri mundur itu kan haknya. Jadi, tidak ada masalah," kata Wapres, di Semarang, Jumat.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi pertanyaan jurnalis mengenai rencana Mahfud MD yang akan mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Kalaupun nanti menteri tersebut benar-benar mundur, kata dia, siapa yang akan menjadi penggantinya adalah kewenangan Presiden untuk menunjuk menteri baru atau cukup mengangkat penjabat sementara.

"Nanti kalau memang terjadi mundur, apakah akan diganti atau penjabat sementara. Itu hak prerogatif Presiden," katanya.

Tentunya, kata dia, Presiden akan mempertimbangkan dengan baik mengenai sosok pengganti jika benar-benar ada menteri yang mundur.

Ma'ruf juga menilai mundurnya Mahfud dari Menko Polhukam tidak menimbulkan gangguan terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo.

"Saya harap tidak terjadi gangguan karena itu kan hak seorang menteri mundur. Tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang definitif yang tahu persis persoalan polhukam. Saya kira tidak akan terlalu mengganggu," katanya.

Di Semarang, Wapres Ma'ruf Amin berkesempatan meninjau sejumlah fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRMT Wongsonegoro Semarang.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan rencana untuk mundur dari jabatan menteri pada acara diskusi "Tabrak Prof" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/1) lalu.

Pada acara tersebut, Mahfud mendapatkan pertanyaan dari hadirin mengenai tanggapannya atas saran dari pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo agar Mahfud mundur dari menteri untuk menghindari konflik kepentingan.

Mahfud menjawab bahwa dirinya akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam menunggu waktu dan momentum yang tepat, serta akan dilakukan dengan baik-baik.

"Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam). Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," katanya.

Baca juga: Wapres Ma'ruf imbau masyarakat tak ajak anak-anak kampanye

Baca juga: Wapres sebut salam dua jari di rombongan Presiden urusan Bawaslu

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

web slot gacor hari ini

Airlangga tegaskan dana LPDP tidak disetop melainkan diperluas******

LPDP tidak disetop, hanya LPDP akan diperluas karena Indonesia ini butuh selain pendidikan butuh pelatihan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak disetop, melainkan justru akan diperluas.

Rencananya, LPDP akan dilibatkan dalam Program Kartu Prakerja agar tidak hanya menjalankan program pendidikan, namun juga program pelatihan bagi masyarakat.

“LPDP tidak disetop, hanya LPDP akan diperluas karena Indonesia ini butuh selain pendidikan butuh pelatihan, jadi pelatihannya dilibatkan dengan LPDP dan dilakukan revisi,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa dalam revisi program nanti, akan ada penugasan khusus guna mendukung industri pariwisata. Termasuk rencana tourism fund yang akan dikelola oleh LPDP.

Namun kembali ia menyampaikan bahwa revisi program ini masih dikaji oleh pemerintah.

“Jadi ada pengelolaan dana abadi untuk para pekerja. Jadi LPDP akan diperluas,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan usulan Presiden Joko Widodo sebelumnya yang ingin menyempurnakan sistem LPDP. Bahkan, Presiden Jokowi sempat menyebut ingin penerima beasiswa LPDP ditambah untuk periode selanjutnya.

Oleh sebab itu, Airlangga juga mengungkap pilihan lain agar dana LPDP dialihkan ke dalam dana abadi sektor pariwisata. 

Adapun Menko Airlangga menilai sejauh ini Program Kartu Prakerja telah membantu masyarakat Indonesia yang ingin memiliki dan meningkatkan keterampilan.

Melalui sejumlah pelatihan di dalamnya, para peserta dapat mengembangkan kompetensi mereka agar siap berwirausaha dan bekerja di suatu tempat.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan bahwa sejak peluncuran perdananya pada April 2020, Kartu Prakerja telah memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Khususnya untuk kewirausahaan, peningkatan pendapatan serta ketrampilan digital.

Sejak periode April 2020 hingga Desember 2023, Program Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan bagi 17,5 juta orang penerima dari 514 kabupaten/kota.

"Dari statistik tampak bahwa 40 persen dari peserta Prakerja sudah kerja, 60 persen menganggur, ketika disurvei dalam periode berjalan, jadi kita trackingterus. Tapi dalam waktu satu tahun sebanyak 30 persen sudah bekerja. Dari yang sudah bekerja ini, 50 persen menjadi wirausahawan, 50 persen menjadi karyawan," terang Denni.

Baca juga: Menko Perekonomian: Skema LPDP masih direvisi
Baca juga: Prakerja adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Baca juga: Airlangga: Prakerja berhasil persiapkan kemampuan angkatan kerja RI
 

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Pengecoran Warisan

cicil hp di lazada

Airlangga sebut Presiden tidak perlu cuti saat berkampanye******

Palembang (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan Presiden itu tidak perlu mengajukan cuti apabila ingin berkampanye.

Airlangga menyampaikan hal itu sebagai respons terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden boleh berkampanye asalkan tak menggunakan fasilitas negara.

“Presiden itu adalah kepala negara. Maka, kepala negara itu tidak ada cutinya,” kata dia saat diwawancarai di Palembang, Jumat.

Menurutnya, setiap warga itu memiliki hak konstitusi, termasuk presiden. Sehingga, dukungan presiden kepada ke salah satu partai politik (parpol) bukan sesuatu yang baru.

“Presiden Soekarno dari PNI, Presiden Soeharto dengan Partai Golkar, Pak Habibie yang juga Golkar, kemudian Gus Dur PKB, Pak SBY Demokrat. Maka, hal ini sesuatu yang lumrah dan ini suatu hak politik, termasuk presiden,” ujarnya.

Airlangga mengatakan pihaknya memasang target 55 persen Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024 di

“Kami memasang target meraih suara di atas 55 persen di Sumbagsel untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Sehingga, kami meminta ketua di daerah ini terus bergerak untuk memenangkan pilpres, pileg, dan pilkada Tahun 2024,” kata dia.

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi

Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Sistem agen perkotaan

auroratoto2

Hari Holocaust Internasional dan genosida Gaza******

Jakarta (ANTARA) - Setiap 27 Januari, seperti hari ini, sejak tahun 2005, dunia memperingati Hari Holocaust Internasional.

Menurut Encyclpodia Britannica, holocaustadalah pembunuhan sistematis yang disponsori negara terhadap jutaan warga Yahudi dan etnis lain, oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua.

Tanggal 27 Januari dipilih dari tanggal pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia oleh Uni Soviet pada 1945.

Tanggal itu ditetapkan Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai salah satu hari internasional, melalui resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/7 pada 1 November 2005, pada peringatan 60 tahun pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz.

PBB merasa perlu mengadopsi peristiwa itu sebagai hari internasional demi mengingatkan agar babak gelap dalam sejarah umat manusia itu tak terulang.

Dunia memang tak akan melupakan penderitaan bangsa Yahudi selama Perang Dunia Kedua itu. Tapi yang sama pentingnya dengan hal tersebut adalah dunia ingin menghindarkan hal semacam itu terulang.

Untuk itu, dunia tak ingin lagi melihat ada rezim atau negara yang menjustifikasi kekerasan atas nama apa pun, untuk menghancurkan kelompok masyarakat yang dianggap musuh mereka.

Pesan itu pula yang disampaikan sejumlah tokoh dunia berkenaan dengan Hari Holocaust, termasuk Paus Fransiskus yang pada 24 Januari, menyampaikan pesan perdamaian dan seruan pengakhiran kekerasan serta perang di dunia, khususnya Ukraina dan Gaza.

"Semoga ingatan dan kutukan atas pemusnahan jutaan warga Yahudi dan kaum beragama lainnya yang terjadi mengerikan pada paruh pertama abad silam itu membantu semua orang tak melupakan bahwa logika kebencian dan kekerasan tak akan pernah bisa dibenarkan karena menyangkal rasa kemanusiaan kita," kata Paus Fransiskus di Vatikan, tiga hari lalu​.

Paus menekankan bahwa dunia tak boleh berhenti mengupayakan pengakhiran perang di Ukraina dan Gaza.

Sayang, ada upaya dari sejumlah pihak yang berusaha memonopoli hari itu untuk kepentingan mereka saja, sehingga hari itu tak bisa berlaku untuk selain mereka.

Mereka menolak asosiasi segala kekerasan yang dilakukan mereka atau bagian dari mereka terhadap kelompok lain, dengan holocaust.Sebaliknya, mereka mengasosiasikan aksi-aksi kekerasan yang menimpa mereka dan bagian dari mereka oleh pihak lain, sebagai holocaust.

Akibatnya, mereka menentang upaya menyamakan apa yang terjadi di Gaza saat ini dengan holocaust,tapi saat bersamaan menyamakan apa yang menimpa mereka, termasuk serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023, sebagaiholocaust.


Standard ganda

Mereka bukan orang-orang sembarangan, karena terdiri dari orang-orang seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Biden mengasosiasikan apa yang menimpa Israel pada 7 Oktober 2023 ketika diserang Hamas, sebagai tindakan anti- Yahudi, tak ubahnya dengan semangat yang mendorong Nazi membunuhi Yahudi Eropa pada Perang Dunia Kedua, dan praktik-praktik anti-Yahudi sejak ribuan tahun silam.

"Peristiwa (serangan Hamas 7 Oktober 2023) ini telah membuka kenangan menyakitkan dan bekas luka yang ditinggalkan antisemitisme dan genosida warga Yahudi selama ribuan tahun," kata Biden pada 18 Oktober 2023.

Selain itu, elite internasional itu, khususnya para pemimpin Israel, menjadikan holocaust sebagai senjata untuk menyerang pihak lain dan sebaliknya untuk melindungi laku buruk mereka terhadap yang lain.

Pada 1982, ketika membuat justifikasi perang di Lebanon, PM Israeli saat itu, Menachem Begin, menyamakan pemimpin Palestina Yasser Arafat dengan Adolf Hitler.

Tiga puluh tahun kemudian, pada Oktober 2015, Benjamin Netanyahu yang perdana menteri Israel saat ini, menuding Imam Besar Palestina Amin al-Husseini dirasuki Hitler. Netanyahu pula yang menyebut Hamas sebagai "Nazi baru".

Ironisnya, mereka menolak menyamakan situasi Gaza saat ini di mana puluhan ribu warga sipil tewas yang kebanyakan anak-anak dan wanita, sebagai holocaust dan genosida.

Padahal, menurut organisasi kemanusiaan Save the Children seperti disebutkan dalam sebuah tulisan yang dimuat Los Angeles Times pada 17 November 2023, jumlah anak yang tewas di Gaza lebih banyak ketimbang dalam total konflik di seluruh dunia dalam tiga tahun terakhir.

"Pelaku genosida selalu memandang korbannya orang jahat tapi melihat dirinya sendiri sebagai orang yang benar, persis seperti cara Nazi dalam memandang Yahudi," tulis Raz Segal, profesor holocaustpada Stockton University di Amerika Serikat, dalam laman The Guardian.

Segal mengkritik standar ganda Israel dan elite Barat yang menjadi advokat-advokat mereka, dalam memandangholocaust.

Banyak cendekiawan Barat dan Yahudi yang berpikiran seperti Segal, salah satunya jurnalis terkenal Amerika Serikat, Masha Gessen.

Gessen, yang merupakan seorang Yahudi, menyamakan Jalur Gaza dengan getho Yahudi yang dibangun Nazi Jerman untuk mengisolasi warga Yahudi di wilayah-wilayah Eropa yang diduduki Nazi.


Membuka mata dunia

Dalam esai yang dimuat New Yorker dan membuat marah Israel serta banyak tokoh Yahudi di seluruh dunia, Gessen berpandangan bahwa memperlakukan holocaustsebagai sebuah peristiwa tunggal atau eksklusif, tak hanya salah namun tapi juga membuat umat manusia mustahil bisa menarik pelajaran dari holocaust. Padahal, bagian ini penting dalam mencegah genosida tidak terulang.

Suara-suara kritis yang ingin adil melihat semua masalah seperti disampaikan Gessen dan Segal itu, termasuk upaya melihat secara objektif penderitaan Palestina, dibungkam atau diasingkan oleh Israel dan Barat.

Gessen yang sudah diundang ke Jerman untuk menerima Anugerah Hannah Arendt pun diboikot oleh pemerintah kota Bremen yang menyelenggarakan anugerah itu.

"Banyak rabbi dan intelektual Yahudi yang enggan membicarakan perdamaian karena khawatir dikucilkan dari keluarga, sinagog atau kehilangan dukungan dana dari organisasi-organisasi nirlaba," tulis Elliot Kukla, seorang rabbi atau pendeta Yahudi di Oakland, Amerika Serikat, pada 17 November 2023 dalam Los Angeles Times.

Bahkan di Amerika Serikat dan banyak negara Barat, organisasi-organisasi lobi Yahudi yang amat berkuasa itu, aktif memberi predikat anti-Yahudi kepada siapa pun yang kritis terhadap kebijakan pemerintah Israel.

Upaya menyamakan suara kritis terhadap rezim Israel, dengan kebencian terhadap Yahudi inilah yang membuat terma holocaust pun terlihat dimanipulasi untuk tujuan-tujuan koruptif yang tak adil untuk bagian dunia yang lain.

Situasi ini pula yang mendorong kaum intelektual makin kencang bersuara, termasuk 56 pakar holocaust dan genosida yang membuat surat terbuka kepada Israel pada 9 Desember 2023.

"Kami para cendekiawan holocaust, genosida dan kekerasan massa, merasa terdorong untuk mengingatkan adanya bahaya genosida dalam serangan Israel di Gaza," kata ke-56 pakar itu dalam surat terbuka tersebut.

Penilaian mereka diperkuat salah satunya oleh Human Rights Watch yang menyatakan Israel telah menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, yang bukan hanya merupakan kejahatan perang, tetapi juga kejahatan perang seperti dilakukan Nazi.

Suara-suara kritis yang berusaha adil itu memang diasingkan oleh Israel dan Barat, tapi mereka telah membukakan mata dan memberikan pencerahan kepada dunia.

Resonansi pesan mereka pun sampai ke mana-mana, termasuk mungkin Mahkamah Internasional yang beberapa jam lalu mengabulkan tuntutan Afrika Selatan agar Israel menghindarkan genosida di Gaza.

Putusan Mahkamah Internasional itu bukan hanya kemenangan bagi Afrika Selatan, Palestina dan mereka yang mendukung perjuangan Palestina, tapi juga kemenangan untuk mereka yang konsisten mendudukkan persoalanholocaustpada tempatnya yang benar, adil dan berlaku universal.

Copyright © ANTARA 2024

mitos dan legenda kuno

situs judi slot terbaik dan terpercaya

Garuda di ambang mencetak sejarah penting di Qatar******

kelebihan Indonesia adalah statusnya sebagai tim dengan skuad termuda dalam turnamen di Qatar ini, yang bisa memberikan energi dan semangat yang lebih militan.

Jakarta (ANTARA) - Setelah China menyerah 0-1 kepada Qatar dan Lebanon digebuk 1-2 oleh Tajikistan dalam laga terakhir Grup A yang membuat peringkat ketiga grup ini hanya mengemas 2 poin, maka peluang timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 menjadi semakin besar.

Indonesia bisa mengharapkan salah satu dari tiga laga penentu peringkat ketiga di Grup B, C dan F berakhir seri sehingga hasil apa pun dari kontes melawan Jepang tak mempengaruhi langkah Indonesia ke babak gugur.

Tentu saja, tak elok berharap semacam itu, apalagi Asnawi Mangkualam cs tak mungkin membuang kesempatan mengimbangi Jepang, yang menjadi salah satu raksasa sepak bola Asia.

Baca juga: Tajikistan ke babak 16 besar, Qatar tutup babak grup dengan sempurna

Laga di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu malam esok itu sendiri adalah pertemuan pertama Indonesia dan Jepang dalam putaran final Piala Asia.

Ini juga menjadi pertemuan pertama kedua tim dalam kurun 35 tahun sejak Juni 1989 ketika Indonesia takluk 0-5 dalam salah satu dari dua laga kualifikasi Piala Dunia 1990 melawan Samurai Biru.

Sebelum tahun itu, kedua tim sudah sering bertemu, termasuk dua laga kualifikasi Piala Dunia 1990, sekali kualifikasi Piala Asia 1968, dan dua laga Asian Games.

Total, dalam periode 1954-1989, kedua tim sudah 15 kali bertemu. Merah Putih menang lima kali, sedangkan Matahari Terbit menang delapan kali. Dua laga lainnya berakhir seri.

Terakhir kali Indonesia mengalahkan Jepang terjadi pada 24 Februari 1981 dalam laga persahabatan di Jakarta ketika Indonesia menang 2-0 melalui gol yang dicetak Bambang Nurdiansyah dan Berty Tutuarima.

Dari statistik sejarah pertemuan itu, Jepang memiliki catatan lebih baik ketimbang Indonesia.

Jepang pun lebih baik dalam hal lima laga terakhir yang dijalani kedua tim. Jepang menang empat kali, termasuk saat menggasak Vietnam 4-2 dalam Piala Asia 2023 pada 14 Januari silam. Sebaliknya, Indonesia kalah empat kali dan sekali menang, yakni kala menyingkirkan Vietnam dari Piala Asia 2023 ini.

Petualangan kedua tim dalam Piala Asia ini pun bagai bumi dan langit. Jepang tak pernah absen sejak 1988, dan bahkan empat kali menjadi juara serta sekali runner up pada Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab.

Sementara bagi Indonesia, Piala Asia 2023 adalah Piala Asia kelima setelah edisi 1996, 2000, 2004 dan 2007. Semua pada empat edisi itu, Garuda gagal melenggang ke babak knockout.

Namun, kali ini Indonesia berpeluang besar menciptakan sejarah mencapai fase gugur Piala Asia untuk pertama kali.

Baca juga: Skuad Garuda berlatih keras jelang hadapi Jepang
Baca juga: Erick jadikan peristiwa kadet 1947 sebagai inspirasi lawan Jepang

Halaman berikut: Jepang dihuni pemain yang terasah dalam berbagai turnamen internasional123Tampilkan Semua

Copyright © ANTARA 2024