master138

jp slot hari ini 202Jutaan kata 627215Orang-orang telah membaca serialisasi

《master138》

KPK perpanjang penahanan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) selama 40 hari untuk kepentingan penyidikan dan melengkapi alat bukti.

"Lama penahanan tersebut sampai dengan 16 Februari 2024 di Rutan KPK dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan penyidikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ali mengatakan perpanjangan masa penahanan tersebut juga dilakukan untuk para tersangka yang ditahan bersama AGK yakni, Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Untuk diketahui, konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang
yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Muhaimin Syarif saksi kasus korupsi AbdulGhani Kasuba
Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK geledah rumah Muhaimin Syarif di Tangerang

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kandungan nanoplastik dalam air kemasan dapat bahayakan kesehatan******

Jakarta (ANTARA) - Sebuah studi yang diterbitkan di Jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences mengevaluasi air kemasan plastik dapat mengandung partikel plastik 100 kali lebih banyak atau 240.000 pecahan plastik yang dapat membawa masalah kesehatan.

Dikutip dari laman Hindustan Times, Selasa, penelitian sebelumnya hanya memperhitungkan mikroplastik, atau potongan berukuran antara 1 hingga 5.000 mikrometer pada sebotol air berukuran satu liter.

Jurnal tersebut yang pertama mengevaluasi air kemasan untuk mengetahui keberadaan nanoplastik, partikel plastik yang panjangnya kurang dari 1 mikrometer, atau sepertujuh puluh lebarnya dari rambut manusia.

Baca juga: Komnas PA: Industri AMDK wajib cantumkan peringatan bahaya BPA

Nanoplastik menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap kesehatan manusia dibandingkan mikroplastik karena ukurannya cukup kecil untuk menembus sel manusia, memasuki aliran darah, dan berdampak pada organ. Nanoplastik juga dapat melewati plasenta menuju tubuh bayi yang belum lahir. Para ilmuwan telah lama mencurigai keberadaan nanopartikel dalam air kemasan, namun tidak memiliki teknologi untuk mengidentifikasi nanopartikel individu.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, rekan penulis penelitian ini menemukan teknik mikroskop baru, memprogram algoritma berbasis data dan menggunakan keduanya untuk menganalisis sekitar 25 botol air berukuran 1 liter yang dibeli dari tiga merek populer di AS. Mereka menemukan 110.000 hingga 370.000 partikel plastik kecil dalam setiap liternya, 90 persen di antaranya adalah nanoplastik.

“Studi ini memberikan alat yang ampuh untuk mengatasi tantangan dalam menganalisis nanoplastik, yang menjanjikan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan saat ini mengenai polusi plastik pada tingkat nano,” kata Naixin Qian, penulis utama studi tersebut dan mahasiswa pascasarjana kimia Universitas Columbia.

Baca juga: Ombudsman RI: Gencarkan sosialisasi bahaya BPA pada galon guna ulang

Para peneliti menargetkan tujuh jenis plastik umum, termasuk polietilen tereftalat (PET), yang banyak digunakan dalam botol air, dan poliamida, yang sering digunakan dalam filter untuk memurnikan air sebelum dibotolkan. Namun mereka juga menemukan banyak nanopartikel tak dikenal di dalam air. Jika salah satu dari produk tersebut juga merupakan nanoplastik, maka prevalensi plastik dalam air kemasan bisa lebih tinggi lagi.

Meskipun polusi plastik ada di mana-mana di bumi, air kemasan menjadi perhatian khusus para ilmuwan karena potensinya memasukkan partikel plastik ke dalam tubuh manusia. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2022 menemukan bahwa konsentrasi mikroplastik dalam air kemasan lebih tinggi dibandingkan air keran.

Sebuah laporan dari tahun 2021 memperingatkan bahwa membuka dan menutup tutup botol plastik berisi air dapat melepaskan serpihan plastik kecil ke dalam cairan.

Mereka juga berencana untuk menyelidiki nanoplastik dalam sampel air keran dan salju yang dikumpulkan dari Antartika bagian barat.

“Ada banyak sekali nanoplastik yang perlu dipelajari, semakin kecil ukurannya, semakin mudah mereka masuk ke dalam diri kita,” kata rekan penulis lain dan ahli biofisika di Universitas Columbia Wei Min.

Baca juga: Akademisi ingatkan bahaya BPA pada air minum kemasan bagi manusia

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

MK segera lantik MKMK permanen******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) akan melantik Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, tokoh masyarakat I Dewa Gede Palguna dan akademisi Yuliandri sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) permanen pada Senin besok.

"Ketiganya akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada Senin (8/1), pukul 14.00 di Aula Lantai Dasar Gedung II MK. Pelantikan akan dilakukan Ketua MK, Suhartoyo, dan dihadiri oleh Hakim Konstitusi serta para pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK," kata Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.

Fajar menjelaskan ketiganya akan menjalankan tugas sebagai anggota MKMK sejak 8 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Baca juga: MKMK permanen disiapkan untuk hadapi perselihan hasil pemilihan umum

Baca juga: MKMK permanen hanya terima aduan dugaan pelanggaran etik hakim

Ketiganya dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 2024 tanggal 2 Januari 2024.

Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi permanen telah diumumkan melalui konferensi pers yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pada Rabu (20/12/2023).

Pembentukan MKMK merupakan amanat Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Tokoh masyarakat hingga mantan rektor resmi jadi hakim MKMK permanen

Pasal tersebut menyatakan, “Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi…”.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, pada 3 Februari 2023, MK telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK 1/2023).

Berdasarkan PMK 1/2023, MKMK berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan MK. Selain itu MKMK juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi paling lama 30 hari kerja sejak laporan dicatat. Informasi lebih lanjut mengenai MKMK dapat dilihat pada menu Peradilan di laman resmi MK.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：33 bet slot、game slot no 1 di dunia、cara pinjaman kur bri online 2022

Terkait：erek erek gula、qq jp slot、tulus slot、slot depo 20rb dana、trik mudah menang slot、wd gacor slot、pusatmenang、erek erek 2d 30、honda4d、akulaku pembayaran

---

---

bab terbaru：slot paling tergacor（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10