kkslot777

malam yang rusak

Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan mengungkap curhatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal komitmen negara maju dalam forum-forum internasional. Menurut Jokowi, banyak forum tersebut yang tak berbuah langkah konkret.

Mulanya, Luhut mengungkap banyak forum internasional yang bicara wacana angka yang akan digelontorkan. Namun tak dibarengi dengan program konkret.

"Kami enggak mau bicara kalau di forum internasional, kan, bicara triliun dolar, low hanging fruit. Ya kita sih enggak usah gitu-gituan lah, yang kecil-kecil. US juta, US juta, US juta tapi konkret kepada masalah," ujar Luhut dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Road to AIS Forum 2023, Senin (25/9).

"Misalnya sampah laut, masalah coral reef, misalnya apalagi, replanting mangrove, restore coral reef, itu kan hal-hal yang bagus tadi. Terus kemudian perikanan kita juga coba sharing sama mereka," lanjut dia.

Kepadanya, Jokowi mengaku lelah dengan wacana di forum internasional yang tak berbuah langkah konkret.

"Pak presiden sendiri, Pak Jokowi, sama juga orangnya pragmatic aja, dia bilang, 'Pak Luhut ini bicara udah, capek saya malas bicara begituan itu, saya ingin yang konkret apa Pak Luhut,' itu yang kita tularkan, dan negara-negara, maaf, yang negara-negara berkembang itu kan butuh yang konkret," ujar dia.

Lihat Juga : Faisal Basri Sebut Luhut Tak Setuju Larangan Ekspor Nikel

Luhut mengungkap sejumlah upaya konkret yang sudah terjalin antara Indonesia dan negara lain misalnya pemurnian minyak atau oil refinery dengan negara Afrika.

"Misalnya, Presiden memutuskan kerja sama dengan Kenya untuk oil refinery, kita kerja sama dengan Mozambik, kemudian dengan South Africa itu semua proyek-proyek konkret," kata Luhut.

Tak hanya itu, ada juga kerja sama di sektor pangan. Luhut menyebut kerja sama antarnegara ini membuahkan keuntungan, salah satunya dari sisi harga yang lebih murah.

"Kita impor sapi daging, ya makanan kita impor langsung daripada kita impor tempat lain lebih murah 10-15 persen. Ya, kita impor dari mereka," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Presiden Jokowi lagi-lagi tak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar pada 19-26 September di New York, Amerika Serikat.

Absennya Jokowi ini sudah berlangsung sejak sang Presiden memerintah Indonesia pada 2014 lalu. Jokowi tak pernah sekalipun menghadiri secara langsung rapat besar para pemimpin negara tersebut.

Ia selalu mengirimkan perwakilan mulai dari wakil presiden hingga menteri luar negeri.

Pada 2020 dan 2021, Jokowi sebetulnya ikut untuk yang pertama kalinya dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut. Namun, saat itu dia tak hadir secara langsung melainkan virtual imbas pandemi Covid-19.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (Unair), Radityo Dharmaputra, mengatakan Jokowi adalah pemimpin yang menganut kebijakan luar negeri berdasarkan kalkulasi keuntungan ekonomis.

Menurut Radityo, kunjungan ke PBB tak akan dirasa begitu menguntungkan karena tidak akan langsung menghasilkan investasi maupun benefit ekonomi bagi Indonesia.

Shenwutu

Jokowi Sebut TikTok Shop Buat Omset Pasar dan UMKM Anjlok******

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dampak bisnis yang dilakukan platform sosial media salah satunya TikTok Shop membuat omzet pedagang pasar dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) anjlok.

Jokowi mengatakan seharusnya media sosial tidak turut dijadikan platform bisnis.

"Itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro dan juga pada pasar. Pada pasar, di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun. Mestinya ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media," kata Presiden Jokowi di Kalimantan Timur mengutipAntara, Sabtu (23/9).

Jokowi mengatakan aturan sudah disiapkan oleh lintas kementerian dan menunggu pengesahan di Kementerian Perdagangan.

"Masih berada posisi regulasinya di Kementerian Perdagangan. Yang lain-lainnya sudah rampung, tinggal di Kementerian Perdagangan. Kita tunggu," kata Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa TikTok Shop tidak dilarang di Indonesia. Akan tetapi bakal ada aturan yang setara dengan platform lainnya.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan aturan detail mengenai aktivitas bisnis TikTok Shop akan masuk dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Wu Po Jiu Huang

Jokowi Minta Masalah Rempang Diselesaikan dengan Kekeluargaan******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau secara kekeluargaan. 

Jokowi ingin hak dan kepentingan warga sekitar menjadi prioritas. Ia ingin pendekatan lembut yang digunakan dalam pembangunan di Rempang.

"Bapak Presiden dalam arahan, rapat pertama, adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan," kata Bahlil setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Pemerintah akan menyediakan lokasi baru di Tanjung Banun bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan. Pemerintah menyediakan rumah tipe 45 sebagai ganti untuk warga.

Selain itu, ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang sampai rumah baru terbangun. Ada pula uang Rp1,2 juta per kepala keluarga untuk menyewa rumah selama pembangunan rumah dilakukan.

"Yang sampai dengan kemarin dari total sekitar 900 KK yang terdaftar kurang-lebih, sudah hampir 300 KK mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi," ujarnya.

Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City menimbulkan bentrokan warga dengan polisi. Warga menolak digusur untuk proyek tersebut.

Pemerintah berencana menggunakan Rempang untuk pabrik kaca dan panel surya. Perusahaan China Xinyi Group hendak berinvestasi Rp381 triliun untuk mendirikan pabrik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bentrokan di Rempang menjadi perhatian nasional. Jokowi mengakui ada masalah komunikasi dalam kebijakan itu. Ia mengutus Bahlil untuk menengahi persoalan yang ada.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," ucap Jokowi di Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan Yongle

Zulhas Bakal Atur Jenis Barang Impor yang Boleh Dijual di RI******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akan mengatur jenis barangimpor yang boleh dijual secara online di Tanah Air.

Kebijakan itu akan termaktub dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang akan diteken pada Selasa (26/9). 

"Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya enggak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu," kata Zulhas di Kantor Presiden Senin (25/9). 

Ia mencontohkan, kalau barang impor itu berupa makanan tentu harus ada sertifikat halalnya. Sementara, kalau itu ada produk kecantikan dan obat maka harus ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kalau dia (barang) elektronik harus ada standarnya bahwa itu betul barangnya. Jadi perlakuan sama dengan di dalam negeri atau offline," imbuh Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau setara Rp1,54 juta (asumsi kurs Rp15.401 per dolar AS).

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucap Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan dalam revisi Permendag tersebut pemerintah juga akan melarang social commerce untuk berjualan atau bertransaksi. Menurutnya, social commerce hanya boleh melakukan promosi.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," jelas Zulhas.

Ia memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerce yang belakangan ini mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.

Lihat Juga : Zulhas Ancam Tutup E-Commerce Jual Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta

Selain itu, pemerintah juga akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Menurut Zulhas, jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya, pemerintah pun akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

[Gambas:Video CNN]

Panggil Gadis Manka

Luhut: Presiden Bakal Beri Diskon Kereta Cepat******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan diskon tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) secara bertahap.

"Presiden tadi baru dibicarakan akan memberikan diskon berapa lama dulu nanti bertahap. Basically presiden itu ingin kita semua bisa menikmati dengan harga yang bagus tapi ini juga jalan," katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (27/9).

Ia juga memastikan Jokowi akan meresmikan KCJB pada 1 Oktober mendatang. Sementara terkait tarif, pemerintah belum mengumumkan tarif moda transportasi itu hingga kini.

Jokowi sebelumnya memastikan tidak akan memberikan subsidi tarif untuk KCJB. Jokowi mengaku belum tahu persis berapa tarif yang akan dipatok. Ia menyerahkan hal itu ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"Tidak ada subsidi. Itu dia semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya," kata Jokowi di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/9).

Sementara itu, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan tarif kereta cepat antara Rp250 ribu-Rp350 ribu untuk satu kali perjalanan.

"Untuk tarif yang diusulkan antara Rp250 ribu sampai Rp350 ribu, nanti kita lihat seperti apa finalisasinya," kata GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Selasa (22/8) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan tarif yang diusulkan sebesar Rp250 ribu-Rp350 ribu itu, bagi tiga kelas yakni premium ekonomi, bisnis, dan kelas utama.

Namun demikian, kata Eva, pihaknya baru mengajukan pada pemerintah dan masih dalam proses perhitungan sehingga belum bisa dipastikan berapa tarif yang akan dikenakan untuk kereta cepat ini.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke masa kecil

Menanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan, usai dianggap merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. 

Keputusan itu diambil usai banyak barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Alasan lainnya, jika social commerce dan e-commerce disatukan, maka hal itu akan sangat menguntungkan pihak platform. Sebab, platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan itu nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Rencananya, revisi beleid itu akan disahkan hari ini, Selasa (26/9).

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kaya Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/9).

Zulhas menyebut dalam revisi aturan itu, social commerce hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

Selain itu, pemerintah akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

Lantas, efektifkah aturan ini?

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan meski larangan tersebut bertujuan untuk melindungi UMKM, namun akan berpotensi tidak efektif karena melawan arus perkembangan teknologi.

Menurutnya, perkembangan teknologi tidak bisa dilawan sehingga yang harus dilakukan adalah meregulasinya.

Regulasi yang diterapkan untuk social commerce maupun e-commerce bisa berupa memastikan kepatuhan pajak, pembatasan produk impor, kewajiban sertifikasi halal, dan lain-lain.

"Dengan regulasi, kita akan membuat persaingan yang sehat, menjaga level of playing field yang setara antara social commerce dengan platform social media dan platform e-commerce," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret

Ia menambahkan social commerce memiliki keunggulan dengan algoritmanya yang akan menuntun konsumen terdorong untuk membeli produk tertentu. Social commerce juga memberikan pengalaman berbelanja yang berpotensi membuat konsumen melakukan impulsive buying.

Kondisi tersebut, akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengedukasi konsumen sekaligus menjadi dorongan bagi e-commerce untuk terus berinovasi.

"Ini menjadi dorongan bagi e-commerce tradisional agar mereka memperbaiki model bisnisnya agar bisa bersaing dengan social commerce," kata Yusuf.

Konsultan Bisnis DK Consulting Djoko Kurniawan menambahkan pemerintah sebenarnya bisa saja membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.412 per dolar AS).

Skema pengawasan dipertanyakan