wilayah kredivo

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

Kemenhub Terbitkan Edaran Imbau Pegawai Tak Pamer Kemewahan******

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta seluruh pegawainya untuk tidak menunjukkan gaya hidup mewahbaik di kehidupan sehari-hari maupun media sosial.

Imbauan itu tertuang dalam surat bernomor um.209/4/19/DJPL/2023 yang dikeluarkan pada 1 Maret 2023.

"Dalam rangka mendorong kehidupan seluruh penyelenggara negara dan menjaga integritas serta nama baik instansi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), perlu dilakukan langkah-langkah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan pola hidup sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah atau menunjukkan hedonisme dalam kehidupan sehari-hari baik di media sosial maupun dalam bermasyarakat," ujar Plh. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dalam surat tersebut.

Kedua, berperilaku pola hidup sederhana, tidak memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup yang berlebihan, serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan.

Ketiga, berperilaku bijak dalam menggunakan media sosial untuk hal positif, serta tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Direktur Jenderal Perhubungan Laut baik di Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) menginstruksikan kepada seluruh jajarannya (ASN/PPNPN) beserta keluarganya untuk dapat melaksanakan himbauan sebagaimana dimaksud di atas," tutup Antoni.

Gaya hidup mewah pejabat menjadi sorotan usai sejumlah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan memamerkan hartanya melalui media sosial, di antaranya Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto. Keduanya pun kini dicopot dari jabatannya.

Presiden Joko Widodo bahkan meminta agar semua pimpinan kementerian/lembaga bisa mendisiplinkan bawahannya, serta membersihkan dan membenahi institusinya masing-masing agar tak terjadi masalah serupa.

"Sekali lagi saya ingin tekankan, supaya ditekankan kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG (Instagram), di media sosial, itu sebuah kalau aparat birokrasi sangat-sangat tidak pantas," ujarnya dalam arahan Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (2/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]

wadah pemikir perkotaan

Petani Minta Badan Pangan Tetapkan Harga Gabah Rp5.600 per Kg******

SerikatPetaniIndonesia (SPI) meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera menetapkan harga pokok pemerintah (HPP) gabahsenilai Rp5.600 per kilogram (kg).

Usulan tersebut menanggapi pembatalan harga batas atas (ceiling price) untuk pembelian gabah atau beras dari petani yang ditetapkan Bapanas baru-baru ini.

Dengan demikian, maka ketentuan harga gabah dan beras bisa naik hingga 8-9 persen pada bulan lalu dibatalkan. Adapun, keputusan sebelumnya yang dicabut adalah Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/ts.03.03/k/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras.

Ia menyampaikan harga gabah jangan terlalu tinggi. Sebab kalau itu terjadi, harga beras pun akan ikut melambung. Menurutnya, menunda penetapan HPP sama saja dengan menunda penyelesaian masalah harga beras.

"Segeralah Bapanas tetapkan HPP sesuai usulan SPI Rp5.600 per kg karena biaya produksi Rp5.050 per kg," kata Henry melalui keterangan resmi, Senin (13/3).

Lebih lanjut, ia pun menyinggung peran Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah. Menurut Henry, selain diperintahkan untuk membeli gabah sesuai HPP, Bulog harus diperkuat fungsinya agar mampu menyerap gabah langsung ke petani.

Ia mengatakan Bulog jangan bergantung pada korporasi-korporasi atau penggilingan yang ada. Sekarang Bulog harus aktif ke koperasi-koperasi petani atau usaha-usaha bersama milik petani atau BUMDes yang ada.

"Pemerintah juga perlu memperkuat koperasi-koperasi petani, perkuat lumbung padi masyarakat di pedesaan dan petani itu sendiri," imbuh Henry.

Ia menambahkan Perpres Cadangan Pangan Pemerintah yang sudah ada juga perlu diperkuat dengan Perpres Cadangan Pangan Masyarakat.

Menurut SPI, menyerahkan urusan pangan ini pada cadangan pangan pemerintah melalui Bulog saja tidak cukup. Cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat bisa mencegah korporasi-korporasi pangan untuk melakukan spekulasi, dan manipulasi dalam membeli gabah dan memasarkan harga beras," katanya.

Beberapa waktu lalu, Bapanas membatalkan ceiling pricepembelian gabah dan beras dari petani. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan tujuan dicabut surat edaran tersebut untuk memastikan harga gabah dan beras bisa stabil.

"Tujuannya, agar keuntungan di petani wajar, penggilingan padi wajar, dan harga di konsumen pun wajar," ujar Arief kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/3).

Menurutnya, hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Bapanas akan kembali mengatur harga yang paling tepat dan mencerminkan kondisi saat ini.

"Kami rumuskan dan siapkan HPP segera," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pencabutan Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/TS.03.03/K/02/2023 tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/TS.03.03/K/03/2023 yang ditandatangani Arif pada 7 Maret 2023.

"Memperhatikan perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani kepada penggilingan padi serta untuk menjaga daya saing petani, dengan ini kami sampaikan bahwa Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor : 47/TS.03.03/K/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Harga Batas atas Pembelian Gabah atau Beras dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," bunyi surat tersebut.

Dengan pencabutan ini, maka harga batas atas gabah di tingkat petani ditetapkan melalui SE Nomor 47 tersebut yang sebesar Rp4.550 per kilogram (kg), di tingkat penggilingan Rp4.650 per kg-Rp5.700 per kg dan harga beras Rp9.000 per kg tak lagi berlaku.

Saya orang suci

Profil Zainudin Amali, Profesor Olahraga yang Jadi Komisaris Mandiri******

Menteri BUMNErick Thohir mengangkat mantan Menpora Zainudin Amali menjadi komisaris independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Selasa (14/3).

Lalu siapa Zainudin Amali?

Zainudin adalah Sarjana Ekonomi di STIE Swadaya. Ia meraih gelar Magister Kebijakan Publik di Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta dan Doktor di Bidang Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta, 2019.

Sebelum didapuk sebagai komisaris PT Bank Mandiri (Persero), ia pernah dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 23 Oktober 2019.

Namun, pria kelahiran Gorontalo 16 Maret 1962 itu, mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada (13/3).

Selain pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (2019-2023), politikus partai Golongan Karya (Golkar) itu juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar MPR-RI Periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamengkasan dan Kabupaten Sumenep).

Ia juga pernah menjadi anggota Komisi III, anggota Komisi VIII, anggota Komisi I, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKASP), dan Ketua Komisi II DPR-RI Periode 2014-2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamengkasan dan Kabupaten Sumenep).

Pada periode 2009-2014, Zainudin menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri dan Kota Blitar), dan anggota Komisi VII, anggota Komisi IV dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI Periode 2004-2009 dari Daerah Pemilihan Gorontalo.

Selain berkecimpung di Gedung Senayan, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang kini juga menjadi Wakil Ketua Umum PSSI itu juga pernah menduduki posisi penting di sejumlah perusahaan seperti Direktur PT. Putra Mas (2000-2002), Komisaris PT. Wirabuana Dwi Jaya Persada (2000), Komisaris PT. Gitrana Sendiko (1996-1997), dan Direktur PT. Surya Terang Agung (1996-1998).

Tak hanya itu, ia pernah menjadi Direktur PT. Makmur Triagung (1996-2000) dan bekerja di PT. Supra Dinakarya (1993-1996).

[Gambas:Video CNN]

Infinity dimulai dengan horor

Harga Pangan Kompak Terkerek, Daging Ayam Makin Mahal Jelang Puasa******

Mayoritas harga pangannaik menjelang bulan puasa, khususnya daging ayam yang tembus Rp34 ribuan per kg.

Mengutip hargapangan.id, Senin (13/3), harga daging ayam terkerek dari Rp33.550 per kg pada awal pekan lalu menjadi Rp34.300 per kg pada awal pekan ini.

Selain daging ayam, harga cabai-cabaian juga makin 'pedas'. Seperti cabai rawit merah yang naik dari Rp67.600 per kg menjadi Rp71.850 per kg, cabai rawit hijau terkerek dari Rp48.100 per kg menjadi Rp48.950 per kg.

Kemudian, harga daging sapi kualitas 1 naik dari Rp137.700 per kg menjadi Rp137.800 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 2 naik tipis dari Rp20.200 per kg menjadi Rp20.250 per kg.

Sementara itu, beberapa komoditas masih stabil harganya. Seperti gula pasir lokal masih stabil di Rp14.500 per kg, minyak goreng curah di Rp15.550 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 1 di Rp21.750 per kg, dan daging sapi kualitas 2 yang tetap di level Rp128.750 per kg.

Untuk harga beras cukup bervariasi. Beras kualitas super 1 naik tipis dari Rp14.600 per kg menjadi Rp14.650 per kg, beras kualitas super 2 stabil di Rp14.100 per kg.

Beras kualitas medium 1 juga tetap dijual Rp13.200 per kg, beras kualitas medium 2, naik sedikit dari Rp13.050 per kg menjadi Rp13.100 per kg. Sedangkan beras kualitas bawah 1 naik dari Rp12.050 per kg menjadi Rp12.150 per kg, dan beras kualitas bawah 2 naik dari Rp11.650 per kg menjadi Rp11.750 per kg.

Adapun untuk bawang merah turun dari Rp38.400 per kg menjadi Rp38.150 per kg, dan gula pasir premium turun tipis dari Rp15.900 per kg menjadi Rp15.850 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Quanqingshanhe

Pupuk Indonesia Buka Suara Soal Keluhan Petani Pupuk Langka dan Mahal******

PT Pupuk Indonesia(Persero) buka suara soal kelangkaanpupuk subsidi yang dikeluhkan oleh petani. SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana menjelaskan pihaknya telah melakukan investigasi di lapangan.

Hasil investigasi tersebut menyatakan petani yang mengeluhkan pupuk subsidi langkah adalah mereka yang belum terdaftar sebagai penerima.

Ia menuturkan Pupuk Indonesia setiap tahunnya menyalurkan pupuk subsidi berupa urea dan NPK sesuai permintaan dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Wijaya mengklaim pihaknya telah menyalurkan pupuk sesuai permintaan dari Kementan. Sementara, permintaan dari Kementan sendiri menyesuaikan dengan pengajuan dari petani yang terdaftar. Adapun volume penyalur pupuk bersubsidi tahun lalu mencapai 7,7 juta ton.

"Kenyataannya mayoritas yang mengeluh pupuk langka itu dia (petani) tidak terdaftar. Artinya dia tidak berhak," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3).

Lebih lanjut, Wijaya mengatakan untuk tahun ini pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 7,8 juta ton. Jumlah itu terdiri dari pupuk urea sebanyak 4,6 juta ton dan NPK 3,1 juta ton.

Penetapan itu pun tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Wijaya mengungkapkan sampai 11 Maret 2023, pupuk bersubsidi yang telah tersalurkan mencapai 1,5 juta ton. Lebih rinci, jumlah itu terdiri dari 885.675 ton pupuk urea dan 614.106 ton NPK.

Untuk tahun ini, pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022 menetapkan HET pupuk bersubsidi dengan masing-masing senilai Rp2.250 per kg untuk pupuk urea, Rp2.300 per kg untuk pupuk NPK, dan Rp 3.300 per kg untuk pupuk NPK dengan formula khusus kakao.

Sejumlah petani mengeluhkan harga pupuk mahal dan langka. Mereka menyampaikan hal itu langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembagian sertifikat tanah di Blora beberapa waktu lalu.

Jokowi sempat menghentikan kegiatannya untuk mendengar keluhan petani. Hal itu ia lakukan setelah sejumlah petani terus berteriak saat Jokowi sedang bicara. "Pripun(bagaimana)?" kata Jokowi meminta petani menjelaskan keluhannya.

Kemudian, petani berebut berbicara. Mereka berteriak mengeluhkan pupuk mahal dan langka ke Jokowi. "Sudah tahu. Selalu keluhannya pupuk selain mahal, barangnya ora ono(tidak ada)," ucap Jokowi.

Dia berkata keluhan yang sama telah ia dengar dari petani di berbagai daerah. Jokowi menjelaskan Indonesia memang sedang kekurangan pasokan pupuk.

[Gambas:Video CNN]

Kapitalis Misterius

Petani Minta Badan Pangan Tetapkan Harga Gabah Rp5.600 per Kg******

SerikatPetaniIndonesia (SPI) meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera menetapkan harga pokok pemerintah (HPP) gabahsenilai Rp5.600 per kilogram (kg).

Usulan tersebut menanggapi pembatalan harga batas atas (ceiling price) untuk pembelian gabah atau beras dari petani yang ditetapkan Bapanas baru-baru ini.

Dengan demikian, maka ketentuan harga gabah dan beras bisa naik hingga 8-9 persen pada bulan lalu dibatalkan. Adapun, keputusan sebelumnya yang dicabut adalah Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/ts.03.03/k/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras.

Ia menyampaikan harga gabah jangan terlalu tinggi. Sebab kalau itu terjadi, harga beras pun akan ikut melambung. Menurutnya, menunda penetapan HPP sama saja dengan menunda penyelesaian masalah harga beras.

"Segeralah Bapanas tetapkan HPP sesuai usulan SPI Rp5.600 per kg karena biaya produksi Rp5.050 per kg," kata Henry melalui keterangan resmi, Senin (13/3).

Lebih lanjut, ia pun menyinggung peran Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah. Menurut Henry, selain diperintahkan untuk membeli gabah sesuai HPP, Bulog harus diperkuat fungsinya agar mampu menyerap gabah langsung ke petani.

Ia mengatakan Bulog jangan bergantung pada korporasi-korporasi atau penggilingan yang ada. Sekarang Bulog harus aktif ke koperasi-koperasi petani atau usaha-usaha bersama milik petani atau BUMDes yang ada.

"Pemerintah juga perlu memperkuat koperasi-koperasi petani, perkuat lumbung padi masyarakat di pedesaan dan petani itu sendiri," imbuh Henry.

Ia menambahkan Perpres Cadangan Pangan Pemerintah yang sudah ada juga perlu diperkuat dengan Perpres Cadangan Pangan Masyarakat.

Menurut SPI, menyerahkan urusan pangan ini pada cadangan pangan pemerintah melalui Bulog saja tidak cukup. Cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat bisa mencegah korporasi-korporasi pangan untuk melakukan spekulasi, dan manipulasi dalam membeli gabah dan memasarkan harga beras," katanya.

Beberapa waktu lalu, Bapanas membatalkan ceiling pricepembelian gabah dan beras dari petani. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan tujuan dicabut surat edaran tersebut untuk memastikan harga gabah dan beras bisa stabil.

"Tujuannya, agar keuntungan di petani wajar, penggilingan padi wajar, dan harga di konsumen pun wajar," ujar Arief kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/3).

Menurutnya, hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Bapanas akan kembali mengatur harga yang paling tepat dan mencerminkan kondisi saat ini.

"Kami rumuskan dan siapkan HPP segera," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pencabutan Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/TS.03.03/K/02/2023 tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/TS.03.03/K/03/2023 yang ditandatangani Arif pada 7 Maret 2023.

"Memperhatikan perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani kepada penggilingan padi serta untuk menjaga daya saing petani, dengan ini kami sampaikan bahwa Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor : 47/TS.03.03/K/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Harga Batas atas Pembelian Gabah atau Beras dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," bunyi surat tersebut.

Dengan pencabutan ini, maka harga batas atas gabah di tingkat petani ditetapkan melalui SE Nomor 47 tersebut yang sebesar Rp4.550 per kilogram (kg), di tingkat penggilingan Rp4.650 per kg-Rp5.700 per kg dan harga beras Rp9.000 per kg tak lagi berlaku.