slot langsung jp

bisaqq 143Jutaan kata 669173Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot langsung jp》

Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik******

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa  presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Usai melaksanakan salat Jumat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak-hak politik juga melekat padanya.

"Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu," kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, bahwa hak politik seperti turut serta dalam melaksanakan kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja,  tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan  kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara Lainnya.

Aturan terkait diperbolehkan  presiden mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye, selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

"Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu," katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

"Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu," katanya..

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

 

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

PN Jaksel benarkan Firli kembali daftarkan praperadilan******

Jakarta (ANTARA) - Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Djuyamto membenarkan telah menerima pendaftaran kembali gugatan praperadilan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

“Bahwa benar ada permohonan praperadilan yang didaftarkan kembali oleh Komjen Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya pada hari Senin tanggal 22 Januari kemarin,” kata Djuyamto kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Permohonan praperadilan itu, kata Djuyamto, telah ditindaklanjuti oleh PN Jaksel dengan menunjuk hakim tunggal yang akan memeriksa perkara serta jadwal sidang pertama.

“Hakim tunggal yang ditunjuk Estiono,” kata Djuyamto.

Kemudian, untuk persidangan awal yakni mendengarkan gugatan pemohon dijadwalkan pekan depan.

“Sidang pertama Selasa tanggal 30 Januari 2024,” ujarnya.

Baca juga: Polda Metro Jaya siap hadapi gugatan praperadilan kedua Firli Bahuri

Sebelumnya, Firli Bahuri telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait penetapan tersangka.

Gugatan Praperadilan tersebut telah diputus oleh PN Jaksel pada Selasa (19/12). Hakim tunggal Imelda Herawati Dewi Prihatin memutuskan tidak menerima gugatan praperadilan purnawirawan Polri tersebut.

"Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Imelda dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa.

Imelda mengatakan penetapan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku sehingga, status tersangka Firli tetap sah dan tidak bisa digugurkan.

Firli ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai 2023.

Baca juga: Firli selesai diperiksa, Polisi: berkas segera dikembalikan ke Kejati
Baca juga: Firli ditanyai 13 pertanyaan selama pemeriksaan 3 jam

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Raja Charles III jenguk Kate Middleton saat dirawat di RS yang sama******

Jakarta (ANTARA) - Menjelang menjalani prosedur rutin untuk menangani pembesaran prostat di London Clinic, Raja Charles III mengunjungi menantunya Kate Middleton yang sedang dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi perut di rumah sakit yang sama.

"Raja pagi ini dirawat di sebuah rumah sakit di London untuk menjalani perawatan yang telah dijadwalkan, Yang Mulia ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengirimkan harapan baik mereka selama seminggu terakhir dan sangat senang mengetahui bahwa diagnosisnya berdampak positif pada kesadaran kesehatan masyarakat,” kata Istana Buckingham dalam sebuah pernyataan resmi, disiarkan Eonline, Jumat (26/1).

Istana Buckingham mengumumkan bahwa Raja Charles, 75 tahun, menjalani prosedur tersebut pada 17 Januari, hanya beberapa jam setelah Istana Kensington mengumumkan bahwa Kate, 42 tahun, telah dirawat di rumah sakit sehari sebelumnya dan sedang dalam masa pemulihan dari operasi perut. Istana juga mengumumkan tugas publik sang raja ditunda untuk masa pemulihan yang singkat.

Baca juga: Raja Charles akan jalani perawatan di RS karena pembesaran prostat

Sementara Raja Charles akan dapat kembali ke tugas normalnya tak lama setelah menjalani perawatan, masa pemulihan Kate akan sedikit lebih lama.

"Operasi berjalan sukses dan diperkirakan dia (Kate Middleton) akan tetap berada di rumah sakit selama 10 hingga 14 hari, sebelum kembali ke rumah untuk melanjutkan pemulihan, berdasarkan saran medis saat ini, dia tidak mungkin kembali ke tugas publik sampai setelah Paskah,” kata Istana Kensington.

Selama ini, suami Middlleton, Pangeran William, telah menunda beberapa tugas resmi dan fokus untuk membantu anak-anak mereka, Pangeran George (10), Putri Charlotte (8), dan Pangeran Louis (5), di tengah masa pemulihan Kate.

"Putri Wales (Kate Middleton) menghargai ketertarikan yang akan ditimbulkan oleh pernyataan ini, dia berharap publik akan memahami keinginannya untuk menjaga kenormalan sebanyak mungkin bagi anak-anaknya, dan keinginannya agar informasi medisnya tetap bersifat pribadi,” kata Istana Kensington.

Baca juga: Kate Middleton dirawat di rumah sakit usai jalani operasi perut

Baca juga: Cara buat rambut "mermaid" ala Kate Middleton, langsung dari penatanya

Baca juga: Kate Middleton dan Pangeran William lakukan tradisi Natal kerajaan

Penerjemah: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：menghasilkan uang dari shopee、koin77、salmon slot

Terkait：ug808、qq2889、pokerhebat、tafsir mimpi 71、info situs slot paling gacor、klik gambar dapat uang、cara pinjam saldo gopay、kidomtoto、uban4d、erek 00

---

---

bab terbaru：gacor terpercaya（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09