erek erek es krim

Percaya pada Kerajaan Allah

Selain Meikarta, Ini Konglomerasi Bisnis Milik Mochtar Riady******

Pendiri sekaligus pemilik Lippo Group Mochtar Riady ikut menjadi sorotan seiring dengan bergulirnya polemik apartemen Meikarta yang didirikan di Bekasi, Jawa Barat, yang dibangun oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

PT MSU merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang dimiliki oleh Mochtar Riady. MSU jadi perbincangan karena menggugat 18 konsumen Meikarta yang meminta agar perusahaan properti itu mengembalikan dana pembelian konsumen alias refund.

Alasan refundpara konsumen ini mereka tak kunjung mendapatkan unit sesuai waktu yang dijanjikan. Pengembang berjanji menyerahkan unit pada pertengahan 2019. Namun, nyaris empat tahun berlalu, unit yang dijanjikan juga belum rampung.

Grup ini memulai usaha dengan mendirikan Bank Lippo pada tahun 90-an, dan kita berganti nama dan berubah posisi sahamnya menjadi Bank CIMB Niaga.

Saat ini, ada lebih dari 50 anak perusahaan yang dikembangkan Lippo Group. Hal ini pun membuat pundi-pundi Mochtar Riady gemuk.

Ia tak cuma pebisnis yang jago di kandang sendiri, ekspansi usahanya merambah ke kawasan Asia Pasifik seperti Hong Kong, Guang Zhou, Fujian, hingga Shanghai.

Area bisnisnya pun beragam. Pertama, jasa keuangan yang meliputi perbankan, investasi, asuransi, sekuritas, dan manajemen aset. Kedua, properti yang mencakup perumahan, perkantoran, serta pusat hiburan dan perbelanjaan.

Ketiga, infrastruktur. Bisnis ini mencakup pembangkit listrik, pembangunan jalan raya dan prasarana komunikasi. Hampir seluruh bisnis ini dikonsentrasikan di luar negeri dan dikendalikan oleh Lippo Group yang berbasis di Hong Kong.

Keempat, industri. Cakupan bisnisnya meliputi komponen elektronik, komponen otomotif, batu bara, dan gas bumi. Dankelima, bidang jasa yang meliputi teknologi informasi, bisnis, ritel, hotel, rumah sakit, media, serta pendidikan.

Beberapa bisnis Lippo Group yang dikenal masyarakat antara lain Lippo Karawaci, Lippo Cikarang, dan Surabaya Town Square. Sementara untuk pusat perbelanjaan, Lippo mengelola Matahari Department Store dan Hypermart.

Pada sektor kesehatan, Lippo memiliki jaringan rumah sakit Siloam Hospital. Sedangkan pada sektor pendidikan, Lippo mengelola Universitas Pelita Harapan.

Di sektor properti, selain Meikarta, Lippo juga memiliki Lippo Village, Lippo Thamrin, San Diego Hills Memorial park, St Moritz Penthouses, Park View Apartments, dan Nine Residence.

Berkat lini usahanya di berbagai sektor, perusahaan konglomerasi ini berhasil menjadikan Mochtar Riady sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Namanya bahkan sudah tercatat dalam daftar 'Indonesia's 50 Richest 2022' versi Forbes.

Menurut catatanForbes, harta kekayaannya mencapai US,45 miliar atau setara Rp22,62 triliun (asumsi kurs Rp 15.600 per dolar AS).

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

Konsumen Meikarta Digugat Anak Usaha Lippo Rp56 M******

Sebanyak 18 orang pengurus dan anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menghadapi gugatan perdata senilai Rp56 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar).

Gugatan itu diajukan oleh pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), yang merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk.

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana mengungkapkan sidang perdana gugatan tersebut akan berlangsung hari ini, Selasa (24/1), pukul 09.30 WIB di PN Jakbar.

Aep mengungkapkan seluruh pengurus dan anggota PKPKM yang menjadi tergugat akan menghadiri persidangan tersebut.

Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Dalam gugatan itu, PT MSU selalu penggugat ingin pengadilan mengabulkan empat hal dalam provisi. Pertama, mengabulkan permohonan sita jaminan dari penggugat.

Kedua,menetapkan sita jaminan atas segala harta kekayaan para tergugat baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak.

Ketiga, memerintahkan para tergugat untuk menghentikan dan tidak mengulangi segala dan semua tindakan, aksi dan pernyataan pernyataan yang memfitnah dan merusak reputasi dan nama baik penggugat.

Keempat, menetapkan bahwa perintah ini adalah serta merta dan harus dijalankan lebih dahulu selama perkara a quoberjalan hingga putusan berkekuatan hukum tetap/ inkracht .

Selain itu, dalam pokok perkara, penggugat juga menuntut tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum senilai Rp44,1 miliar dan imateriil senilai Rp12 miliar.

Berikutnya, tergugat juga dituntut menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di 3 (tiga) harian koran nasional sebesar setengah halaman yakni di Harian Kompas, Bisnis Indonesia dan Suara Pembaruan.

Kemudian, tergugat juga dituntut menuliskan surat resmi kepada Bank Nobu, DPR maupun pihak lain yang telah didatangi oleh para tergugat, dengan menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan yang telah disampaikan adalah tuduhan yang tidak benar.

Lalu, penggugat juga meminta pengadilan untuk menetapkan sita jaminan terlebih dahulu pada saat pemeriksaan tingkat pertama dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada putusan akhir atas seluruh harta kekayaan para penggugat.

"Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet,banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voordaad)," demikian dikutip dari petitum gugatan perkara.

Lebih lanjut, penggugat juga meminta pengadilan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Belum ada pernyataan dari PT MSU dan Lippo terkait gugatan ini. CNNIndonesia.commasih berupaya meminta tanggapan PT MSU atas gugatan tersebut.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember lalu setelah sejumlah konsumen mengeluh belum juga mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019.

Dalam perkembangannya, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM mengadu ke DPR. Pada pertengahan bulan ini, mereka mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR dan menuntut pengembang mengembalikan dana mereka alias refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua PKPKM Aep Mulyana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (18/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

BPKH Sebut Nilai Manfaat Bakal Habis 2025 jika Biaya Haji Tidak Naik******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya hajitahun ini.

Ketua BPKH Fadlul Imansyah memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

"Jadi (penyelenggaraan) 2025 itu kita sudah mengambil pokok setoran awal dari calon jemaah haji yang berangkat. Jadi kalau 2023-2024 asumsinya kita pakai skema 60-40 dengan 60 persen nilai manfaat, itu 2025 sudah mengambil nilai pokok investasi dari setoran awalnya," papar Fadlul.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa selama ini pihaknya mengelola dana haji calon jemaah dengan penempatan di investasi surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar 70 persen dan sisanya di deposito perbankan syariah nasional. Menurutnya, dana yang berada di deposito ini pun telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Untuk itu, Fadlul pun menegaskan bahwa BPKH tidak berinvestasi secara langsung di bidang infrastruktur. Pasalnya, Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan jika biaya haji 2023 tetap dipaksa dinaikkan, dikhawatirkan akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kita nggak ada direct investment ke infrastruktur. Kita masuknya ke surat berharga syariah negara. Karena dia investasi syariah dari negara, maka otomatis yang menjamin ya negara. jadi kalau aman atau nggak, Insyallah aman," paparnya.

Sementara, Fadlul mengungkapkan pentingnya investasi sebesar maksimal 30 persen di deposito perbankan merupakan komponen penting. Sebab, perbankan syariah menjadi mitra BPKH dalam membayarkan biaya haji kepada pemerintah Arab Saudi.

"Kalau 30 persen itu kita tarik dari perbankan nasional syariah bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Perbankan syariah nasional ini mitra kami sebagai bank pembayar biaya ibadah haji, jadi apa yang mereka kumpulkan otomatis harus kita gunakan prinsip resiprokal," ucapnya.

Meski demikian, Fadlul menegaskan pihaknya siap dengan keputusan pemerintah untuk penggunaan nilai manfaat tahun ini.

"Kalau pertanyaannya, diputuskan semisal jadi Rp50 juta (nilai manfaat), prinsipnya kalau itu keputusan bersama, kita (BPKH) siap. Kalau kemudian nanti kita harus melakukan formulasi ke depan kita akan bicarakan mitigasi untuk 2025 itu (semisal) nilai simpanannya habis, kita akan diskusikan bersama-sama dengan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR," tegas Fadlul.

[Gambas:Video CNN]

Pada awalnya

Kemendagri ke Kepala Daerah: Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan******

BPJS Ketenagakerjaan menggelar acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 di Hyatt Sanur Hotel Denpasar Bali. Acara ini dibuka langsung Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, pada Kamis (19/1).

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi mewakili Mendagri menjadi keynote speaker dalam acara ini pada Jumat (20/1).

Teguh mengatakan, kegiatan ini merupakan media pembekalan strategis bagi seluruh pejabat di BPJS Ketenagakerjaan. Baik di tingkat pusat maupun wilayah dan cabang di seluruh Indonesia.

Dalam Inpres 2/2021, Presiden menginstruksikan kepada 24 K/L, Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jamsostek.

"Kemendagri berperan antara lain dalam sinkronisasi NSPK dan mendorong kepala daerah agar pekerja di wilayahnya terdaftar Jamsostek. Selain itu, Kemendagri berperan dalam penyediaan akses NIK utk dimanfaatkan sebagai data kepesertaan," kata Teguh dalam keterangannya, Rabu (25/1).

Adapun manfaat yang diterima dari lima program jamsostek (JHT, JKK, JKM, JP dan JKP) dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru, atau bahkan miskin ekstrem ketika mereka mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi.

Selain itu manfaat tersebut memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

"Media massa memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pentingnya manfaat program Jamsostek," tuturnya.

Menurut data, terlihat bahwa jumlah kecelakaan kerja dari Tahun 2017-2021 terus mengalami kenaikan. Di Tahun 2021 sebanyak 234.270 kasus. Bahkan di periode Januari-Maret 2022 sudah ada 61.805 kasus.

Kondisi pengangguran Indonesia per Agustus 2022 sebesar 5,86 persen atau 8,41 juta orang. Sementara itu jumlah penduduk miskin per September 2022 sebanyak 26.363.260 jiwa (9,57 persen), dan penduduk miskin ekstrem per Maret 2022 2,04 persen (5.590.724 jiwa).

Arahan Presiden pada Rakornas Forkopimda bahwa ada 14 provinsi (angka kemiskinan ekstremnya) masih cukup tinggi. Padahal target di tahun 2024, kemiskinan ekstrem harus berada pada angka 0 persen.

Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem juga menjadi salah satu upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; Peningkatan pendapatan masyarakat; dan Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan pada November 2022, jumlah total kepesertaan dari sektor Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU) dan jasa konstruksi sebesar 36.902.788 jiwa.

Sedangkan untuk Non ASN sebesar 3.972.261 jiwa dan pekerja rentan per Oktober 2022 sebesar 1.405.617 jiwa. Persentase kenaikan kepesertaan bagi pekerja rentan, tertinggi berada di Provinsi Papua 160,55 persen dan terendah berada di Provinsi Jawa Barat 1,55 persen.

Sedangkan jumlah Pekerja Rentan tertinggi di Bulan Oktober 2022 yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan berada di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 288.227 orang dan terendah di Banten 1.476 orang.

"Kemendagri sebagai koordinator binwas secara nasional melakukan binwas umum penyelenggaraan urusan pemda di daerah. Kemendagri mendukung pelaksanaan jamsostek dalam Permendagri 90/2019 tentang Kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur, Permendagri 81/2022 ttg RKPD 2023, Permendagri 84/2022 ttg APBD 2023 serta SE Mendagri No. 842.2/5193/SJ Tgl. 23 Sept 2021 tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah," papar Teguh.

Teguh menambahkan, kolaborasi antara Kemendagri, BPJS Ketenagakerjaan, dan K/L, telah dilakukan, diantaranya melalui rapat koordinasi dalam menyusun SE Mendagri dan Permendagri untuk mendukung pelayanan BPJS Ketenagakerjaan; Penyusunan strategi pencapaian target rencana aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian monitoring dan evaluasi perlindungan non ASN pemda dan pekerja rentan; perancangan gerakan nasional perlindungan pekerja rentan; sosialisasi perlindungan jamsostek bagi pekerja rentan; dan dukungan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan sail tidore.

"Kemendagri akan melakukan percepatan penerbitan Kepmendagri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk kode anggaran JHT, JP, dan pekerja rentan; mendorong penganggaran Jamsostek Pekerja Rentan dari APBD/APBDes; dan pemberian perlindungan kepada Aparatur Desa," ujarnya.

Arahan Wapres pada acara Paritrana Award 2022: Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terus memperluas cakupan peserta.

BPJS Ketenagakerjaan harus mengelola program perlindungan ini secara profesional dan akuntabel. Perlu adanya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui pemberian bantuan dan jaminan sosial. Seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menyukseskan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

"Tindak Lanjut yang perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi bersama: sosialisasi secara masif kepada masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan; monitoring dan evaluasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan jamsostek di daerah; mendorong penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem," pungkas Teguh.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Bina Bangda Kemendagri mewakili Mendagri, Direktur SUPD IV beserta tim, serta para pimpinan di BPJS Ketenagakerjaan dari level pusat, wilayah dan daerah yang hadir secara hybrid.

Bermain game online di dunia lain

DPR Ungkap Konsumen Ditarik PPN oleh Meikarta Meski Belum Dapat Unit******

DPR menerima adanya aduan dari konsumen Meikarta yang ditarik pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen, meski belum mendapat unitapartemen. Hal itu membuat DPR meradang dan bakal memanggil Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad membawa bukti aduan salah satu konsumen Meikarta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), yang tidak dihadiri pengembang apartemen tersebut, yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

"(Harga apartemen) Rp285 juta, biaya profesinya Rp2 juta, DP (uang muka) Rp26 juta, uang pelunasannya Rp257 juta, PPN 10 persen. Ini belum akad kredit, tapi PPN sudah dibayar. Makanya perlu dicek, apakah PPN yang sudah diambil itu disetorkan ke negara atau tidak?" katanya dalam rapat di Komisi VI DPR RI, Rabu (25/1).

"Berapa persisnya yang mereka (Meikarta) ambil, kami nggak tahu berapa yang bayar lunas dan nyicil. Kedua, kami dengar dia sudah mungutpajak untuk barang yang sebetulnya belum layak dipungut. Hal-hal ini perlu dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Dugaan pungutan PPN ini juga ditanggapi oleh Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra. Menurutnya, Dirjen Pajak harus dipanggil untuk membahas masalah PPN yang ditarik Meikarta tersebut.

Lihat Juga : DPR Soal Pihak Meikarta Mangkir Tanpa Keterangan: Ini Pelecehan

Andre ingin Dirjen Pajak diundang untuk menjelaskan bukti penelusuran yang diungkap Daeng tersebut. Ia turut mempermasalahkan apakah PPN tersebut disetor ke negara atau tidak.

"Kan itu salah satu konsumen, berarti begitu polanya. Kalau satu konsumen sudah, berarti seluruh konsumen akan berlaku hal yang sama. Makanya ini mau kami telusuri," katanya.

"Akan kami undang di rapat gabungan itu Dirjen Pajak juga, biar clear. Jangan ada kelompok oligarki atau konglomerat yang bisa sewenang-wenang kepada masyarakat karena mungkin punya uang atau dekat kekuasaan," sambung Andre.

Temuan ini menjadi bukti baru di pusaran kasus Meikarta. Pasalnya, proyek yang digarap sejak 2017 itu tak kunjung menyelesaikan pemberian unit kepada seluruh konsumen.

Pada akhir 2022, Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Kesepakatan perdamaian atau homologasi itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Saat itu, Meikarta mengklaim ada 1.800 unit sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021. Sebanyak 28 tower sudah pada tahap penyelesaian akhir pembangunan. Sementara, 8 tower lainnya sudah topping offdan saat ini sedang dalam pengerjaan fasad.

Padahal jika mengacu pada penegasan dan persetujuan pemesanan unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT MSU selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

Alasan Spotify PHK Karyawan******

Spotify dikabarkan bakal melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan pekan ini.

Alasan utama Spotify mengurangi karyawan adalah untuk mengurangi biaya operasional.

Melansir The Straits Times, Selasa (24/1), Spotify tidak secara gamblang memberi tahu jumlah karyawan akan akan terkena PHK. 

Perusahaan membuat komitmen besar untuk program siniar sejak 2019 lalu. Hal itu menghabiskan lebih dari US miliar untuk memperoleh jaringan podcast, perangkat lunak pembuatan, layanan hosting, dan hak atas acara populer seperti The Joe Rogan Experience dan Armchair Expert.

Kendati demikian,podcasting belum memberikan keuntungan pada investor. Saham Spotify anjlok 66 persen tahun lalu karena investor mempertanyakan kapan mereka akan mulai melihat keuntungan.

Sementara itu, pada Juni 2022, eksekutif Spotify mengatakan lini bisnis podcastbaru akan menguntungkan dalam satu hingga dua tahun ke depan.

PHK Spotify kian meramaikan gelombang pemecatan di industri teknologi. Meta Platforms, Amazon.com, induk Google Alphabet Inc, dan Microsoft juga baru-baru ini mengumumkan pengurangan staf.

Alphabet setidaknya 12 ribu orang karyawan atau 6 persen dari total pekerjanya di dunia. Pengumuman disampaikan langsung oleh CEO Alphabet Sundar Pichai melalui surat kepada seluruh pegawai.

"Ini adalah momen penting untuk mempertajam fokus kami, merekayasa ulang basis biaya kami, dan mengarahkan bakat dan modal kami ke prioritas tertinggi kami," ujar Pichai dikutip dari moneycontrol.com, Jumat (20/1).

Menurutnya, PHK bakal berdampak pada pegawai di bidang perekrutan (HRD) serta beberapa tim teknik dan produk. Pemangkasan bersifat global ini akan berdampak langsung pada staf AS.

Meski demikian, Pichai mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pegawai yang terdampak dengan membantu mencari peluang kerja baru.

[Gambas:Video CNN]