link main slot zeus

rtp yakin777 658Jutaan kata 833150Orang-orang telah membaca serialisasi

《link main slot zeus》

Dinas Koperasi Kulon Progo latih pelaku UMKM digital entrepreneurship******

Pelatihan DEA bertujuan untuk mendorong peningkatan keterampilan digital, mulai dari dasar hingga menengah bagi calon pelaku usaha UMKM, dan pelaku usaha UMKM.

Kulon Progo (ANTARA) - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan pelatihan digital entrepreneurship academybagi 80 pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan usaha mereka.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo Iffah Mufidati di Kulon Progo, Senin, mengatakan program digital entrepreneurship academy (DEA) merupakan beasiswa pelatihan yang ditujukan untuk masyarakat umum calon pelaku UMKM, serta pelaku usaha UMKM yang ingin naik kelas dalam hal pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan usaha.

"Pelatihan DEA bertujuan untuk mendorong peningkatan keterampilan digital, mulai dari dasar hingga menengah bagi calon pelaku usaha UMKM, dan pelaku usaha UMKM," kata Iffah.

Baca juga: BPSDMP Yogyakarta-Pemkab Batang gelar pelatihan digital UMKMIa mengatakan akademi ini menargetkan peserta dari masyarakat umum yang ingin memulai usaha, maupun pelaku UMKM (digitalent.kominfo.go.id).

"Pada era digital ini, pelaku usaha UMKM harus inovatif dalam menjual produknya," katanya.

Narasumber pelatihan dari Universitas Jenderal Soedirman Dyah Perwita memberikan materi tentang membangun kewirausahaan, mengenal, dan merancang model bisnis, perencanaan profit plan, memanfaatkan teknologi digital untuk bisnis, memasukkan bisnis ke dunia digital, pemasaran digital, membuat konten promosi digital.

"Materi tersebut untuk merangsang supaya pelaku UMKM mulai menjual dan mempromosikan produk secara digital," katanya.

Baca juga: UMKM lima kota dilatih optimalisasi bisnis jelang Ramadhan

Salah satu peserta DEA, Miyati mengaku sangat senang bisa mengikuti pelatihan ini karena mendapat banyak ilmu soal produksi, inovasi produk, hingga pemasaran secara daring.

Ia mengatakan memiliki usaha membuat rempeyek tumpuk di Sentolo, dan  menjual produk dengan dititipkan di warung-warung.

"Setelah ikut pelatihan, saya akan menjual secara daring dan mempromosikan rempeyek tumpuk lebih menarik lagi," katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat Ibu Kota Nusantara (IKN) rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Rapim TNI AL 2024 bahas pembangunan lantamal dan markas di IKN

Sejauh ini, kata Ali, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Pangkalan Utama TNI AL (Lanal) Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Baca juga: Prabowo bertekad perkuat TNI AL untuk jaga kekayaan bahari RI

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

“Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya,” kata Ali.

Baca juga: Menhan harap industri pertahanan RI mampu buat kapal perang destroyer

Melawai yang disebut Ali merupakan daerah pesisir yang jaraknya kurang lebih satu kilometer dari Lanal Balikpapan.

Pemetaan potensi ancaman di perairan dan peningkatan kekuatan pertahanan laut di IKN merupakan isu-isu yang dibahas dalam Rapim TNI AL Tahun 2024. Di luar isu itu, Ali bersama jajaran pimpinan TNI AL juga membahas rencana kerja TNI AL sepanjang 2024, prioritas gelar operasi dan latihan tahun ini, rencana pengamanan selepas pemilihan umum, rencana pemeliharaan dan perbaikan alutsista TNI AL, target pengembangan dan pemberdayaan wilayah pertahanan di Kampung Bahari Nusantara, serta rencana penerapan keamanan siber di lingkungan TNI AL.

Rapat itu diikuti oleh 138 perwira menengah dan perwira tinggi TNI AL, yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah.

Baca juga: Dua unit KAL produk dalam negeri siap amankan laut RI

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：hb88slot、pakde4d rtp、slot gacor maxwin

Terkait：5unsur2、uang77、asia88 login、permainan slot、cara dapat uang dari shopback、mudah gacor、daftar slot online、situs slot gacor、pola gacor wild bounty、indobet77

---

---

bab terbaru：berlian 4d slot（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12