market 888 slot

Sanatorium Sanjie

Kereta Cepat Jakarta Bandung Gratis 3 Bulan Mulai Juli******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan menggratiskan Kereta Cepat Jakarta Bandung(KCJB) bagi masyarakat saat uji coba Juli hingga Oktober. Namun, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan tarif gratis.

"Penumpang belum dikenakan tarif. Gratis sampai Oktober. Nanti penumpangnya akan dipilih," kata Budi di Stasiun Halim KCJB, Kamis (22/6).

Terkait izin operasi KCJB, Budi mengatakan akan diterbitkan paling lambat 1 Oktober 2023. Budi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Prancis untuk melakukan pengamatan terhadap KCJB.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masyarakat yang tinggal di sekitar rel KCJB bisa mencoba transportasi tersebut gratis mulai Juli depan. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita berikan rakyat kita (yang tinggal) di sepanjang rel kereta api ini untuk mencoba secara gratis kereta api ini, dan itu kita harapkan mungkin Juli sudah bisa kita lakukan," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan Yan Xiaoyun

KAI soal Luhut Tolak Impor KRL Bekas: Ada Konsekuensinya******

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan keputusan tidak mengimpor kereta commuterline (KRL) bekas akan berpengaruh terhadap nilai investasi yang harus dikeluarkan KAI serta biaya subsidi seperti PSO (Public Service Obligation).

Dalam hal ini, biaya yang akan dikeluarkan KAI akan meningkat.

"Untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan. Nilai investasi maupun PSO-nya kan. Kita sedang godok dengan semua stakeholder," kata Didiek saat ditemui di kawasan Halim, Jakarta Timur, Jumat (23/6), dikutip dari detikfinance.

Di sisi lain, Didiek menegaskan pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak akan ada impor kereta dan disuplai oleh PT INKA. Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana Rp 9,3 triliun untuk produksi KRL dalam negeri.

"KCI akan mengikuti arah pemerintah. Karena pemerintah tidak akan mengimpor kereta bukan baru. Jadi kita akan mengikuti peraturan sehingga untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan," ujarnya.

Lihat Juga : Staf Erick soal Klaim Sandi Bantu WSBK: Hanya Fee Lisensinya

Meski demikian, Didiek belum dapat memastikan berapa lama proses retrofit maupun produksi kereta baru dari INKA tersebut. Pihaknya juga masih dalam proses mengkaji langkah-langkah antisipasi dari dampak yang akan ditimbulkan apabila impor keret ini tak dapat dilakukan.

"Masih kita kaji semuanya nanti akan sampaikan ke pemerintah lagi. Langkah langkah apa yang akan kita lakukan" pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pemerintah tidak akan mengimpor KRL bekas dari Jepang karena berpotensi melanggar tiga aturan.

"Jadi sudah kita rapatkan mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar tiga aturan. Satu Perpres, yang kedua Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

Respons Nelayan, KKP Setop Permanen Penambangan Pasir di Pulau Rupat******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan secara permanen kegiatan penambangan pasir di Pulau Rupat, Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan penghentian tersebut merupakan respons terhadap aksi puluhan nelayan Suka Damai di Beting Aceh dan Pulau Babi, Rupat Utara yang menuntut penyelamatan Pulau Rupat dari ancaman tambang pasir laut. Sekaligus, wujud komitmen KKP dalam melindungi ekosistem pesisir Pulau Rupat.

"Pada intinya, kegiatan tambang di Pulau Rupat sudah resmi kami stop karena terbukti menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove dan padang lamun", ungkap Adin dalam keterangannya, Rabu (21/6). 

Untuk menangani kasus ini, KKP telah membentuk tim ahli ekosistem pesisir dan laut yang telah menganalisis kerusakan yang terjadi di perairan Pulau Rupat.

"Kami sudah bentuk tim ahli ekosistem pesisir dan laut untuk kasus yang ada di Rupat. Hasil analisa terhadap kerusakan yang terjadi di perairan Pulau Rupat, memang benar bahwa 25 persen kerusakan disebabkan faktor alam sedangkan 75 persen sisanya disebabkan faktor tindakan atau kelalaian manusia" papar Adin.

Atas kerusakan yang ditimbulkan, KKP menghentikan kegiatan penambangan di wilayah tersebut secara permanen.

Lihat Juga : BPK Temukan Banyak Masalah di Proyek BUMN

KKP juga telah menyampaikan permintaan evaluasi perizinan penambangan di perairan Pulau Rupat kepada Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM).

Selain itu, PT. LMU dan perusahaan lain yang turut menyebabkan kerusakan juga dikenakan denda administratif sebagai pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan.

Untuk menghindari banyaknya penambangan pasir pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sendimentasi Laut. Ia menegaskan bahwa PP itu tidak akan memberikan ruang untuk menambang pasir laut dengan dalih sedimentasi.

"Justru penerbitan PP 26 Tahun 2023 ini salah satunya untuk mengantisipasi kasus-kasus seperti di pulau Rupat supaya tidak terjadi lagi," terang Adin.

Adin menekankan terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023, lokasi tambang sendimen hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian tim ahli.

Sehingga lokasi yang boleh ditambang adalah lokasi yang terdapat sendimen yang boleh diambil, bukan pasir yang menjadi bagian penting dalam keberadaan pulau atau ekosistem laut.

Lihat Juga : Luhut Klaim Produsen Mobil Listrik Terkemuka Akan Tanam Rp19 T di RI

"Sebelum ada PP 26/2023 kan kurang jelas, pasir dianggap sebagai salah satu materi pertambangan. Nah, dengan adanya PP 26/2023, penambangan di Pulau Rupat menjadi tidak diperbolehkan selamanya karena di lokasi tersebut tidak mungkin ditetapkan sebagai lokasi sendimen karena merupakan pulau-pulau kecil terluar yang dilindungi," ujar Adin.

Lebih lanjut Adin menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Keppres No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, pemanfaatan Pulau Rupat hanya diperbolehkan untuk wilayah pertahanan, konservasi dan kesejahteraan masyarakat.

"Sekali lagi saya tegaskan Pulau Rupat tidak diperbolehkan untuk kegiatan penambangan, penegasan ini kami harapkan menjawab kegelisahan nelayan sekitar Pulau Rupat", pungkas Adin.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa pengelolaaan sedimentasi usai terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 adalah bertujuan melindungi ekologi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Hal ini diwujudkan dengan strategi pengawasan yang ketat melalui patroli Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan teknologi satelit supaya tidak akan ada lagi kegiatan tambang yang merusak kelestarian laut.

[Gambas:Video CNN]

Jingfangnian

IHSG Diproyeksi Melemah Hari Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) diperkirakan melemah dalam pembukaan perdagangan Jumat (23/6).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya mengatakan IHSG masih terlihat akan berada dalam fase konsolidasi pasca rilis data perekonomian terkait tingkat suku bunga acuan.

"Potensi pergerakan masih terlihat akan berada dalam tekanan yang bersifat teknikal koreksi, sehingga momentum koreksi masih dapat dimanfaatkan investor baik jangka pendek, menengah hingga panjang," ujarnya dalam riset hariannya.

Senada, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto memprediksi pergerakan IHSG akan melemah. Ia menyebutnya kembalinya IHSG ke demand zone dengan tekanan dari sektor perbankan membuat respons negatif pasar.

"Respon negatif pasar terhadap sektor yang memiliki bobot besar terhadap IHSG memungkinkan pelemahan terhadap IHSG," kata William dalam riset hariannya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan NISP, PTSN, SHIP, dan UNTR.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.652 pada Kamis (22/6). Indeks saham melemah 50 poin atau 0,75 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor bertransaksi sebesar Rp8,93 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,01 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 298 saham menguat, 214 saham terkoreksi, dan 235 saham lainnya stagnan. Terpantau, 10 dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor teknologi turun 2,07 persen. Sedangkan satu sektor menguat yaitu keuangan plus 0,18 persen.

[Gambas:Video CNN]

Pakar hebat dari dunia lain

Di India, Mentan Syahrul Limpo Pamer 3 Poin Kesepakatan dengan Korsel******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkap hasil kunjungan kerja ke Indiadi tengah polemik pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia mengatakan tujuan awal kunjungan itu yakni melobi Korea Selatan terkait pengembangan sistem pertanian modern di Tanah Air.

Syahrul menegaskan dirinya ingin memastikan estafet kesepakatan G20 Bali dapat diteruskan oleh India sebagai tuan rumah G20.

Lihat Juga : Syahrul Limpo Soal KPK: Semoga Hukum Bisa Ditegakkan dengan Benar

"Yang penting adalah baik menteri dan wakil menteri pertanian Korea menyanggupi untuk memberikan ruang bagi petani milenial untuk magang sebanyak-banyaknya," katanya.

Ia mengatakan Indonesia juga mendorong Korea Selatan membuka ruang impor bagi produk dalam negeri. Diketahui, saat ini banyak hasil pertanian Indonesia yang masuk ke Korea seperti produk perkebunan, peternakan dan juga hortikultura.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan lembaga antirasuah bakal mengungkap semua dugaan korupsi di Kementerian yang kini dinakhodai Syahrul.

Dalam konteks tersebut,KPK sudah melayangkan surat undangan untuk klarifikasi kepada Syahrul Yasin Limpo sebanyak tiga kali. Undangan itu terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

KPK pertama kali melayangkan surat panggilan ke Syahrul pada 6 Juni lalu. Kemudian, Syahrul mengirim surat balasan meminta penjadwalan ulang pada 9 Juni.

Selanjutnya, KPK mengirim surat panggilan kedua tertanggal 12 Juni untuk pemeriksaan hari ini, Jumat (16/6). Namun, Syahrul kembali mangkir dan meminta penjadwalan ulang pada 27 Juni.

Satu pedang untuk dimuliakan

Pengusaha Minta Diberi Kelonggaran Atur Cuti Pekerja saat Iduladha******

Pengusaha menanggapi usulan cuti bersamapada 28 dan 30 Juni 2023 mendatang bersamaan dengan Hari RayaIduladha 1444 H.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan mendukung bila kemudian pemerintah mengamini usulan tersebut dan kemudian memutuskan cuti bersama pada Iduladha nanti. Pasalnya, Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar.

"Namun dalam implementasinya dunia usaha (kami harap) bisa diberikan kesempatan melakukan penyesuaian pengaturan pengambilan cuti," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/6).

Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid mengatakan pelaku usaha menghormati kebijakan pemerintah, termasuk dalam penetapan hari libur untuk Iduladha. Ia berharap setelah mendapatkan libur, para pekerja dapat kembali beraktivitas dengan lebih produktif.

"Kami sangat menghargai hak pekerja untuk mendapatkan libur, karena itu telah dijamin oleh Undang-Undang," kata Arsjad.

Sebelumnya, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menyebut ada usulan cuti bersama pada 28 dan 30 Juni 2023 mendatang bersamaan dengan Hari Raya Iduladha 1444 H. Ia menyebut terkait wacana penambahan cuti bersama itu sudah pernah dibahas dalam rapat bersama dengan Kementerian Sekretariat Negara.

"Ada usulan selain libur nasional 29, 28 Juni itu diusulkan jadi cuti bersama. Kemudian 30 kan kejepit itu diusulkan juga jadi cuti bersama," kata Azwar di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (19/6).

Pihaknya percaya jika kedua tanggal itu ditetapkan sebagai cuti bersama, akan meningkatkan perekonomian di daerah-daerah.

Ia pun menyebut hal itu bertepatan dengan libur anak sekolah, sehingga dapat meningkatkan kualitas waktu bersama dengan keluarga.

"Karena setiap libur yang lebih dari dua hari itu pergerakan ke daerah juga tinggi, dan mendorong pemerataan ekonomi tumbuh di berbagai kawasan," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]