pola maxwin zeus 2023

Tuan Perang Xuanwu

Importir Pakaian Bekas Terancam Pidana 5 Tahun dan Denda Rp5 M******

Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba mengatakan importir pakaian bekasterancam sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara dandendaRp5 miliar. Sanksi itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 47 disebutkan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Impor barang bekas hanya bisa dilakukan dalam hal tertentu, yang ditetapkan oleh menteri. Soal sanksi diatur dalam Pasal 111 UU tersebut.

"Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)," bunyi Pasal 111 UU 7/2014.

"Kita ingin biang keroknya, importirnya (dikenakan sanksi). Kalau UKM-nya ini kan kecil ya, tapi tolong diingatkan," kata Hanung dalam dalam diskusi Pembahasan Dampak Thrifting terhadap UMKM di kantor Kementerian Koperasi dan UMKM, Kamis (16/3).

Wakil Ketua Indonesian E-Commerce Association (IdEA) Budi Primawan mengatakan setiape-commercememiliki aturan masing-masing terkait sanksi bagi penjual produk yang dilarang hukum, termasuk pakaian bekas impor. Sanksi tersebut biasanya hampir sama antara satu e-commercedengan yang lain.

Lihat Juga : ANALISISImpor Pakaian Bekas Bikin Jokowi Kesal, Apa Sih Bahayanya?

Budi mengatakan penjual di e-commercedari awal sudah menyepakati ketentuan tidak akan menjual produk yang melanggar hukum. Jika ketentuan itu dilanggar, maka penjual akan dikenakan sanksi.

"Prinsipnya, kalau saya (penjual) buka toko di Lazada, Shopee, Tokopedia, hanya akan jual yang sesuai hukum. Yang impor barang bekas kan melanggar hukum, kalau ketahuan akan dilakukan tindakan penalti," katanya.

Untuk tahap awal, e-commerceakan menurunkan atautake downtautan yang berisi penjualan pakaian bekas impor. Jika penjual tersebut kembali memperdagangkan pakaian bekas impor, maka akan di-blacklistsehingga tidak bisa lagi berjualan die-commerce.

"Nanti (hukuman) yang paling ringan take downsampai nanti yang paling parah blacklistsampai ke NIK-nya, jadi enggak bisa buka toko di platform," kata Budi.

Masalah pakaian bekas impor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebutthriftingitu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Ia pun memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan solusi mengatasi masalah itu.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu," ujar Jokowi saat menghadiri Pembukaan Business MatchingProduk Dalam Negeri, Rabu (15/3).

[Gambas:Video CNN]

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

Daging Sapi Diburu H******

Sejumlah pembeli memadati kompleks penjualan daging sehari sebelum bulan Ramadan 1444 Hijriah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Salah satunya Legi (30), ibu rumah tangga asal Cipayung, Jakarta Timur, yang datang ke pasar itu karena daging sapinya terbilang murah dan banyak variasi potongan.

"Ada pasar di Cipayung juga, tapi di sini kan bisa beli iga, daging (untuk) semur, jeroan. Buat masak-masak di hari pertama (puasa)," ujar dia saat ditemui CNNIndonesia.com, Rabu (22/3).

Legi menyebut harga daging sapi hari ini naik Rp5 ribu per kilo, menjadi Rp140 ribu, yang biasanya hanya Rp135 ribu per kilo.

Daging sapi jadi salah satu komoditas yang diburu jelang hari pertama Ramadan. Salah satu pedagang daging sapi Andi (69) mengaku sudah menjual daging sapi per hari ini sebanyak dua kuintal.

"Sekarang mah rada lumayan. Biasa jual cuman 80 kilogram. Ini biasa lah mau puasa, kira-kira dua kuintal hari ini. Alhamdulillah," ujar Andi saat ditemui CNNIndonesia.com, Rabu (22/3).

Bukan hanya daging sapi yang jadi buruan warga, bahan-bahan kue pun jadi serbuan warga hari ini. Yadi (43) penjual bahan kue di Pasar Induk Kramat Jati mengaku mulai merasakan peningkatan penjualan di satu hari menjelang Ramadan.

"Sekarang mendingan, ada peningkatan (penjualan) dibanding kemarin-kemarin," ujar Tarling (55) saat ditemui CNNIndonesia.com.

Kendati demikian ia mengeluhkan stok bahan seperti terigu yang susah di pasaran. Ia harus mencari ke berbagai agen untuk mengamankan stok jelang Ramadan.

"Stok barang stok aman. Terigu sudah distok dari kemarin. Nyari barang susah tapi kita ambil sana sini biar aman," tururnya.

Ia menjelaskan harga bahan kue seperti terigu, mentega, gula, keju hingga perisa makanan terbilang normal dan tak ada lonjakan signifikan.

Harga keju misalnya, berkisar Rp12 ribu hingga Rp25 ribu tergantung merek. Sedangkan terigu berkisar Rp10 ribu hingga Rp12 ribu per kilonya.

Mentega dan minyak goreng pun sama, tak ada kenaikan harga. Tarling menjual mentega dengan beragam merek mulai dari Rp18 ribu hingga Rp24 ribu, sedangkan minyak goreng kemasan dibanderol mulai Rp14 ribu per liter.

Ayah anak itu menempel padaku

Telur dan Daging Ayam Makin Mahal di Makassar Jelang Ramadan******

Harga telur ayam dan daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan, naik menjelang Ramadan. Kenaikan harga tersebut bervariasi mulai dari Rp3.000 hingga Rp5.000 per kg.

Tercatat, harga telur di Pasar Terong mengalami kenaikan rata-rata berkisar Rp3.000 yakni dari Rp45 ribu per rak, kini menjadi Rp48 ribu per rak.

"Harga telur baik semua ukuran besar, kecil dan sedang naik. Harganya kemarin itu Rp45 ribu per rak, kalau sekarang sudah Rp48 ribu," kata pedagang telur, Arini, Sabtu (18/3).

"Dari awal bulan sudah naik harga telur. Naiknya juga sekitar Rp3.000. Setiap bulan puasa tiba banyak permintaan pasokan telur, makanya naik harganya," jelasnya.

Harga telur diperkirakan masih akan terus menanjak, terutama saat Ramadan yang disebabkan tinggi permintaan dari masyarakat dan pelaku usaha makanan.

Sementara itu, harga daging ayam potong juga naik menjelang Ramadan. Kenaikannya pun sebesar Rp5.000 per kg seperti yang terjadi di Pasar Daya, di mana harganya naik Rp65 ribu per kg.

Menurut salah satu pedagang ayam potong, Wawan, penyebab kenaikan harga daging ayam potong lantaran penyaluran jumlah ayam potong dari peternak terbatas.

"Ayam yang beratnya 3,5 kg ke atas untuk sekarang sudah kurang didapat di pasaran. Hanya berat 2,5 kg yang ada dari peternak," kata Wawan.

Terbatasnya penyaluran ayam potong tersebut, terang Wawan disebabkan harga pakan ayam naik. Imbasnya, pedagang pun terpaksa menaikkan harga ayam potongnya.

"Kemudian, kebetulan juga karena sudah dekat bulan puasa ini. Makanya jadi naik harga ayam," ungkapnya.

Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Ramadan tahun ini sangat dirasakan masyarakat, salah satunya Puput yang berharap harga kembali normal.

"Semoga secepatnya bisa normal lagi. Iya karena mau bulan puasa. Bukan hanya harga ayam harganya dinormalkan tapi semua kebutuhan pokok yang diperlukan pada bulan puasa harus dinormalkan. Naiknya pasti bikin berat kita," kata Puput.

[Gambas:Video CNN]

Ketik 8 orang

Buruh Lepas MR DIY Curhat Kena PHK usai Tuntut Jadi Pekerja Tetap******

PT Duta Sentosa Yasa atau yang dikenal dengan nama MR DIY dituding melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 25 karyawannya. PHK tersebut ternyata sudah berlangsung sejak April 2022 dan terus berlanjut hingga hari ini.

Ahmad Taufik selaku korban PHK tersebut mengatakan dirinya harus berjuang sendirian menuntut haknya, sebelum akhirnya terbentuk Serikat Buruh PT Duta Sentosa Yasa (SB DSY) pada Juni 2022.

Taufik mengatakan dirinya adalah korban pertama PHK sepihak dari MR DIY, sebelum akhirnya bertambah menjadi total 25 orang.

Mulanya, Taufik bergabung bersama MR DIY sejak Juni 2021 sebagai pekerja harian. Toko ritel yang menjual berbagai peralatan rumah dan aksesoris itu menjanjikan Taufik upah Rp125 ribu per hari. Tidak ada kontrak, hanya ucapan lisan.

Ia bertugas di gudang MR DIY yang berlokasi di Marunda Center, Bekasi, Jawa Barat sebagai salah satu staf. Namun, Taufik merasa ada eksploitasi dari perusahaan.

"Kita waktu itu tanpa kontrak. Jadi cuma lisan saja. Di dalam, masa daily worker itu banyak, seingat saya angkatan saya itu ada sekitar 70-100 orang. Dalam proses daily workerterjadi kekurangan upah. Setelah kita cek di UU bahwa pekerja harian itu ada perhitungannya yang kira-kira menurut UU harusnya diterima Rp191 ribu per hari," tuturnya.

Taufik mengacu pada aturan tenaga kerja yang berlaku di Indonesia bahwa pekerja harian lepas tidak boleh bekerja lebih dari 21 hari dalam sebulan. Selain itu, perusahaan yang mempekerjakan pekerja harian selama 3 bulan berturut-turut maka harus mengangkat buruh tersebut sebagai pekerja tetap.

Ia mengatakan dipekerjakan dengan status pekerja harian lepas selama 3 bulan berturut-turut atau tepatnya 83 hari. Namun, perusahaan menolak untuk mengangkat Taufik sebagai pekerja tetap alias Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Sudah saya laporkan terkait hal itu, dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat terkait permasalahan yang saya alami dan diperiksa. Kemudian Disnakertrans mengeluarkan nota pemeriksaan, isinya adalah saya benar menjadi PKWTT demi hukum dan harus dipekerjakan kembali. Tapi itu juga gak dijalankan sama perusahaan. Akhirnya saya menempuh perselisihan dan PHK," ungkap Taufik.

Selain itu, Taufik menuntut selisih kekurangan upahnya saat menjadi pekerja harian di MR DIY. Disnakertrans Jawa Barat turut membenarkan hak Taufik dan buruh lainnya di perusahaan tersebut. Pada akhirnya, PT Duta Sentosa Yasa membayarkan tuntutan selisih upah tersebut.

Meski perusahaan membayarkan tuntutan selisih upah tersebut, masih ada beberapa karyawan yang belum menerima haknya. Bahkan, Taufik mengeluhkan pembayaran kekurangan upah yang lama sekali prosesnya.

"Itu lama sekali dibayarkannya. Bahkan, sampai hari ini teman-teman masih ada yang proses menagih pembayaran kekurangan upah itu dan belum dibayarkan juga. Kalau saya melaporkan kekurangan upah itu dari sejak lama, dari sejak PHK April 2022, tapi baru dibayarkan kemarin 28 Februari 2023. Lama banget dengan nominal yang gak seberapa itu lamanya bukan main," jelasnya.

Menurutnya, masih ada sekitar 5-6 orang anggota SB DSY yang belum menerima pembayaran kekurangan upah tersebut. Namun, Taufik menyebut ada juga karyawan lain yang tak menerima pembayaran kekurangan upah tersebut, yakni di luar 30 anggota aktif serikat buruh DSY.

Taufik bersama SB DSY mengaku sudah banyak mengadukan permasalahan ini kepada Disnakertrans Jawa Barat. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pemanggilan perusahaan dan pihak buruh, hingga pada akhirnya perusahaan terbukti melanggar dan diharuskan mengangkat para karyawannya tersebut sebagai pekerja tetap.

Korban PHK sepihak MR DIY menduga perusahaan berdalih dengan manipulasi data beroperasinya perusahaan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan demi bisa melanggengkan sistem kerja kontrak alias Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

"Di laporan pemeriksaannya, perusahaan tuh mengaku ke Disnakertrans baru memulai usahanya di 2019. Padahal dari data-data yang kita kumpulkan perusahaan itu sudah jalan dari 2017," kata Taufik.

"Makanya di dalam nota pemeriksaan khusus itu, hasil pemeriksaan pengawas isinya perusahaan telah menjalani usahanya sejak 2017 sehingga pekerja yang ada di 2022 harus diangkat semuanya menjadi pegawai tetap. Kita mengacu hal itu, tapi perusahaan mengaku sama Disnakertrans baru menjalankan usahanya di 2019. Mungkin itu dalih perusahaan menolak, kayaknya, tapi gak tahu. Kita gak pernah dapat penjelasan pasti dari perusahaan," sambungnya.

Soal video viral di media sosial yang memperlihatkan para pekerja berselisih dengan pihak MR DIY, Taufik menjelaskan bahwa mereka tetap memperjuangkan haknya dengan ingin masuk kerja. Ia menegaskan dasar tersebut dilandaskan pada nota pemeriksaan khusus Disnakertrans Jabar tertanggal 16 Februari 2023.

Taufik mengatakan kejadian pada 4 Maret tersebut adanya adu argumen dari pihak pekerja dan perusahaan. Ia mengungkapkan bahwa perusahaan sudah menyiapkan pengamanan ekstra untuk menghalang-halangi para pekerja.

"Di situ perusahaan memang sudah menyiapkan puluhan security, tentara, polisi, juga beberapa yang kita sebut orang gak dikenal tapi pakaian preman entah siapa. Beberapa hari setelah ramai-ramai itu memang kita dalam 2-5 hari masih datang ke perusahaan, saya mendampingi teman-teman. Ya begitu, dihalangi, diadang. Akhirnya kita gak bisa masuk," katanya.

Ia juga mengatakan buruh sudah mengajukan surat permohonan perundingan bipartit kedua untuk 16 Maret, di mana perundingan bipartit pertama sudah dilaksanakan pada 9 Maret. Namun, perusahaan membalas surat undangan tersebut dengan penolakan dengan dalih permasalahan selesai dan para buruh sudah habis kontrak.

CNNIndonesia.comberusaha menghubungi pihak PT Duta Sentosa Yasa alias MR DIY dan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jabar Joao De Araujo Dacosta. Namun, kedua pihak tersebut belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

tahun semenanjung

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Negara Liliput dunia nyata

Kronologi Utang Mandor Masjid Zayed hingga Waskita Angkat Suara******

Mandor proyek pembangunanMasjid Sheikh Zayed Solo (SZGMS) Jawa Tengah, berutang ke warung hingga mencapai Rp145 juta.

Dian, pemilik warung, mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. Tak tanggung-tanggung, utang mandor proyek itu mencapai seratusan juta rupiah.

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

"Yang N utangnya sekitar Rp65 juta, G sekitar Rp55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengancam akan menemui para mandor pembangunan proyek Masjid Zayed jika tidak segera melunasi utang kepada warung. Gibran mengklaim telah mengantongi informasi para mandor.

"Saya sudah tahu orangnya, nanti tinggal ditagih wae(saja). Dirampungke koyo cah lanang(diselesaikan secara jantan), ngebon kok ngasi(utang kok sampai) ratusan juta," kata Gibran.

Padahal mandor tersebut menurutnya sudah mendapatkan uang makan dari PT Waskita Karya Tbk selaku pengembang. Gibran pun mengancam akan mendatangi mandor tersebut apabila utang ratusan juta rupiah itu tak segera dilunasi pada pekan ini.

Gibran mengaku kasus ini harus segera diselesaikan lantaran korban pemilik warung juga merupakan warga asli Kelurahan Gilingan. Ia tak bisa membayangkan bagaimana operasional warung dapat berjalan normal akibat utang tersebut. 

"Mesake diutangi semonoya (kasihan diutangi segitu). Warung di-boni Rp1 juta wis ambruk(warung diutangi Rp1 juta saja bisa tutup), ini Rp100 juta," keluh Gibran.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk pun angkat suara terkait utang para mandor tersebut.

Project Manager Sheikh Zayed Grand Mosque (SZGMS) Solo Adriansyah mengatakan pihaknya sudah melunasi pembayaran kepada pihak kontraktor. Karenanya, permasalahan utang di warung bukan tanggung jawab perseroan.

"Dapat perseroan sampaikan untuk pembayaran utang mandor ke warung bukan tanggung jawab Waskita. Hal itu dikarenakan para mandor Masjid Sheikh Zayed sudah dibayar 100 persen oleh perseroan sesuai hak atas tanggung jawab pekerjaannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]