shiotogel4d

Satu kehidupan

Impor 170 Ribu Ton Bawang Mulai Banjiri RI, Kemendag Harap Harga Turun******

Kementerian Perdagangan mencatat telah menerbitkan surat izin impor(SPI) untuk 269 ribu ton bawang putihper 9 Juni 2023. Jumlah tersebut setara dengan 48 persen dari kuota impor bawang putih yang disetujui Rakortas sebanyak 561.926 ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso mengatakan dengan masuknya bawang putih impor tersebut diharapkan harga yang belakangan naik bisa ditekan.

Ia menyebut dari 269 ribu ton bawang putih yang sudah menerima SPI, impor yang terealisasi sebanyak 170 ribu ton. Sedangkan rata-rata kebutuhan bawang putih mencapai 55 ribu ton per bulan yang saat ini sudah terpenuhi dengan stok di awal 2023 sebanyak 102 ribu ton.

Selain itu, stok juga bertambah dengan adanya produksi dalam negeri sebanyak 21 ribu ton.

"Sehingga ketika terakhir pada 9 Juni kita sudah mengeluarkan dengan total 269 ribu ton tadi artinya dalam pertengahan tahun kita sudah 48 persen dari 561 ribu ton. Diharapkan bawang putih tidak akan naik harganya karena dari 269 ribu ton ini, realisasi impornya baru 170 ribu ton atau 63 persen," kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI, Rabu (21/6).

Budi melanjutkan jika terjadi kenaikan harga, maka Kemendag akan mengumpulkan importir bawang putih. Mereka akan mengevaluasi pelaksanaan impor dan segera melakukan impor kembali.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memprediksi harga bawang putih akan turun menjadi di bawah Rp36 ribu per kilogram (kg) dalam satu hingga dua bulan mendatang. Penurunan harga komoditas tersebut seiring dengan masuknya bawang putih impor dari China.

Selain itu, harga jual bawang putih di China juga turun dari US.300 per ton menjadi US0 per ton.

"Kemungkinan besar dalam waktu dekat akan mulai masuk (bawang impor). Harga di China mulai turun. Jadi harga bawang putih dalam satu dua bulan ini akan turun," katanya di Gedung DPR, Selasa (13/6).

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Drama Gubernur NTB dan InJourney yang Gagal Kelola Mandalika******

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah ingin mengambil alih pengelolaan Sirkuit Mandalika usai InJourney tidak bisa melanjutkan karena terhimpit utang.

Pernyataan Zulkieflimansyah ini dilontarkan merespons rencana InJourney yang ingin menghapus perhelatan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena harus merugi hingga Rp100 miliar.

"Kalau memang InJourney enggak sanggup diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB. Insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini," ujar Zulkieflimansyah di Mataram mengutip Antara, Sabtu (17/6).

"Alih-alih ingin menambah kegiatan dan atraksi motor di Sirkuit Mandalika. Ini malah mengurangi," kata Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah menyebut kegiatan olahraga memang tidak selalu memberikan keuntungan saat pertama kali digelar karena sponsor biasanya terbatas, bahkan tak jarang pihak penyelenggara malah merugi.

Meski demikian, Zulkieflimansyah memilih untuk memandang sisi positifnya. Menurutnya, lebih baik terus ditingkatkan pengelolaan, promosi dan lain-lain agar agenda besar di Sirkuit Mandalika bisa menguntungkan di kemudian hari.

"Sebagaimana ditegaskan dari awal oleh Pak Jokowi penyelenggara boleh saja rugi tapi stigma atau dampak keseluruhan terhadap ekonomi ini yang harus dipertimbangkan dan dijadikan acuan," tutur Zulkieflimansyah.

Lihat Juga : Blak-blakan InJourney Soal Utang Rp4,6 T Proyek Mandalika

Sebelumnya, Holding BUMN pariwisata dan aviasi InJourney menyebut proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun.

Adapun utang ini terdiri atas kewajiban pembayaran jangka pendek senilai Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

Imbas kondisi tersebut, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan PMN merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term (jangka pendek) ini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grandstand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event," katanya saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Lihat Juga : InJourney Minta PMN Buat Bangun Pusat Konvensi di KEK Sanur Bali

Menteri BUMN Erick Thohir mengakui arus keuangan InJourney negatif. Erick menyebut kondisi buruk yang menimpa BUMN holding pariwisata dan aviasi itu terjadi saat pandemi covid-19 menghantam dunia beberapa tahun belakangan.

Saat itu, pendapatan dari airport berada dalam posisi negatif.

Meski dunia sudah berangsur normal, Erick menjelaskan baru dua bandara yang sudah mulai bangkit dari pandemi, yakni di Bali dan Jakarta. Sementara, bisnis dari 70 persen bandara sisanya belum kembali normal.

Di saat bersamaan, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC mendapat penugasan untuk mengembangkan KEK Mandalika.

"Dan itulah kenapa pendanaan ini (PMN) dibutuhkan," ucap Erick.

Penyihir penyakit aneh

26 Paket Proyek Rp4,14 T Terkait IKN Belum Ditender per 16 Juni******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut 26 paket proyek terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum ditender hingga 16 Juni 2023. Paket proyek tersebut bernilai Rp4,14 triliun.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menyebut sejatinya secara total terdapat 88 paket proyek IKN senilai Rp8,46 triliun.

"Yang belum ditenderkan sebanyak 29,5 persen atau 26 paket dengan nilai Rp4,14 triliun dikarenakan belum lengkapnya kriteria dan dokumen pendukung lainnya," kata Rachman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI, Selasa (20/6).

Sebanyak 40 paket yang dalam proses tender terbagi atas 6 paket atau 15 persen sudah penetapan dan 34 paket atau 85 persen belum penetapan.

"Kami terus melakukan percepatan-percepatan penetapan paket sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku," kata Rachman.

Kementerian PUPR menggelontorkan Rp62,27 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2024 dari APBN. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dari anggaran itu, sejak 2020 hingga 2023 pihaknya sudah menggelontorkan sebesar Rp36,72 triliun.

"Jadi hitungan kami untuk IKN 2020 sampai 2024 di sekitar Rp62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan," ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (7/6).

[Gambas:Video CNN]

Infinity dimulai dengan horor

Drama Jusuf Hamka vs Kemenkeu, dari CMNP Berujung Somasi******

Drama penagihan utang oleh Bos jalan tol Jusuf Hamka kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih bergulir.

Jusuf masih gigih menagih utang sebesar Rp800 miliar yang menjadi hak perusahaan miliknya, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Terbaru, Jusuf mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail. Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Di sisi lain, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya.

Prastowo menekankan dirinya siap jika diminta untuk menjelaskan persoalan. Ia pun mengingatkan dalam semua tindakannya tidak ada tendensi buruk.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Prastowo itu merinci dia hanya mengutip data di Ditjen AHU. Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

Lihat Juga : Staf Menkeu Jelaskan Hubungan CMNP, Bank Yama dan Tutut Soeharto

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-upload di Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Utang pemerintah kepada Jusuf bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

KCIC Bocorkan Kemenhub Minta Harga Kereta Cepat di Bawah Rp250 Ribu******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membocorkan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) tidak akan melebihi Rp250 ribu sekali jalan.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan opsi tersebut adalah permintaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Dari Kemenhub minta kalau bisa di bawah Rp250 ribu," katanya di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, seperti dikutip dari Detik Finance, Kamis (22/6).

Adapun KCJB akan memiliki tiga kelas, yakni kelas VIP dengan total 18 penumpang, kelas 1 dengan total 28 penumpang, dan kelas 2 dengan total 555 penumpang. Ia menuturkan Kemenhub masih menggodok besaran pasti tarif KCJB. Karenanya, pihaknya pun belum bisa mengumumkan secara resmi.

Menurutnya,  pemerintah ingin memudahkan sistem pertiketan. Apalagi, KCJB akan terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti LRT Jabodebek. Dwiyana juga belum dapat memastikan apakah feeder KCJB akan berbayar atau tidak.

"Itu yang kita bahas dengan KAI makanya kenapa tarif belum bisa kita sampaikan. Karena itu kita ingin ada integrasi ticketing juga dengan feeder, dengan LRT seperti itu. Makanya nanti saat COD (Commercial Operation Date) benar-benar penumpang itu seamless ya benar-benar kita buat mudah untuk mendapatkan tiket semuanya," bebernya.

Lihat Juga : Luhut Sebut Pemerintah Siap Suntik Rp9,3 T untuk INKA Produksi KRL

KCJB akan diluncurkan pada 18 Agustus 2023 mendatang. Setelah peluncuran kereta itu akan memasuki masa pengenalan atau soft operation hingga Oktober. Rencananya, tiket KCJB akan digratiskan namun hanya penumpang terpilih yang bisa merasakannya.

KCJB ditargetkan dibuka untuk umum dan berbayar pada pekan pertama Oktober.

"Targetnya (berbayar) Minggu pertama Oktober," ungkap Dwiyana.

Ia pun berharap bisa segera mengumumkan kepastian harga tiket KCJB. Dwiyana juga menyebut adanya opsi bundling tiket yang terintegrasi dengan tiket KAI, KA Feeder, hingga LRT Jabodebek.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

Kemendag Akui Harga Beras, Gula, Daging dan Telur Ayam Makin Mahal******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui harga beras, gula pasir, telur dandaging ayammelonjak saat ini.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR mengatakan hal itu terlihat dari harga jual di atas harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan pembelian (HAP).

"Terdapat beberapa komoditas yang masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET), harga acuan pembelian atau HAP yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, yaitu antara lain beras, kemudian gula pasir, kemudian daging ayam ras dan telur ayam ras," kata Isy, Rabu (21/6).

Harga beras medium di region B (Sumatera, Kalimantan, dan NTT) berada di Rp12.300 per kg atau di atas HET Rp11.500 per kg. Begitu juga dengan harga beras medium di region C (Maluku, Papua) di posisi Rp13.100 per kg, di ats HET Rp11.800.

Kemudian, harga gula pasir berada di Rp14.700 per kg, di atas HAP Rp13.500 per kg. Lalu, telur ayam ras dibanderol Rp31.900 per kg, di atas HAP Rp27 ribu per kg. Sementara harga daging ayam ras berada di posisi Rp38.800 per kg, di atas HAP Rp36.750 per kg.

Lihat Juga : BPK Temukan Banyak Masalah di Proyek BUMN

Isy mengatakan komoditas pangan lainnya cenderung stabil. Dalam paparannya, harga daging sapi berada di Rp137.700 per kg atau di bawah HAP Rp140 ribu per kg, bawang merah seharga Rp39.700 per kg atau di bawah HAP Rp41.500 dan cabai merah keriting Rp39.800 per kg atau di bawah HAP Rp55 ribu.

"Kemendag selalu berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok guna menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menjaga inflasi nasional," kata Isy.

[Gambas:Video CNN]