slot hari

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

Perusahaan Korsel Bakal Relokasi Pabrik di Vietnam ke Jateng******

Perusahaan asal Korea Selatanbakal merelokasi pabriknya yang ada di Vietnam ke Jawa Tengah. Ini adalah bagian dari 97 perusahaan yang bakal pindah ke Jateng.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan ini menandakan bahwa daerahnya menjadi salah satu primadona investor untuk berinvestasi. Ini akan berdampak baik bagi perekonomian Jateng karena terbukanya lebih banyak lapangan kerja.

"Ada 97 perusahaan yang relokasi ke Jawa Tengah. Dari relokasi tersebut bakal membuka ratusan ribu peluang kerja," ujar Ganjar melalui Instagram resmi, Minggu (11/12).

Ganjar mengatakan kemudahan izin berusaha hingga berbagai insentif lain yang diberikan menjadi daya tarik tersendiri untuk investor datang ke Jawa Tengah.

"Beberapa kawasan industri tentu jadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Selain kemudahan perizinan, beberapa fasilitas juga kita siapkan," jelasnya.

Sementara itu, dalam video yang dibagikan Ganjar tersebut, Perwakilan PT Hwaseung Indonesia Lee Se Jong mengungkapkan memilih berinvestasi di Jateng karena melihat kawasan industrinya yang memang bernilai.

"Kami memang melihat dan juga menilai suasananya atau investasi di Jateng ini memang sangat bernilai dan sangat bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah maupun masyarakat, makanya ya kami tidak akan lari kemana-mana. Justru orderan yang mulai produksi di Vietnam itu akan pelan-pelan kami relokasi juga ke Jateng ini," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi: Manager GA PT Hwa Seung Uyeng Subakdi memberikan klarifikasi terpisah bahwa perusahaan tetap beroperasi di Vietnam sesuai dengan kondisi pasar dunia. 

PT Hwaseung Group melakukan investasi di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan pasar dunia.

Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi

Sam Bankman******

Sam Bankman-Fried, eks bos bursa kripto FTX, menawarkan uang jaminan US0 ribu setara Rp3,8 miliar demi membebaskannya dari tuntutan penjara.

Bahkan, ia tak keberatan memakai gelang kaki yang memonitor pergerakannya selama menghirup udara di luar penjara, termasuk wajib lapor setiap hari.

Mengutip CNN Business, Rabu (14/12), pengacara Bankman-Fried menuturkan kliennya juga telah menyerahkan paspor saat ditangkap oleh pihak berwenang.

Menurut pengacaranya, Bankman-Fried sudah lama mengkonsumsi obat untuk mengatasi masalah depresi dan insomnianya tersebut.

Pengadilan pun mempertanyakan kehadiran keluarga Bankman-Fried dan meminta resep obat yang dikonsumsi tersangka.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut AS Damian Williams memastikan akan ada lebih banyak orang yang datang di sidang penuntutan Bankman-Fried di distrik selatan New York.

"Ini adalah salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika. Kami belum selesai. Ekstradisi sedang berlangsung di Bahama" terang Williams.

Menurut dia, sejak 2019 hingga awal tahun ini, Bankman-Fried dan rekannya berkonspirasi mencuri miliaran dolar AS dari pelanggan FTX.

"Ia menggunakan uang itu untuk keuntungan pribadinya, termasuk untuk melakukan investasi pribadi dan untuk menutupi pengeluaran dan hutang dari hedge fund-nya, Alameda Research," ungkapnya.

Tak cuma itu, Williams menambahkan Bankman-Fried juga dituding melanggar undang-undang keuangan kampanye lewat sumbangan ilegal puluhan juta dolar AS.

Sumbangan itu disebut mengalir kepada kandidat dan komite yang terkait dengan Demokrat dan Republik.

"Dan semua uang kotor ini digunakan untuk melayani keinginan Bankman-Fried untuk membeli pengaruh bipartisan dan mempengaruhi arah kebijakan publik di Washington," tandasnya.

Bankman-Fried terancam hukuman 115 tahun penjara apabila terbukti bersalah atas delapan dakwaan yang diajukan. Di antaranya, penipuan komoditas dan sekuritas hingga pencucian uang.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

Intip Harta Ciliandra Fangiono, Orang Terkaya Paling Muda di RI******

Ciliandra Fangiono, seorang CEO perusahaanSingapuraberusia 46 tahun, dinobatkan sebagai orang terkaya termuda di Indonesia berdasarkan daftar Forbesbertajuk 2022 Indonesia's 50 Richest.

Mengutip Forbes, Senin (12/12), ia menempati posisi 20 orang paling tajir di Tanah Air. Tercatat kekayaan Ciliandra mencapai US,2 miliar atau setara Rp34,41 triliun (asumsi kurs Rp15.644 per dolar AS).

Pada tahun sebelumnya, Ciliandra masih berada di posisi 24 orang terkaya di Indonesia. Saat itu, kekayaannya mencapai US,83 miliar.

First Resources memiliki puluhan pabrik pengolahan sawit yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Perusahaan itu berdiri 1992 dan terdaftar di Bursa Singapura sejak 2007 lalu.

Tak hanya perkebunan dan pabrik kelapa sawit, First Resources melalui pabrik penyulingan mereka juga memproses produksi CPO dan inti sawit menjadi produk berbasis kelapa sawit, seperti; biodiesel, minyak inti sawit, bleached and deodorzed olein dan RBD stearin.

Dari perusahaan ini lah kekayaan Ciliandra terkumpul. Namun, sebelum bergabung dengan bisnis keluarga, Ciliandra bekerja di divisi perbankan investasi Merrill Lynch di Singapura selama beberapa tahun.

Hingga akhirnya setelah menamatkan karirnya di situ, ia masuk ke First Resources. Berbekal pengetahuan soal merger, akuisisi dan pengetahuan bisnis umum baik di sekolah maupun tempat kerjanya, ia berhasil tampil cemerlang di First Resources.

Hingga pada 2007, atau saat usianya masih belia, ia sudah dipercaya duduk di jajaran dewan direksi perusahaan. Selama duduk di posisi itu, ia berhasil memainkan peranan kunci dalam memetakan arah dan strategi bisnis perusahaan.

Di bawah komandonya juga, perusahaan berhasil memperluas aset. Lahan perkebunan yang tadinya hanya seluas 146 ribu hektare berhasil meningkat jadi 247 ribu hektare.

Selama masa kepemimpinannya juga, dia berhasil membangun Ciliandra Perkasa. Perusahaan itu fokus di sektor pengilangan dan produksi minyak sawit.

Keberadaan Ciliandra Perkasa ini membuat perusahaan inti jadi lebih mudah dapat akses minyak sawit yang lebih baik.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi surga

Kemnaker: Industri Manufaktur dan Startup Paling Rentan PHK di 2023******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkirakan industri manufaktur dan perusahaan rintisan (startup) paling rentan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2023.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Reza Hafiz mengungkapkan kedua industri ini pun sudah melakukan pemutusan kerja sejak awal tahun.

"Sektor yang paling berdampak itu manufaktur. Kedua mungkin di startup," ujar Reza dalam Indef School of Political Economy (ISPE), Rabu (14/12).

Reza menilai startup yang paling banyak PHK tahun depan adalah sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Bahkan jumlah PHK di sektor ini akan lebih banyak dari sekarang.

"Ini banyak sektor TIK yang perusahaannya masih di level startup. Saya enggak mau bohong, sekarang saja banyak banget startup yang harus let gokaryawan," imbuhnya.

Namun, ia menekankan meski terjadi banyak PHK, bisnis startup cukup menarik. Jika ada perusahaan melakukan PHK, maka startup lainnya yang masih survivebakal menampung sebagai karyawan.

Selain itu, karyawan di perusahaan startup juga memiliki semangat kerja yang tinggi dan terbiasa dengan tekanan, jadi akan lebih mudah pindah kerja dan mencari perusahaan baru.

"Jadi ketika Gojek PHK, mereka sudah komunikasi dulu dengan komunitas startup. Ada teman-teman yang bakal meninggalkan Gojek misalnya, ada enggak yang mau bantu hiringatau gunakan jasanya, itu banyak. Jadi itu lebih dinamis," jelasnya.

Ekonom Senior Indef Aviliani sebelumnya mengatakan setidaknya ada dua penyebab banyak startup di Indonesia melakukan PHK. Pertama, karena startup tidak memiliki ekosistem seperti industri lain.

Padahal, menurutnya, ekosistem menjadi sangat penting untuk startup bisa mempertahankan dan meningkatkan skala bisnis nya.

"Sampai saat inistartupdi Indonesia itu tidak memiliki ekosistem yang kuat. Padahal, startupseperti e-commerceitu harus punya ekosistem. kalau tidak punya ekosistem ya nggak akan bisa survive," jelasnya.

Kedua, karena startup tidak memiliki basic skilldi lapangan. Artinya, saat membangun suatu usaha, pelaku startup hanya melihat data tanpa melihat langsung ke lapangan dan rencana kerja yang semu.

"Kita bisa lihat banyak startupabis IPO itu nggak tahu mau ngapain. Itu karena mereka nggak punya basicsektor riilnya," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Kadin Jatim Minta Pemerintah Percepat Penerbitan PMK Cukai Tembakau******

KADIN Jawa Timur meminta Kementerian Keuangan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kebijakan Cukai Hasil Tembakau(CHT) yang berlaku tahun depan.

Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan belum adanya aturan jelas yang mengatur detail tarif CHT ini menimbulkan keresahan bagi para pelaku usaha.

"Cukai rokok mengalami kenaikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir semakin memberatkan para pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT). Ditambah lagi, saat ini aturan baku mengenai tarif tidak kunjung diterbitkan. Hal ini tentu mengganggu kelangsungan usaha," kata Adik, Jumat (9/12).

Menurutnya, ketidakjelasan ini menjadi masalah bagi pengusaha yang juga terbebani dengan kenaikan cukai yang tinggi. Pasalnya hal ini akan berimbas pada rantai pasok produk tembakau.

"Terlebih pada perusahaan-perusahaan yang tidak lagi memiliki stok pita cukai, mereka harus menghentikan operasinya sampai waktu yang tidak diketahui. Ini menciptakan ketidakpastian usaha." ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan pandangannya terhadap penetapan kenaikan cukai dua tahun yang ditetapkan Pemerintah.

"Kami menghargai langkah Pemerintah yang pada tahun ini menetapkan angka kenaikan cukai untuk dua tahun, dengan harapan bahwa ini akan memberikan proyeksi usaha yang lebih baik," ujarnya.

Namun, Pemerintah perlu melihatnya dengan lebih luas, dalam beberapa tahun terakhir, IHT sudah mengalami tekanan berat, dan hal ini diperburuk dengan adanya pihak-pihak tidak resmi yang turut masuk di dalam industri tembakau dengan melakukan peredaran rokok illegal dengan jumlah yang kian meningkat.

"Mereka ini tidak membayar cukai dan bisa bergerak bebas" kata dia.

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (GAPERO) Sulami Bahar berharap pemerintah dapat lebih mendukung pelaku usaha resmi di IHT dengan menerapkan peraturan yang jelas dan transparan.

"Perusahaan rokok sudah banyak ditempa dengan berbagai tekanan, seperti tarif cukai dan rokok illegal. Angka kenaikan 10 persen selama dua tahun ke depan dirasa tinggi bagi kami, apalagi di waktu yang sama kami harus bersaing dengan keberadaan rokok illegal yang beredar marak di pasar," kata Sulami.

"Kami khawatir kalau industri ditekan terus-menerus seperti ini mereka akan menutup pabriknya atau yang terburuk mereka beramai-ramai akan beralih ke rokok ilegal yang pada kenyataannya selama ini diberi karpet merah oleh pemerintah" tambahnya.

Sulami berharap pemerintah dapat memberikan jaminan proteksi yang lebih pasti untuk kelangsungan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha resmi IHT.

"Dan saat ini banyak pelaku industri yang terpaksa memberhentikan operasi karena tidak memiliki kejelasan tersebut," ucapnya.

Owner PT Surya Hutama Anugerah Sandee Surya yang juga menjabat sebagai Divisi Kepemerintahan Asosiasi Pengusaha Vapor Indonesia (APVI) mengaku kecewa dengan penundaan keputusan PMK.

"Ini merepotkan karena kami telah menyusun planning dan sekarang belum boleh melakukan pengajian P3C, ya memang menjadi sulit. Karena dengan lambatnya keputusan tersebut, maka berdampak pada konsep menjadi terhenti dan akhirnya harus dimundurkan," ujar Sandee.

Sandee menambahkan kenaikan cukai untuk industri vape pada 2023 telah diputuskan sebesar 15 persen. Padahal tahun lalu sudah ada kenaikan sebesar 17,5 persen. Dengan kenaikan ini, ia menyebut industri vape mengalami kondisi yang berat.

"Kami rasa dengan adanya kenaikan itu sudah berat, sekarang malah ada penundaan lagi, jadi segera diputuskan saja," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Guru Besar Wuji

Sandi Buka Suara Soal Efek Aturan Miras di KUHP bagi Pekerja Wisata******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.

"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).

Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu. 

"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.

"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.

"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.

Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.

"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.

Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.

Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.

Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.