doremi 88 slot

Sistem Kaisar Kekacauan

micin4d slot

Waketum MUI minta pemangku kepentingan berjiwa kesatria saat pemilu******

Seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar berjiwa satria, jujur, adil dalam menjalankan tugas dan kewajiban selurus-lurusnya sebagaimana seharusnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud meminta seluruh pemangku kepentingan untuk berjiwa kesatria dalam menjalankan tugas, utamanya berkenaan dengan pemilihan umum (pemilu) calon presiden dan wakil presiden.

"Seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar berjiwa satria, jujur, adil dalam menjalankan tugas dan kewajiban selurus-lurusnya sebagaimana seharusnya," ujar Marsudi di Jakarta, Senin. Sebelumnya, Marsudi Syuhud bersama sejumlah pemuka agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai mendeklarasikan Pemilu 2024 damai.

Baca juga: Rektor Unsri sebut dinamika politik harus menjaga keharmonisan Acara ini merupakan yang ketiga kalinya digelar dengan tujuan untuk terciptanya pemilu damai, jujur, dan adil serta terhindarnya dari kecurangan-kecurangan sehingga menghasilkan pemimipin sesuai dengan harapan bangsa. Marsudi mengatakan warga negara Indonesia juga punya peran yang penting, terlebih lagi dalam situasi sekarang yang memerlukan peran dan kontrol yang kuat dari masyarakat. Kontrol dari masyarakat tersebut agar tercipta suasana pemilu yang jujur dan adil, serta tetap mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan kendati pilihan berbeda. "Dalam situasi yang rawan kepercayaan seperti yang dirasakan sekarang, peran, kontrol dan pengawasan ketat dan menyeluruh dari kita semua amat diperlukan," katanya.

Baca juga: Pemuka agama di Indonesia serukan Pemilu jujur, adil, dan bermartabat Sementara itu, Keuskupan Agung Jakarta Romo kardinal Ignatius Suharyo mengatakan bahwa komunitasnya ini tidak berpihak kepada salah satu paslon. Pihaknya hanya menyerukan persatuan, apapun keadannya. "Kami katakanlah para pemimpin, komunitas agama itu tidak berpihak. Kami berdiri pada di tataran moral," ujarnya. Dirinya menyebut siapapun pemimpin yang nantinya terpilih dan diputuskan oleh lembaga berwenang, harus diterima. Jangan sampai ada yang terpancing oleh provokasi yang ada. "Kalau nanti siapapun yang terpilih, dan sudah diputuskan oleh lembaga yang berwenang, ya musti kita terima. Itu yang harus kita sampaikan," kata dia.
Baca juga: Merajut asa pemilu damai di perbatasan Indonesia - Timor Leste

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

senjata luar angkasa

link slot resmi gacor

Junya Ito tinggalkan Piala Asia akibat dugaan pelecehan seksual******

Jakarta (ANTARA) - Pemain timnas Jepang Junya Ito telah meninggalkan Piala Asia di Qatar menyusul adanya laporan media yang menyebutkan bahwa dua perempuan menudingnya melakukan pelecehan seksual, demikian diumumkan Asosiasi Sepak bola Jepang (JFA).

JFA mengatakan bahwa Ito pergi dengan mempertimbangkan kondisi mental dan fisiknya, sambil menambahi bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai insiden yang diduga terjadi di Osaka pada tahun lalu itu.

“Junya Ito meninggalkan tim Jepang yang berkompetisi di Piala Asia di Qatar,” kata JFA, seperti dikutip AFP. JFA menambahi bahwa pihaknya memperlakukan kasus ini dengan sangat hati-hati.

Kepolisian Jepang telah melakukan penyelidikan terhadap Ito, yang saat ini bermain untuk klub Prancis Reims.

Ito memiliki catatan 54 pertandingan untuk timnas Jepang, dengan koleksi 13 gol.

“Kami menerima laporan kriminal terhadap dirinya dan telah memulai investigasi,” kata juru bicara polisi di Osaka, kepada AFP.

Ia menolak memberikan keterangan lebih mendetail mengenai laporan tersebut.

Baca juga: Iran hadapi Jepang di 8 besar usai menang adu penalti atas Suriah

Dugaan insiden itu dikatakan terjadi di sebuah hotel di Osaka pada Juni tahun lalu, setelah pertandingan persahabatan antara Jepang melawan Peru.

Kantor berita Jepang Kyodo melaporkan bahwa Ito menolak semua tudingan yang dialamatkan kepadanya, sambil mengutip pernyataan pengacaranya bahwa semua klaim itu tidak berdasar.

Ito masuk dalam daftar pemain di skuad Jepang pada pertandingan 16 besar Piala Asia melawan Bahrain, Rabu (31/1) namun ia tidak dimainkan.

JFA mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan pergantian di skuad Jepang.

Klub Reims dalam pernyataannya menyebut bahwa mereka memperlakukan tuduhan tersebut dengan serius, namun Ito tetap merupakan anggota penuh skuad.

“Kualitas-kualitas kemanusiaan dan tingkah laku sang penyerang Jepang itu tidak pernah dipertanyakan oleh klub,” demikian pernyataan Reims.

Baca juga: Jepang amankan tempat ke perempat final usai kalahkan Bahrain 3-1

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

angka jitu ayam

KPK sebut perbaikan indeks persepsi korupsi butuh kolaborasi******

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, bukan hanya bertumpu pada aparat penegak hukum.

“Menganggap IPK ini tanggung jawab aparat penegak hukum, itu salah besar. Salah besar. Karena IPK ini kalau dibedah, siapa saja yang diukur, itu seluruh kementerian terlibat,” kata Pahala saat ditemui di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis.

Pahala ingin kondisi IPK Indonesia saat ini menjadi perhatian bersama, agar perbaikannya ke depan menjadi tanggung jawab bersama.

“Kita ingin naikkan masalah ini, sehingga semua kementerian aware(sadar, red.) bahwa IPK ini bukan hanya tentang korupsi dan bukan hanya KPK,” tuturnya.

Stagnasi skor IPK Indonesia, ucap Pahala, menggambarkan ada sistem yang tidak berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan perubahan masif dan signifikan.

“Bahasa saya, sudah enggak bisa lagi kita jalan, udah enggak bisa lagi perbaikannya dengan lari, harus melompat untuk kita bisa bareng lagi dengan Malaysia. Malaysia sudah 50 sekarang,” kata dia.

Terkait perbaikan sistem yang signifikan, diperlukan dorongan dan kebijakan dari kepala negara. Untuk itu, KPK pada Kamis, mengadakan diskusi publik antara perwakilan tim calon presiden dan wakil presiden, serta organisasi masyarakat sipil.

Diketahui, Transparency International Indonesia telah merilis hasil pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 pada Selasa (30/1). Indonesia meraih skor 34 atau stagnan dengan skor pada tahun 2022.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri sebelumnya telah mengatakan stagnasi skor IPK menjadi cambuk bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu cara-cara yang luar biasa.

“Stagnasi skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen di samping juga melakukan penguatan regulasi.

“Penguatan regulasi dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan atau pun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN,” kata dia.

Baca juga: KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

zaman prasejarah yang tak terbatas

ojol77

KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.

"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.

Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.

"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.

Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.

"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.

Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Perjuangan menjadi lajang

pinjam uang 3 juta

Sekda SBT ditetapkan sebagai tersangka korupsi******

Ambon (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Maluku dalam kasus tindak pidana korupsi atas anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten SBT tahun 2021.

"Penetapan Sekda berinisial JK sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor : B-201/Q.1/Fd.2/02/2024 tanggal 29 Januari 2024," kata Plt Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Aizit P. Latuconsina di Ambon, Senin.

Sekda ditetapkan sebagai tersangka setelah jaksa penyidik menemukan bukti permulaan yang bersangkutan patut diduga sebagai pelaku  tindak pidana korupsi anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten SBT tahun 2021.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka pada tanggal 05 Februari 2024 jaksa penyidik telah mengirimkan surat panggilan tersangka kepada yang bersangkutan untuk diperiksa.

"JK akan diperiksa sebagai tersangka dalam waktu dekat ini," ucap Aizit.

Kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini berdasarkan audit Inspektorat Provinsi Maluku sebesar Rp2,5 miliar.

Sejak akhir 2023, penyidik Kejati Maluku juga telah menetapkan IL selaku Bendahara Setda Kabupaten SBB sebagai tersangka dalam perkara ini.

Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Setda Kabupaten SBT Tahun Anggaran 2021 yang besarnya lebih Rp28 miliar dengan rincian untuk Anggaran Belanja Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp12.7 miliar dan Anggaran Belanja Tidak Langsung (belanja barang dan jasa) Rp16.049 miliar.

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Ruang Hidup Dewa Dharma

wbo777

Presiden soal petisi akademisi: Itu hak demokrasi******

Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menekankan petisi dari beberapa akademisi dari sejumlah universitas terkait dengan pemerintahannya sebagai sebuah hak berpendapat dan berdemokrasi.

"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Presiden singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Dalam negara demokrasi, kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

"Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speechadalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ujar Ari.

Ari menyebut perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi, terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," tutur Ari Dwipayana.

Ari menegaskan bahwa Presiden Widodo tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Baca juga: UII minta Presiden Jokowi tetap jadi teladan praktik kenegarawanan
Baca juga: Rektor UII keluarkan empat poin sikap soal demokrasi Indonesia

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024