mantap slot 88

Menjadi Sun Wukong

KCIC Usul Tarif Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta CepatIndonesia China(KCIC) mengusulkan tarif kereta cepat relasi antara Jakartadan Bandung antara Rp250 ribu-Rp350 ribu untuk satu kali perjalanan.

"Untuk tarif yang diusulkan antara Rp250 ribu sampai Rp350 ribu, nanti kita lihat seperti apa finalisasinya," kata GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Selasa (22/8) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan tarif yang diusulkan sebesar Rp250 ribu-Rp350 ribu itu, bagi tiga kelas yakni premium ekonomi, bisnis, dan kelas utama.

"Tentunya usulan harga itu yang paling bawah adalah premium ekonomi hingga kelas paling atas atau "first class". Nanti kita akan umumkan besarannya setiap kelas berapa kalau sudah ada hasil pembahasannya untuk tarif," kata Eva.

Eva menambahkan pelayanan dan fasilitas tiga kelas kereta cepat; premium ekonomi, bisnis, dan kelas utama tidak jauh berbeda. Perbedaan terletak pada kenyamanan yang akan diterima pelanggan.

"Jadi untuk yang kelas di atas, kursinya lebih lebar, jarak antar kursinya lebih jauh, jadi lebih nyaman," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

Murah Abis! Sepeda Listrik di Transmart Diskon Tembus Rp1 Jutaan******

Para pelanggan Transmart yang suka gowes dan lagi incar sepeda listrik atau sepeda manual, sini merapat mumpung ada Transmart Full Day Sale pada Selasa (22/8).

Spesial di Transmart Full Day Sale, aneka macam sepeda listrik dan sepeda manual didiskon gede-gedean sampai Rp1 jutaan. Diskon berlaku mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Siapin Daftar Belanjaan, Transmart Bakal Kasih Diskon Seharian

1. Exotic E-Bike groza X 3,5, harga normal Rp4,6 jutaan, harga diskon Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah jadi Rp3,6 juta khusus harga Pulau Jawa.
2. Exotic E-Bike groza X 3,5, harga normal Rp4,9 jutaan, harga diskon Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah jadi Rp3,8 juta khusus harga Luar Pulau Jawa.
3. Exotic E-Bike cooltech AX, harga normal Rp4,8 jutaan, harga diskon Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah jadi Rp3,8 juta khusus harga Pulau Jawa.
4. Exotic E-Bike cooltech AX, harga normal Rp5,1 jutaan, harga diskon Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah jadi Rp4 jutaan khusus harga Luar Pulau Jawa.
5. All sepeda manual, berlaku diskon mulai dari 30 persen plus ada ekstra diskon 20 persen menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.
6. Multifunction ladder 4x4, harga normal Rp1,9 jutaan, harga diskon Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah jadi Rp1,2 jutaan.

Jangan lupa bayarnya pakai Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah, supaya bisa tebus harga paling murah plus bisa belanja sekarang bayar belakangan di Transmart.

Belum punya Allo Bank atau Bank Mega? Caranya gampang, download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore, upgrade ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit Bank Mega, bisa ajukan di unit pembukaan instan atau di kantor cabang Bank Mega terdekat.

Kurir dunia bawah

700 Perusahaan Masih 'Abaikan' Perintah Lapor Lahan Sawit ke Luhut******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepemilikan lahan sawit kepada satuan tugas yang dipimpinnya.

Hal itu didapat dari proses lapor diri alias self reportingyang digelar pemerintah pada 3 Juli-3 Agustus 2023. Luhut mengatakan dalam proses itu, ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN.

"Namun, masih ada sekitar 700 perusahaan yang belum melaporkan data mereka melalui SIPERIBUN," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/8) kemarin.

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Secara khusus, Luhut juga menyentil 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN.

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reportingini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Di lain sisi, Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

Luhut menyebut banyak pengelola lahan sawit yang tak taat pajak. Data yang dikantongi luasan lahan sawit yang pengelolanya tak taat pajak itu mencapai 9 juta hektare. 

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

[Gambas:Video CNN]

Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Karena data yang berbeda-beda itulah kemudian Luhut memerintahkan pengusaha sawit untuk secara sukarela melaporkan data lahan mereka ke pemerintah. 

Dominasi Kaisar

Luhut Bakal Tindak Tegas Perusahaan Sawit 'Bandel' Ogah Lapor******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepada Satgas Sawit.

Dalam fase self reportingyang digelar pada 3 Juli-3 Agustus 2023, total ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN. Jumlah partisipasi ini meningkat dari torehan sebelumnya yang hanya 959 perusahaan.

Meski begitu, Luhut menyentil masih ada 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN. 

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

"Dalam evaluasi ini, ditemukan pula beberapa perusahaan belum mengunggah peta dalam format digital terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan realisasi kebun saat ini. Di samping itu, perusahaan juga diminta untuk mengunggah perizinan dalam bentuk scan perizinan serta lampiran peta dalam format PDF dari perizinan HGU, ILOK, dan IUP," ujarnya menambahkan.

Permasalahan tersebut dapat terlihat dari fakta bahwa hanya 669 peta digital ILOK dan 835 peta digital IUP yang berhasil diunggah melalui SIPERIBUN dari keseluruhan perusahaan yang berpartisipasi. 

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reporting ini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hutan belantara fantasi

Buruh Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen Sambil Sindir Gaji PNS Kuras APBN******

Buruh makin ngotot minta pemerintah menaikkan upah minimum pekerja swasta (UMP) sebesar 15 persen pada tahun depan. Tuntutan ini salah satunya dipicu  kebijakan Presiden Jokowi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 8 persen di 2024.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut PNS, TNI, dan Polri saja yang ia sebut sebagai cost centeralias pekerja yang mengambil duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja bisa dapat kenaikan gaji 8 persen, masa buruh di bawahnya.

Padahal kata Said, para buruh adalah profit center, orang yang menghasilkan pendapatan dan pajak untuk negara.

"Cara berpikirnya aneh nih negara, pemerintah aneh. Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, giliran dirinya mau naik upah tinggi, giliran swasta dan rakyat profit centermenghasilkan pajak untuk negara, upahnya lebih rendah. Aneh, negeri paling aneh sedunia ini," sambungnya kesal.

Meski begitu, Iqbal menegaskan dirinya bukan tidak setuju kenaikan upah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen dan pensiunan 12 persen. Ia hanya ingin meminta keadilan dengan menaikkan upah buruh 15 persen.

Ia mengatakan rumus kenaikan upah yang berlaku kini merugikan buruh.

Tak hanya kecewa ke pemerintah, ia pun kecewa dengan sikap pengusaha yang terkesan meremehkan kualitas pekerja Indonesia. Pasalnya, para pengusaha selalu mempermasalahkan tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah dengan selalu menjelek-jelekkan kualitas pekerja.

"Pengusaha kita itu saking nasionalismenya tidak ada, selalu menjelek-jelekkan (buruh) Indonesia. Orang luar negeri,buyer, justru bangga dengan orang Indonesia. Kenapa pabrik bermerek itu lebih senang ke Indonesia? Karena keterampilan tangan (pekerja)," tutur Iqbal.

"Sayangnya, mesin kita mesin tua, teknologi lama. Investor-investor lokal kita itu medit, pelit, tidak mau beli mesin baru. Karena dia takut kalau beli mesin baru, buyer memberi ordernya tak panjang. Pengusaha kita nih cengeng," tandasnya.

Presiden memang akan menaikkan gaji PNS, TNI, Polri 8 persen pada 2024. Ada tiga pertimbangan menaikkan gaji para PNS tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pertama, menjaga agar pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif.

Kedua,mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Ketiga, meningkatkan produktivitas PNS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah mengalokasikan Rp52 triliun dalam RAPBN 2024 untuk menaikkan gaji PNS dan uang pensiunan tersebut.

"Kalau lihat dari komposisinya, untuk ASN pusat anggarannya Rp9,4 triliun, pensiunan kenaikan 12 persen itu anggaran tambahan Rp17 triliun, dan untuk ASN daerah Rp25,8 triliun," rinci Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).

Jiuyou Abadi Racun

Buruh Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen Sambil Sindir Gaji PNS Kuras APBN******

Buruh makin ngotot minta pemerintah menaikkan upah minimum pekerja swasta (UMP) sebesar 15 persen pada tahun depan. Tuntutan ini salah satunya dipicu  kebijakan Presiden Jokowi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 8 persen di 2024.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut PNS, TNI, dan Polri saja yang ia sebut sebagai cost centeralias pekerja yang mengambil duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja bisa dapat kenaikan gaji 8 persen, masa buruh di bawahnya.

Padahal kata Said, para buruh adalah profit center, orang yang menghasilkan pendapatan dan pajak untuk negara.

"Cara berpikirnya aneh nih negara, pemerintah aneh. Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, giliran dirinya mau naik upah tinggi, giliran swasta dan rakyat profit centermenghasilkan pajak untuk negara, upahnya lebih rendah. Aneh, negeri paling aneh sedunia ini," sambungnya kesal.

Meski begitu, Iqbal menegaskan dirinya bukan tidak setuju kenaikan upah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen dan pensiunan 12 persen. Ia hanya ingin meminta keadilan dengan menaikkan upah buruh 15 persen.

Ia mengatakan rumus kenaikan upah yang berlaku kini merugikan buruh.

Tak hanya kecewa ke pemerintah, ia pun kecewa dengan sikap pengusaha yang terkesan meremehkan kualitas pekerja Indonesia. Pasalnya, para pengusaha selalu mempermasalahkan tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah dengan selalu menjelek-jelekkan kualitas pekerja.

"Pengusaha kita itu saking nasionalismenya tidak ada, selalu menjelek-jelekkan (buruh) Indonesia. Orang luar negeri,buyer, justru bangga dengan orang Indonesia. Kenapa pabrik bermerek itu lebih senang ke Indonesia? Karena keterampilan tangan (pekerja)," tutur Iqbal.

"Sayangnya, mesin kita mesin tua, teknologi lama. Investor-investor lokal kita itu medit, pelit, tidak mau beli mesin baru. Karena dia takut kalau beli mesin baru, buyer memberi ordernya tak panjang. Pengusaha kita nih cengeng," tandasnya.

Presiden memang akan menaikkan gaji PNS, TNI, Polri 8 persen pada 2024. Ada tiga pertimbangan menaikkan gaji para PNS tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pertama, menjaga agar pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif.

Kedua,mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Ketiga, meningkatkan produktivitas PNS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah mengalokasikan Rp52 triliun dalam RAPBN 2024 untuk menaikkan gaji PNS dan uang pensiunan tersebut.

"Kalau lihat dari komposisinya, untuk ASN pusat anggarannya Rp9,4 triliun, pensiunan kenaikan 12 persen itu anggaran tambahan Rp17 triliun, dan untuk ASN daerah Rp25,8 triliun," rinci Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).