maxwin casino

situs slot terbaru gacor 75Jutaan kata 635572Orang-orang telah membaca serialisasi

《maxwin casino》

Kementerian BUMN bantah kereta cepat mulai sepi peminat******

Jangan karena ada satu orang naik kereta pada jam itu, kita bilang sepi, enggak bisa

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantah bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Cepat Whoosh mulai sepi peminat.

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, penumpang kereta cepat sama dengan penumpang pesawat terbang yang ramai dan sepi pada waktu tertentu. Oleh sebab itu, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menetapkan skema dynamic pricingatau tarif dinamis.

"Coba naik pesawat pas hari-hari jam lagi sepi, pesawatnya kosong. Kita lihat, kalau lagi puncak-puncaknya tinggi peminat, lagi sepi ya kurang. Makanya kita dinamis (tarif dinamis), kadang kalau enggak peak-nya ya turun," ujar Arya usai peluncuran Vending Machine di Bandar Udara International Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa.

Arya menyampaikan, sepinya penumpang kereta cepat tidak bisa hanya dilihat dalam satu hari saja, tetapi harus berdasarkan pada data bulanan. KCIC pun memiliki laporan bulanan terkait dengan jumlah penumpang.

"Jangan karena ada satu orang naik kereta pada jam itu, kita bilang sepi, enggak bisa," kata Arya.

Sementara itu, Arya membantah penetapan tarif dinamis lantaran untuk pembayaran utang kereta cepat.

"Enggak ada urusannya itu," ucapnya.

Diketahui, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan menerapkan skema dynamic pricingatau tarif dinamis untuk perjalanan Kereta Cepat Whoosh mulai 3 Februari 2024, yang memungkinkan penumpang mendapatkan harga tiket murah saat sedang sepi dan harga lebih tinggi saat periode ramai seperti hari libur.

Tarif ini disebut akan menguntungkan penumpang karena bisa mendapatkan harga yang lebih murah jika melakukan perjalanan pada waktu tertentu.

Dengan skema baru ini, tarif kelas Premium Economyberkisar antara Rp150-250 ribu, berbeda dengan saat ini yang berlaku di harga tetap sebesar Rp200 ribu untuk perjalanan Senin-Kamis dan Rp250 ribu untuk perjalanan Jumat-Minggu.


Baca juga: KCIC terapkan tarif dinamis untuk Kereta Cepat Whoosh mulai 3 Februari
Baca juga: KCJB tandai 100 hari beroperasi dengan angkut 1,45 juta penumpang
Baca juga: Damri hadirkan angkutan gratis Bumi Hejo – Stasiun Whoosh Padalarang

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik******

Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pelayanan publik di Indonesia harus terus berjalan hingga semua masyarakat dapat dilayani dan tidak boleh ada perbedaan dari latar belakang politik.

Menurut Ari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024 bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam proses pelayanan publik tidak boleh berpihak.

Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja

Baca juga: KPU: Jika presiden kampanye dia ajukan cuti ke dirinya sendiri

Pada saat memperoleh hak cuti, kata Ari, maka seluruh atribut sebagai pejabat negara tidak bisa dipergunakan, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.

"Pada saat cuti itu tidak diberikan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga tidak boleh berpihak karena kaitannya dengan satu koridor dalam pemerintahan kita yang asas-asasnya kita harus pegang," ucapnya.

Ia menambahkan ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 283 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Konteks dari pasal itu yang harus kita lihat, dalam menjalankan kebijakan, membuat keputusan bahkan terkait dengan pelayanan publik itu tidak boleh berpihak," tuturnya.

Menurut Ari pasal pasal tersebut berkaitan dengan pengambilan keputusan. "Karena dalam konstruksi yang lebih luas, lebih umum bahwa pejabat negara berasal dari parpol atau pejabat negara yang kemudian terlibat dalam proses kampanye karena tergabung dalam tim kampanye," ujarnya.

Ayat pertama pada Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pada ayat kedua pasal itu disebutkan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：lgtoto、info web slot gacor、bo slot gampang menang

Terkait：slot demo jago88、macam slot online、link slot gacor resmi、bo slot gacor terpercaya、situs slot 4d mudah menang、bocoran jarwo、gacor 88 slot、bola88 alternatif、situs slot terpercaya 138、kredit barang online tanpa ribet

---

---

bab terbaru：mg slot demo（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26