siapa kakek zeus

Pemburu monster Jepang

Kemenhub Ungkap Peluang Sanksi PO Bus Tercebur Sungai di Kawasan Guci******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan potensi sanksi kepada perusahaan otobus (PO) jika terbukti melanggar atau lalai dalam kecelakaan bus tercebur ke sungai di kawasanwisata Guci, Tegal, Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menyatakan sanksi bakal diberikan menunggu hasil penyelidikan. Pihaknya bakal memberikan hukuman tegas jika PO bus terbukti lalai.

"Hasil penyelidikan atau pemeriksaan, apabila ada kesalahan pada kendaraan atau bus, seperti lalai tidak malakukan uji KIR/keur, maka izin akan dibekukan," ungkap Hendro kepadaCNNIndonesia.com, Senin (8/5).

Selain itu, Hendro mengatakan masyarakat perlu mengecek kondisi kendaraan sebelum menyewa bus pariwisata. Ia menyebut pengecekan bisa dilakukan via aplikasi MitraDarat.

Menurutnya, ada beberapa oknum bus pariwisata yang bandel. Hendro menyoroti soal izin kendaraan sewaan tersebut.

"Banyak bus pariwisata yang kartu pengawasannya mati. Artinya, izin tidak diperpanjang," tutupnya.

Lihat Juga : Kemenhub Sanksi Perusahaan Bus Tercebur di Guci Jika Terbukti Lalai

Kecelakaan bus tersebut terjadi pada Minggu (7/5), di mana meregang 2 korban nyawa. Sementara itu, sopir bus langsung diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

Di lain sisi, kepolisian membantah isu bahwa rem tangan bus ditarik anak kecil sehingga melaju dan masuk ke dalam sungai.

"Hasil informasi sementara bahwasanya kami tanyain saksi-saksi yang ada di dalam yang jadi korban, informasi itu tidak ada, karena posisi anak-anak sebelum kejadian mereka duduk di bagian tengah dipangku sama orang tua," tutur Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarod usai kejadian.

Sementara itu, Sajarod mengatakan masih ada dua orang korban yang menjalani perawatan di RSUD dr Soeselo sampai saat ini. Sedangkan 26 korban luka-luka lain langsung dirujuk ke Tangerang Selatan.

[Gambas:Video CNN]

momok ilmu hitam

PUPR Siapkan Rp625 M Usai Pemda Lampung Angkat Tangan Perbaiki Jalan******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan Rp625 miliar untuk ambil alih perbaikan ruas jalandi Provinsi Lampung.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja pihaknya bisa mengambil alih perbaikan jalan dari pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Ia mengatakan pemerintah daerah Lampung telah mengajukan beberapa ruas jalan untuk diperbaiki. Namun, dari hasil evaluasi yang memenuhi syarat ada 14 ruas jalan.

"Kebanyakan penanganan yang dibutuhkan untuk pengembalian kondisi. Jadi, yang tadinya ada badan jalannya rusak, itu kami perbaiki lagi. Itu yang sementara kami hitung angkanya Rp625 miliar di 14 ruas," kata Endra kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/5).

Meski demikian, ia tak merinci ke-14 ruas jalan yang dimaksud. Endra hanya menyebut jalan tersebut tersebar di Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Tengah, hingga Mesuji.

Adapun jalan di ruas Simpang Randu-Gaya Baru wilayah Seputih yang viral karena rusak parah tidak masuk dalam 14 ruas jalan yang akan diperbaiki PUPR. Pasalnya, kata Endra, pemerintah daerah belum menyerahkan kewenangan perbaikan jalan itu ke PUPR.

Namun, Endra juga menyebut jika Presiden Jokowi memutuskan agar perbaikan jalan di ruas Simpang Randu-Gaya Baru wilayah Seputih itu diambil alih PUPR, pihaknya mengaku siap.

"Kalau nanti pak presiden datang ke situ kemudian beliau menginstruksikan pada menteri PUPR untuk ditangani juga dengan Inpres jalan daerah, Mungkin saja (bisa dieksekusi)," ucap Endra.

Lampung viral setelah konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya di TikTok. Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak.

Alih-alih berbenah, Bima malah dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat. Namun, Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus Bima tersebut karena tidak ditemukan unsur-unsur pidana.

[Gambas:Video CNN]

kehilangan masa remaja

Bobby Nasution Pecat Dirut PUD Pembangunan Pelanggar Perda Kota Medan******

Wali Kota MedanBobby Nasution memecat Gerald Partogi Siahaan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PUD (Perusahaan Umum Daerah) Pembangunan Kota Medan, Selasa (9/5)

"Pada hari ini kami menyampaikan Direktur Utama PUD Pembangunan kami berhentikan dari tugasnya dan akan digantikan sementara direktur yang ada di PUD Pembangunan," kata Bobby Nasution di Medan, Selasa (9/5).

Menurut Bobby, Gerald Partogi dicopot berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan inspektorat dan hasil rekomendasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku Dewan Pengawas.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Medan Agus Suriono menjelaskan pemberhentian Gerald dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan inspektorat dan dewan pengawas.

"Hasilnya; jajaran Direksi PUD Pembangunan tidak solid. Itu saja," jelas Agus Suriono.

Dia menambahkan PUD Pembangunan sebenarnya ingin maju. Selain itu ada investor yang ingin masuk.

Namun katanya, jajaran direksi PUD Pembangunan ternyata tidak solid. Masalah itu katanya, menjadi hambatan bagi investor yang ingin masuk.

"Oleh karenanya dilakukan evaluasi dan hasilnya memberhentikan direktur utama. Selanjutnya, menunjuk Pelaksana Tugas Dirut Utama dari lingkungan jajaran Direksi PUD Pembangunan," papar Agus Suriono.

Agus mengatakan berdasarkan peraturan daerah jajaran direksi BUMD itu harus solid dan kolektif. Jika tidak solid, tentunya telah melanggar perda.

"Artinya, jika tidak solid berarti melanggar Perda. Itu saja, tidak ada yang lain. Sebab, ada rencana investor yang mau masuk. Jika jajaran direksi tidak solid, tentunya bakal akan jadi masalah. Itu saja, tidak ada yang lain," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mengguncang langit

Luhut Kekeh Ogah Impor KRL Bekas: Saya Lebih Setuju Bikin Dalam Negeri******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan masih kekeh tak ingin mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Sampai sekarang masih kita bahas. Tapi kalau ditanya saya, saya lebih setuju bikin dalam negeri," katanya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut menegaskan pihaknya masih menunggu hasil audit teranyar soal rencana impor KRL. Kendati begitu, ia tak mengungkapkan sudah sejauh mana pembahasan lanjutan impor tersebut.

Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan akan profesional dalam menjalankan tugas audit impor KRL bekas Jepang. Padahal, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

Meski begitu, BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan tersebut dari pemerintah.

Di lain sisi, Juru bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim mengaku siap jika diminta melakukan audit ulang rencana impor KRL bekas dari Jepang, seperti yang disuarakan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Belum ada kegiatan audit lanjutan terhadap rencana impor KRL bukan baru. Pastinya kalau diminta (audit ulang), BPKP akan melakukannya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Erick meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Hal tersebut bisa memetakan berapa gerbong KRL yang dibutuhkan.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark up dan saya akan minta BPKP untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," tegasnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Madam Shofu dalam melawan monster

Pengangguran RI 5,45 Persen, Tertinggi di Banten dan Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penganggurandi Indonesia mencapai 7,99 juta orang per Februari 2023. Secara persentase tercatat sebesar 5,45 persen atau turun dari Februari 2022 yang sebesar 5,83 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan jika dilihat secara spasial ada 10 wilayah yang tingkat penganggurannya di atas nasional.

"Secara persentase, terdapat 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas tingkat pengangguran terbuka nasional," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).

Untuk Banten, tingkat penganggurannya tercatat jauh di atas nasional yakni 7,97 persen. Meski turun dari Februari 2022 yang sebesar 8,53 persen, tetapi masih tetap tertinggi di Indonesia.

Tertinggi kedua adalah Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,89 persen. Jumlah ini juga turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,35 persen.

Pengangguran terbanyak ketiga ada di Kepulauan Riau yang sebesar 7,61 persen. Kendati, jumlah ini juga turun dibandingkan Februari 2022 yang sebesar 8,02 persen dari jumlah penduduknya.

Berikut 10 provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia:

1. Banten 7,97 persen
2. Jawa Barat 7,89 persen
3. Kepulauan Riau 7,61 persen
4. DKI Jakarta 7,57 persen
5. Kalimantan Timur 6,37 persen
6. Sulawesi Utara 6,19 persen
7. Maluku 6,08 persen
8. Sumatera Barat 5,90 persen
9. Aceh 5,75 persen
10. Papua Barat 5,53 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Hongmeng

2 Menko Jokowi Balas Kritik Anies soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Dua menteri koordinator (menko) Kabinet Indonesia Maju merespons komentar miring yang menuding subsidi kendaraan listrik, khususnya mobil, tidak tepat. Kritik soal subsidi kendaraan listrik memang banyak bermunculan.

Salah satunya dilontarkan oleh calon presiden yang diusung Partai Nasdem dan konco-konconya; Anies Baswedan.

Adapun dua menko itu adalah Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurutnya, hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik tersebut. Karenanya, kata dia, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya, biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut pun bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut ia menuturkan sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani soal kebijakan itu.

Luhut bersikukuh penggunaan kendaraan listrik harus didorong habis-habisan.

"Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," ungkapnya.

Menurutnya, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

"Kalau Vietnam dan Thailand bisa kasih (insentif kendaraan listrik), masa kita tidak bisa? Kalau insentif tidak bagus sama saja kita bunuh diri sendiri," tegas Luhut.

Setali tiga uang, Airlangga juga mengatakan saat ini hampir semua negara telah memberikan subsidi pembelian mobil listrik.

"(Subsidi) mobil listrik hampir semua negara memberikan," katanya seperti dikutip dari detik.com, Rabu (10/5).

[Gambas:Video CNN]

"Seluruh dunia melakukan hal yang sama," tegasnya.

Bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan menyebut subsidi kendaraan listrik bukan solusi tepat dalam menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif itu juga bukan solusi untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik. Ia memandang insentif justru banyak memberi manfaat ke  masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5) lalu.