kode alam mimpi berkelahi

Takdir adalah Phoenix

Rincian Besaran THR yang Diterima Pekerja******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta pembayaran tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri.

Hal ini diatur dalam Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam aturan tersebut, THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk rinciannya, pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan.

Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Sebagai contoh, pekerja memiliki upah Rp4 juta, baru bekerja selama 6 bulan. Maka, ia berhak dapat THR sebanyak 6 bulan/12 bulan X Rp4 juta = Rp2 juta.

Sementara itu, besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya.

Sanksi itu bertingkat mulai dari sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Senja

Program PNM Mekaar Mendunia Lewat CSW ke******

Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan rahasia sukses pengelolaan Manajemen Pemberdayaan Perempuan segmen prasejahtera dalam sidang Comission On The State of Women(CSW) 67 di New York, Amerika Serikat pada Rabu (8/3).

Diikuti oleh 75 perwakilan berbagai negara, CSW 67 menghadirkan empat pembicara kunci dari Indonesia yang diwakili oleh Sunar Basuki selaku Direktur Operasional PNM, Menteri Negara Pengembangan Sosial dan Keluarga Republik Singapura, Sun Xueling, Deputi Menteri Perempuan, Keluarga dan Pengembangan Komunitas Malaysia, Senutha Ratthinan, serta Vice President Organisasi Perempuan Singapura, Noorfarahin Ahmad.

Sunar mengatakan, peran wanita saat ini memerlukan dukungan yang kuat dan peran aktif dari seluruh stakeholderyang concern terhadap pemberdayaan perempuan.

Sebagai hasil akhir, keempat pembicara kunci sepakat memperkuat kerja sama bilateral, baik melalui platform G2G maupun B2G, sehingga negara tersebut dapat mengembangkan strategi implementasi pemberdayaan dan kesetaraan perempuan.

Menteri KPPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan apresiasi atas kontribusi strategis PNM yang secara konsisten meningkatkan peran perempuan di bidang ekonomi, antara lain lewat pendampingan, pemberian edukasi serta literasi terkait kesetaraan gender.

"Melalui kerja sama KPPPA dan PNM di tahun 2021 dalam hal sosialisasi kesetaraan gender, program ini telah berhasil memberikan literasi kesetaraan gender bagi nasabah PNM," katanya.

Sebagai informasi, hingga 28 Februari 2023 PNM telah menyalurkan pembiayaan Rp12,06 triliun kepada 14.250.921 juta nasabah PNM Mekaar. Saat ini PNM memiliki 3.725 kantor layanan PNM Mekaar dan 706 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh Indonesia untuk melayani UMK di 34 provinsi, 513 kabupaten/kota, dan 6.657 kecamatan.

gadis perunggu di sebelah

Mendag Zulhas Bakar Baju Bekas Impor Rp10 M di Sidoarjo******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memusnahkan pakaian bekasimpor sebanyak 824 bal senilai Rp10 miliar Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemusnahan ini merupakan temuan dari program pengawasan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Barang-barang itu dimusnahkan di Komplek Pergudangan Jaya Park, Kabupaten Sidoarjo. Zulhas menyebut pemusnahan ini bertujuan untuk penegakan hukum di bidang perdagangan.

"Ini merupakan komitmen Kemendag dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, serta industri tekstil dalam negeri," kata Zulkifli, di Sidoarjo, Senin (20/3).

"Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap perdagangan dan impor pakaian bekas yang dilakukan secara berkelanjutan. Ini juga sebagai bentuk respons semakin maraknya perdagangan pakaian bekas yang diduga asal impor," ujarnya.

Dia pun mengimbau agar masyarakat Indonesia lebih mengutamakan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Ketua Umum PAN itu juga menyebut jika minat konsumen terhadap pakaian bekas impor menurun, maka industri pakaian dalam negeri bisa dilindungi dan berkembang.

"Turunnya minat konsumen terhadap pakaian bekas asal impor, maka permasalahan peredaran pakaian bekas impor dapat teratasi dan dalam jangka panjang," imbuh Zulkifli.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang mengatakan pakaian bekas impor itu diduga mengandung jamur yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia.

Hal itu melanggar Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apalagi bila barang tersebut merupakan barang asal impor, maka juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait dengan larangan untuk mengimpor barang yang dilarang impor.

"Sebelumnya, kami pernah melakukan pengujian pakaian bekas hasil pengawasan dan terbukti mengandung jamur yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia," kata Moga.

Moga menambahkan diperlukan sinergi seluruh kementerian lembaga terkait dalam pelaksanaan pengawasan terhadap barang yang dilarang impor, karena tugas tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

Ia berharap pemusnahan ini bisa memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak taat ketentuan, serta memberikan contoh kepada pelaku usaha lain supaya menjalankan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kami akan dalami temuan ini dan akan tegas dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang tidak taat atau menyalahgunakan aturan," pungkas Moga.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Surgawi Segala Alam

BPJT Perlu Rp22 T Bangun Tol dari Balikpapan ke IKN******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR membutuhkan anggaran sebesar Rp22 triliun untuk membangun akses jalan toldari Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan rencana pembangunan jalan tol tersebut merupakan prakarsa pemerintah yang anggarannya bakal berasal dari negara.

Setidaknya, ada lima ruas jalan tol yang membutuhkan dukungan pemerintah, salah satunya akses untuk menuju IKN.

Empat ruas tol lainnya adalah, Samarinda-Bontang yang membutuhkan dukungan konstruksi sebesar Rp6,5 triliun, Cibadak-Pelabuhan Ratu sebesar Rp4 triliun, dan Bandar Udara Supadio-Pelabuhan Kijing sebesar Rp5 triliun, serta Lingkar Timur-Selatan Kota Surakarta sebesar Rp2,6 triliun.

Danang menyebutkan kelima ruas tol ini sudah lulus uji kelayakan pada tahun yang berbeda yakni 2020, 2021 dan 2022. Karenanya, diharapkan bisa segera dilakukan proses pembangunan setelah mendapat dukungan dari pemerintah.

"Ini adalah lima ruas yang sedang dalam persiapan yang sudah selesai FS dan saat ini kami sedang melakukan studi kelayakan di beberapa ruas lain," jelasnya.

Dalam rapat kerja ini, Danang juga memaparkan ada tiga ruas jalan tol yang pembangunannya selesai dilakukan dan beroperasi di Maret 2023, yakni:

- Semarang-Demak seksi 2 sepanjang 16,01 km,
- Bekasi-Cawang-Kp.Melayu 2A sepanjang 4,88 km, dan
- Cinere-Jagorawi (JORR II) seksi 3A sepanjang 3,5 km

[Gambas:Video CNN]

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

Binance Digugat Regulator AS usai Dituduh Langgar Aturan******

Platform pertukaran kripto, Binance, digugat oleh Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka Amerika Serikat (Commodity Futures Trading Commission/CFTC) karena dituding melanggar aturan perdagangan instrumen investasi tersebut.

Berdasarkan CNN.com, Rabu (29/3) gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Federal Illinois AS kepada Binance beserta salah satu pendirinya, Zhao Changpeng, dan mantan kepala kepatuhannya, Samuel Lim.

Regulator menuduh bahwa Binance, Zhao, dan Lim melanggar delapan ketentuan inti dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas, termasuk aturan yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Binance diduga meminta pelanggannya untuk menyembunyikan lokasi dengan pengaturan VPN, sehingga bisa terhindari dari pengawasan pemerintah saat bertransaksi kripto.

"Tindakan ini membuat tidak ada lokasi atau klaim kekurangan lokasi yang mencegah CFTC melindungi investor Amerika," ujar Ketua CFTC Rostin Benham dalam sebuah pernyataan.

Selain itu, Binance juga diduga meraup keuntungan dari para pelanggan VIP setelah menggunakan VPN tersebut. Sebab, transaksi yang dilakukan VIP jadi tak terdeteksi regulator.

"Binance mengetahui identitas VIP dan lokasi geografisnya karena Binance memantau sumber volume transaksi dan pendapatan berbasis biaya sebagai hal yang biasa dalam menjalankan operasinya," tuduhan CFTC.

Menanggapi gugatan ini, dalam pernyataan resminya Zhao mengatakan gugatan tersebut tak berdasar. Menurutnya, sampai saat ini Binance masih bekerja sama dengan penegakan hukum internasional dan AS.

Tak hanya itu, sampai saat ini Binance diklaim telah membekukan dana sebesar US0 juta atas instruksi penegak hukum.

[Gambas:Video CNN]

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

Kereta Cepat Jakarta******

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasiakan mendaftarkan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menjadi Objek Vital Nasional.

Rencana itu disampaikan oleh  Staff Ahli Kemenkomarves yang juga menjabat sebagai Ketua Project Management Operation KCJB Baja Sirait. 

"Proyek KCJB ini akan didaftarkan menjadi Objek Vital Nasional di Indonesia. Proses pengamanannya juga tidak bisa menerapkan perlakuan yang sama dengan kereta api lainnya karena konstruksinya yang cukup rumit, sehingga dalam pengoperasiannya tidak boleh ada kesalahan." ujar Baja dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (5/4).

General Manager Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry mengatakan koordinasi pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko dan meminimalisasi berbagai potensi gangguan yang ada dalam pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung.

Ia menambahkan KCIC dan Kepolisian RI telah menggelar sejumlah kegiatan guna memitigasi gangguan keamanan dan keselamatan KCJB seperti komunikasi secara intensif dalam berbagai kesempatan, pengamanan berbagai tahapan pekerjaan, audiensi, hingga Focus Group Discussion Pengamanan Proyek.

"Teknologi Kereta Api Cepat berbeda dengan kereta api biasa. KCJB mampu beroperasi hingga 350 km/jam, sehingga membutuhkan penanganan keamanan dan keselamatan yang ekstra. KCIC akan secara proaktif mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat menghambat perjalanan KCJB," ujar Rahadian.

Ia mengatakan saat ini KCIC sedang mengobservasi daerah-daerah di sekitar proyek KCJB guna mengetahui berbagai potensi gangguan yang ada. Dengan pemetaan yang akurat, pihaknya berharap pencegahan terhadap gangguan pada masa konstruksi hingga operasional dapat dilakukan sedini mungkin.

"Kolaborasi ini merupakan suatu antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan. KCIC memohon supportdan dukungan penuh dari Kepolisian RI, karena KCJB merupakan Proyek Strategis Nasional yang juga sedang diajukan menjadi suatu Obyek Vital Nasional."Tutup Rahadian.

[Gambas:Video CNN]