rajaslot555

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta Cepat Indonesia China(KCIC) akan menggratiskan Kereta Cepat Jakarta-Bandunguntuk masyarakat.

Gratis akan diberikan selama uji coba yang berlangsung pada Juli sampai Oktober mendatang.

Namun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tidak semua masyarakat bisa naik kereta cepat secara gratis. Pasalnya, fasilitas gratis hanya akan diberikan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar rel saja.

"Penumpang belum dikenakan tarif. Gratis sampai Oktober. Nanti penumpangnya akan dipilih," kata Budi di Stasiun Halim KCJB, Kamis (22/6).

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan gratis naik kereta cepat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar rel diberikan atas  instruksi Presiden Jokowi.

"Kita berikan rakyat kita (yang tinggal) di sepanjang rel kereta api ini untuk mencoba secara gratis kereta api ini, dan itu kita harapkan mungkin Juli sudah bisa kita lakukan," kata Luhut.

Sementara itu KCIC sampai dengan saat ini masih menggodok skema agar masyarakat bisa menjajal kereta cepat secara gratis.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pihaknya berjanji akan segera menyosialisasikan skema dan tata caranya kepada masyarakat jika kelak sudah rampung dibahas.

"Terkait skema dan tata cara masih dalam pembahasan. Nanti akan kami sosialisasikan kembali ke masyarakat," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/6).

[Gambas:Video CNN]

Penyihir terhebat di dunia sihir

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Penerus Tuhan

Anak Buah Luhut Jamin Impor 3 KRL Baru Tak Bakal Bikin Tarif Naik******

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan menjamin rencanaimpor 3 trainsetKRL baru tidak akan membuat tarif bengkak.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menegaskan biaya impor KRL baru akan lebih mahal dibandingkan bekas. Kendati begitu, ia menyebut pemerintah sudah putar otak agar tarif KRL tidak mencekik masyarakat.

"Kami akan pastikan, harga (tarif KRL) ke penumpang enggak naik walaupun ini kereta baru," ungkap Seto kepada CNNIndonesia.comdi Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

"Karena kita mau menghidupkan industri dalam negeri, tentunya harus didukung dong. Ini kan PSO, karena buat KAI kan not for profitKRL ini. Jadi banyak ke fungsi PSO. Karena ini kereta baru, dari negara harus eitherPSO ditambah atau opsi kedua kita pakai mekanisme penyertaan modal negara," tuturnya.

Meski begitu, Seto menyebut impor 3 trainset KRL baru dari Jepang membutuhkan waktu. Pesanan baru sampai sekitar 16 bulan hingga 24 bulan ke depan atau pada 2025.

Ia juga menjelaskan ada proses panjang impor barang baru tersebut. PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus memastikan kesiapan Jepang menerima order hanya 3 trainset saja, lalu bakal ada reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kemenhub juga menepis isu kenaikan tarif KRL imbas beban impor 3 rangkaian KRL baru. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan pemerintah sudah menganggarkan pengadaan kereta baru tersebut.

"Tarif KRL akan mengikuti ketentuan yang ada. Sampai saat ini belum ada rencana kenaikan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

"Yang membeli kan KAI dan sudah dianggarkan untuk pembelian baru. Pemerintah belum ada rencana menaikkan tarif (KRL). Subsidi juga sesuai dengan yang sudah dianggarkan," imbuh Adita.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju pagi berbintang

Luhut Bakal Tindak Perusahaan Sawit Bandel Tak Berizin******

Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara akan menindak tegas perusahaan sawit tak berizin.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan selaku ketua pengarah Satgas mengatakan pada 2021 diketahui tutupan lahan perkebunan kelapa sawit dengan citra satelit adalah seluas 16,8 juta hektare (ha).

Dari total itu, seluas 10,4 juta ha hanya diperuntukkan untuk perkebunan swasta dan nasional, sisanya adalah perkebunan rakyat. Kemudian, dari total lahan itu, terdapat 3,33 juta ha perkebunan berada di kawasan hutan.

"Satgas akan dorong tiap pelaku usaha untuk melengkapi izin yang diperlukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reportingdari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam halplatformpelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

Ia menambahkan pemerintah akan menindak tegas para pelaku usaha yang tidak menghiraukan segala upaya yang ditempuh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit ini.

[Gambas:Video CNN]

Tong menguasai dunia

Zulhas Ungkap Impor Pangan Makin Besar Dibandingkan 2004 Silam******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan impor pangan makin besar dibandingkan dengan periode 2004 silam.

Ia menyebut lonjakan impor pangan nyaris mencapai empat hingga lima kali lipat dari periode tersebut.

Zulhas mencontohkan seperti impor gandum. Pada 2004 silam, impor gandum hanya sebesar 2 hingga 3 juta ton. Namun kini, impor gandum mencapai 13 juta ton dalam setahun.

"Saya Menteri Perdagangan urusannya itu impor dan ekspor, tetapi saya termasuk yang nggak suka impor. Pada 2004 saya sebagai anggota DPR karena mengkritik menteri BUMN waktu itu. Kita (waktu itu) impor gula kira-kira 1 sampai 2 juta ton, sekarang impor gula kira-kira 5 juta ton lebih," kata Zulhas dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak, Senin (26/6).

Untuk garam, ia menyebut impor komoditas tersebut pada 2004 tidak sampai 1 juta ton. Namun, saat ini kurang lebih mencapai 3 juta ton.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Kemudian, pada 2004 impor bawang putih hanya 25 ribu hingga 30 ribu ton. Saat ini, Indonesia mengimpor bawang putih hampir 600 ribu ton per tahun.

"Tembakau itu kita hampir separuh impor. Jagung, tapi itu industri, kita impor hampir 2 juta (ton)," katanya.

"Impor buah, itu kira-kira pada 2004 hanya 50 ribu ton, sekarang sudah hampir 1 juta ton termasuk kelengkeng kering, jeruk keriput itu masuk (impor)," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Potong menembus langit

Ancaman Penumpang Terlantar di Balik Wacana Impor 3 Rangkaian KRL Baru******

Polemik pengadaan kereta commuter line (KRL) Jabodetabek terus bergulir. Setelah dibahas oleh para pemangku kepentingan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan akhirnya memastikan pemerintah bakalimportiga rangkaian (trainset) baru dari Jepang.

Semula, pemerintah berencana untuk mengimpor darurat 10 hingga 12 trainsetbekas dari Negeri Sakura tahun ini. Namun, dengan pernyataan Luhut tadi, wacana ini pun sirna.

Pengadaan KRL ini bisa dibilang penting. Pasalnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus mempensiunkan 10 rangkaian pada tahun ini dan 16 rangkaian pada 2024.

Ia mengatakan keputusan impor KRL baru itu dilakukan karena pemerintah tak mungkin mengimpor KRL bekas Jepang. Pasalnya, impor KRL bekas berpotensi melanggar tiga aturan; peraturan presiden (perpres), aturan di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Meski begitu, Luhut mengaku proses impor tigatrainsetbaru tadi masih dalam progres. Ia pun berjanji bakal melakukan sesegera mungkin, tetapi rangkaian kereta tidak bisa tiba tahun ini.

"Ya enggak bisa! (impor tahun ini)," kata Luhut.

Ia pun mengaku tak masalah jika impor KRL baru itu baru bisa tiba di Tanah Air pada 2025 mendatang. Menurutnya, selama ini kondisi KRL dalam negeri masih aman.

Untuk menyiasati kekurangan KRL, kata Luhut, pemerintah akan memindahkan beberapa rangkaian dari rute yang tak terlalu padat ke rute yang membutuhkan.

Merespons pernyataan terbaru dari Luhut tersebut, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno balik mempertanyakan negara mana yang bersedia menjual hanya tiga rangkaian KRL saja.

Menurutnya, mengimpor KRL bukan seperti membeli gorengan yang tinggal comot.

"Mau enggak Jepang atau Korea produksi 3 trainset?Kan hitungannya mahal. Ini bukan gorengan yang bisa beli satu atau tiga," ucap Djoko kepada CNNIndonesia.com.

"Belum ada kan barangnya? Sudah pesan belum? Kalau gorengan kan ada yang jualan tinggal beli, kayak beli pisang goreng," sambungnya.

Kalaupun ada negara yang bersedia, Djoko mengultimatum pemerintah untuk mengucurkan subsidi tambahan alias Public Service Obligation(PSO). Pasalnya, pembelian KRL baru bakal membuat tarif membengkak.

Berdasarkan data yang ia kantongi, subsidi kereta api itu mencapai Rp3,3 triliun. Ini merupakan jumlah yang besar dibandingkan subsidi pada moda transportasi lain.

"Bung Luhut mungkin enggak tahu itu besaran subsidi, dia enggak tahu itu. Nanti kalau enggak, tarifnya tinggi, teriak masyarakatnya," imbuh Djoko.

Ia juga merinci dua pertimbangan utama yang memberatkan imbas putusan pembelian KRL baru. Pertama,besaran subsidi alias PSO yang digelontorkan pemerintah harus bertambah atau tarif KRL bakal naik.

Kedua,PT Kereta Api Indonesia (KAI) bakal makin terbebani secara keuangan. Sebab, kantong perusahaan pelat merah itu bobol demi nombok proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Dengan risiko ini, Djoko menilai opsi awal mengimpor KRL bekas dari Jepang cukup tepat karena pertimbangan harga yang lebih murah. Apalagi, saat ini negara tengah membutuhkan trainsetuntuk mengganti rangkaian yang bakal pensiun.

Ia mengingatkan jika jumlah KRL tak memenuhi kebutuhan masyarakat, maka penumpukan manusia dalam gerbong bisa kian parah. Jangan sampai ini terjadi dan berimbas pada keselamatan.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Risiko Ditanggung Penumpang