slot gacor jam sekarang

Tanda Naga di Langit Berbintang

Daftar Kompensasi BP Batam ke Warga Terdampak Rempang Eco City******

Badan Pengusahaan (BP) Batam akan memberikan kompensasi kepada warga yang menolak proyek strategis nasional (PSN) di kawasan Pulau Rempang, dalam bentuk rumah hingga biaya hidup.

Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto mengatakan rumah yang akan diberikan seharga Rp120 juta berukuran 45 meter persegi per kepala keluarga.

"Akan kita bangun juga infrastrukturnya, mulai dari jalan, disediakan air dan listrik dan sebagainya," katanya di sela-sela acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Jakarta, Rabu (13/9).

Kompensasi lainnya yang diberikan adalah uang sewa sebesar Rp1 juta selagi menunggu rumah selesai dibangun. Kemudian biaya hidup sebesar Rp1,2 juta per orang per bulan.

"Jadi kalau dalam satu keluarga ada lima orang berarti lima kali Rp1,2 juta, jadi Rp6 juta per bulan," kata Enoh.

Sebelumnya, bentrok warga dan aparat terjadi saat BP Batam berencana melakukan pengukuran dan mematok lahan yang akan digunakan untuk investasi di Pulau Rempang dan Galang.

Ribuan rumah warga yang terkena proyek strategis nasional itu rencananya akan direlokasi ke sebuah lokasi di Sijantung. Namun, warga setempat masih keberatan atas rencana tersebut.

Bentrokan tidak dapat dihindari ketika polisi berusaha menerobos barikade warga. Aparat membawa water canon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Sementara massa mencoba melawan dengan melempari aparat menggunakan batu.

[Gambas:Video CNN]

Pidato adalah yang tertinggi

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

Harga Gula Industri Diramal Naik Imbas India Akan Setop Ekspor******

Harga gula industri diprediksi akan naik imbas Indiaakan menyetop ekspor gulanya mulai Oktober 2023.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan kenaikan harga gula industri kemungkinan terjadi pada awal 2024. Ia memprediksi harga gula akan berada di atas Rp14 ribu per kg.

"Prediksi saya, gula rafinasi tahun depan naik lagi, mungkin tak sebesar tahun ini, mungkin sekitar Rp14 ribu atau lebih," kata Adhi, Jumat (15/9), dikutip dari detik finance.

"Normalnya (harga gula rafinasi) di bawah Rp10 ribu per kg, Rp8.000 atau Rp9.000," lanjutnya.

Meski India bukan menjadi negara asal impor gula utama bagi Indonesia, imbuhnya, Namun, dampak penyetopan ekspor itu akan melebar ke harga internasional.

"Ini terus terang akan menjadi berat terutama harga. Kalau ketersediaan tidak terlalu khawatir kita sourcing dari lain lain dari Thailand, Brasil meskipun sudah sulit dari Australia. Tetapi sedikit ada satu negara melarang itu akan berpengaruh terhadap harga," terang dia.

Imbas kenaikan harga gula rafinasi pada awal tahun depan, harga makanan dan minuman berpemanis juga diperkirakan naik. Adhi mengatakan kenaikannya tidak akan mencapai 30 persen tetapi naik 10 persen.

"Perkiraan awal tahun depan. Nggak mungkin (kalau naik 30 persen), sulit perkiraan saya, maksimum 10 persen. Itu kita mengurangi margin lagi jadi kita melakukan efisiensi," pungkasnya.

Sebelumnya, India diperkirakan akan melarang ekspor gula mulai Oktober mendatang karena musim kemarau membuat hasil panen tebu berkurang.

"Fokus utama kami adalah memenuhi kebutuhan gula dalam negeri dan memproduksi etanol dari kelebihan tebu." kata sumber pemerintah yang meminta tidak disebutkan namanya karena belum ditetapkan secara resmi kepada Reuters.

Lihat Juga : Pendaftaran Uji Coba Kereta Cepat Untuk Masyarakat Umum Dibuka Sabtu

"Untuk musim mendatang, kami tidak akan memiliki cukup gula untuk dialokasikan pada kuota ekspor," ucapnya.

Larangan ekspor ini kemungkinan besar bakal membuat harga acuan gula pasir di New York SVc1 dan London LSUc1 yang sudah menyentuh harga tertinggi dalam beberapa tahun terakhir semakin meroket.

Kenaikan harga gula global juga dikhawatirkan akan memicu inflasi lebih lanjut di pasar pangan global.

Sementara itu, India selama ini mengizinkan pabrik gula mengekspor hanya 6,1 juta ton gula selama musim berjalan hingga 30 September. Ini telah berkurang dari jumlah ekspor musim sebelumnya yang mencapai 11,1 ton gula.

[Gambas:Video CNN]

bintang parkour

Jokowi Akan Jajal Kereta Cepat Jakarta******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung, pada Rabu (13/9). Ini merupakan pertama kalinya Jokowi menjajal kereta cepat besutan Indonesia dan China itu.

"Rencananya demikian," kata Manager Corporate Communication PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Emir Monti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (12/9).

KCIC terus mematangkan persiapan operasional KA Cepat jelang uji coba KA Cepat dengan Presiden RI, Joko Widodo mendatang.

Untuk memastikan kesiapan operasional KA Cepat Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo mengikuti uji coba KA Cepat pada Selasa (12/9).

Mereka mencoba KA Cepat dari Stasiun Halim, Jakarta menuju Stasiun Padalarang dengan waktu perjalanan 30 menit. Selain itu juga mencoba KA Feeder dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung yang merupakan salah satu bentuk integrasi moda transportasi. Perjalanan dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung memakan waktu 17 menit.

"Integrasi antarmoda dalam moda transportasi publik merupakan suatu hal yang penting. BUMN siap hadir dan mendukung integrasi antar moda untuk mendukung kemudahan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Tiko.

Ia mengatakan untuk di area Jakarta, nantinya masyarakat akan terkoneksi dengan LRT Jabodebek yang saat ini sudah beroperasi. Konektivitas diwujudkan dengan kehadiran skybrigde yang menghubungkan stasiun LRT dengan Stasiun KA Cepat.

Sementara untuk mempermudah masyarakat Jakarta yang hendak ke Kota Bandung, telah disediakan KA Feeder yang merupakan hasil kolaborasi dengan KAI.

"Dari Jakarta ke Kota Bandung tidak sampai satu jam. Stasiun KA Cepat akan terkoneksi dengan KA Feeder yang bisa menghubungkan masyarakat untuk menuju Stasiun Bandung dan Cimahi," ujarnya.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menambahkan KCIC berupaya untuk memastikan segala aspek operasional KA Cepat siap sebelum diuji coba Presiden RI dan diuji coba masyarakat. Baik itu dari sisi sarana, prasarana hingga aksesibilitas dan integrasi.

Lihat Juga : Kepala PPATK Bicara Uji Coba Gaji Tunggal PNS

"Uji coba KA Cepat terus berjalan sesuai jadwal dan rencana untuk memastikan segala aspek operasional berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pekerjaan agar tidak ada kendala yang muncul saat operasi nanti," ujarnya.

Dari sisi aksesibilitas dan integrasi, Dwiyana menyebutkan KCIC berkoordinasi dengan berbagai pihak baik pemerintah, BUMN, swasta dan stakeholder lainnya. Integrasi antarmoda dan beragam aksesibilitas dihadirkan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat.

"Kemudahan calon penumpang ada prioritas, karena itu dengan koordinasi dan kolaborasi bersama banyak pihak kami coba hadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk menjangkau layanan KA Cepat," ujar Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Halo, pacar selebriti

Jokowi Akan Jajal Kereta Cepat Jakarta******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung, pada Rabu (13/9). Ini merupakan pertama kalinya Jokowi menjajal kereta cepat besutan Indonesia dan China itu.

"Rencananya demikian," kata Manager Corporate Communication PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Emir Monti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (12/9).

KCIC terus mematangkan persiapan operasional KA Cepat jelang uji coba KA Cepat dengan Presiden RI, Joko Widodo mendatang.

Untuk memastikan kesiapan operasional KA Cepat Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo mengikuti uji coba KA Cepat pada Selasa (12/9).

Mereka mencoba KA Cepat dari Stasiun Halim, Jakarta menuju Stasiun Padalarang dengan waktu perjalanan 30 menit. Selain itu juga mencoba KA Feeder dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung yang merupakan salah satu bentuk integrasi moda transportasi. Perjalanan dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung memakan waktu 17 menit.

"Integrasi antarmoda dalam moda transportasi publik merupakan suatu hal yang penting. BUMN siap hadir dan mendukung integrasi antar moda untuk mendukung kemudahan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Tiko.

Ia mengatakan untuk di area Jakarta, nantinya masyarakat akan terkoneksi dengan LRT Jabodebek yang saat ini sudah beroperasi. Konektivitas diwujudkan dengan kehadiran skybrigde yang menghubungkan stasiun LRT dengan Stasiun KA Cepat.

Sementara untuk mempermudah masyarakat Jakarta yang hendak ke Kota Bandung, telah disediakan KA Feeder yang merupakan hasil kolaborasi dengan KAI.

"Dari Jakarta ke Kota Bandung tidak sampai satu jam. Stasiun KA Cepat akan terkoneksi dengan KA Feeder yang bisa menghubungkan masyarakat untuk menuju Stasiun Bandung dan Cimahi," ujarnya.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menambahkan KCIC berupaya untuk memastikan segala aspek operasional KA Cepat siap sebelum diuji coba Presiden RI dan diuji coba masyarakat. Baik itu dari sisi sarana, prasarana hingga aksesibilitas dan integrasi.

Lihat Juga : Kepala PPATK Bicara Uji Coba Gaji Tunggal PNS

"Uji coba KA Cepat terus berjalan sesuai jadwal dan rencana untuk memastikan segala aspek operasional berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pekerjaan agar tidak ada kendala yang muncul saat operasi nanti," ujarnya.

Dari sisi aksesibilitas dan integrasi, Dwiyana menyebutkan KCIC berkoordinasi dengan berbagai pihak baik pemerintah, BUMN, swasta dan stakeholder lainnya. Integrasi antarmoda dan beragam aksesibilitas dihadirkan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat.

"Kemudahan calon penumpang ada prioritas, karena itu dengan koordinasi dan kolaborasi bersama banyak pihak kami coba hadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk menjangkau layanan KA Cepat," ujar Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Yin Zu

Kronologi Lengkap Kisruh Pontjo******

Polemik antara Direktur Utama PT IndobuildcoPontjo Sutowo dan pemerintah terkait pengelolaan Hotel Sultanmasih terus bergulir.

Pontjo yang kalah di pengadilan terus tak mau menyerah. Ia terus berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu.

Lalu bagaimana sebenarnya konflik pengelolaan Hotel Sultan itu bisa terjadi?

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pemerintah Melawan hingga Ambil Alih Hotel Sultan