korban kakek zeus

Sistem boneka pamungkas

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Antam Jual Emas 28,5 Ton hingga Oktober, Lampaui Target Tahun Ini******

Penjualan emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencapai 28,5 ton sejak Januari-Oktober 2022. Penjualan itu termasuk dalam bentuk batangan standar, batik, dinar, maupun custom untuk cincin dan sebagainya.

"Ini artinya target kita sampai akhir tahun sebanyak 28 ton sudah terpenuhi sampai Oktober ini," ujar Direktur Pengembangan Usaha Antam Dolok R Silaban dalam peluncuran Emas Batik Indonesia Seri III di Hotel Sultan, Kamis (27/10).

Menurutnya, penjualan emas memang meningkat saat berbagai ancaman krisis menghantui dunia, termasuk Indonesia. Saat saham mengalami tekanan, maka masyarakat ramai-ramai berinvestasi di emas.

Adapun emas yang paling banyak diburu masyarakat Indonesia yang ukurannya kecil yakni 3-10 gram. Sedangkan, emas dalam jumlah besar tidak terlalu banyak pembelinya.

"Jadi memang yang paling banyak diburu yang middle oleh masyarakat kita, yang beratnya 3 gram sampai 10 gram," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Antam kembali meluncurkan emas Batik Indonesia seri ke-III. Kali ini, ada empat motif batik yang dituangkan Antam dalam produk emasnya.

General Manager Logam Mulia Purwanto mengatakan keempat motif batik yang digunakan Antam dalam koleksi terbaru ini adalah Batik Bokor Kencono, Batik Huk, Batik Srimanganti, dan Batik Mahkota Siger.

"Emas Batik Indonesia seri ketiga ini kita launching tidak hanya dalam bentuk emas batangan, juga bentuk liontin yang bisa langsung dipakai pemiliknya," kata Purwanto.

Pada produk perhiasan liontin, keempat motif emas batik Indonesia seri III tersebut dicetak dengan berat 8 gram dengan kadar emas 91,7 persen atau EK-22. Sedangkan pada emas batangan, keempat motif batik dicetak dengan berat 10 gram dan 20 gram dengan kadar emas 999.9 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tertawa Erythrina

WSBK 2 Minggu Lagi, Pesanan Hotel Masih di Bawah 10 Persen******

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Yono Sulistyo mengatakan tingkat pemesanan hoteldi Mataram masih di bawah 10 persen. Padahal, dua pekan mendatang perhelatan balap motor dunia Wold Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika akan diselenggarakan, 11-13 November 2022.

"WSBK tinggal dua minggu lagi, tapi pemesanan hotel (oleh penonton WSBK) di Kota Mataram masih di bawah 10 persen," kata Yono di Mataram, NTB, dikutip dari Antara, Kamis (27/10).

Yono mengatakan kondisi tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan WSBK 2021 dan MotoGP pada Maret kemarin. Ia mengatakan pada dua event tersebut, semua hotel di Kota Mataram sudah penuh dipesan penonton dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara.

Ia berharap pemerintah pusat meramaikan serta melakukan sosialisasi terhadap kegiatan internasional tersebut melalui BUMN, Kementerian Pariwisata, dan kementerian lain yang terkait.

"Para pejabat-pejabat di kementerian pemerintah pusat harus hadir di Lombok menyaksikan WSBK, agar event ini lebih menggaung dan bisa menarik banyak penonton," katanya.

Ia mengakui kelas kegiatan WSBK memang di bawah MotoGP, tapi jika pemerintah pusat ikut serta meramaikan kegiatan ini, diyakini penonton juga akan tertarik dan akhirnya bisa berdampak pada tingkat hunian hotel.

"Kalau hanya mengandalkan masyarakat yang datang, saya rasa masih berat. Saat WSBK 2021, masyarakat banyak hadir karena mungkin penasaran dengan kondisi sirkuit sehingga antusias warga saat itu tinggi. Tapi, sekarang sudah turun," terang dia.

Sementara, Yono mengatakan untuk tarif hotel saat ini masih stabil dan bahkan sebagian sudah diturunkan dari tarif resmi. Misalnya, tarif resmi hotel Rp1 juta, kini turun menjadi Rp500 ribu sampai Rp600 ribu.

"Tarif hotel tergantung permintaan dan penyediaan hotel yang ada. Tapi, kondisi sekarang ini kita di bawah tarif resmi," imbuhnya.

Di sisi lain, Yono menyebutkan okupansi hotel di Kota Mataram saat ini tercatat sekitar 60-65 persen dan kondisi itu sudah termasuk kategori bagus.

"Jika okupansi hotel 40 persen, kita hanya bisa untuk membayar biaya operasional," katanya.

Yono menambahkan 60-65 persen okupansi hotel itu rata-rata merupakan wisatawan domestik yang melaksanakan kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), dan kegiatan perusahaan.

"Sedangkan, wisatawan lokal biasanya datang setiap akhir pekan, mulai Jumat-Minggu," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Senin ajaib

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Berjalan-jalan dalam kiamat

Mendag soal Isu Stok Kedelai Hanya Cukup untuk Seminggu: Itu Hoax******

Badan Pangan Nasional(BPN) mengataskan pasokan kedelaidi Indonesia hanya cukup hingga tujuh hari ke depan di tengah ancaman krisis pangan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Astawa meminta pemerintah memperhatikan hal tersebut agar pasoknya terutama bagi perajin tahu dan tempe tak terganggu.

"Kita wajib waspada, kita tidak boleh terpaku pada peribahasa seolah daerah kita ini subur, padahal kondisi riil di lapangan ada daerah yang surplus, dan ada daerah yang defisit. Ini menjadi peran kita bersama," katanya dalam Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan dikutip dari Antara, Selasa (25/10).

"Kedelai kan sedang ramai, kedelai stoknya aman ya, aman. Sampai tiga bulan aman," ujarnya dikutip dari detikfinance, Selasa (25/10).

"Jadi ada yang bilang stoknya cuma seminggu. Itu hoax," lanjutnya.

Kendati demikian, Zulkifli mengakui memang harga kedelai saat ini masih tinggi. Sebab, stok yang ada saat ini diimpor saat harga global lagi tinggi-tingginya.

"Harga masih (tinggi), karena kan beli yang lalu Juli-Agustus. Nanti tiga bulan lagi sudah turun tapi kalau kurs naik, susah juga," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

Cara Klaim Refund Saldo yang Terpotong Dobel di Transjakarta******

PT JakLingko Indonesia menyebut penumpang Transjakarta bisa mengklaim (refund) pengembalian saldoapabila mengalami dobel pembayaran atawa dana terpotong lebih banyak dari tarif normal.

Hal ini seiring dengan banyaknya keluhan masyarakat yang merasa saldo uang elektronik mereka terkuras lebih saat menggunakan Transjakarta.

Direktur Utama JakLingko M Kamaluddin mengatakan pelanggan yang mengalami dua kali pemotongan, dapat menghubungi JakLingko Customer Care (081260001440).

Saat menghubungi JakLingko Customer Care, pengguna perlu menginformasikan nomor kartu transportasi, jenis kartu, nomor HP, tanggal transaksi, dan titik keberangkatan-titik tujuan.

Berikut langkah-langkah pengembalian saldo kartu uang elektronik saat terpotong dobel di Transjakarta:

1. Siapkan kartu dan infokan nomor Kartu/PAN yang mengalami kendala terpotong dua kali saat tap in dan tap out (foto belakang kartu).

2. Unduh Aplikasi JakLingko melalui (bit.ly/JLIApps)

3. Saldo akan dikembalikan pada dompet digital di Aplikasi JakLingko

4. Dana refund akan dikirimkan maksimal H+7 hari kerja (terhitung dari tanggal pelaporan) setelah semua data dan langkah-langkah tersebut lengkap.

[Gambas:Video CNN]