slot gacor hari ini via dana

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

Jokowi Minta Masalah Rempang Diselesaikan dengan Kekeluargaan******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau secara kekeluargaan. 

Jokowi ingin hak dan kepentingan warga sekitar menjadi prioritas. Ia ingin pendekatan lembut yang digunakan dalam pembangunan di Rempang.

"Bapak Presiden dalam arahan, rapat pertama, adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan," kata Bahlil setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Pemerintah akan menyediakan lokasi baru di Tanjung Banun bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan. Pemerintah menyediakan rumah tipe 45 sebagai ganti untuk warga.

Selain itu, ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang sampai rumah baru terbangun. Ada pula uang Rp1,2 juta per kepala keluarga untuk menyewa rumah selama pembangunan rumah dilakukan.

"Yang sampai dengan kemarin dari total sekitar 900 KK yang terdaftar kurang-lebih, sudah hampir 300 KK mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi," ujarnya.

Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City menimbulkan bentrokan warga dengan polisi. Warga menolak digusur untuk proyek tersebut.

Pemerintah berencana menggunakan Rempang untuk pabrik kaca dan panel surya. Perusahaan China Xinyi Group hendak berinvestasi Rp381 triliun untuk mendirikan pabrik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bentrokan di Rempang menjadi perhatian nasional. Jokowi mengakui ada masalah komunikasi dalam kebijakan itu. Ia mengutus Bahlil untuk menengahi persoalan yang ada.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," ucap Jokowi di Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

Wukong membaca obrolan pribadi

Arsjad Rasjid: ASEAN Berpotensi Mitigasi Perubahan Iklim******

Ketua ASEAN-Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menyebut negara-negara ASEAN memiliki potensi untuk memitigasi perubahan iklimdan mencapai net zero emission. Namun, untuk mencapainya, perlu kolaborasi kolektif dan inklusif dari berbagai pihak.

"Negara-negara ASEAN tentunya memiliki potensi luar biasa untuk melakukan mitigasi perubahan iklim dan mencapai net zero," kata Arsjad dalam acara ASEAN Climate Forum di Ritz Carlton Jakarta, Sabtu (2/9).

"Kami mengumpulkan sektor bisnis, lembaga penelitian, akademisi, dan sektor nirlaba untuk mendorong agenda berkelanjutan di ASEAN untuk mendorong agenda berkelanjutan di ASEAN," lanjutnya.

Kedua,perusahaan-perusahaan di negara-negara ASEAN semakin berupaya mengembangkan strategi dan solusi iklim untuk meningkatkan kinerja mereka dan memastikan akses jangka panjang terhadap pendanaan.

"Oleh karena itu, mekanisme pembagian untuk mengumpulkan pemangku kepentingan yang berpikiran sama sangat penting dalam perjalanan ini," kata Arsjad.

ASEAN Net Zero Hub bertujuan untuk menyediakan platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, seiring mereka berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai net zero.

Platform ini akan mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk membentuk semangat kolaborasi seiring dengan upaya dekarbonisasi industri di seluruh ASEAN.

Sementara ASEAN Carbon Centre of Excellence bertujuan untuk menyediakan platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik mengenai solusi berbasis alam dan perdagangan karbon.

Program ini bermaksud membangun jaringan kuat para pelaku pasar yang berupaya memajukan tujuan iklim ASEAN dan ekonomi hijau melalui solusi berbasis alam.

[Gambas:Video CNN]

mimpi bintang yang sempurna

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

Menhub Bakal Terbitkan Izin Operasi Kereta Cepat 1******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi menjanjikan izin operasional Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) akan terbit dalam 1 minggu hingga 2 minggu ke depan.

"Insyaallah kita proses, dalam 1 minggu-2 minggu ini akan kita keluarkan (izin operasional KCJB)," ujarnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Selain itu, Budi membocorkan perkiraan jadwal uji coba gratis kereta cepat untuk masyarakat umum. Ia menyebut kemungkinan uji coba akan dihelat setelah Presiden Joko Widodo pulang dari India.

Akan tetapi, Budi menegaskan tarif kereta cepat tak akan disubsidi, di mana berdasarkan bocoran PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harga tiket KCJB kemungkinan besar tak akan lebih mahal dari Rp250 ribu.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Mohammad Risal Wasal meminta masyarakat sabar. Ia menegaskan izin operasional kereta cepat bakal segera terbit.

Risal juga yakin serangkaian proses mulai dari uji coba gratis hingga penerbitan izin operasional akan terkejar menuju peresmian yang dijadwalkan dihelat pada 1 Oktober 2023 mendatang.

"Kekejar, kekejar. Insyaallah selesai, insyaallah (sebelum 1 Oktober). Pede kan? Insyaallah. Tunggu undangannya ya (uji coba gratis), biar enak ngomongnya," kata Risal.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan langit

Transmart Full Day Sale Sisa 4 Jam Lagi, Masih Ada Waktu buat Belanja******

Transmart Full Day Sale balik lagi bagi-bagi diskon untuk pelanggan setianya hari ini, Minggu (1/10).

Kalau kamu baru tahu pesta diskon ini, belum terlambat kok buat berburu diskonnya sekarang di Transmart, soalnya masih ada waktu empat jam lagi buat belanja!

Lihat Juga : Cuma Hari Ini, Aneka Produk Diskon 50% + 20% di Transmart

Diskon untuk sejumlah produk tersebut juga enggak tanggung-tanggung yakni sampai 50 persen!

Ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi yang belum punya, kamu bisa mengunduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store, prosesnya dijamin cepat!

Kamu juga bisa langsung menggunakannya untuk bertransaksi di Transmart. Mumpung masih ada waktu, yuk segera ke gerai Transmart terdekat sebelum Full Day Sale berakhir.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Phoenix tidak akan kembali

Kemenperin Pelototi 1.025 Industri di DKI, Banten, Jabar Buntut Polusi******

Tim inspeksi pengendalian emisi gas buang sektor industri di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang dibentuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memelototi 1.025 perusahaan di wilayah tersebut buntut tingginya polusiudara belakangan ini.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin, Eko S. A. Cahyanto mengatakan dari 1.025 perusahaan tersebut, hampir sebagian besar memiliki boiler untuk proses produksi maupun energi.

"Selain itu, perusahaan juga (sebenarnya) melaporkan aktivitas industrinya, termasuk menyampaikan titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan emisi," jelasnya dalam pernyataan resmi di website Kementerian Perindustrian, Kamis (7/9) kemarin.

Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan asosiasi industri agar dapat membantu kebijakan pemerintah mengatasi polusi udara.

"Untuk industri yang belum melakukan pelaporan, unit-unit kerja di Kemenperin yang membina industri telah memiliki jadwal untuk melakukan pengecekan dan verifikasi di lapangan," pungkas Eko.

Selain sosialisasi, pihaknya juga melakukan kunjungan lapangan dan memasang alat pemantau emisi di sejumlah industri. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan mutu udara di wilayah konsentrasi industri.

"Alat tersebut dipasang di beberapa lokasi hingga Desember 2023, sesuai dengan masa tugas tim inspeksi. Kita minta manajemen perusahaan menyediakan listrik dan Wi-Fi untuk pemasangan alat ini agar bisa kita tarik terus datanya," ujarnya.

Eko menjelaskan pemasangan dilakukan agar emisi industri dapat dimonitor secara realtime.

Polusi udara meningkat di Jakarta dan sekitarnya belakangan ini. Untuk mengatasi itu, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan.

Salah satunya menerapkan sistem kerja dari rumah bagi PNS di DKI Jakarta.