rtp live palu4d

Pengkhianat menyayangi istrinya

Anak Buah Luhut Buka Suara Soal Starlink Bakal Masuk RI******

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves)Jodi Mahardi buka suara soal rencana perusahaan telekomunikasi milik Elon Musk, Starlink, yang santer dikabarkan bakal masuk ke Indonesia.

Jodi mengatakan pembahasan antara pemerintah Indonesia dan Elon Musk masih berjalan.

"Masihon goingpembahasannya," ungkap Jodi dalam agenda Indonesia-International CCS Forum di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Salah satunya adalah peningkatan akses internet di berbagai wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

"Mengenai opsi apakah teknologi Starlink (yang dipakai) atau apa tentunya masih jadi kajian kita," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut CEO Tesla Elon Musk bakal berkunjung ke Indonesia pada Oktober mendatang. Kunjungan Musk untuk membahas proyek satelit internet Starlink.

"Ya kita lihat nanti kalau semua deal-nya selesai, kita harapkan ya Oktober (Elon Musk datang ke Indonesia)," kata Luhut di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

[Gambas:Video CNN]

Jangkar Loli yang Berubah

Zulhas Dicurhati Pedagang: Harga Grosir Rp7 Ribu, TikTok Shop Rp4 Ribu******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memantau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9). Pasar tekstil yang kerap disebut terbesar di Asia Tenggara ini saat ini lesu imbas dari social commerceseperti TikTok Shop. 

Di pasar ini, Zulhas mengaku di-curhati oleh salah seorang pedagang suvenir. Dari pedagang ini, Zulhas tahu bahwa harga yang dijual di TikTok Shop bisa lebih murah hingga hampir separuhnya.

"Jadi ini di grosir beli harganya Rp7 ribu, TikTok bisa jual Rp4ribu, separo," kata Zulhas.

"Enam bulan pelanggan (tanah abang) habis. Habis itu dia naikkan ke harga normal," kata Zulhas di Tanah Abang, Kamis (28/9).

Terkait persaingan yang tidak sehat ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) megeluarkan sejumlah larangan seperti melarang e-commerce menjual barang impor dengan harga di bawah US0 atau sekitar Rp1,5 juta. Selain itu barang dari luar melalui e-commerce juga harus punya sertifikasi halal dan kelayakan untuk dijual.

Zulhas  tak melarang barang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia lewat e-commerce. Namun ada batas minimum harga barang yang dijual, juga sertifikasi Halal atau kelayakan barang yang dijual.

"Makannya diatur US0 kemudian kita atur-atur lagi yang impor itu harus sama-sama yang di sini kalo makanan ada POM-nya, halal atau tidak kalaubeautyharus ada jaminan aman," kata Zulhas. 

Lihat Juga : TikTok Shop Punya Waktu Sepekan Buat Setop Jualan dan Layani Transaksi

Ia menjelaskan barang-barang impor yang masuk lewat TikTok Shop itu tak memiliki sertifikat layak. Bahkan jika yang dijual itu makanan, tak memiliki sertifikat halal.

"Tidak ada sertifikat layak, kalau makanan halal tidak ada sertifikat halal atau tidak, berbahaya (barangnya) atau tidak, kan mestinya ada," tuturnya.

Ia menilai praktik perdagangan itu tak adil karena tidak melalui aturan yang sesuai. Terlebih, kata dia, barang-barang seperti kain batik hingga makanan seperti pisang goreng juga masuk ke Indonesia lewat TikTok Shop.

Lihat Juga : Shopee Angkat Suara Sikapi Permendag soal Larangan Social Commerce

Zulhas mengaku tak ingin penjual di dalam negeri seperti UMKM tergerus oleh barang-barang murah yang berasal dari luar negeri.

Ia menjelaskan UMKM di dalam negeri memiliki rantai pasokan yang panjang dalam menjual produk. Artinya, banyak sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

"Jadi, satu toko itu bisa berapa rantai orang kerja dan penghidupan," tuturnya.

Ningbei Su Qinghe

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Tuan Keselamatan

Belanja di Transmart Pakai Allo Bank dan Bank Mega Dobel Diskonnya******

Pengguna Allo Prime dari Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah bisa dapat diskon dobel kalau belanja di Transmart hari ini, Minggu (1/10).

Soalnya, Transmart lagi menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale, yang sayang banget buat dilewatkan!

Lihat Juga : Buruan Gercep ke Transmart Full Day Sale, Selagi Masih Ada Waktu

Diskonnya pun berlaku untuk aneka produk, mulai dari buah-buah segar, kebutuhan rumah tangga, fesyen, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Makanya, jangan sampai kelewatan ya! Soalnya, diskonnya cuma berlaku satu hari aja, mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Langsung aja serbu diskonnya sekarang juga, segera ke gerai Transmart terdekat dan belanja pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah!

Tuhan lahir

Pemerintah Akan Permudah Syarat Pendaftaran Waralaba******

Pemerintah akan mempermudah syarat pendaftaran waralaba. Hal itu akan mereka lakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Direktur Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno menyebutkan melalui revisi ini, syarat pelaku usaha mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan diperpendek.

"Demi memajukan bisnis waralaba kita, nah yang direvisi itu ialah pada syarat untuk pelaku usaha mendapat STPW dari sebelumnya minimal lima tahun, dipersingkat menjadi tiga tahun saja," katanya, Rabu (11/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan syarat lima tahun justru menjadi penghambat keinginan pelaku usaha mikro dalam negeri menjalankan skema bisnis waralaba.

Sementara itu berdasarkan data Kemendag tercatat pada 2021 ada sebanyak 31.188 gerai usaha mikro di dalam negeri yang beroperasi dan mampu menyerap sebanyak 53.670 tenaga kerja. 

Itu meningkat 40 persen ketimbang 2020.

Namun, ia menyebutkan, dari jumlah gerai usaha tersebut saat ini tercatat baru sebanyak 142 waralaba dalam negeri yang memiliki STPW. Padahal katanya, masih banyak usaha yang potensial untuk menjalankan skema bisnis tersebut.

"Lisensi ini langkah awal menuju waralaba, buktinya meski demikian tahun ini sudah tumbuh lima persen (Penerbitan STPW). Jadi ini merupakan solusi supaya pengusaha pemula dan menciptakan iklim usaha yang positif," kata dia.

Septo pun berharap, pelaku usaha tidak hanya tumbuh mengembangkan bisnis waralaba dengan membuka cabang di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM Indonesia yang membuka waralaba di luar negeri hingga 2023 mencapai 1.241 unit.

Di antaranya seperti Kopi Kenangan (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Amerika Serikat), Martabak Bossku (Malaysia dan Singapura), Ayam Geprek Bensu (Malaysia dan Singapura), Soto Betawi H Mamat (Malaysia dan Singapura).

"Potensi ini sangat terbuka lebar, seiring kemajuan teknologi informasi pelaku usaha dalam negeri pun kian kreatif dan inovatif kita dukung mereka," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

produsen internasional

UU Baru: Tanah IKN Dibagi Menjadi 4 Kepemilikan******

Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibagi menjadi empat berdasarkan pemiliknya. Ketentuan itu tertuang dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Pada Pasal 15 A, tanah di IKN terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tanah milik masyarakat, dan tanah negara.

Dalam beleid itu, tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan
diberikan hak pakai.

Sementara itu, tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah (HAT) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lahan yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selain itu, revisi UU IKN juga mengatur hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor. Dalam beleid itu, investor bisa mendapatkan hak kelolaan tanah sampai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi uu tersebut.

[Gambas:Video CNN]