cara mengambil hp di akulaku

bonus new member 100 fb 626Jutaan kata 39350Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara mengambil hp di akulaku》

BPBD DKI pastikan Jakarta nihil genangan pada Senin pagi******

 total ada 267 personel petugas penanggulangan bencana atau tim reaksi cepat (TRC) yang bertugas di seluruh wilayah rawan banjir

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memastikan Jakarta tidak ada atau nihil genangan pada Senin pagi pukul 09.15 WIB. "Izin bantu jawab hingga saat ini masih nihil dan masih dalam pemantauan petugas di lapangan," kata Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Michael Sitanggang ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Dia menyebutkan total ada 267 personel petugas penanggulangan bencana atau tim reaksi cepat (TRC) yang bertugas di seluruh wilayah rawan banjir. Tim itu bertugas menangani bencana termasuk banjir, melakukan edukasi dan mengevakuasi warga jika terjadi banjir di wilayah Jakarta serta melakukan penanganan dan pemantauan setelah bencana terjadi. BPBD DKI Jakarta juga telah menyiapkan peralatan pendukung seperti tenda, perahu karet di setiap kelurahan, pelampung cincin (ring buoys), jaket dan pelampung untuk mengevakuasi apabila terjadi banjir. Berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber, sejumlah wilayah DKI yakni kawasan Jakarta Selatan hingga Jakarta Pusat mengalami hujan hingga pukul 09.24 WIB. BPBD DKI Jakarta menerbitkan imbauan waspada bencana hingga puncak musim hujan yang diprediksi terjadi pada Februari 2024 untuk itu masyarakat diminta untuk siap siaga menghadapi potensi yang terjadi. Terkait hal itu, BPBD DKI telah memetakan 25 kelurahan rawan banjir di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

• Jakarta Barat berlokasi di Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, dan Kembangan Utara (lima kelurahan);
• Jakarta Selatan berlokasi di Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jati Padang (sembilan kelurahan);
• Jakarta Timur berlokasi di Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Kebon Pala, Makasar, dan Rambutan (delapan kelurahan);
• Jakarta Utara berlokasi di Pademangan Barat, Pluit, dan Rorotan (tiga kelurahan).

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan wilayah DKI Jakarta akan hujan pada Senin (29/1) pagi hingga siang.
 Berdasarkan data perkiraan cuaca yang diunggah BMKG melalui website resminya, Minggu, terlihat seluruh wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara akan hujan ringan, sedangkan kepulauan Seribu diperkirakan hujan sedang.Baca juga: BPBD DKI mencatat empat RT di Jakarta Barat tergenang 30-60 cm
Baca juga: Hujan sebabkan genangan di dua jalan Jakarta Barat
Baca juga: Antisipasi banjir, polisi dan camat bentuk kampung siaga di Jaksel

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi hormati keinginan Mahfud sampaikan surat pengunduran diri******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menghormati keinginan Mohammad Mahfud Md untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada dirinya.

"Kita menghormati keinginan Pak Mahfud untuk bertemu dengan Presiden karena tadi disampaikan oleh Pak Mahfud beliau ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Jakarta, Rabu.

Namun, Ari mengaku belum mengetahui kapan pastinya Mahfud bisa menemui Presiden Jokowi karena Presiden masih melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta hingga Kamis (1/2). Sedangkan Mahfud pun diketahui masih sibuk dengan agenda kampanye pilpres di daerah.

"Belum (tahu) karena Pak Mahfud juga ada agenda. Hari ini beliau di Lampung, kemungkinan setelah itu ada agenda-agenda lain. Tentu juga menyesuaikan dengan agenda kampanye Pak Mahfud. Presiden juga kembalinya (ke Jakarta) baru besok malam," jelas Ari.

Baca juga: Mahfud akan serahkan surat pengunduran diri langsung ke Jokowi

Ia menuturkan bahwa permintaan Mahfud untuk menyerahkan langsung surat pengunduran diri tentu sudah diketahui Presiden Jokowi karena pengumuman pengunduran diri disampaikan melalui publikasi di media massa dan juga media sosial.

"Tentu keinginan itu sudah diketahui (Presiden Jokowi) karena terpublikasi secara luas dan saat ini juga disampaikan oleh Pak Mahfud sendiri. Tetapi, seperti yang tadi saya sampaikan, Presiden tentu menghormati keinginan dari Pak Mahfud untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri itu," ujarnya.

Mahfud Md mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam, Rabu. Pengunduran diri itu berkaitan kontestasi Pilpres 2024 karena Mahfud Md merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo.

Baca juga: Ganjar: pengunduran diri Mahfud sebagai contoh baik

Dalam pernyataannya, Mahfud mengatakan bahwa surat pengunduran diri akan disampaikan secara langsung begitu dirinya mendapat jadwal bertemu dengan Presiden Jokowi.

Mahfud memperkirakan surat pengunduran diri itu akan diserahkan pada Kamis (1/2). "Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tetapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan," katanya.

Mahfud juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam telah disepakati capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Istana sebut Mahfud tunjukkan tata krama ketimuran yang baik
Baca juga: Mahfud: Saya tidak akan "tinggal glanggang colong playu"
Baca juga: Ganjar: Mereka yang punya kepentingan sebaiknya mundur seperti Mahfud

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Soal putusan praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Itu koreksi formil******

Jakarta (ANTARA) - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej adalah bentuk koreksi formil.

"Ingin kami sampaikan bahwa praperadilan itu satu bentuk koreksi formil, ya," kata Nawawi saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Nawawi mengatakan KPK masih akan merapatkan putusan praperadilan tersebut bersama tim Biro Hukum yang mewakili KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta jajaran Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi, khususnya satgas yang menangani perkara tersebut.

"Kita akan lihat aspek formil mana yang dianggap keliru," ucap Nawawi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK akan mempelajari putusan praperadilan Eddy Hiariej lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Namun demikian KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan ini lebih dahulu,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, KPK dalam menetapkan Eddy sebagai tersangka telah mematuhi prinsip adanya dua alat bukti. Ia juga menyebut putusan praperadilan adalah menyangkut sisi formil, bukan materi pokok perkara Eddy.

"Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya," kata Ali.

Baca juga: Menkumham respons putusan PN Jaksel terkait Eddy Hiariej

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Baca juga: KPK sebut Wamenkumham Eddy tersangka kasus dugaan suap

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kementerian Hukum dan HAM.

Selain Eddy Hiariej, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej
Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel
Baca juga: Eddy Hiariej ajukan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：sultan77 play、link slot bagus、rtp in slot

Terkait：dewa89、demo comslot、tomslot88、pinjaman online terdaftar ojk、indosport99、pinjaman online 30 hari、pinjol suku bunga rendah、winning369、slot88 indonesia、jpdewa

---

---

bab terbaru：cicil hp akulaku（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07