tidak bayar pinjol legal

padi777 402Jutaan kata 587718Orang-orang telah membaca serialisasi

《tidak bayar pinjol legal》

Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024******

Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal  24 Januari 2024," kata dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.

"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.

Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.

Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.

"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.

Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.

Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket******

Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu

Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.

Namun demikian, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Baca juga: Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket

Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Petugas gabungan Kota Bogor evakuasi sarang tawon yang tewaskan warga******

Lama penanganan kurang lebih 20 menit. Jadi posisi memang sangat sulit dijangkau. Itu berada di atas ketinggian kurang lebih sekitar 10 meter dan itu pijakannya sangat sulit

Kota Bogor (ANTARA) - Petugas gabungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis malam mengevakuasi sarang tawon di Kelurahan Kedungjaya yang menyebabkan seorang warga berinisial UD (50 tahun) tewas tersengat.

Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan DPKP Kota Bogor M. Ade Nugraha di Kota Bogor, Kamis, mengatakan petugas gabungan diterjunkan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap untuk mengevakuasi sarang tawon yang ada di atap rumah warga.

“Lama penanganan kurang lebih 20 menit. Jadi posisi memang sangat sulit dijangkau. Itu berada di atas ketinggian kurang lebih sekitar 10 meter dan itu pijakannya sangat sulit,” jelasnya.

Terlebih, kata Ade, ukuran sarang tawon Vespa affinis itu cukup besar. Diperkirakan, sarang tawon itu sudah berkembang selama bertahun-tahun karena jumlah koloninya diperkirakan sudah mencapai ribuan.

“Telurnya juga sangat banyak. Jadi kalau tidak ditangani segera, itu akan sangat cepat bertambah jumlahnya. Alhamdulillahh sudah bisa ditangani,” kata Ade.

Baca juga: Damkar Trenggalek evakuasi tujuh sarang tawon vespa dari pemukiman

Selain menggunakan APD, sambung Ade, petugas juga menggunakan tangga untuk meraih atap rumah tersebut. Sambil berhati-hati karena lokasi evakuasi berada di atas atap rumah warga.

Ia juga meminta warga di sekitar lokasi kejadian untuk mematikan lampunya selama proses evakuasi berlangsung, karena tawon merupakan serangga yang sensitif terhadap cahaya.

“Dikhawatirkan kalau misalkan tawonnya ada keluar dari sarang itu, akan langsung menuju cahaya,” ucapnya.

Ade mengimbau warga agar lebih berhati-hati menangani sarang tawon. Lebih baik menghubungi pemadam kebakaran supaya tidak menyebabkan korban.

“Sebaiknya menghubungi pihak pemadam kebakaran dan tidak ditangani sendiri supaya tidak jatuh korban lagi,” katanya.

Pada Rabu (21/2/2024) Seorang warga di RT 1/ RW 6, Kelurahan Kedungjaya, Kota Bogor, Jawa Barat berinisial UD (50 tahun) meninggal dunia akibat disengat tawon. Korban disengat tawon pada Rabu siang, dan meninggal dunia pada malam harinya.

Baca juga: Evakuasi sarang tawon, petugas damkar Bintan gunakan APD lengkap
Baca juga: Animal Rescue Garut evakuasi sarang tawon karena bahayakan warga

Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：gambar pola maxwin olympus、cara menghasilkan uang dengan rebahan、ga slot

Terkait：ikn99、balaksix、bocoran slot harmonibet、angka jitu sgp 29 november 2023、slot gacor4d、situs terpercaya qq、trik menang bandar qq、kode alam kucing kawin、pinjaman limit besar tenor panjang ojk、havana88

---

---

bab terbaru：daftar permainan slot gacor（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02