situs daftar slot online

Oke aku penjahatnya

Jasamarga Buka Tutup GT Cibitung 3 Buntut Macet Demo Buruh******

PTJasamargaTransjawa Tol (JTT) melakukan buka tutup secara situasional akses Gerbang Tol (GT) Cibitung 3. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Kawasan Industri Cibitung imbas Aksi Demo BuruhKawasan Industri MM2100 Cibitung.

Pengelola Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek ini sempat melakukan penutupan akses GT Gerbang Tol Cibitung pada pukul 10.00 WIB. Kemudian pada pukul 12.25 WIB, akses GT Cibitung 3 dibuka kembali. Selang 15 menit setelah dibuka, akses tersebut kembali di tutup atas diskresi pihak Kepolisian.

"PT Jasamarga Transjawa Tol memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kejadian yang dimaksud," terang perusahaan dalam keterangan resmi.

Selain itu, pengelola juga melakukan sosialisasi dengan memasang media luar ruang berupa Dynamic Message Sign(DMS) di KM 15 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Perusahaan mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, dan mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan.

"Selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku," imbau perusahaan.

Kelompok buruh menggelar demo menolak besaran kenaikan upah minimum yang minim di sekitar simpang Cibitung, Kabupaten Bekasi hari ini. Mereka menutup jalan utama Bekasi-Cikarang sejak pagi tadi.

Berdasarkan informasi yang dibagikan akun media sosial X, ATCS Kabupaten Bekasi, @atcskabbekasi, demo buruh sudah berlangsung mulai pukul 09.04 WIB.

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

Teten Ungkap Kredit Macet 421 Pelaku UMKM Tembus Rp22 T******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)Teten Masduki mencatat kredit macetpelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai Rp22,9 triliun.

Adapun jumlah pelaku UMKM yang kreditnya bermasalah tersebut sebanyak 421 ribu orang.

"Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program restrukturisasi UMKM, total kredit yang bermasalah adalah sebesar Rp22,9 triliun yang mencakup 421 ribu pelaku UMKM," ungkap Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/11).

Teten menambahkan atas hasil evaluasi tersebut, terdapat tiga arahan presiden yang disampaikan di dalam rapat kabinet.

Pertama, mencari solusi dan evaluasi atas permasalahan kredit UMKM yang berpihak kepada pelaku UMKM. Kedua, meningkatkan porsi kredit UMKM dari 25 persen pada 2023 menjadi 30 persen pada 2024.

Ketiga, menyelesaikan hal-hal yang terkait kriteria hapus buku dan hapus tagih serta restrukturisasi UMKM kurang dari satu bulan.

Teten merinci sejumlah aturan yang menjadi alas hukum hapus tagih, yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Lihat Juga : Pertamina Selidiki Sumur Keluar Minyak Pertalite di Sintang Kalbar

"Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa kredit macet adalah salah satunya dapat diselesaikan dengan restrukturisasi kredit," ucap Teten.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap total jumlah kredit UMKM seluruh Indonesia mencapai Rp1.376 triliun per Mei 2023. Sementara, total kredit macetnya mencapai Rp53,81 triliun.

Jika dilihat jumlah kredit dan kredit macet UMKM ini terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Lihat saja, pada 2018 jumlah kredit UMKM mencapai Rp969 triliun, sedangkan jumlah kredit macetnya mencapai Rp32,42 triliun.

Angka tersebut kemudian meningkat pada 2019. Pada tahun itu, jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.044 triliun, sementara jumlah kredit macetnya mencapai Rp36,21 triliun.

Pada 2020, jumlah kredit UMKM kembali naik menjadi Rp1.088 triliun. Adapun jumlah kredit macetnya mencapai Rp43,11 triliun.

Jumlah kredit UMKM kembali naik pada 2021, yakni Rp1.221 triliun. Sementara, jumlah kredit macetnya mencapai Rp46,75 triliun.

Selanjutnya, kredit UMKM naik lagi menjadi Rp1.348 triliun per Desember 2022. Sedangkan jumlah kredit macetnya mencapai Rp46,8 triliun.

[Gambas:Video CNN]

luar biasa mulia

UMP Sulawesi Tenggara 2024 Naik Rp126 Ribu Jadi Rp2,88 Juta******

Upah minimum pekerja (UMP) Sulawesi Tenggara (Sultra) 2024 resmi naik 4,6 persen menjadi Rp2.885.964.

Jumlahnya naik Rp126 ribu dibandingkan UMP tahun lalu, yakni Rp2.758.984.

"Jadi, kenaikan UMP Sulawesi Tenggara tahun 2024 ini sebesar Rp126.979,50 sen," kata Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, dikutip Antara, Selasa (21/11).

Ia menambahkan keputusan gubernur mengenai penetapan UMP ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, imbuh Andap, perusahaan tidak boleh memberikan upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum provinsi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sultra LM Ali Haswandy menjelaskan penghitungan UMP mengacu pada formula yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Ali menyampaikan baru tiga dari 17 kabupaten/kota di Sultra yang sudah mempunyai upah minimum kabupaten/kota, yakni Kendari, Kolaka, dan Konawe Utara.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

Pengurus Istiqlal Bersuara soal Terowongan Toleransi Belum Beroperasi******

Pengelola Masjid Istiqlalmembantah Terowongan Silaturahmi yang terhubung denganGereja Katedralbelum dioperasikan karena perdebatan siapa yang harus membayar listrik.

Kabag Umum Dan Humas Istiqlal Ismail Chawidu mengatakan proyek yang menelan dana Rp37,8 miliar itu belum dioperasikan karena masih ada pembangunan yang belum rampung.

"Jadi gini. Sekarang lagi dikerjakan ornamennya. Kami lagi mengerjakan ornamen hasil lelang anak-anak ITB (Istitut Teknologi Bandung)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/11).

Ia juga mengatakan pihaknya juga masih mempersiapkan sistem pendingin ruangan di dalam terowongan. Ismail pun menuturkan kelak pengelolaan terowongan termasuk kelistrikan akan melibatkan pihak Katedral, Istiqlal, dan Pemda DKI Jakarta.

"Tak ada urusan listrik itu. Ada yang mengelola. Itu kan aset Pemda DKI tanahnya. Nanti dikasih visual, suara, pasang AC. Masih panjang ceritanya itu," kata Ismail.

Oleh karena itu, ia mengatakan Terowongan Silaturahmi baru bisa dibuka untuk umum pada tahun depan.

"Masih beberapa bulan lagi lah. Iya tahun depan. Sekarang kan masih Desember," ucapnya.

Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral sampai saat ini belum juga dioperasikan meski pembangunan sudah kelar sejak 2021 lalu.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja yang dikonfirmasi CNNNIndonesia.com membenarkan masalah itu. Termasuk soal isu perdebatan mengenai siapa yang harus membayar listrik untuk operasional terowongan.

Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia.com, pihak Istiqlal dan Katedral belum ada yang mau menyepakati soal pembayaran listrik.

"Listriknya," kata Endra singkat saat ditemui di Kompleks DPR RI, sore ini.

Ia mengatakan masalah terowongan silaturahmi saat ini adalah tanggung jawab Pemda DKI Jakarta. Oleh karena itu, Endra menyerahkan penyelesaian pembiayaan listrik kepada pemda.

"Pemda DKI yang mengatur dan saya kira tidak besar toh (biaya listrik) untuk layanan publik setingkat Katedral-Istiqlal, saya kira bisa dialokasikan," tutur Endra.

Selain perdebatan siapa yang bayar listrik, Endra juga mengatakan operasional terowongan itu tertunda karena masih ada pembangunan.

[Gambas:Video CNN]

"Dan ada sedikit perbaikan lagi karena ada perbaikan di situ," katanya.

Terdapat sejumlah perusahaan pelat merah yang merampungkan proyek ini. Seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor, PT Virama Karya (Persero) sebagai manajemen konstruksi, dan PT Yodya Karya (Persero) ditunjuk sebagai perencana pembangunan.

Adapun, terowongan silaturahmi dibangun dengan panjang 32 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 8 meter.

Pembangunan terowongan ini diharapkan dapat menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Sehingga, antar agama dapat terus saling menjaga silaturahmi dan toleransi karena Indonesia kaya akan kepercayaan.

Ruang tamu Naruto

Basuki Bersuara soal Beton Diganti Baja di Kasus Korupsi Tol MBZ******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono buka suara terkait pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton, namun diubah menjadi rangka baja.

Basuki mengatakan bahwa penggunaan rangka baja tak akan menimbulkan risiko dan tak jauh berbeda dengan rangka beton. Pasalnya, kata dia, rangka baja yang digunakan sekarang sudah diuji sertifikasi.

"Kalau baja, yang (Tol) Tomang itu baja. Jadi enggak ada masalah antara baja dengan beton. Di Tomang itu baja, mana lagi? Cikunir? Baja kan?" kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan modus kecurangan kasus korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus, Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek. Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Di sisi lain, ia menyebut pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Sementara itu terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Djoko Dwijono (DD), Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020; YM, Ketua Panitia Lelang JJC; TBS, tenaga ahli Jembatan PTLGC.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul artikel berita ini sudah diubah pada Rabu (22/11) pukul 20.00 setelah mendapatkan penjelasan dari pemangku kepentingan terkait.

Novel Mo Ji Jiu Yao

UMP Buruh di Yogyakarta Naik Rp144 Ribu Jadi Rp2,12 Juta di 2024******

Pemerintah Daerah IstimewaYogyakarta(DIY) mengumumkan UpahMinimum Provinsi (UMP) di wilayah mereka naik 7,27 persen menjadi Rp2.125.897,61 pada tahun depan.

"Naik 7,27 persen, atau sebesar Rp144.115,22," kata Sekda DIY Beny Suharsono di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (21/11).

Beny menuturkan, penghitungan UMP DIY tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan kajian, anggota Dewan Pengupahan DIY mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok serta demi mempertahankan daya beli pekera atau buruh, dilakukan rasionalisasi nilai inflasi sebesar 5,70 persen.

Selanjutnya, dengan nilai inflasi yang telah dirasionalisasi itu dilakukan penghitungan menggunakan ketentuan formula sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023.

"Naiknya cukup signifikan, walaupun di sana-sini ada dinamikanya," katanya.

Beny menegaskan UMP 2023 ini menjadi acuan atau batas minimal untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY selambat-lambatnya tujuh hari ke depan.

"UMK semestinya lebih tinggi daripada UMP, dasar rujukannya itu. Paling lambat 28 November besok sudah diputuskan UMK masing-masing kabupaten/kota. Nanti 30 November UMK se-DIY disampaikan Bapak Gubernur," pungkasnya.

Dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Dalam PP tersebut, besaran UMP dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, UMP tahun sebelumnya, dan nilai indeks tertentu (alpha) yang ditetapkan di kisaran 0,1-0,3.

[Gambas:Video CNN]