game slot yang gacor malam ini

Grup Monster Hadiah

Lion Air Disebut Bakal IPO, Incar Dana Segar Rp7,77 T******

PT Lion Mentari Airlines aliasLion Airdikabarkan bakal go public di pasar modal Indonesia. Lewat penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO), maskapai ini mengincar dana segar hingga US0 juta atau setara Rp7,77 triliun (asumsi kurs Rp15.556 per dolar AS).

Dilaporkan oleh Bloomberg, Jumat (12/1), Lion Air tengah bekerja sama dengan para konsultan dalam sebuah penawaran mengenai IPO tersebut yang berpotensi terlaksana pada akhir 2024.

Para sumber menyebut Lion Air bakal menawarkan saham dengan bidikan dana di rentang US0 juta hingga US0 juta. Namun hingga saat ini, belum terdapat rincian waktu pelaksanaan IPO maupun informasi mengenai jumlah dan harga saham perdana.

Jika terealisasi, listing Lion Air akan menjadi salah satu dorongan besar bagi pasar pencatatan saham di Indonesia.

Sebelumnya, Lion Air pernah berencana IPO pada 2014. Kala itu, perusahaan manargetkan untuk mengumpulkan hingga US miliar lewat IPO.

Sayangnya, rencana IPO di 2014 pun kandas. Kemudian pada 2016 wacana tersebut kembali tertunda karena kondisi pasar yang lesu.

IPO Lion Air pun kembali mengemuka pada awal 2019. Lion Air menjajaki IPO sebagai upaya untuk mengatasi kecelakaan pesawat pada Oktober 2018, yang menewaskan semua 189 orang di dalam salah satu pesawat Boeing 737 Max.

Namun, rencana tersebut kembali gagal karena perjalanan udara terhenti saat Covid-19 melanda.

[Gambas:Video CNN]

Yi Feng Luo Lanxue

Luhut Kembali Jabat Menko Marves Setelah Diemban Erick Thohir******

Luhut Binsar Panjaitan sudah resmi kembali menjalani tugas sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi (menko marves).

Dia mengambil jabatan yang sempat dititipkan kepada Menteri BUMNErick Thohir.

"LBP (Luhut Binsar Panjaitan) telah aktif sebagai menko kembali. Beberapa hari yang lalu sudah menghadap ke Presiden (Joko Widodo) dan lapor," ucap Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (16/12).

Pernyataan Jodi ini turut mengonfirmasi ucapan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa soal kabar kesehatan Luhut.

Purbaya adalah salah satu orang terdekat Luhut. Ia pernah menjabat deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim dan energi Kemenko Marves 2018-2020.

Bos LPS itu mengatakan Luhut sudah kembali berkantor di Jakarta beberapa hari lalu. Namun, Purbaya mengaku belum sempat bertemu Luhut di Jakarta.

Purbaya mengatakan hanya sempat menyambangi Luhut saat masih perawatan di Singapura.

"Pak Luhut kan sudah pulang, sudah di Jakarta. Saya dengar kemarin sudah, dua hari yang lalu pulang. Sudah sempat ke kantor (Kemenko Marves) sebentar, tapi masih belum full time kelihatannya. Tapi sudah sehat, iya (sedang pemulihan)," kata Purbaya usai Malam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).

Sebelumnya, Luhut sudah pernah kembali Jakarta usai sekitar sebulan lamanya dirawat di Negeri Singa. Pada Rabu (29/11), Luhut hadir langsung dalam pelantikan sang menantu Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Menteri BUMN Erick Thohir sempat mengisi posisi yang ditinggalkan Luhut sejak 11 Oktober 2023 lalu. Ia ditunjuk langsung Presiden Jokowi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan ketika Luhut sakit.

Dewa Perang yang Tak Terkalahkan

Erick Thohir Respons soal Saham WIKA Disuspensi BEI******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait perdagangan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA yang dihentikan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ia hanya menjawab singkat dengan mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari restrukturisasi.

"Itu kan bagian dari restructuringwaktu itu," kata Erick di Kementerian BUMN, Senin (18/12).

"Tapi sebagian besar setuju dengan apa yang diajukan WIKA. Tapi ada yang enggak setuju," katanya.

BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA pada Senin (18/12) kemarin. Penghentian itu dilakukan karena WIKA telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1). Padahal, kewajiban pembayaran itu jatuh tempo pada hari ini.

Menurut BEI, hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perusahaan pelat merah itu.

"Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 18 Desember 2023, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis BEI seperti dikutip dari keterbukaan informasi.

BEI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA.

Adapun landasan BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA adalah sebagai berikut:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Informasi terkait Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A;

2. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

Merespons penghentian itu, manajemen WIKA mengaku dapat memahami langkah BEI.

"Itu hak dari Bursa Efek Indonesia atas konsekuensi penangguhan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah PUB I Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023, di mana WIKA tetap membayarkan bagi hasilnya (kupon) sesuai jadwal dan nilai yang sesuai pada perjanjian dengan pemegang sukuk," kata manajemen dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.

[Gambas:Video CNN]

Tangkap Alam Abadi

IHSG Terpuruk 1,14 Persen ke 7.200 Sore Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.200 pada Selasa (9/1). Indeks saham melemah 83,37 poin atau minus 1,14 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,03 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,35 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 193 saham menguat, 337 terkoreksi, dan 241 lainnya stagnan. Terpantau delapan dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor basic yang ambruk 4,26 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas layu. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 1,16 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 0,15 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan jatuh 0,26 persen.

Bursa saham Eropa juga dominan melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,10 persen, indeks CAC 40 di Prancis jatuh 0,21 persen, dan indeks DAX di Jerman merosot 0,12 persen.

Sedangkan bursa Amerika kompak perkasa. Indeks S&P 500 tumbuh 1,41 persen, indeks NYSE plus 0,76 persen, dan indeks NASDAQ Composite melesat 2,20 persen.

Panduan Budidaya Perkotaan

Belanja Hemat di Transmart, Diskon 20% Tiap Hari untuk Produk Fresh******

Belanja produk segar di Transmart pastinya lebih hemat karena sekarang pasti ada diskon sampai 20 persen. Diskon belanja ini berlaku untuk produk fresh seperti daging, buah, makanan beku, sampai pastry.

Untuk dapat diskon belanja tersebut, pelanggan tinggal transaksi menggunakan Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Mau Masak Daging Belinya di Transmart Aja, Auto Hemat!

Selain ayam, ada juga anggur red globe dari harga normal Rp3.990 per 100 gram. Bayar menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, anggur red globe jadi Rp3.192 per 100 gram.

Pastry juga ada lho, salah satunya cromboloni. Cromboloni aneka rasa dari harga normal Rp24.000, diskon di Transmart jadi Rp19.920 per buah.

Murah dan bikin hemat banget kan kalau belanjanya di Transmart. Yuk, buruan belanja ke Transmart terdekat sekarang di kota kamu.

Jangan lupa transaksi menggunakan Allo Bank atau Bank Mega supaya belanja apa saja selalu untung di Transmart.

Kronik Lima Benua dan Bangsa

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal