helompo

kemabukan

Gegap Gempita G20 di Bali Tak Menetes ke Pedagang dan Sopir Ojol******

Gegap gempita perhelatan KTT G20terdengar nyaring di telinga dan tampak nyata di setiap sudut di Nusa Dua, Bali. Hiruk pikuk pesawat kenegaraan membawa para pemimpin negara anggota dan delegasi dari berbagai negara.

Tentu, Bali menaruh asa, kegiatan ekonomi dan pariwisata bakal makin moncer.

Kenyataannya tidak demikian. Jero, seorang pedagang pernak-pernik dan oleh-oleh khas Bali di sekitar Nusa Dua malah gigit jari. Ia mengaku lapak berdagangnya justru sepi, pembeli pun yang datang pun berkurang.

Menurut Jero, banyak wisatawan yang berlibur dialihkan ke Sanur dan Ubud. "Turis liburan ada. Cuma mereka dialihkan karena Nusa Dua sudah di-blok untuk delegasi. Semoga, habis ini (turis) balik lagi," ujarnya berharap saat ditemui CNNIndonesia.com, Selasa (15/11).

Berdasarkan pantauan, kawasan Nusa Dua memang tampak lenggang dari turis, lokal maupun mancanegara. Hanya ada kendaraan yang lalu lalang.

Itu pun hampir seluruh yang melintas adalah kendaraan listrik. Bahkan, ojek online yang hilir mudik pun menggunakan sepeda motor listrik.

Mencengangkan, mengingat kendaraan listrik masih terbilang barang langka saat ini. Jakarta sebagai ibu kota saja masih jauh dari banyaknya kendaraan listrik.

Pemandangan lainnya yang tertangkap mata adalah banyaknya anggota TNI dan Polri yang siaga berjaga-jaga di sepanjang jalan.

Tak heran Jero mengeluhkan lapaknya yang sepi. Padahal, menurut Jero, hari-hari biasanya omzet yang dikantonginya bisa di atas Rp1 juta per hari. Tetapi saat ini, ia mengaku masih nihil.

"Sekarang sepi. Bisa-bisa nggak dapat. Kecuali, kadang tentara atau polisi yang beli oleh-oleh. Delegasi juga kadang turun beli oleh-oleh, meski tidak banyak," jelasnya.

Hal serupa dialami Huda, pengemudi ojek online (ojol). Ia mengklaim orderannya turun drastis saat perhelatan G20, karena masyarakat diimbau berkegiatan dari rumah masing-masing.

"Lebih sepi (sekarang). Kalau normal kadang bisa dapat 16 orderan. Tapi kemarin cuma sedikit. Kebanyakan (pengemudi) nganggur juga," terang dia.

Lain Jero dan Huda, lain pula Deni, pemilik rental sepeda motor di kawasan Nusa Dua. Ia mengaku sewaan sepeda motor justru meroket.

Uniknya, pesanan itu datang dari petugas atau aparat. Bukan turis. Itu pun banyak digunakan untuk berpatroli, bukan plesiran.

Pada hari ini saja, misalnya, Deni menuturkan 50 unit sepeda motornya sudah ludes disewakan. "Disewa oleh aparat," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat Bali bekerja dan sekolah dari rumah selama penyelenggaraan G20.

Ia juga meminta maaf jika penyelenggaraan G20 mengganggu kenyamanan warga Pulau Dewata.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Abadi

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Buku alamat Wanjie

Amazon Bakal PHK 10 Ribu Karyawan******

Amazon dikabarkan berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 10 ribu karyawan.

Berdasarkan sumber The New York Times yang dilansir CNN, Selasa (15/11), PHK kemungkinan dimulai pada awal pekan ini.

PHK tersebut kemungkinan mencakup staf yang bekerja di perangkat Amazon (seperti asisten suaranya Alexa), serta orang-orang di divisi ritel dan sumber daya manusia, menurut laporan itu. Namun jumlahnya karyawan yang terdampak bisa berubah.

Senin kemarin, The Wall Street Journal juga melaporkan Amazon akan memberhentikan ribuan pekerja dengan mengutip seseorang yang mengetahui masalah tersebut.

Amazon menjadi perusahaan terbaru yang masuk ke deretan perusahaan teknologi yang telah mengumumkan PHK signifikan dalam beberapa pekan terakhir.Pekan lalu, induk Facebook, Meta mengumumkan merumahkan 11.000 karyawan.

PHK dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi dan penurunan tajam permintaan. Padahal, banyak raksasa teknologi menambah staf selama pandemi.

Awal bulan ini, Amazon mengatakan membekukan perekrutan perusahaan "untuk beberapa bulan ke depan," mengutip ketidakpastian ekonomi dan "berapa banyak orang yang telah kami pekerjakan" dalam beberapa tahun terakhir.

Perusahaan dengan cepat menambah jumlah karyawannya saat pandemi lantaran konsumen mengubah kebiasaan dan pengeluaran untuk belanja melalui e-commerce.

Dalam laporan pendapatan terbarunya, perusahaan memperkirakan pendapatannya untuk kuartal liburan akan lebih rendah dari yang diperkirakan para analis.

Sepanjang tahun ini berjalan, saham Amazon telah jatuh lebih dari 40 persen di tengah penurunan pasar yang lebih luas.

Berita tentang potensi PHK di berbagai e-commerce global mencuat pada momen yang penting bagi industri ritel, jelang musim belanja liburan.

Terlepas dari ketakutan akan resesi dan tekanan inflasi, Federasi Ritel Nasional AS memperkirakan peningkatan penjualan 6 persen hingga 8 persen dari tahun lalu selama periode belanja liburan.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Seribu Rumah

58.572 Buruh Tekstil Sudah Terkena PHK per November 2022******

Buruh industri tekstil dan produk tekstil(TPT) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 58.572 orang per November 2022.

Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga menjawab isu soal relokasi pabrik yang berkembang dan menjadi salah paham di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa tidak ada relokasi pabrik TPT pada tahun

"Tidak ada relokasi di 2022, belum ada. Apindo ini luas, tapi yang jelas di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nggak ada (relokasi). TPT tidak ada relokasi," tegas Anne.

Terlepas dari isu PHK dan relokasi pabrik, Anne mengaku kesal dengan polemik data yang terjadi. Ia menganggap seharusnya pemerintah yang turun langsung mendata, bukan asosiasi pengusaha.

Menurutnya, asosiasi pengusaha tidak bisa memaksa anggotanya untuk mengisi survei terkait PHK. Beda dengan pemerintah yang bisa mewajibkan pengusaha untuk mengisi data tersebut.

"Daripada berantem soal data, kenapa gak pemerintah yang minta ke seluruh pengusaha? Kayak PeduliLindungi itu kan pemerintah. Kok bisa jadi kita yang diserang? Pemerintah kan dibayar dari pajak kita, masa sekarang pengusaha yang harus kasih data?" keluhnya.

Anne menyarankan pemerintah untuk mewajibkan pengusaha mengirim data terkait PHK secara periodik, bahkan setiap hari.

Ia menjelaskan industri selalu memberikan informasi ke pemerintah melalui PeduliLindungi ketika ada yang terinfeksi covid-19, terdampak pandemi, hingga masuk Rumah Sakit (RS). Ia berharap pendataan PHK juga bisa dilakukan serupa.

[Gambas:Video CNN]

Tahta Dewa Darah Asli

PUPR Perpanjang Masa Penggunaan Wisma Atlet untuk Rumah Sakit Covid******

Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperpanjang masa penggunaan Wisma Atletdan Rumah Susun (Rusun) Isoter Pademangan Jakarta untuk Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC-19).

Perpanjangan dilakukan di tengah peningkatan kasus covid. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa 1 Ditjen Perumahan Firsta Ismet mengatakan perpanjangan dilakukan karena saat ini RSDC-19 Wisma Atlet dan Rusun Isoter PMI Pademangan masih sangat dibutuhkan untuk penanganan covid.

"Oleh karena itu Ditjen Perumahan Kementerian PUPR akan memperpanjang masa penggunaan kedua bangunan tersebut (untuk RSDC-19," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (16/11).

Langkah strategis ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi lonjakan pasien covid-19 dan menyediakan tempat perawatan yang layak untuk masyarakat.

Penggunaan gedung itu diikat oleh perjanjian kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berdasar perjanjian, kerja sama penggunaan gedung berakhir tahun ini.

Seiring masa berakhirnya masa pinjaman dan kerja sama itu, kedua belah pihak mengadakan rangkaian pertemuan untuk membicarakan perpanjangan penggunaan rusun dan perawatannya.

Dari pembicaraan itulah, keputusan perpanjangan diambil.

[Gambas:Video CNN]

Fu Xian terlahir kembali di kota

Pengusaha Bantah PHK Sebagai Siasat Agar UMP Tak Naik: Salah Besar******

Pengusaha membantah isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencuat sebagai siasat agar upahminimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak naik.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSYFI) Redma Gita Wirawasta mengaku mendengar tuduhan tersebut.

"PHK kan debatable. Kami mendengar ada tuduhan, 'PHK dikeluarkan isunya supaya upahnya gak naik'. Jadi, ini juga salah besar. Kami sudah menyampaikan bahwa kami me-warningkondisi ke depan bakal seperti ini, tapi memang belum ada langkah yang dilakukan. Jauh sebelum ada isu upah ini, kita sudah me-warning," ujarnya secara virtual, Rabu (16/11).

Ia menyebut dengan kondisi perusahaan-perusahaan tekstil di hulu saat ini, arus kas (cashflow) turun terus-menerus.

Hal ini terjadi lantaran produksi turun imbas penjualan yang sulit. Di sisi lain, perusahaan masih harus membayar pekerja yang dirumahkan. Begitu pula dengan tanggungan listrik, perbankan, termasuk biaya-biaya tambahan lain.

"Sekarang ada tiag perusahaan yang full stop karena memang di marketnya tidak ada perubahan. Semakin lama kesulitannya semakin bertambah," tegas Redma.

Dalam acara yang sama, sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan data PHK per November 2022 di mana ada 79.316 orang terdampak di Jawa Barat.

Data itu berdasarkan laporan anggota Apindo Jawa Barat di mana ada 111 perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan dan bahkan 16 perusahaan telah menutup operasi produksinya. Secara total, pengurangan karyawan di Jawa Barat berdampak pada 79.316 orang.

"Sementara dari sektor alas kaki, berdasarkan laporan dari 37 pabrik sepatu dengan total karyawan 337.192 orang, telah melakukan PHK terhadap 25.700 karyawan karena sejak Juli-Oktober 2022 telah terjadi penurunan 45 persen order dan untuk produksi November-Desember 2022 turun sampai dengan 51 persen," jelas Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto.

[Gambas:Video CNN]