petunjuk：Harap ingat alamat situs terbaru situs ini：kk996.com！Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung，Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi，Terima kasih atas kunjungan anda！
amanqq 456Jutaan kata 850245Orang-orang telah membaca serialisasi
《rtp pasir 4d》
KPU RI: 394 juta penonton saksikan empat debat Pemilu 2024******Anggota KPU RI August Mellaz saat memberikan keterangan di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
Antusiasme itu tidak bisa diabaikan. Pelaksanaan debat pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 melalui metode debat menjadi hal yang sangat menarik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa sebanyak 394 juta penonton menyaksikan debat Pemilu 2024, mulai dari debat pertama yang mempertemukan antar-capres hingga debat keempat yang melibatkan antar-cawapres.
"Berdasarkan data yang kami miliki sampai debat, empat kali debat, itu kalau kita lihat dari sisi sembilan tv, stasiun tv, yang kami punya data itu tercatat sekitar 394 juta total jangkauan penonton yang tidak terduplikasi," kata Anggota KPU RI August Mellaz di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat.
Sehingga menurut dia, secara rata-rata debat Pemilu 2024 dapat menjangkau sampai 94 juta lebih penonton.
"Kalau kemudian kita bagi empat saja, kan ini baru empat kali debat ya. Tentu nanti kita nunggu data yang terakhir. Itu rata-rata setiap kali pelaksanaan debat itu bisa menjangkau sampai 94 juta lebih penonton," ujarnya.
Menurut Mellaz, angka jumlah penonton tersebut dapat tercapai karena beragam kemasan program di stasiun televisi dari pra-debat, debat, hingga pasca-debat.
Baca juga: KPU akan diskusikan posisi cawapres dalam debat terakhir
Baca juga: KPU tambah waktu segmen enam debat kelima jadi 4 menit
"Dan kemudian pasca, termasuk bagian yang pra-debat, kemudian pada saat debat, kan itu macam-macam dialog di berbagai stasiun televisi. Itu juga membicarakan hal-hal yang sifatnya kualitatif, termasuk yang kuantitatif. Misalnya diksi-diksi yang sering muncul," katanya.
Oleh sebab itu, dia mengapresiasi masyarakat Indonesia yang secara aktif melihat debat Pemilu 2024 yang telah berlangsung empat kali.
"Dan harapannya tentu ini akan menjadikan tujuan kampanye melalui metode debat ini menjadi satu instrumen yang penting bagi pemilih untuk memastikan bahwa memang inilah kualifikasi dari setiap pasangan calon, baik presiden maupun wakil presiden, yang diberikan ruang dalam pelaksanaan debat untuk memaparkan visi, misi, maupun programnya," tuturnya.
Mellaz juga mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan debat capres/cawapres merupakan hal yang menarik
"Antusiasme itu tidak bisa diabaikan. Pelaksanaan debat pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 melalui metode debat menjadi hal yang sangat menarik," kata Mellaz.
KPU menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: KPU: Prabowo urutan pertama sampaikan visi-misi di debat kelima
Presiden berolahraga pagi di Gasibu Bandung sambil menyapa masyarakat******Presiden RI Joko Widodo berolahraga sambil menyapa masyarakat di kawasan Gasibu, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (4/2/2024). ANTARA/Rubby Jovan/pri.Kota Bandung (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri kunjungan kerjanya di Bandung Raya dengan berolahraga sambil menyapa masyarakat di kawasan Gasibu, Kota Bandung, Minggu pagi.
“Pagi yang sehat, suasana sehat, masyarakat juga saya lihat bondong-bondong banyak yang joging. Bagus untuk kesehatan,” kata Presiden.
Mengenakan kaus berwarna hijau, Presiden Jokowi sekitar pukul 07.00 WIB memulai aktivitasnya dengan jalan pagi dari Hotel Pullman menuju kawasan trek lari di kawasan Gasibu.
Presiden tampak berolahraga bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga putra bungsunya Kaesang Pangarep serta sejumlah elite dari partai tersebut.
Kepala Negara saat berolahraga tampak beberapa kali menuruti keinginan warga dengan berswafoto sambil mengeluarkan ponsel untuk mengabadikan momen tersebut.
“Pak foto pak. Saya mau foto sama bapak,” teriak warga.
Baca juga: Presiden kongko bareng Kaesang dan PSI di Braga Bandung
Baca juga: Presiden Jokowi nikmati malam di Braga dengan sambutan antusias warga
Baca juga: Presiden ingatkan nasabah PNM gunakan pinjaman untuk usaha
Salah satu warga yang sempat bersalaman dengan Presiden Jokowi adalah Tati. Ia merasa terharu dan tidak bisa menahan tangisnya karena dapat bertemu Presiden.
“Susah ketemu Presiden. Kata orang-orang bapak Presiden sombong, tapi ini engga, seneng banget. Dulu pernah ketemu bapak Presiden SBY liat paspampresnya galak, tapi sekarang engga tuh. Saya sekarang bisa salaman,” kata Tati.
Setelah berolahraga sekitar 30 menit di kawasan Gasibu, Kepala Negara pun kembali menuju Hotel Pullman.
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Bandung Raya Jawa Barat, Sabtu (3/2). Selama kunjungannya, Jokowi meresmikan revitalisasi Terminal Leuwipanjang, kemudian menuju ke Soreang, Kabupaten Bandung, untuk menghadiri acara silaturahmi dengan Nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera.
Lalu dilanjutkan ke Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, untuk penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat.
Baca juga: Presiden Jokowi serahkan 3.000 sertifikat PTSL di Kabupaten Bandung
Baca juga: Presiden Jokowi sapa ribuan nasabah Mekaar PNM di Kabupaten Bandung
Polisi tetapkan mantan Kabinda Papua Barat sebagai tersangka******Kapolresta Sorong Kombes Pol Happy Perdana Yudianto. ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu/aa.Sorong (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sorong Kota, Papua Barat menetapkan mantan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Barat berinisial JW sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM).
Kapolresta Sorong Kombes Pol Happy Perdana Yudianto di Sorong, Sabtu, menjelaskan dalam perkara tersebut selain Kabinda Papua Barat juga ada dua dari empat orang terlapor pun telah tetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Sorong Kota.
"Ya ,memang benar, kami sudah melakukan gelar perkara dugaan pemalsuan dokumen, dan sudah menetapkan tersangka, " kata Kapolres Sorong.
Dua orang tersangka lainnya berstatus sebagai suami istri yakni Kepala BPN Kota Sorong berinisial YS dan istri mantan Kepala BPN Kota Sorong berinisial EM
"Ada tiga tersangka berinisial JW, YS dan EM, " kata Kapolres.
Sementara, kata dia, satu terlapor berinisial VN masih ditangguhkan penetapan tersangka, sebab yang bersangkutan tengah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dalam pemilihan umum serentak pada 14 Februari 2024.
"Untuk VN kita belum tetapkan tersangka, karena yang bersangkutan sementara berposisi sebagai Caleg. Nanti setelah pemilu baru kita lakukan pemeriksaan kembali dan atau menetapkan status terhadap yang bersangkutan, " ujar Kombes Pol Happy.
Ketiga tersangka itu, telah dilakukan pemeriksaan rutin sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen.
"Dokumen yang dipalsukan terkait dengan dokumen pertanahan, sertifikat tanah, " kata Kapolres menerangkan.
Dia menjelaskan, dari laporan yang dimasukkan ada 3 dokumen yang dipalsukan, namun pihak penyidik baru menemukan satu dokumen yang dipalsukan, sehingga pihak penyidik masih terus mendalami dokumen lainnya yang diduga ikut dipalsukan.
"Kami masih terus mendalami. Dan nanti kami akan terus sampaikan perkembangannya, " ujar Kapolres.
Terhadap dugaan pelanggaran hukum, katanya ketiga tersangka dikenakan pasal berlapis yakni Pasal 264 ayat 1 dan 2 dan Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP.
Kasus ini bermula dari laporan polisi yang dilayangkan oleh Mariam Manopo pada 2023 lalu terkait dugaan penggelapan sertifikat tanah di Jalan Kontainer Kelurahan Kalasuat, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Baca juga: Polisi buru 45 tahanan Lapas Sorong yang kabur Baca juga: Kapolresta Sorong ungkap kasus pembunuhan pegawai RRI Sorong Baca juga: Polisi buru 45 tahanan Lapas Sorong yang kabur
Menelusuri daerah terisolir demi partisipasi pemilih di NTB******Arsip foto - Warga Desa Baodesa tengah melintasi jalan tanah menggunakan sepeda motor dengan kubangan lumpur karena ketiadaan jalan beraspal sejak puluhan tahun dan menjadi jalan satu-satunya untuk jalur logistik Pemilu 2024 dan menuju Desa Baodesa, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (27/1/2024). ANTARA/Nur Imansyah.Sumbawa, NTB (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penyelenggara pemilu di daerah, bertugas menyediakan dan mendistribusikan logistik pemilu, baik surat suara, tinta, maupun kotak suara.
Keseluruhan logistik itu harus didistribusikan demi memastikan dapat menjaring suara rakyat hingga ke ujung pelosok NTB, salah satunya di Kabupaten Sumbawa, yang berada di Pulau Sumbawa.
Wilayah pedalaman dengan kondisi geografis bergunung-gunung dan hutan di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa, sering kali menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu.
Untuk menyiasati kondisi itu, semua hal harus dilakukan. Belum lagi faktor cuaca yang terkadang kurang mendukung dalam proses distribusi.
Naik gunung turun gunung, lewati lembah, hutan, jalan berlumpur dan menyeberangi sungai hingga lautan harus ditempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu hingga sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Itu semua didekasikan demi melayani masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.
Prioritas
Untuk distribusi logistik pemilu, KPU memprioritaskan lebih dahulu ke daerah-daerah dengan medan yang sulit, terjauh, terpencil, terisolir, dan terdepan, khususnya pemilih yang tinggal di pulau-pulau.
KPU Sumbawa mencatat, meski saat ini belum masuk tahapan distribusi logistik ke TPS, untuk daerah tersulit dan terisolir ini diharapkan bisa terdistribusi dari KPU Sumbawa, paling cepat pada H-7 dan paling telat H-3 sebelum pencoblosan dilakukan pada 14 Pebruari 2024.
Salah satu lokasi terpencil dan terisolir itu ada di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Di tempat ini terdapat 44 TPS yang tersebar di enam desa, dengan total daftar pemilih tetap (DPT) 8.896 orang.
Rata-rata desa di tempat itumerupakan daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Sumbawa. Dari enam desa itu, terdapat tiga desa disebut paling terisolir, terjauh, tersulit, dan tersusah dijangkau untuk distribusi logistik pemilu.
Wilayah itu berada di Desa Tangkam Pulit, Desa Baturotok, dan Desa Baodesa. ANTARA NTB berkesempatan menelusuri desa-desa terpencil di Kabupaten Sumbawa tersebut.
Baodesa bisa disebut sebagai desa di atas desa, karena lokasinya yang berada di atas pegunungan. Untuk mencapai desa itu dari pusat kota , yaitu Sumbawa Besar, dibutuhkan waktu 4 jam dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Itu pun kalau kondisi jalan sedang kering saat musim kemarau.
Bila masuk musim hujan seperti saat ini praktis waktu tempuh menjadi lebih lama, bisa sampai 7 atau 8 jam perjalanan dari pusat kota.
Sebelum sampai ke Desa Baodesa dari Kota Sumbawa Besar harus melewati tiga desa, yakni Klungkung, Batudulang dan Desa Tepal. Jalan yang sudah beraspal hanya sampai Desa Tepal.
Setelah itu ada dua desa lagi, sebelum menuju Baodesa, yakni Tangkam Pulik, dan Baturotok. Jalan ketiga desa ini saling melingkar.
Ada dua jalur ke Desa Baodesa. Pertama, melewati jalan Desa Tangkam Pulik dan Desa Baturotok baru sampai di Baodesa. Hanya saja perjalanan menjadi lebih jauh karena harus memutar.
Jalur kedua, melewati pertigaan di Dusun Musuk yang masuk dalam wilayah Desa Tangkam Pulik. Biasanya warga Baodesa lebih memilih melewati pertigaan jalan ini. Karena lebih dekat daripada harus melewati dan memutari jalan Tangkam Pulik dan Baturotok. Jalan masuk ke tiga desa itu, kondisinya sama-sama bertanah dan berbatu.
Belum lagi untuk mencapai ketiga desa itu harus melewati satu sungai besar dengan lebar lebih dari 10 meter. Sampai saat ini belum ada jembatan permanen untuk menyeberangi sungai itu.
Memang ada jembatan kayu yang dibuat oleh warga. Hanya saja jembatan tersebut sifatnya darurat. Bila ketinggian air sungai naik, hanya bisa dilalui orang dengan jalan kaki.
Kalau memakai sepeda motor dan air sedang tinggi, biasanya warga harus menunggu air surut dulu baru bisa melewati sungai. Syukur-syukur kalau motor tidak macet di tengah sungai.
Karena sulitnya medan ini, rata-rata warga setempat harus memodifikasi motor. Modifikasi ini, utamanya di bagian roda belakang dengan cara memasang potongan rantai-rantai bekas yang sudah diikat sehingga bisa mengitari lingkaran roda.
Pemasangan rantai ini dimaksudkan agar roda motor bisa berputar di medan yang berlumpur. Jika tidak, sepeda motor akan sulit berjalan karena medan yang dilalui sangat licin dan berlumpur.
Kalau menggunakan kendaraan roda empat sangat susah, kalaupun bisa butuh keahlian khusus. Itu pun jenis-jenis mobil yang dipakai harus bermesin penggerak 4x4 atau offrod.
Pikul logistik
Sulitnya medan yang dilalui, berimbas pada upaya pendistribusian logistik pemilu yang harus dibawa dengan cara dipikul.
Jika memakai sepeda motor juga mengandung risiko. Logistik pemilu bisa rusak jika terjatuh, sehingga mengantisipasi itu biasanya personel kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setempat membawa dengan cara dipikul.
Untuk memikul material logistik itu petugas KPPS tidak bisa melakukannya sendiri, karena jumlah personel juga terbatas. KPPS harus membayar warga dengan memberi upah sampai Rp300 ribu per orang untuk sekali mengantar logistik.
Satu orang harus mengangkut dua kotak suara. Itu baru sampai di sekretariat KPPS dan belum dibawa ke TPS yang lokasinya berada di wilayah pelosok dan medannya sulit, naik gunung turun gunung, melewati lereng dan lembah.
Meski kondisi medan yang dilalui sangat sulit, tidak menyurutkan langkah-langkah anggota KPPS untuk membawa logistik pemilu sampai ke tujuan.
Ketua KPPS Desa Baodesa Supratmanto saat ditemui ANTARA mengakui kondisi medan yang sulit ini menjadi salah faktor kendala dalam distribusi logistik pemilu di wilayah itu.
Kondisi seperti itu sudah dialami sejak pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada NTB 2018 dan Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020.
Di Desa Baodesa, terdapat 5 TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 900 orang. Dari 5 TPS terdapat satu TPS yang sulit dijangkau, yakni di TPS Dusun Batutala. Di TPS ini terdapat 132 orang pemilih.
Bila kondisi hujan, semua logistik pemilu harus diangkut dengan cara berjalan kaki dan dipikul dari Sekretariat KPPS Baodesa menuju Dusun Batutala. Itu pun harus naik gunung turun gunung, melewati lembah dan jalan berlumpur, baru sampai ke lokasi TPS.
Sulitnya medan ini juga dirasakan petugas KPPS di Desa Baturotok. Ketua KPPS Baturotok Rusliadi mengaku di desa itu ada 10 dusun, dengan jumlah DPT 3.135 orang yang tersebar di 15 TPS.
Dari 15 TPS, ada 7 TPS dari empat dusun yang sulit dijangkau, terutama dari sisi transportasi. Salah satu contoh di TPS 6 yang berada di Dusun Fajar Bakti, sampai hari ini kondisi jalannya masih jalan setapak.
Naik gunung turun gunung melewati 2 sungai besar, tidak ada jembatan sama sekali, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan, baik roda empat dan roda dua.
Untuk distribusi logistik, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, baik 2019 maupun Pilkada 2020, semua material logistik harus dipikul. Kalau memakai sepeda motor dikhawatirkan logistik rusak.
Sistem pikul logistik ini juga terjadi di Dusun Mekar Sari, Dusun Kaduk, Dusun Benplas. Dari tiga dusun itu ada 3 TPS, yakni TPS 8 di Benplas, TPS 9 Mekar Sari dan TPS 15 di Dusun Kaduk. Jumlah pemilihnya hampir 400 untuk 3 TPS tersebut.
Untuk distribusi logistik, KPPS setempat harus membayar orang, mengingat keterbatasan petugas KPPS. Per satu kotak suara yang dipikul upahnya sebesar Rp200 ribu.
Upah itu di luar biaya angkut logistik lain, seperti bilik suara dan sebagainya. Pemikulnya, warga sekitar dan biaya yang dikeluarkan untuk memikul ini dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat.
Seberangi sungai
Kondisi yang sama juga didapati di TPS yang berada di Desa Tangkam Pulit. Di tempat ini dustribusi logistik juga harus dibawa dengan cara dipikul. Untuk mengangkut logistik ini anggota KPPS setempat harus membayar orang untuk memikul dengan biaya Rp300 ribu per orang.
Ketua KPPS Desa Tangkam Pulit Arrasyad mengatakan jumlah DPT di tempat itu sebanyak 1.247 orang pemilih yang tersebar di 6 TPS.
Untuk akses tersulit, berada di Dusun Sukamaju, dengan satu TPS dan 300 orang pemilih. Untuk sampai ke Dusun Sukamaju, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki karena hanya ada jalan setapak.
Butuh waktu hingga 4 jam ke Dusun Sukamaju, sehingga untuk membawa logistik butuh fisik yang prima, mengingat medan yang dilalui juga sangat sulit dan berat, serta berlumpur.
Belum lagi untuk mencapai TPS Dusun Sukamaju harus menyeberangi satu sungai yang arusnya sangat deras bila musim hujan seperti saat ini.
Oleh karena itu, untuk bisa menyeberangi sungai, anggota KPPS setempat harus menunggu arus air tenang dulu, baru bisa berjalan.
Usai menyeberangi sungai, perjalanan kembali dilanjutkan dengan jalan kaki, lagi-lagi medannya naik gunung turun gunung, melewati hutan dan lembah baru sampai ke lokasi TPS di Dusun Sukamaju.
Selain masalah transportasi, di tiga desa itu belum ada aliran listrik PLN. Kalau pun ada listrik, hanya bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), yang tidak semua warga terlayani.
PLTMH itu dibangun secara swadaya masyarakat, sehingga kalau malam tiba, praktis suasana desa gelap. Tidak hanya listrik, sinyal untuk telepon seluler pun susah. Kalau ada, sinyalnya naik turun. Di tiga desa itu sebetulnya menara telekomunikasi yang dibangun dari program Bakti Kominfo, tapi kondisinya sudah tidak berfungsi karena rusak.
Menggunakan perahu
Selain dipikul untuk menyeberangi sungai, distribusi logistik juga ditempuh melalui jalur laut menggunakan "speed boat" atau perahu nelayan. Di Kabupaten Sumbawa, ada dua lokasi yang pendistribusian logistiknya harus menggunakan jalur laut, yakni di Pulau Moyo dan Pulau Medang.
Secara geografis kedua pulau itu terpisah dari daratan Pulau Sumbawa. Secara administratif, dua pulau itu masuk dalam Kecamatan Labuan Badas. Di Pemilu 2024 ini, jumlah DPT di Labuan Badas mencapai 25.134 pemilih.
Sementara di Pulau Moyo dan Pulau Medang terdapat 4 desa. Dua desa di Pulau Moyo, yakni Desa Labuhan Aji ada 9 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.706 pemilih dan Desa Sebotok ada 6 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.284 pemilih.
Untuk Pulau Medang, ada dua desa, yakni Bajo Medang dengan jumlah 5 TPS dan DPT sebanyak 1.073 pemilih dan Desa Bugis Medang terdapat 5 TPS, dengan DPT 1.021 orang.
Untuk sampai ke Pulau Moyo dari Kota Sumbawa Besar, masyarakat setempat biasanya melalui Pelabuhan Badas.
Kalau warga Desa Sebotok hendak menuju kota menggunakan perahu khusus, yang biasa disebut nambang. Perahu nambang ini memiliki jadwal dua kali, yakni Minggu ke kota, dan kembali ke Moyo pada Senin malam. Selanjutnya perahu beroperasi pada Selasa dan kembali pada Rabu malam. Setelah itu tidak ada perahu karena dalam satu minggu hanya beroperasi dua perahu.
Biasanya warga setempat memakai dua rute, rute lewat depan dan rute lewat belakang Pulau Moyo. Kalau cuaca bagus, biasanya warga Pulau Moyo lewat rute depan bisa sampai 3-4 jam. Kalau lewat belakang biasanya waktu tempuh bisa sampai 7 jam karena harus memutari pulau.
Mengingat lokasi Desa Sebotok ini berada di sisi utara Pulau Moyo, kalau warga ada keperluan di Kota Sumbawa besar lewat dari jadwal kapal. Warga dua kali nyeberang dari Desa Sebotok.
Bila menyewa perahu kecil dengan biaya Rp300 ribu - Rp500 ribu. Baru turun di Labuan Haji, kemudian ke Sumbawa. Untuk persewaan ini, hampir setiap hari ada perahu yang tersedia.
Untuk mendistribusikan logistik ke Pulau Moyo dengan cuaca normal dibutuhkan waktu 2 jam mengarungi lautan. Sementara dengan kondIsi cuaca tidak bagus, ombak besar dan angin kencang bisa sampai 3 atau 4 jam. Itu pun harus menggunakan kapal yang ukurannya besar.
Sesampainya di kedua pulau itu, logistik pemilu lalu dibawa dengan kendaraan roda 4 menuju ke sekretariat KPPS kantor desa masing-masing. Pada Februari 2024 ini, cuaca di perairan Pulau Moyo, dalam satu minggu terakhir, sedang buruk.
Bila berkaca pengalaman Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020, saat cuaca buruk, tidak ada satu pun pemilik perahu nambang yang berani membawa logistik pemilu.
Saat itu penyelenggara pilkada bersyukur karena distribusi logistik sudah tiba di Moyo, setelah dibantu menggunakan kapal Bea Cukai dan Polres Sumbawa.
Karena cuaca buruk, logistik baru tiba malam hari. Mengingat saat itu logistik pemilu baru tiba pada hari pencoblosan, sempat membuat petugas KPPS kalang kabut.
Pengawasan
Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami mengakui dalam catatan Bawaslu terdapat beberapa TPS yang sulit dijangkau, khususnya transportasi, karena lokasinya terpencil.
Untuk mencapai lokasi itu pun tidak mudah mengingat sulitnya medan yang harus dilalui oleh transportasi. Karena sulit ketiadaan infrastruktur jalan yang masih berupa jalan tanah. Kalau hujan praktis jalan yang dilalui berlumpur.
Lokasi TPS terisolir ini berada di Kecamatan Orongtelu, Batulante, Kecamatan Terano dan Labuan Badas meliputi Pulau Moyo dan Medang.
Untuk lokasi-lokasi tersulit ini, Bawaslu menitikberatkan pada pengawasan petugas panwas TPS yang berada di bawah, terutama saat pendistribusian logistik. Per TPS ditugaskan satu orang untuk mengawasi, dengan domisili di tempat tersebut.
Pengawas-pengawas itu ikut mengawal proses pendistribusian hingga ke lokasi TPS. Khusus di Dusun Mata, Kecamatan Terano, lokasinya cukup jauh dan KPU membuat TPS khusus di Kecamatan Ropang ada PT Sumbawa Juta Raya (SJR), sebuah perusahaan tambang.
Di mana informasi yang diperoleh perusahaan distribusi logistik harus melalui laut. Pada lokasi-lokasi ini yang menjadi perhatian Bawaslu agar distribusi logistik sampai ke TPS.
Untuk lokasi-lokasi terjauh dan tersulit ini, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPU agar mendahulukan H-7 atau H-4 logistik sudah harus sampai ke TPS.
Perjuangan petugas KPPS dalam mendistribusikan logistik pemilu patut diapresiasi demi melayani masyarakat dalam memberikan hak pilihnya di pemilu yang langsung, umum, bebas (luber) dan jujur dan adil (jurdil).
Perampas senjata api KP3 Udara Ilaga anggota KKB Numbuk Telenggen******TKP perampasan senpi milik Polri yang diambil KKB yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen di depan pasar Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. ANTARA/HO/Humas Polda Papua/aa.Jayapura (ANTARA) - Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo mengatakan pelaku perampasan senjata api milik Pos Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Udara Bandara Aminggaru, Ilaga adalah anggota KKB yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen.
Dari laporan yang diterima, kata Benny, setelah merampas senjata api jenis SS1-V1 dan satu buah magazen yang berisi 20 butir peluru kaliber 5.56 mm milik Pos KP3 Udara Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pelaku langsung melarikan diri ke kampung Mundidok, Distrik Gome.
"Kampung Mundidok merupakan salah kampung yang menjadi basis KKB," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Benny Prabowo kepada Antara di Jayapura, Sabtu.
Ia mengatakan upaya pencarian masih dilakukan tim gabungan TNI-Polri namun hingga kini belum membawa hasil.
"Saat pengejaran, tim sempat ditembaki hingga terjadi kontak tembak," kata Benny.
Perampasan senjata api tersebut terjadi pada Kamis (1/2) di pasar Ilaga, saat anggota yang bertugas di KP3 udara sedang mengantarkan barang.
Tiba-tiba pelaku merampas senjata api yang dibawa anggota dan langsung melarikan diri ke arah kampung Mundidok.
"Identitas pelaku perampasan senjata api sudah teridentifikasi oleh anggota Polres Puncak," jelas Kombes Benny .
Kabid Humas Polda Papua mengimbau agar baik anggota TNI-Polri maupun masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada saat beraktivitas agar terhindar dari tindakan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh kelompok tersebut.
"Semua pihak harus waspada guna menghindari aksi penembakan yang dilakukan KKB," katanya.
Polres Puncak merupakan salah satu polres yang berada di Provinsi Papua Tengah, bersama Polres Nabire, Polres Puncak Jaya, Polres Dogiyai, Polres Deiyai, Polres Paniai, dan Polres Intan Jaya.
Panglima cek langsung kesiapan TNI bantu pengamanan Pemilu 2024******Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) mengecek alat penanggulangan huru-hara prajurit TNI saat apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2024 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (1/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek langsung kesiapan prajurit dan alutsista yang dikerahkan untuk membantu pengamanan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
TNI mengerahkan 446.219 prajurit dari tiga matra untuk membantu Polri mengamankan jalannya Pemilu serta membantu KPU (Komisi Pemilihan Umum) mendistribusikan kotak dan surat suara ke daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta daerah-daerah yang diyakini rawan.
“Tadi kami juga mengecek ke beberapa pangkotama (panglima komando utama, red.) untuk proses perbantuan distribusi logistik pemilu. Kemarin, ada masalah di Papua saat pendistribusian logistik pemilu terjadi longsor sehingga dibantu oleh pasukan TNI yang ada di sana, sehingga logistik pemilu bisa tiba di tempat dalam keadaan aman,” kata Agus Subiyanto saat jumpa pers selepas upacara gelar pasukan pengamanan pemilu di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma di Jakarta, Kamis.
TNI menggelar apel kesiapan pasukan serentak di seluruh wilayah Indonesia yang kemudian dipantau langsung oleh Panglima melalui sambungan video conference(vicon). Di Jakarta, upacara gelar pasukan itu dipimpin oleh Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan.
Setelah upacara, Panglima mengecek beberapa alutsista yang digelar dalam apel kesiapan itu, kemudian juga alat penanggulangan huru-hara (PPH) yang digunakan para prajurit, antara lain tameng dan helm yang mereka gunakan.
Selanjutnya, Panglima mendengar laporan dari beberapa pangdam mengenai kesiapan pasukan di daerahnya masing-masing, antara lain di Maluku dan Papua. Dalam percakapan antara Panglima TNI dan pangdam-pangdam, Agus Subiyanto mengingatkan kembali faktor cuaca buruk yang dapat menghambat distribusi logistik pemilu. Para pangdam pun menjelaskan kepada panglima ada antisipasi yang mereka siapkan demi memastikan logistik pemilu tiba tepat waktu di TPS-TPS.
“Pangkotama atau pangdam itu memiliki rencana kontingensi. Dalam rencana kontingensi itu ada faktor alam dan non-alam yang harus dihadapi. Kalau alam, biasanya bencana alam seperti banjir, longsor, gunung merapi. Itu pangkotama memiliki rencana tersebut, kebutuhan personel dan alat kelengkapan yang dibutuhkan,” kata Panglima TNI menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.
Untuk faktor non-alam, TNI juga mengantisipasi adanya konflik sosial, misalnya kerusuhan, karena itu rangkaian apel gelar pasukan itu juga menampilkan simulasi demonstrasi yang berujung ricuh.
Dalam penanganan kerusuhan atau kericuhan itu, Panglima memastikan TNI hanya membantu Polri dan baru akan turun manakala ada permintaan dari kepolisian.
“Kami ada SOP-nya dalam mengatasi demo. Jadi, tidak semena-mena juga,” kata Panglima TNI.
Dalam rangkaian apel, Panglima TNI didampingi jajaran kepala staf dan wakil kepala staf, yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra.
Ada pula Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus TNI AD Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI R. Nugraha Gumilar, Komandan Pasukan Marinir 1 TNI AL Brigjen TNI Umar Farouq, dan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi.
KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej******Arsip foto - Wamenkumham Eddy Hiariej meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Kemenkumham, Senin (4/12/2023). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tetap memproses dugaan korupsi terkait mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej usai putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa keputusan tersebut berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam forum bersama pimpinan komisi antirasuah, struktural penindakan, dan tim Biro Hukum KPK.
“Telah diputuskan bahwa KPK tetap melanjutkan penanganan perkara tersebut dengan lebih dahulu melakukan proses dan prosedur administrasi penanganan perkara dimaksud sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Ali dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Ali menjelaskan bahwa perkara peradilan hanya menguji aspek formil, sementara substansi materi dugaan perbuatan Eddy dan tersangka lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham itu, masih perlu diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Substansi materiil dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara tersebut tentu hingga kini belum diuji di peradilan Tipikor dan juga sama sekali tidak menjadi materi pertimbangan hakim pra peradilan yang diajukan pemohon EOSH,” tutur Ali.
Terlepas dari itu, KPK menghormati putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bagian kontrol pada proses penyelesaian perkara pidana korupsi.
“Perkembangan akan disampaikan sebagai bentuk keterbukaan KPK pada masyarakat,” ujar Ali.
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).
"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.
Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.
Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.
Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.
Presiden akan menggunakan hak pilih pemilu di TPS Gambir Jakarta******Presiden Joko Widodo berjalan sebelum meresmikan revitalisasi Terminal Leuwipanjang di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz/aa.Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo akan menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, tanggal 14 Februari 2024.
“(Mencoblos) Di Gambir,” kata Jokowi singkat di sela kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.
Sebelumnya pada Maret 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih kepada Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta.
Berdasarkan catatan ANTARA, pada saat itu proses coklit dilakukan petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat bernama Feby Azza Nurhakim.
Menurut Feby, nama Presiden Joko Widodo terdaftar di TPS 010 Kelurahan Gambir.
Petugas kemudian menempelkan stiker coklit di pintu Istana Merdeka dengan jumlah pemilih sebanyak dua orang yang tertera nama Joko Widodo dan Iriana.
Baca juga: Jokowi minta semua capres tidak terjebak pada debat personal
Baca juga: Presiden Jokowi tanda tangani keppres pemberhentian Mahfud Md
《rtp pasir 4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot judi online terpercayaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp pasir 4d》bab terbaru。
