maxwin gampang jp slot

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

Startup Makin Lesu, CoHive Diputus Pailit******

Penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), CoHive, diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Putusan itu tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst (18/1).

"Menyatakan termohon PKPU (PT EVI ASIA TENGGARA) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan," tulis pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman pailit, Rio Sadrack M. Pantow dan Benny Marnala Pasaribu ditetapkan sebagai tim kurator.

Mengutip CNBC Indonesia, Rabu (1/2), CoHive didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan modal ventura East Ventures yang diberi nama EV Hive sebagai lokasi kerja bersama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan.

EV Hive punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD. Pada 2017, proyek tersebut diambil alih oleh Jason Lee, Carlson Lau, dan Ethan Choi yang mengganti namanya menjadi Cocowork yang kemudian diganti lagi menjadi CoHive.

Setelah beralih kepemilikan dan meraih pendanaan seri B antara lain dari Insignia Ventures, CoHive berubah fokus dan berekspansi secara agresif di banyak lokasi dan kota. CoHive bahkan menguasai satu gedung di Mega Kuningan yang diberi nama CoHive 101.

Strategi CoHive adalah menawarkan sewa jangka pendek ke penggunanya atas ruang yang mereka sewa dalam jangka panjang. Perusahaan juga berekspansi ke sektor selain co-working yaitu ritel, co-living, dan penyewaan ruang untuk event.

Pada akhir 2020, salah satu investor CoHive, Chris Angkasa kembali mengambil alih kendali sebagai CEO perusahaan. Namun, dalam laman Linkedin pribadinya Chris sudah tidak mencantumkan posisi CEO di CoHive.

[Gambas:Video CNN]

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

UMKM Ransel Bikin Desa di Bandung Menang Program Desa BRILian 2022******

Perindustrian dan sektor jasa membuat kemapanan ekonomi masyarakat Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung terus berkembang.

Masyarakat Desa mengoptimalkan warisan turun temurun dalam mengembangkan produk lokal berupa tas maupun ransel. Berkat itu, Desa Margahayu Tengah dinobatkan sebagai 15 pemenang desa utama Program Desa BRILian 2022.

Desa BRILian merupakan program pemberdayaan desa oleh BRI yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa. Melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi, Program Desa BRILian dapat mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDG's).

Desa Margahayu Tengah memiliki luas wilayah sebesar 115.42 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 18.201 Jiwa (5.205 KK, 16 RW & 88 RT). Karakteristik Desa Margahayu Tengah yaitu wilayah industri kecil dan menengah, perdagangan dan jasa.

"Selain produk tas. Masyarakat di masing-masing kampung di sini juga terhidupkan dengan aktivitas konveksi, mulai dari seragam hingga training sekolah," ungkap Zaenal.

Kolaborasi antara aparatur desa dengan warga merupakan kunci dari pembungan desa itu sendiri. Hal tersebut juga tergambarkan dari desa industrial ini.

Peran desa dalam memberikan fasilitas pelayanan masyarakat seperti mobil transportasi, wahana bermain anak serta pengelolaan sampah terpadu yang merupakan kolaborasi swadaya masyarakat.

Desa Margahayu Tengah juga memiliki beberapa potensi yang terus dikembangkan untuk memajukan perekonomian desa.

Potensi yang pertama yaitu Potensi Wisata terdiri dari Keretek/Delman/Andong Kuda Tunggang. Kemudian potensi Budaya yang terdiri dari Pencak Silat hingga Lingkung Seni.

Terakhir Potensi Ekonomi yang terdiri dari 31 Pabrik industri menengah, Industri Kecil Rumahan, Toko Warung, Swalayan, 11 Usaha Jasa, 7 Rumah Makan serta 4 Kelompok Tani Urban Farming.

Dalam rangka melestarikan program ketahanan pangan terpadu, Desa Margahayu Tengah membangun Greenhouse Tanaman Hidroponik yang bekerjasama dengan beberapa desa setempat.

Desa Margahayu Tengah juga melakukan pemberdayaan UMKM dalam bidang Konveksi Training serta terus berinovasi untuk mengembangkan Klaster Usaha Konveksi Tas/Ransel hingga menjadi kawasan Blok Ransel atau Sentra Industri Tas Desa Margahayu.

Selain itu, pengelolaan 32 Titik Air Bersih merupakan salah satu unit usaha BUMDes untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 3.500 masyarakat desa.

BUMDes Margahayu Tengah berperan aktif dalam mendukung inklusi keuangan dengan aktif sebagai Agen Brilink, juga telah menjalankan sistem pembayaran tagihan air dengan memanfaatkan aplikasi Stroberi Tagihan, BRIMO dan Qris BRI.

"BUMDes Margahayu Tengah juga turut mengelola Klaster Usaha Konveksi Tas/Ransel yang merupakan sentra industri tas Desa Margahayu Tengah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Desa Margahayu Tengah," ujar Zaenal.

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

Kemnaker Janji UU PPRT Jamin Hak Upah Hingga Cuti Pekerja Rumah Tangga******

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bakal mengatur sejumlah hak mendasar yang diperoleh PRT.

Hak dasar itu mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan selama ini tidak ada perlindungan bagi hak-hak mendasar PRT. Oleh sebab itu, ia berharap kehadiran UU PRT dapat memberikan perlindungan itu.

Tak hanya soal hak PRT, RUU PPRT juga akan mengatur hak pemberi kerja. Mereka akan mendapatkan kepastian data-data yang jelas terkait PRT yang bekerja dengan mereka.

Pemberi kerja juga diberikan kepastian untuk bisa berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga terkait mengenai kontrak kerja mereka dengan PRT.

RUU PPRT sudah mandek di parlemen selama 19 tahun. Rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, pembahasan ruu tersebut rampung di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Setelahnya, pemerintah dan DPR bersepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu pupus. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Presiden Jokowi kemudian menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan.

[Gambas:Video CNN]

Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menaker Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/1).

usia fantasi

Profil dan Pendiri JD.ID yang Tutup Operasi di RI per 31 Maret 2023******

Perusahaanjual beli online JD.ID mengumumkan bakal menutup operasinya di Indonesia per 31 Maret 2023. Sedangkan, pemesananterakhir akan dilayani sampai 15 Februari mendatang.

Pemberitahuan penutupan ini diumumkan JD.ID dalam laman resminya Senin (30/1) ini. Dengan keputusan ini, maka perusahaan hanya bertahan sekitar delapan tahun beroperasi di Tanah Air.

Berdasarkan informasi di websitenya, JD.ID pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015 dan saat ini memiliki 12 kategori pilihan produk. Ragam kategori produknya bervariasi mulai dari produk untuk ibu dan anak, smartphones, perangkat elektronik, hingga produk luxury.

JD.ID merupakan perusahaan patungan e-commerceChina yaitu JD.com dan Provident Capital. Sebelum pengumuman tutup kali ini, JD.ID menutup cabang logistiknya, JDL Express Indonesia, per 22 Januari 2023.

Rencana penutupan JDL Express Indonesia ini muncul setelah sebuah laporan mengatakan JD.com berencana untuk keluar dari Indonesia dan Thailand pada awal 2023.

Perusahaan induk JD.ID, JD.com, kala itu dikabarkan tengah mencari calon investor untuk membeli bisnisnya di kedua negara tersebut setelah mencatatkan kerugian di pasar.

Sementara itu, toko offlineJD.id di Jakarta disebut baru-baru ini mulai mengosongkan stoknya dan sedang mengadakan clearance sale.

Pada Desember 2022 lalu, JD.ID juga mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan.

Lihat Juga : Jokowi Minta Menteri Waspadai Kenaikan Harga Beras dan Minyak Goreng

"Salah satu Langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan," ujar Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara kepada CNNIndonesia.com, pada akhir 2022.

Langkah PHK ini bukan yang pertama diambil oleh JD.ID. Pada Mei lalu, perusahaan juga mengambil langkah yang sama sebagai salah satu improvisasi agar perusahaan dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia.

JD.ID adalah anak perusahaan JD.com yang memiliki kantor pusat di China. Adapun JD.com didirikan oleh pengusaha China bernama Liu Qiangdong atau lebih dikenal dengan nama Richard Liu.

Liu merupakan warga asli China yang lahir di desa kecil di wilayah luar Suqian. Ia dibesarkan di desa Chang'an di Provinsi Jiangsu.

Ia memulai membangun JD.com pada 2004 dan beberapa tahun kemudian berhasil menjadi salah satu raksasa platform belanja onlineserba ada di China.

Sejak dibangun, Liu memastikan bahwa tidak ada produk palsu yang dijual di perusahaanya. Salah satu upaya yang ia lakukan adalah dengan membatasi jumlah penjual di JD.com, sehingga ia berhasil menjadi platform belanjaonlineyang diminati masyarakat China.

JD.com juga berhasil menjadi perusahaan dengan IPO terbesar dari China di Amerika Serikat pada saat mulai diperdagangkan di NASDAQ.

Berdasarkan data Bloomberg Billionaires Index, sumber utama total kekayaan Liu berasal dari kepemilikan sahamnya 15 persen di JD.com.

Pada April 2022 lalu, Liu mundur dari posisi CEO JD.com menyusul tindakan keras pemerintah China terhadap pebisnis teknologi. Sejak itu, ia hanya bertugas mengawasi strategi jangka panjang JD.com dan memilih lebih banyak berada di belakang layar.

[Gambas:Video CNN]

Percetakan Tiandao

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

kaisar kuno

Anak Usaha Astra dan Toyota Bentuk Perusahaan Transportasi******

PT Arya Kharisma (AKH), anak perusahaan PT Astra International Tbk (Astra), dan Toyota Motor Asia Pacific Pte Ltd (TMAP), anak perusahaan Toyota Motor Corporation (Toyota) meluncurkan PT Mobilitas Digital Indonesia (MDI).

Perusahaan patungan Astra dan Toyota ini bergerak dalam bidang mobilitas transportasi. MDI didirikan pada 25 Juli 2022 dan telah mulai beroperasi sejak Agustus 2022 lalu.

Presiden Direktur PT Mobilitas Digital Indonesia Vilihati Surya mengatakan, dengan mengangkat layanan MODA dalam menjalankan kegiatan operasional, kehadiran MDI di tengah masyarakat Indonesia bertujuan untuk menyediakan pelayanan terbaik dalam mendukung mobilitas masyarakat dan logistik.

"MODA siap melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sewa kendaraan di Indonesia. Kami berharap dapat memberikan solusi mobilitas dan pengalaman terbaik kepada konsumen melalui kolaborasi antara Astra dan Toyota ini," ujar Vilihati Surya dalam acara peluncuran MODA, Kamis (2/2).

Sementara Wakil Presiden Direktur PT Mobilitas Digital Indonesia Yutaka Okayama mengatakan, MODA memberikan pengalaman baru dalam layanan mobilitas di era digital dengan mengintegrasikan kecanggihan teknologi dengan armada transportasi. Layanan ini didukung oleh Connected Technologies dari Toyota untuk menganalisa status kendaraan, perilaku mengemudi, dan lainnya.

"Dengan demikian, kami dapat berkontribusi tidak hanya untuk mengurangi kecelakaan, konsumsi bahan bakar, dan emisi CO2, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi logistik di Indonesia,"kata Yutaka Okayama.

Sesuai dengan semangat MODA sebagai Your Mobility Partner, MODA menyediakan berbagai layanan mobilitas, mulai dari MODA Rent yang merupakan layanan rental full-service untuk kendaraan komersial, kemudian Movic yang merupakan marketplace platform untuk rental mobil penumpang, hingga beberapa layanan baru lainnya yang akan diluncurkan pada tahun 2023 ini.