azkabet

Penguasa Istana Kesepuluh

airbet link alternatif

DPRD DIY minta tidak ada "sweeping" rumah makan saat Ramadhan******

Yogyakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta meminta tidak ada pihak yang melakukan razia atau "sweeping" tempat makan saat memasuki bulan Ramadhan di wilayah ini.

"Tidak boleh ada 'sweeping' rumah makan. Yang berpuasa menghormati yang tidak puasa, yang tidak berpuasa juga menghormati yang puasa," kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto di Yogyakarta, Senin.

Eko menuturkan selain meningkatkan ibadah ritual, Bulan Suci Ramadhan seyogianya menjadi momentum memupuk toleransi serta memperkuat solidaritas dengan saling membantu antarsesama warga.

"Saling tolong menolong antara yang mampu secara ekonomi dan yang tidak mampu. Yang kecukupan dan kurang kecukupan agar saling membantu," kata dia.

Menurut Eko, praktik toleransi dan tenggang rasa penting untuk terus dijaga di Yogyakarta sebagai salah satu pusat destinasi wisata di tanah air.

Manakala praktik baik tersebut mampu dirawat warga DIY, dia meyakini secara tidak langsung akan memengaruhi stabilitas kunjungan wisata yang biasanya menurun selama bulan puasa di provinsi ini.

"Tentunya ketika Yogyakarta ini aman, nyaman maka wisatawan juga senang," kata dia.

Karena itu, Eko berharap situasi aman dan kondusif terus dikawal oleh aparat kepolisian beserta Jaga Warga di lima kabupaten/kota dengan menggunakan kearifan lokal sebagai pendekatan dalam membangun serta memelihara kamtibmas.

"Ramadhan ini kan sudah setiap tahun berlangsung sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Ramadhan ini adalah momentum aman lahir batin," ucap dia.

Setelah mengalami penurunan kunjungan wisata selama Ramadhan, dia memperkirakan kunjungan di DIY akan menggeliat kembali menjelang Idul Fitri seiring dengan kebiasaan masyarakat pulang kampung, baik untuk bersilaturahmi maupun berziarah ke makam leluhur.

"Ada kebiasaan masyarakat sebelum Ramadhan mau pulang ketemu keluarganya menjelang lebaran. Di sisi lain Yogyakarta ini juga menjadi tempat transit para pemudik," kata dia.
 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Nona seksiku

indo7bet

Pemerintah serahkan santunan bagi 14 keluarga petugas pemilu meninggal******

Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten menyerahkan santunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp842 juta bagi ahli waris dari 14 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja/sakit saat menjalankan tugasnya.

"Kita memberikan bantuan untuk keluarga korban atau pahlawan demokrasi kita yang bertugas saat pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Ada 14 petugas KPPS yang menerima bantuan dengan total Rp842.800.000," kata Pejabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono di Tangerang, Senin.

Ia menyebutkan mereka yang mendapatkan santunan adalah petugas penyelenggara pemilu yang terdaftar kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan, yang mengalami insiden kecelakaan kerja/sakit sampai meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.

Baca juga: KPU Tangerang akan beri santunan petugas KPPS meninggal dunia

"Jadi, kita berikan santunan ini kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia saat bertugas. Yang menerima adalah mereka yang masuk dalam BPJS ketenagakerjaan dengan angka penerimaan bagi anggota meninggal sebesar Rp296,8 juta, namun ada ahli waris yang menerima sebesar Rp42 juta," katanya.

Dia menjelaskan kebanyakan petugas yang meninggal adalah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Rata-rata mereka meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat menjalankan tugas.

Ia mengaku pihaknya sudah mengantisipasi dari jauh sebelum pemilu dilaksanakan dengan memastikan seluruh petugas pemilu di Kabupaten Tangerang dalam kondisi sehat jasmani serta memberikan jaminan BPJS Kesehatan.

Andi mengungkapkan selain memberikan santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal dalam menjalankan tugas selama pemilu, pihaknya juga menyerahkan santunan kepada tiga keluarga petugas non-ASN dan petugas tempat pemakaman umum (TPU) dengan nilai Rp126 juta.

"Di luar petugas KPPS, ada tiga keluarga almarhum, yaitu dari petugas non-ASN, seperti guru, kades dan petugas TPU dengan masing-masing penerima sebesar Rp42 juta," katanya.

Ia menyampaikan bela sungkawa dan duka cita mendalam atas wafatnya para petugas pemilu dan abdi negara lainnya yang meninggal dunia saat menjalankan tugas.

"Setelah kejadian petugas meninggal, kita langsung memberikan bantuan melalui Dinsos setempat. Mudah-mudahan dapat membantu ahli waris," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Ibkar Saloma menyampaikan bahwa pemberian santunan kepada ahli waris nominalnya berbeda-beda.

Baca juga: Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang meninggal diduga kelelahan

Baca juga: KPU Tangerang akui anggota KPPS meninggal karena sakit

BPJS Ketenagakerjaan membagi ke dalam tiga kategori, yakni meninggal saat bertugas pada pemilu 14 Februari, meninggal setelah bertugas, dan yang masih menjalani perawatan.

Untuk meninggal saat bertugas diberikan santunan sekitar Rp296,8 juta, sementara meninggal atau dalam perawatan sesudah bertugas sebesar Rp42 juta/orang.

"Jadi, ada beberapa golongan. Untuk petugas yang meninggal dunia pada hari H bertugas itu mendapat santunan sebesar Rp296,8 juta, dengan rincian santunan JKK Rp142 juta, santunan pemakaman Rp10 juta, santunan berkala Rp12 juta, santunan beasiswa bagi anak almarhum Rp126 juta," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Cinta setelah Masehi

101 tafsir mimpi

Polrestro Jakbar mulai Operasi Keselamatan 2024 dengan sosialisasi******

polisi juga menegur sejumlah pengendara  yang melakukan pelanggaran

Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Barat (Polres Jakbar) memulai penyelenggaraan Operasi Keselamatan Jaya  2024 dengan sosialisasi dalam rangka meningkatkan disiplin lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor.

Kasat lantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Ridha Aditya menyebut sosialisasi diselenggarakan di sejumlah titik lampu lalu lintas di wilayah Jakbar mulai hari ini hingga 17 Maret 2024.

"Kami melaksanakan sosialisasi diantaranya melalui spanduk serta pembagian brosur kepada pengendara yang melintas," kata Ridha di Jakarta, Senin.

Selain sosialisasi, kata Ridha, polisi juga menegur sejumlah pengendara  yang melakukan pelanggaran.

"Pelanggaran ini termasuk melawan arus, tidak menggunakan helm SNI, serta beberapa pelanggaran lain yang menjadi prioritas dalam Operasi Keselamatan 2024," kata dia.

Ridha menuturkan Operasi Keselamatan Jaya merupakan upaya polisi mengedukasi masyarakat guna meningkatkan disiplin berlalu lintas.

"Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas," kata Ridha.

Adapun Operasi Keselamatan Jaya 2024 ini menargetkan sejumlah pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas, di antaranya menggunakan handphone saat berkendara, mengemudi di bawah umur, dan berboncengan sepeda motor lebih dari satu orang.

"Pengendara sepeda motor tanpa helm SNI, pengemudi mobil tanpa menggunakan sabuk pengaman, berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, melebihi batas kecepatan, serta pelanggaran terkait kelebihan penumpang dan spesifikasi teknis kendaraan," kata Ridha.

Ia mengimbau masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang lebih baik.

"Semoga dengan pelaksanaan operasi ini, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib," ungkap Ridha.
Baca juga: Ribuan personel juga disiapkan untuk Operasi Keselamatan Jaya 2024
Baca juga: Polda Metro catat terdapat 136 kecelakaan selama operasi keselamatan
Baca juga: Pengguna sepeda motor banyak lakukan pelanggaran lalu lintas di Jakbar

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Rasul Laut

topanbet

KI DKI kerja sama Biro Umum Setda perkuat layanan informasi publik******

Kami ingin mengajak Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) Provinsi DKI Jakarta untuk bisa bersinergi melaksanakan kegiatan bimtek e-monev

Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta bekerjasama dengan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) DKI Jakarta memperkuat sinergi tata kelola layanan informasi publik pada 2024. "Sebagai langkah awal kita membuat kegiatan bimbingan teknis (bimtek) untuk layanan di bidang pengawasan dan evaluasi secara digital (e-monitoring dane-monev)," kata Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA) KI DKI Aang Muhdi Gozali  di Jakarta, Senin, saat melakukan audiensi dengan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI terkait sinergi kedua instansi. Aang menyebut kegiatan verifikasi dan klarifikasi (visitasi) dan bimbingan teknis (bimtek) ini merupakan bagian dari pengawasan (monitoring)  terhadap badan publik di Jakarta. Selain untuk meningkatkan tata kelola layanan informasi publik, kegiatan tersebut juga memberikan asistensi serta menjamin kesiapan badan publik dalam mengikuti pelaksanaane-monitoring dan e-monev yang akan digelar pada Juni 2024. "Kami ingin mengajak Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) Provinsi DKI Jakarta untuk bisa bersinergi melaksanakan kegiatan bimtek e-monevuntuk badan publik kategori Biro di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," ujar Aang. Lebih lanjut, Aang menjelaskan melalui kegiatan bimtek, pihaknya akan memberikan pengarahan secara teknis kepada para peserta untuk dapat langsung memperbaiki layanan informasi publik. Hal itu sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Perbaikan tata kelola layanan informasi publik, kata Aang juga dapat dilakukan berdasarkan surat rekomendasi hasil e-monev pada tahun sebelumnya. "Harapannya, tentu saja, badan publik kategori biro yang belum informatif di lingkungan DKI Jakarta dapat semakin baik kualitas layanan informasi publik serta bisa meraih predikat informatif," ucap Aang. Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur Biro Umum dan ASD DKI Jakarta Sahar Mildino menyambut baik kerja sama kegiatan bimtek tersebut. "Kami siap bersinergi untuk kegiatan bimtek yang mungkin dapat kita laksanakan setelah Lebaran. Untuk kegiatannya semoga bisa dibuka oleh pak Sekda," kata Sahar. Menurut Sahar Biro Umum dan ASD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjaga kualitas layanan informasi publik seusai dengan UU KIP. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan meraih predikat informatif selama beberapa tahun ke belakang. “Kami berharap, melalui bimtek ini, Biro Umum dan ASD dapat mempertahankan kualitas layanan informasinya. Dan tentu saja biro-biro lain pun dapat semakin informatif," ujar Sahar.Baca juga: KI DKI gandeng PN Jakpus bentuk tim khusus untuk keterbukaan informasi
Baca juga: KI DKI tuntaskan sidang sengketa informasi 10 parpol
Baca juga: KI DKI gandeng KPU dan Polda Metro untuk wujudkan pemilu berkualitas

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Tinju Xingyi

union 88 slot

184 petugas latihan pengamanan lapas risiko tinggi di Nusakambangan******

Para peserta akan diberikan pemahaman tentang strategi intelijen yang efektif dalam menjaga keamanan di lingkungan pemasyarakatan

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 184 petugas pemasyarakatan di satuan kerja pemasyarakatan DKI Jakarta menjalani pelatihan tentang pengamanan lembaga pemasyarakatan (lapas) risiko tinggi  (high risk), lapas maksimum, dan lapas super maksimum di Nusakambangan.
"Mereka akan mengikuti latihan di Nusakambangan mulai hari ini hingga Jumat (8/3)," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Ibnu Chuldun di Cawang Jakarta, Senin, usai melepas petugas pemasyarakatan yang akan menjalani pelatihan selama lima hari.
 Ibnu mengatakan peserta kegiatan akan diberikan beragam pelatihan dan pembinaan yang meliputi aspek fisik, mental, dan disiplin. Hal itu mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan kebugaran, sesi pemahaman konsep pemasyarakatan yang maju, memahami dan menjalankan kode etik dalam menjalankan tugas sebagai petugas pemasyarakatan, mempelajari standar pengamanan lapas high-risk, lapas maksimum, dan lapas super maksimum. "Para peserta akan diberikan pemahaman tentang strategi intelijen yang efektif dalam menjaga keamanan di lingkungan pemasyarakatan," paparnya. Menurut dia kegiatan itu dilaksanakan untuk membangun kembali karakter insan pemasyarakatan yang tangguh, berintegritas tinggi, dan menjunjung profesionalisme, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai petugas pemasyarakatan dengan baik, humanis, serta memberikan pelayanan prima serta pengembangan diri. Dengan mengusung tema "Internalisasi Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju dan Back to Basic", kegiatan ini bertujuan memahami konsep-konsep dasar dalam pemasyarakatan serta mengintegrasikan nilai-nilai kunci dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan, kata dia, petugas pemasyarakatan memegang peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. "Oleh karenanya, penting bagi mereka untuk memiliki karakter yang kuat, disiplin yang tinggi, dan kesiapan mental yang optimal dalam menjalankan tugasnya," ucap Ibnu.Baca juga: Tim PORA dan Kumham DKI perketat pengawasan orang asing jelang Pemilu
Baca juga: Kanwil Kumham DKI apresiasi capaian100 persen kelurahan sadar hukum
Baca juga: Kanwil Kumham DKI kaji perlindungan HAM terkait pencemaran udara DKI

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Ahli Senjata

cara mendapatkan limit kredit akulaku

Memetik makna dari nestapa bencana******

Jakarta (ANTARA) - Bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung menerjang berbagai daerah, merenggut nyawa, harta benda, dan mengantarkan duka di wajah anak negeri.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan lebih dari 350 kejadian bencana alam hidro-meteorologi yang melanda Indonesia sejak akhir Januari hingga pekan pertama Maret 2024.

Selama periode itu total ada satu juta lebih jiwa terpaksa mengungsi dan 42 jiwa dinyatakan meninggal dunia akibat bencana alam itu.

Kerusakan menerpa lebih dari 13.232 unit rumah, 243 unit fasilitas, terdiri dari satuan pendidikan, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor pemerintahan, 30 unit jembatan, hingga 28 ribu hektare sawah petani gagal panen.

Sungguh sebuah peristiwa yang memerihkan, tapi ini lah kenyataannya. Bangsa ini masih perlu banyak belajar peka menghadapi fenomena alam, sehingga dampak kerusakan itu bisa diminimalisir melalui serangkaian strategi dan kesadaran yang penuh.

Saatnya berbenah

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan rentetan bencana ini sejati nya adalah muara dari cuaca ekstrem akibat aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial di Selatan Pulau Jawa bagian Barat, – adanya aktivitas Madden Jullian Oscilliation (MJO).

Fenomena itu memicu hujan sekaligus meningkatkan potensi bencana sebagian besar wilayah Indonesia dari bagian timur – barat, sebagaimana yang dilaporkan hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Tapi bukan berarti tidak ada peringatan dini sebelumnya. Abdul menyerukan, BNPB telah secara masif menginformasikan kondisi cuaca dan iklim per harinya yang diterbitkan BMKG itu supaya masyarakat bisa terhindar dari bahaya dampak yang ditimbulkan.

Hanya saja, diakui kalau sikap keteledoran masyarakat dan lambannya respons pengambil keputusan menjadi kendala yang justru kerap memperparah dampak kejadian bencana di daerah.

Indikasi itu dimulai dari banjir yang melanda Kabupaten Demak dan Kudus, Jawa Tengah, pada 5 Februari 2024.

Banjir merusak 26.998 hektare sawah hingga petani di Demak dan Kudus mengalami gagal panen, 4 ribu rumah terendam dan memaksa sebanyak 71 ribu orang dievakuasi ke tempat pengungsian, hingga lebih tiga pekan lamanya.

Sebagai bahan evaluasi, dampak bencana itu semestinya bisa dicegah jika saja rehabilitasi - perawatan tanggul-tanggul pembatas di Sungai Wulan diselesaikan tepat waktu.

Jebolnya tanggul dan sumbatan aliran air akibat tata kota yang tumpang tindih menyasar kawasan bantaran turut berkontribusi mengapa banjir meluas ketika diterpa hujan intensitas lebat kala itu.

Apa yang terjadi di "Kota Santri" itu lain halnya dengan bencana tanah longsor di Jalan Poros Desa Bonglo-Palopo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang menjadi contoh paling kentara mengenai abainya manusia.

Tanah longsor tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi, sehingga meruntuhkan segmen tebing dengan struktur tanah yang labil pada 26 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIT.

Beberapa hari sebelum terjadi tanah longsor telah diinformasikan akan ada peningkatan hujan deras, masyarakat diimbau untuk waspada dan menghindari kawasan perbukitan.

Namun informasi yang didapatkan BNPB, saat kejadian tanah longsor justru banyak warga yang berkerumun di lokasi kejadian.

Nahas bagi warga itu, beberapa di antara mereka tidak menyadari bahwa eskalasi longsoran meluas, sehingga dengan cepat datang langsung menggulung.

Alhasil, material longsor dari sisi bukit menghantam 15 unit motor dan 2 unit mobil. Sebanyak 24 orang terdampak atas peristiwa itu, 19 orang di antaranya berhasil menyelamatkan diri meski mengalami luka-luka.

Tapi tidak untuk lima orang lainnya, mereka dinyatakan meninggal dunia. Bahkan dari lima orang yang meninggal dunia baru satu jasad yang berhasil ditemukan, selebihnya masih tertimbun di bawah material tanah sedalam 100 meter itu hingga saat ini.

Demikian pula terjadi saat bencana angin puting beliung di Kabupaten Bandung dan Sumedang, Jawa Barat, 21 Februari 2024.

Dalam waktu kurang dari 10 menit angin berkecepatan 63 kilometer per jam itu merusak 503 unit rumah, 13 pabrik dan fasilitas umum di “Bumi Parahyangan”.

Kala itu, warga tidak segera menyelamatkan diri, sebagian justru merekam kejadian itu. Sehingga menambah catatan jadi sebanyak 1.466 orang terdampak, dan 33 orang di antaranya menjadi korban luka-luka, setelah terkena serpihan material yang digulung oleh pusaran angin setinggi lebih dari 10 meter itu.


​​​​Penguatan peran pemda

Pemerintah daerah (pemda) sebagai pihak yang paling memahami karakteristik sosial-ekologis wilayahnya, memiliki peran penting dalam merumuskan strategi mitigasi dan penanggulangan bencana yang tepat.

Strategi itu, termasuk bagaimana menangani sikap masyarakat yang acapkali tak mengindahkan peringatan, seperti apa yang terjadi dalam peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.

Peran vital pemda itu makin diperkuat dengan data historis yang menunjukkan bahwa Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan adalah daerah yang langganan mengalami bencana itu.

Jika di telisik 10 tahun ke belakang, bahkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, menjadi empat provinsi terbanyak yang mengalami dampak cuaca ekstrem berujung bencana serupa.

Terhitung sejak periode 2014-2023 tercacat 2.361 peristiwa kebencanaan melanda Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat 2.245 peristiwa, Jawa Timur 1.320 peristiwa, Sulawesi Selatan 651 peristiwa. Jumlah korban jiwa terdampak terbesar mencapai 15.141 orang, sebanyak 9.052 rumah warga rusak.

"Ketika sudah mengetahui kejadian bencana masa lalu, mestinya pemda tahu bagaimana mitigasi bencana yang lebih tepat di masa depan, dan pusat memastikan dukungan," kata Abdul.

Tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal yang semestinya dilakukan demi keselamatan masyarakat dari dampak bencana alam di daerah.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan mengatakan bahwa semua bisa di mulai dari hal sederhana yakni menggiatkan pemberian literasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, khususnya di daerah rawan bencana.

Belajar dari pengalaman ini agaknya pemberian literasi seputar kebencanaan bukan hanya melalui kecanggihan teknologi digital, tapi perlu kembali ada interaksi sosialisasi tatap muka.

Walaupun sederhana, tapi upaya ini porsinya penting untuk dilakukan, sehingga masyarakat bisa benar-benar memahami potensi atau ancaman yang ada.

Pemerintah pusat melalui BNPB siap memfasilitasi dukungan manakala pemda kesulitan finansial untuk melakukan simulasi, edukasi di sekolah, dan kampanye publik yang dapat menjadi langkah awal membangun budaya siaga bencana itu.

Dana bantuan siap pakai, masing-masing senilai Rp150 juta, Rp200 juta, hingga Rp300 juta akan digelontorkan untuk mempercepat penanggulangan dampak bencana, seperti yang sudah dilaksanakan dua bulan terakhir ini.

Kemudian naik pada level yang serius; upaya mitigasi meliputi pembangunan sistem drainase memadai di daerah perkotaan, penerapan tata ruang, hingga mempertahankan ruang terbuka hijau dan pepohonan di daerah perbukitan terjal untuk mencegah erosi tanah dan longsor.

Bahkan penyediaan hunian layak dan aman dari terpaan banjir, tanah longsor, gempa, puting beliung sudah sepatutnya diseriuskan, demi keselamatan publik.

Berat memang, tapi seberapa pun besar uang yang siap dikeluarkan untuk penanganan tidak akan pernah cukup menggantikan kenestapaan keluarga yang kehilangan anak, sanak saudara, harta benda, dan mata pencaharian.

Dari itu mari bahu-membahu membangun Indonesia yang lebih siaga bencana, karena pada intinya bencana alam adalah kenyataan yang mesti dihadapi bersama.

Mencegah kerusakan akan selalu lebih baik dari pada memperbaiki, caranya dengan menjaga alam tetap lestari maka alam akan menjaga kita.

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024