judi slot online terpercaya

rtvslot 54Jutaan kata 918620Orang-orang telah membaca serialisasi

《judi slot online terpercaya》

Benarkah Tudingan Anies Ada 'Ordal' Prabowo di Proyek Food Estate?******

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedanmenuding ada orang dalam yang bermain dalam proyek food estate di bawah Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto.

Tudingan itu disampaikan Anies selepas bertanya dalam debat ketiga kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan. Menurutnya, ada permainan orang dalam di proyek alutsista hingga food estate Kemenhan.

"Ketika bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam dalam pengadaan Alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security. Lalu, orang dalam dalam pengelolaan food estate," balas Anies setelah mendengar jawaban Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

"Jadi saya bersedia, kita duduk, buka-bukaan. Mau bicara food estate, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Saudara bicara etik, etik, saya keberatan. Maaf ya, saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik," timpal Prabowo.

Lantas, benarkah tudingan Anies?

Pada 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk sejumlah menterinya untuk memimpin program food estatedi Kalimantan Tengah. Menhan Prabowo Subianto mendapatkan jatah mengerjakan food estatesingkong di Gunung Mas, Pulau Pisang, dan Kapuas dengan total area 60 ribu hektare.

Berdasarkan dokumen Greenpeace yang berjudul Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim, Kemenhan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melepas 2.000 ha dari kawasan hutan di Gunung Mas pada Oktober 2020.

Namun, rencana itu membuat masyarakat Dayak yang memiliki tanah tersebut marah.

Akhirnya Prabowo Cs mencari lahan lain dan membuka 760 ha hutan untuk ditanami singkong. Namun, Kemenhan disebut membabat hutan tersebut tanpa menyelesaikan penilaian lingkungan apapun.

Padahal, berdasarkan aturan KLHK, proposal pembukaan lahan di atas 2.000 ha memerlukan penilaian dampak lingkungan terlebih dahulu. Akan tetapi, diskusi publik dan penilaian dampak lingkungan itu baru dilakukan pada Februari 2021 alias setelah pembukaan lahan.

"Prabowo terhubung dengan sebuah perusahaan yang sedang mencari dana investasi untuk berpartisipasi dalam program tersebut melalui penciptaan industri perkebunan singkong. Perusahaan-perusahaan lain dengan berbagai koneksi politik juga memiliki keterkaitan dengan program ini (food estate)," tulis laporan tersebut, dikutip Senin (8/1).

[Gambas:Video CNN]

Mengutip investigasi The Gecko Project dan Tempo, Kemenhan memang ngebut dalam menggarap proyek food estatesingkong. Pada akhirnya, sejumlah peraturan tak diindahkan dan berujung kegagalan proyek.

Menurut investigasi itu, ada salah satu perusahaan yang terafiliasi dalam proyek yang nilainya diprediksi tembus puluhan triliun rupiah. Perusahaan tersebut adalah PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang dianggap tidak punya rekam jejak jelas dalam pengembangan perkebunan.

"Agrinas dimiliki oleh sebuah yayasan nirlaba yang juga dikendalikan oleh Prabowo dengan dukungan sederet purnawirawan dan perwira tinggi militer. Mereka (analis) juga mengatakan bahwa hubungan erat Prabowo dengan para pejabat eksekutif Agrinas dan komisarisnya melahirkan konflik kepentingan yang serius," tulis data hasil investigasi tersebut.

Agrinas dan Kementerian Pertahanan membantah bermitra dalam program food estate. Kendati, investigasi itu menyebut Agrinas berusaha menarik investasi senilai Rp33 triliun dari pemerintah asing.

Untuk memuluskan investasi tersebut, Agrinas disebut mengklaim punya akses khusus atas proyek food estate serta koneksi dengan Prabowo. Bahkan, Agrinas dan Kemenhan disebut juga merencanakan kemitraan food estate lain di Papua.

Greenpeace lantas membuka orang-orang di balik PT Agrinas, mengacu data Kementerian Hukum dan HAM. Disebut pemegang saham mayoritas atau 99 persennya adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang berganti nama menjadi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, di mana Prabowo Subianto merupakan ketua pembinanya.

Tahun lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengkritik keras food estate juga menyinggung soal PT Agrinas. Ia mengatakan perusahaan tersebut diisi oleh 'orang dekat'.

"Kebijakannya (food estate) bagus, implementasinya tidak baik," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada 17 Agustus 2023 lalu.

"Yang dikritisi PDIP adalah ketika implementasinya ada vested of interestsehingga dibentuk, misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga dari partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan di dalam menggunakan anggaran dari negara," sambungnya.

Kini,food estatesingkong di bawah Kemenhan itu diklaim gagal. Bahkan, disebut-sebut sebagai pemicu banjir di Kalimantan Tengah.

Susunan petinggi PT Agrinas menurut penelusuran Greenpeace:

Komisaris Utama: Sakti Wahyu Trenggono (sudah melepas jabatan semenjak menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2020)
Komisaris: Arri Sujono
Komisaris: Prasetyo Hadi
Komisaris: Harryadin Mahardika
Komisaris: Sudaryono
Komisaris: Surya Darma
Komisaris: Nugroho Widyotomo
Komisaris: Andreas Yomar Purwoko Bhakti (juga sekretaris Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan)

Direktur Utama: Rauf Purnama
Direktur: Glory Harimas Sihombing
Direktur: Dirgayuza Setiawan
Direktur: Handoko
Direktur: Mahesa Mukhsin
Direktur: Arif Karyadi Uswandi
Direktur: Simon Aloysius Mantiri

Petinggi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan selaku shareholders Agrinas:

Pendiri: Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin
Ketua Dewan Pembina: Prabowo Subianto
Pembina: Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto
Pembina: Supriadi
Pengawas: Letnan Jenderal TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana

Ketua Pengurus: Mayor Jenderal (Purn) Musa Bangun
Bendahara: Marsekal Muda (Purn) Khoirul Arifin
Sekretaris: Brigadir Jenderal Andreas Yomar Purwoko Bhakti (merangkap komisaris PT Agrinas)

Ma'ruf Amin: Kalau Bansos Terus Namanya Melestarikan Kemiskinan******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemberian bantuan sosial (bansos) secara terus menerus berpotensi melestarikan kemiskinan.

Hal tersebut ia sampaikan saat berbincang dengan awak media yang disiarkan di kanal Youtube Wapres RI, Sabtu (6/1).

Menurut Ma'ruf, anggaran sosial dari APBN itu terbatas. Di sisi lain, anggaran itu juga harus bisa bermanfaat untuk menghilangkan kemiskinan.

"Tapi pemberdayaannya, supaya menghilangkan kemiskinan. Kalau bansos terus namanya melestarikan kemiskinan," ucap Ma'ruf.

Oleh karena itu, ia pun ingin di 2024 anggaran untuk bansos bisa terus berkurang. Sebagai gantinya, anggaran itu dialihkan untuk program pemberdayaan.

"Karena itu kita harap 2024 tambah lagi anggarannya, untuk sosial juga. Tidak hanya anggaran bantuan sosial, perlindungan sosial, tapi pemberdayaannya itu supaya menghilangkan kemiskinan," ujarnya.

Ma'ruf mencontohkan anggaran bisa digunakan untuk memberdayakan pelaku usaha menengah dan besar. Sebab, kalau unit usaha itu produktif, maka bisa memberdayakan masyarakat juga.

Tak hanya itu, Ma'ruf menilai pemberdayaan pada unit usaha pun bisa menekan angka stunting. Maklum, kata dia, selama anggaran sosial juga mencakup untuk penanganan stunting.

"Jadi pengusaha menengah, besar. Tergantung langkah kita melakukan pemberdayaan. Nanti itu kita dorong supaya mempercepat," tutup Ma'ruf.

Pemerintah memang menggelontorkan banyak bantuan sosial bagi masyarakat selama beberapa tahun belakangan ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menggelontorkan Rp443,4 triliun dana APBN untuk anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sepanjang 2023.

Menurutnya, pemberian bansos itu dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah harga pangan yang tinggi.

"Karena masyarakat rentan kita belum benar-benar pulih atau bahkan menerima tekanan baru seperti harga beras yang naik. Makanya kami beri penebalan bantuan sosial," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (2/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Ia merinci, besaran bansos senilai Rp443,4 triliun itu mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga sebanyak Rp44,5 triliun.

Lalu, penyaluran kartu sembako untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp44,5 triliun. Kemudian, bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta keluarga sebesar Rp7,5 triliun.

Lebih lanjut, dana perlinsos itu juga mencakup penyaluran subsidi BBM sebanyak 16,5 juta kiloliter sebesar Rp21,3 triliun. Selanjutnya, subsidi listrik untuk 64,5 terawatt hour sebesar Rp68,7 triliun.

Kemudian, untuk subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) 4,6 juta debitur sebesar Rp40,9 triliun dan bantuan pangan 21,3 juta keluarga sebesar Rp7,8 triliun.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyalurkan Rp10,4 triliun untuk pemberian BLT desa kepada 2,9 juta keluarga.

Kemenkop UKM Endus Parpol Pilih Belanja Peraga Kampanye di Luar Negeri******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengendus partai politik (parpol) lebih memilih membelialat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini. Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

Selain karena partai beli dari e-commerce, ia juga menduga penurunan penjualan UMKM terjadi karena lima faktor. Pertama, partai peserta pemilu sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra dari partai tersebut.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode pemilu sebelumnya masa kampanye 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga para peserta pemilu mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Terakhir, peserta pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

[Gambas:Video CNN]

Label：tafsir mimpi 75、slot 50 bonus 50、situs gacor saat ini

Terkait：rtp gacor77、sbobetmain、aplikasi yang bisa nyicil hp、situs slot paling gacor di dunia、bantuan kredivo、erigo4d slot、ceria777、pemain777、gacor131、sumber88

bab terbaru：slot88 akun jp（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01