cara menarik limit kredivo

Kaisar adalah surga

Indonesia jadi Ketua Pokja Pariwisata ASEAN Korea Centre******

SEOUL —Indonesia terpilih sebagai ketua Kelompok Kerja Pariwisata dan Budaya ASEAN Korea Centre (AKC) pada sidang pertama 2024. Hal itu disampaikan Pimpinan Divisi Kerja sama Budaya dan Pariwisata Sekretariat ASEAN Korea Centre, Alex Macatuno di Seoul, Korea pada Rabu (17/1/2024).

“Dari 11 perwakilan negara anggota ASEAN di Seoul, Indonesia terpilih untuk memimpin Kelompok Kerja Pariwisata dan Budaya ASEAN Korea Centre pada sidang pertama 2024. KBRI di Seoul sebagai Ketua dan Kedubes Demokratik Lao di Seoul sebagai wakilnya,” kata Alex Macatuno dalam siaran pers KBRI Seoul di Jakarta.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Koordinator Fungsi Ekonomi Kreatif dan Digital KBRI Seoul, Joannes Ekaprasetya Tandjung, dan perwakilan dari Kedutaan Besar Laos, Soudavanh, memimpin langsung sidang pertama yang membahas dua agenda utama, yaitu laporan kegiatan selama periode 2023 dan rencana kerja 2024.

Joannes menjelaskan kepemimpinan Indonesia di forum ASEAN 2023 yang mengedepankan tema utama ASEAN Matters Epicentrum of Growth.

“Kepemimpinan Indonesia pada Pokja Budaya dan Pariwisata ASEAN Korea Centre 2024 akan berfungsi sebagai corong yang tidak hanya menyuarakan kepentingan wisata dan budaya negara-negara ASEAN Committee in Seoul kepada AKC, namun juga mengupayakan celah kerja sama yang lebih luas berbasis budaya dan pariwisata untuk persahabatan yang lebih erat antar negara ASEAN dan Korsel,” katanya seperti dikabarkan Antara.

Kegiatan selama periode 2023 berisi penyelenggaraan ASEAN Week 2023, pembuatan video promosi pariwisata negara-negara ASEAN yang disponsori AKC, Perpustakaan Digital ASEAN dan Forum Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.

Kepemimpinan Indonesia di Pokja AKC menjadi esensial karena mengarahkan strategi kerja sama sektor pariwisata dan budaya antara negara anggota ASEAN dan Korsel untuk satu tahun ke depan.

Rangkaian kegiatan tersebut di antaranya promosi pariwisata dan pertukaran budaya, termasuk program penyelenggaraan pameran ASEAN-Korea Culture and Tourism Integrated Experience dan program pengembangan kapasitas untuk ASEAN-Korea Quality Tourism Development Towards Sustainability.

Indonesia sebagai Pimpinan Pokja AKC berperan penting untuk memfasilitasi kepentingan negara-negara anggota ASEAN Committee in Seoul dengan Sekretariat AKC terkait perencanaan dan realisasi program kegiatan promosi budaya serta pertukaran pariwisata.

Di samping itu, Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjalin komunikasi antara perwakilan negara anggota ASEAN di Seoul dengan organisasi terkait AKC seperti Badan Eksekutif. Ketua Pokja juga bertugas untuk memfasilitasi isu-isu strategis lainnya di sektor pariwisata dan budaya antara para wakil negara anggota ASEAN.

Kepemimpinan Indonesia pada Pokja AKC mencerminkan pengakuan tidak hanya dari perwakilan negara ASEAN di Seoul, namun juga dari Sekretariat AKC atas peran integral dalam mempererat penguatan kerja sama perwakilan negara ASEAN dan Korsel di sektor pariwisata dan budaya.

Ketua Pokja juga bertugas mengarahkan fokus penguatan kerja sama sektor pariwisata dan budaya antara negara anggota ASEAN dan Korsel dan mendorong prioritas Indonesia terkait pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif.

Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, kerja sama budaya dan pariwisata difungsikan untuk mendekatkan persahabatan serta memperkuat kemitraan ASEAN dan Korsel.

Kerja sama sosial budaya merupakan salah satu pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimuat pada Cetak Biru Masyarakat Sosial Ekonomi ASEAN pada 2025 mendatang.

Kunang-kunang yang selalu berubah menari selama bertahun-tahun

Jokowi Ganti Istilah Isa Almasih Jadi Yesus Kristus untuk Hari Libur Nasional******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) yang mengubah nomenklatur istilah Isa Almasih menjadi Yesus Kristus untuk penamaan hari libur nasional.

Berdasarkan dokumen salinan dari Sekretariat Presiden (Keppres) di Jakarta, Selasa, menginformasikan bahwa keputusan itu tertuang dalam Keppres Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur yang ditandatangani Presiden Jokowi per 29 Januari 2024.

Promosi Lewat Holding UMi, BRI Dorong Literasi Pelaku Usaha Ultra Mikro

Pada huruf a dokumen itu disebutkan tiga pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut yakni pengaturan mengenai hari-hari libur saat ini tersebar di beberapa Keppres, sehingga perlu penyelarasan pengaturan tentang hari-hari libur.

Huruf b menyebutkan bahwa pengaturan tentang hari-hari libur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengakomodasi dan menyesuaikan perkembangan dinamika masyarakat dan hukum.

Pertimbangan huruf c menyebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keppres tentang Hari-Hari Libur.

Dengan pertimbangan itu, maka pada diktum kesatu angka 7, 8, 9, dan 10, mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kelahiran Yesus Kristus, Wafat Yesus Kristus, Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah), dan Kenaikan Yesus Kristus.

Nomenklatur terbaru itu termaktub bersama 16 rangkaian hari libur, antara lain 1 Januari Tahun Baru Masehi, 1 Muharam Tahun Baru Islam Hijriah, Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri (dua hari), Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka), Hari Raya Waisak, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, Hari Lahir Pancasila 1 Juni, dan Hari Buruh Internasional 1 Mei.

Selanjutnya pada diktum keempat disebutkan pada saat Keppres tersebut berlaku, maka Keppres Nomor 10 Tahun 1971 tentang Hari Wafat Isa Al-Masih dinyatakan sebagai hari raya atau hari libur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sementara itu Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengatakan perubahan nomenklatur Isa Almasih menjadi Yesus Kristus pada penamaan hari libur nasional itu berdasarkan usulan umat Kristen dan Katolik.

“Ini usulan dari umat Kristen dan Katolik agar nama-nama nomenklatur itu diubah menjadi bagian dari yang mereka yakini bahwa itu adalah kelahiran Yesus Kristus, wafatnya Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus,” katanya, dilansir Antara, Selasa (30/1/2024).

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

Temui Pratikno, Mahfud Md Minta Jadwal Ketemu Jokowi******

SOLO —Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md belum menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ari Dwipayana mengonfirmasi Menko Polhukam Mahfud Md bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Menseneg), Pratikno, di Jakarta, Senin (29/1/2024), pukul 19.15 WIB.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

“Perlu teman-teman ketahui, dalam pertemuan tadi malam, Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud Md, belum menyampaikan surat pengunduran diri,” kata Ari Dwipayana saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Pratikno sendiri pun mengakui bertemu dengan Mahfud Md di Jakarta, Senin malam. Dalam pertemuan tersebut, Ari menyebutkan Mahfud, yang juga menjadi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 peserta Pilpres 2024, hendak menyampaikan permohonannya untuk bertemu dengan Jokowi.

Namun, Jokowi masih melakukan kegiatan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan diperkirakan tiba di Jakarta pada Kamis (1/2/2024).

Permohonan Mahfud untuk bertemu Jokowi itu pun akan dilaporkan oleh Pratikno setibanya Jokowi di Jakarta, untuk selanjutnya dapat diatur jadwal pertemuan keduanya.

“Ya, setelah beliau (Presiden Jokowi) kembali, pasti akan disampaikan kepada Bapak dan tentu bisa diatur pada kesempatan berikutnya, pertemuan itu,” kata Ari sebagaimana dilansir Antara.

Dalam kesempatan sebelumnya, Mahfud Md menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan menteri. Dia menyatakan pengunduran diri itu menunggu waktu yang tepat dan akan dilakukan secara baik-baik.

Infinity dimulai dengan horor

Kalah Praperadilan, KPK Punya 2 Alat Bukti Kuat Kasus Eks******

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki dua alat bukti untuk menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan KPK seusai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Eddy Hiariej dan menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, Selasa (30/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim. Selanjutnya, lembaga antirasuah akan menunggu risalah putusan lengkap PN Jakarta Selatan untuk dipelajari guna menentukan langkah hukum berikutnya.

“Dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Di sisi lain, Ali mengatakan bahwa objek sidang praperadilan hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya.

Adapun dalam pertimbangan hakim, penetapan tersangka terhadap Eddy sebagai pihak Pemohon praperadilan dinyatakan tidak memenuhi minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal Pasal 184  ayat (1)  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Oleh sebab itu, Hakim menyatakan bahwa sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yakni KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan Temohon tidak dapat diterima dan menyatakan penetapan Pemohon dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.   

“Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,  terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian ujar Hakim Estiono.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kalah Praperadilan, KPK Tegaskan Punya 2 Alat Bukti Kasus Eddy Hiariej

sistem perdagangan paksa

Istana: Mahfud MD Belum Sampaikan Surat Pengunduran Diri ke Presiden******

JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD belum menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ari Dwipayana mengonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Pratikno di Jakarta, Senin malam (29/1/2024), pukul 19.15 WIB

Promosi BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung pada September 2024

“Perlu teman-teman ketahui, dalam pertemuan tadi malam, Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, belum menyampaikan surat pengunduran diri,” kata Ari Dwipayana saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (30/1/2024), dilansir Antara.

Pratikno sendiri pun mengakui bertemu dengan Mahfud MD di Jakarta, Senin malam.

Dalam pertemuan tersebut, Ari menyebutkan Mahfud, yang juga menjadi calon wakil presiden nomor urut 3 peserta Pilpres 2024, hendak menyampaikan permohonannya untuk bertemu dengan Jokowi.

Namun, Jokowi masih melakukan kegiatan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan diperkirakan tiba di Jakarta pada Kamis (1/2/2024).

Permohonan Mahfud untuk bertemu Jokowi itu pun akan dilaporkan oleh Pratikno setibanya Jokowi di Jakarta, untuk selanjutnya dapat diatur jadwal pertemuan keduanya.

“Ya, setelah beliau (Presiden Jokowi) kembali, pasti akan disampaikan kepada Bapak dan tentu bisa diatur pada kesempatan berikutnya, pertemuan itu,” kata Ari.

Dalam kesempatan sebelumnya, Mahfud menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan menteri. Dia menyatakan pengunduran diri itu menunggu waktu yang tepat dan akan dilakukan secara baik-baik.

Dewa gila pertama

Dalam 3 Bulan, 4 Harimau Mati di Medan Zoo, DPRD Minta Pemkot Serius Berbenah******

MEDAN — Anggota Komisi III DPRD Kota Medan Bukhari meminta pemerintah kota serius membenahi Kebun Binatang Medan atau Medan Zoo, seusai kematian empat ekor harimau dalam tiga bulan terakhir.

“Kami meminta kepada Pemkot Medan untuk lebih serius memperhatikan Medan Zoo yang sekarang ini kondisi semakin memprihatinkan,” ucap Bukhari di Medan, Selasa (30/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo

Ia mengaku malu sebagai warga Kota Medan dengan salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki APBD Kota Medan sebesar Rp8,02 triliun lebih tahun ini, namun salah satu BUMD yakni PUD Pembangunan sebagai pengelola Medan Zoo dengan satwa yang tersisa sekitar 115 ekor di lahan seluas 10 hektare dari total 30 hektare, belum mampu.

Tercatat empat ekor harimau mati di Medan Zoo, masing-masing dua ekor harimau sumatra bernama Erha pada 3 November 2023 dan Nurhaliza pada 31 Desember 2023.

Kemudian dua ekor harimau benggala atas nama Avatar pada 3 Desember 2023, dan Wesa berusia sekitar 19 tahun pada 22 Januari 2024.

“APBD cukup besar, tidak mampu mengelola Medan Zoo sebagai salah satu objek wisata di Kota Medan yang seharusnya bisa menjadi kebanggaan kita,” ungkap dia.

Untuk itu, ia mengimbau Pemkot Medan agar lebih serius lagi menangani masalah ini, dan pihaknya mewanti-wanti jangan sampai Kebun Binatang Medan ditutup.

“Kota sebesar ini, tak punya kebun binatang. Saya pikir Pemkot Medan harus melibatkan berbagai banyak pihak mencari solusi. Kami Komisi III siap membantu mencarikan solusi atas permasalahan tersebut,” kata Bukhari.

Wali Kota Medan Bobby Nasution masih merahasiakan waktu efektif penutupan “Medan Zoo” yang merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia berdiri sejak 1952.

“Iya, mau ditutup. (Waktunya) rahasia. Yang pasti Medan Zoo ini bukan kita bicara baru-baru, justru sudah dilihat dari beberapa tahun lalu, mulai jadi wali kota di sini,” tutur Bobby.