alamat web slot online

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

link baru slot gacor

Presiden Jokowi lantik anggota KPPU di Istana Negara******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.

Sembilan anggota KPPU yang dilantik oleh Presiden yaitu M. Fanshurullah Asa, Aru Armando, Rhido Jusmadi, Gopprera Panggabean, Hilman Pujana, Moh Noor Rofieq, Mohammad Reza, Eugenia Mardanugraha, dan Budi Joyo Santoso.

"Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden Jokowi, yang diikuti oleh para anggota KPPU.

Kesembilan anggota KPPU juga bersumpah bahwa dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Akan bertugas selama lima tahun, mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang ditetapkan pada 8 Januari 2024.

KPPU adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU Nomor 5/1999 dan UU Nomor 20/2008, terdiri dari Anggota KPPU yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Seluruh anggota KPPU berkomitmen untuk menyejahterakan rakyat melalui penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan UMKM yang sehat di Indonesia.
Baca juga: Presiden Jokowi lantik Arsul Sani jadi Hakim Konstitusi
Baca juga: KPPU putuskan 105 perkara persaingan usaha sejak 2018 hingga 2023
Baca juga: KPPU catat pelaksanaan atas putusan tahun 2018-2023 naik 7,2 persen

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Gadis Emas

demo garuda138

Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM******

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta, Jumat.

Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

Baca juga: Menko Luhut: Kendaraan listrik bagian penting mitigasi perubahan iklim

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," jelas Jodi.

Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar Luhut.

Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

Baca juga: Luhut minta Pemprov DKI perluas cakupan layanan kendaraan listrik

"Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia.

Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.

"Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada penghujung penjelasannya.


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Langit Fantasi Sembilan Warna

erek60

Kualitas udara Jakarta semakin membaik ke kategori sedang******

Kategori sedang artinya tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika

Jakarta (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta menyebutkan kualitas udara di kawasan DKI Jakarta semakin membaik yakni masuk ke dalam kategori sedang pada Jumat pagi.

Kategori tersebut termasuk dalam angka partikel halus (particulate matter/PM) 2,5 berdasarkan indek standar pencemar udara (ISPU) berada pada kisaran 51-100 dengan rincian  Bundaran HI (55), Kelapa Gading (58), Lubang Buaya (59), Kebun Jeruk (59), dan Jagakarsa (59).

Kategori sedang artinya tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.

Sedangkan, kategori tidak sehat yakni kualitas udaranya yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Lalu, kategori baik yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

Kemudian, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Terakhir, kategori berbahaya yakni tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dengan rentang PM2,5 sebesar 300-500.

Sementara itu, pada situs pemantauan IQ Air pada Jumat pukul 08.31 WIB, Jakarta diklasifikasikan sebagai kota nomor 68 dengan pencemaran udara tertinggi di dunia (45).

Sedangkan peringkat pertama jatuh pada Dhaka, Bangladesh (314), kedua Karachi, Pakistan (215), dan ketiga Delhi, India (204).

Indeks kualitas udara di Jakarta tinggi karena konsentrasi PM2.5 saat ini sudah 2,2 kali lebih tinggi dari nilai panduan kualitas udara Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni 45 AQI US.

Data kualitas udara diperoleh berdasarkan pantauan di 20 stasiun pemantau, di antaranya berada di Layar Permai (PIK), Jalan Raya Perjuangan (Kebon Jeruk) dan Jimbaran (Ancol).

Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, tutup jendela menghindari udara kotor, memakai masker, dan menyalakan penyaring udara.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Lagu Pemakaman Para Dewa

trik higgs domino rejeki nomplok

Pelaku pengancam Anies di Kaltim menyerahkan diri ke polisi******

Balikpapan (ANTARA) - Terduga pengancaman penembakan terhadap calon presiden nomor 1 Anies Baswedan melalui akun media sosial Instagram @rifanariansyah menyerahkan diri ke Polda Kalimantan Timur, Sabtu (13/1).

"Setelah kami lakukan profiling terhadap akun itu, akhirnya Tim Subdit Siber Ditkrimsus Polda Kaltim menemukan terduga ini berinisial AN (22), warga Sangata, Kabupaten Kutai Timur," kata Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Pol. Yusuf Sutejo di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin.

Yusuf menjelaskan setelah dilakukan identifikasi profil tersebut, polisi langsung menghubungi pihak keluarga dari pemilik akun media sosial tersebut.

"Kami menjelaskan situasi yang terjadi dan dengan sukarela terduga ini bersedia menyerahkan diri ke Polda Kaltim untuk diamankan," tambah Yusuf.

Baca juga: Polri tangkap pemilik akun pengancam Anies

Dalam pengungkapan kasus tersebut, Polda Kaltim turut mendapat asistensi dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Mabes Polri.

"Meskipun akun media sosial itu telah dihapus, polisi masih bisa mengidentifikasi pemilik. Polisi langsung menurunkan tim setelah berkoordinasi dengan keluarga terduga untuk dilakukan penjemputan untuk dimintai keterangan," jelas Yusuf.

Kemudian, polisi melakukan gelar perkara, Senin, dengan melibatkan tim yang sudah dibentuk, termasuk saksi ahli di antaranya ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli teknologi informasi.

"Hal ini untuk dapat memastikan langkah-langkah selanjutnya," katanya.

Baca juga: Kapolda Jatim: Pelaku pengancam Anies dijerat UU ITE

Yusuf meminta masyarakat bersabar dan mempercayakan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

"Upaya ini merupakan tindakan yang responsif terhadap pengancaman yang dilakukan di media sosial atau ruang publik lainnya," katanya.

Dia juga meminta masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi dengan unggahan di media sosial yang belum terverifikasi kebenarannya.

"Kami dari kepolisian juga memastikan akan bersikap netral dalam Pemilu 2024 dan menjamin pemilu akan berlangsung dengan damai, aman, lancar, dan tertib," ujar Yusuf.

Baca juga: Anies: Silahkan utarakan pendapat tapi jangan ancam keselamatan orang

Pewarta: Ahmad Rifandi/ Januar
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kisah reboot Fahai

agen situs slot

Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan sebelas orang yang akan menjadi panelis debat calon wakil presiden (cawapres) sesi kedua pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada Minggu, (21/1).

Debat yang diikuti para cawapres tersebut mengusung tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sebanyak 11 panelis berasal dari berbagai universitas terkemuka dan menjadi ahli di bidang transisi energi, lingkungan, agraria, hingga perencanaan wilayah dan pedesaan.

Ke-11 panelis ini akan dikarantina mulai hari ini, Jumat (19/1), untuk mempersiapkan berbagai pertanyaan kritis yang akan diajukan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Berikut adalah profil singkat 11 panelis:

1. Abrar Saleng

Ia adalah seorang Guru Besar dan Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Semasa menjadi dosen, dia telah menerbitkan puluhan jurnal ilmiah dan buku yang telah dikutip sebanyak 641 kali.

Dalam karya-karya ilmiahnya, Abrar banyak meneliti dan mengulas tentang perlindungan hukum bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat adat yang menjadi korban eksploitasi tambang.

Abrar juga pernah ditunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk bergabung dalam tim reformasi hukum, yang menghasilkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

2. Arie Sujito

Dia adalah seorang Sosiolog Pedesaan dan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor.

Dirinya sangat aktif menyuarakan tentang pentingnya kebijakan politik dan penguatan tata kelola negara terhadap peningkatan kualitas lingkungan di media sosial, dan memiliki kanal di berbagai platform yang dinamai bincang pinggiran.

Jurnal ilmiah terbarunya diterbitkan pada 10 Februari 2023 berjudul "Menyemai Kedaulatan Pangan dari Sisi Pinggiran: UU Desa dan Marwah Pertanian dalam Pembangunan Pedesaan di Indonesia".

Pada tahun 2020, Arie juga berpartisipasi dalam publikasi yang berjudul "Kerentanan, Solidaritas Sosial dan Masyarakat Tangguh" dari buku "New Normal-Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik akibat COVID-19".

3. Arif Satria

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ahli Ekologi Politik ini telah menjadi pembicara di berbagai seminar nasional maupun konferensi di tingkat internasional.

Ia menjadi delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio +20 yang diselenggarakan pada tahun 2012 di Brasil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2019, dirinya juga menjadi pembicara pada forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB.

Arif juga sosok yang dikenal aktif di bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2012, ia terpilih menjadi penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Lulusan Universitas Kagoshima, Jepang, ini juga pernah meraih penghargaan Yamamoto pada tahun 2008 di Vietnam dari Organisasi Profesi bidang Sosial Ekonomi Perikanan atau IIFET.

4. Dewi Kartika

Sekretaris Jenderal di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2022-2025 ini juga aktivis di berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia bergabung di KPA sejak tahun 2007, dan hingga saat ini menjadi bagian dari Dewan Global Internasional Land Coalition (ILC) di Asia.

Dewi juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di Institute of Social Study (ISS) Den Haag, Belanda, pada tahun 2011 di bidang transisi agraria.

Dirinya aktif menyuarakan tentang reformasi agraria yang hingga saat ini masih mengalami banyak konflik kepentingan juga struktural.

Menurutnya, kemiskinan struktural di Indonesia salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan di bidang agraria yang kurang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan cenderung bersifat kapital.

5. Fabby Tumiwa

Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR). Dirinya merupakan lulusan dari Universitas Tufts, Amerika Serikat di bidang Kebijakan Energi dan Iklim.

Ia banyak menyoroti kebijakan transisi energi Indonesia dan upaya-upaya percepatan transformasi pada sektor ketenagalistrikan menuju energi baru terbarukan.

Fabby juga pernah menjadi delegasi Indonesia untuk negosiasi perubahan iklim pada tahun 2006-2017, dan pada tahun 2023 lalu ia berhasil diangkat ke grup Konsultatif Tingkat Tinggi Percepatan Transisi Energi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

6. Hariadi Kartodihardjo

Dia adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang saat ini juga dipercaya sebagai Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di bidang Kebijakan Tatakelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dirinya juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kajian Perum Perhutani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurnal dan publikasi ilmiahnya banyak menyoroti isu-isu lingkungan, kehutanan, dan sumber daya alam. Karya-karyanya telah dikutip sebanyak 2.515 kali sejak tahun 2015.

Beberapa penelitian unggulannya membahas tentang kajian kesiapan daerah dalam penanggulangan korupsi dalam pelaksanaan Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan kajian tata kelola perkebunan sawit.

7. Ridwan Yahya

Dia adalah seorang Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang tercatat pernah menerima penghargaan sebagai dosen berprestasi pertama di tingkat fakultas pertanian pada tahun 2016.

Ridwan juga pernah meraih penghargaan presentasi terbaik pada gelaran Sustainable Future for Human Security Conference di Kyoto, Jepang, pada tahun 2010.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, serta sebagai Kepala Pusat Pengembangan Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.

Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi peneliti, salah satunya Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia.

8. Rukka Sombolinggi

Sebagai sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman), Rukka menggunakan identitasnya sebagai masyarakat asli Toraja saat bekerja memperjuangkan hak-hak masyarakat di Jaringan pembelaan hak-hak masyarakat adat (Japhama).

Ia banyak mengadvokasi perjuangan masyarakat adat yang hingga kini masih sering didiskriminasi saat terjadi kasus-kasus pengalihan fungsi tanah adat.

Kisahnya tentang pengalaman masa kecil meminta permen kepada para turis yang datang ke Tana Toraja, diangkat di situs resmi Aman. Dalam artikel tersebut, Rukka mengaku baru menyadari ada relasi ketimpangan antara orang kulit putih (turis) terhadap masyarakat adat, yang selama ini masih melanggengkan makna "eksotisme", untuk diasosiasikan pada masyarakat adat yang tak hanya berbeda, tetapi juga terasing, terpencil, primitif, miskin, dan inferior.

9. Sudharto P. Hadi

Pakar Manajemen Lingkungan yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada 2010–2015 ini sempat menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Kanada.

Saat ini, dia aktif mengajar di beberapa program baik S1, S2, maupun S3 di Undip dan berbagai universitas lainnya di bidang perencanaan atau manajemen lingkungan, etika lingkungan, dan resolusi konflik lingkungan.

Ia aktif sebagai Country Coordinator pada Sustainable Energy and Environmental Forum yang berbasis di Universitas Kyoto, Jepang, juga Peneliti untuk Legal Empowerment and Industrial Pollution di Universitas Leiden, Belanda.

Ia juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang dan Pengawas di Yayasan Bina Kehidupan Lestari Semarang.

10. Sulistyowati Irianto

Dia adalah Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia dan seorang antropolog feminis yang banyak melakukan penelitian terkait isu keadilan bagi perempuan.

Ia menyelesaikan pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda, dan saat ini aktif mengajar di Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia pada 2013-2016.

Ia banyak melakukan penelitian terkait antropologi hukum di Indonesia, yang menurutnya bermanfaat untuk memperluas pandangan dan pertimbangan kebijakan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat adat.

11. Tubagus Furqon Sofhani

Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyelesaikan studi S2 di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, dan S3 di Universitas Illinois, Amerika Serikat.

Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Perencanaan Kota Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, sejak tahun 2015 hingga 2019. Selain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ITB pada tahun 2017.

Pada periode 2018-2020, dirinya mendapatkan mandat sebagai Ketua Program Magister Kajian Pembangunan di Fakultas Perencanaan Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Jurnal dan penelitian ilmiahnya yang terbaru banyak membahas tentang pengaruh peningkatan kapasitas komunitas dalam membangun hutan sosial hingga kota kreatif.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

penerbangan putus asa

erek erek jatuh dari motor

Jaksa Agung usul pensiunan TNI dapat bantuan usai kasus ASABRI rampung******

Jakarta (ANTARA) - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyarankan personel TNI yang telah pensiun atau gugur dalam tugas bisa mendapatkan bantuan setelah penanganan perkara PT Asabri rampung. "Setelah penanganan perkara Asabri selesai agar diberikan kontribusi kepada TNI, terutama para pensiunan dan rekan-rekan TNI yang gugur dalam tugas untuk bisa mendapatkan bantuan," kata Burhanuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin. Hal ini disampaikan Burhanuddin saat menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Jakarta, Senin, dalam rangka penguatan kelembagaan, terutama dalam penegakan hukum.

Burhanuddin membuka diri untuk menjadi yang terdepan dalam melakukan pendampingan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait perkara aset-aset TNI yang dilakukan gugatan oleh masyarakat dan pengembang, termasuk kasus Asabri. Mengenai wacana bantuan itu, Burhanuddin menyebutkan institusinya siap membantu dalam memfasilitasi TNI dan Kementerian BUMN. "Kejaksaan akan siap membantu untuk memfasilitasi hal tersebut bersama dengan Kementerian BUMN," ujarnya.

Baca juga: Kejagung pelajari vonis 2 tahun 9 bulan Edward Seky terkait Asabri Dalam pertemuan dengan Panglima TNI terkait penguatan kelembagaan, terutama dalam penegakan hukum oleh kedua lembaga, Burhanuddin juga menyampaikan peran kolaborasi penyidik kejaksaan dan militer. Kejaksaan Agung telah memiliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) yang sudah dua tahun berdiri. Keberadaan Jampidmil menunjukkan pentingnya penanganan perkara dengan kolaborasi dan sinergi antarpenegak hukum, mulai dari penyidikan sampai tahap upaya hukum dengan proses penanganan koneksitas.

Hal itu sebagaimana perkara yang sudah berhasil ditangani secara bersama-sama, yaitu perkara pengadaan Satelit Orbit 123° Kementerian Pertahanan dan perkara TWP AD (Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat) tahun 2013 sampai 2020 yang perkaranya sedang bergulir dalam tingkat upaya hukum. "Keberhasilan pengungkapan perkara tersebut tidak lepas dari kerja sama atau kolaborasi yang baik antara kedua lembaga,” ujarnya.

Baca juga: PT ASABRI catatkan perbaikan kinerja keuangan 2022 Burhanuddin juga menyampaikan jajaran Jampidmil tidak saja ada di Kejaksaan Agung, tetapi juga di kejaksaan tinggi yang dijabat oleh asisten pidana militer (Aspidmil) dan diisi oleh unsur dari TNI. Bahkan, pada pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) tanggal 8 Januari 2024, seluruh jajaran pidana militer, baik di pusat maupun daerah, telah diberikan keanggotaan kehormatan Persaja oleh Ketua Umum Amir Yanto yang didampingi Pelindung Organisasi Persaja S.T. Burhanuddin. "Keanggotaan tersebut dinobatkan karena mereka sudah menjadi bagian dari warga Adhyaksa," ujarnya.

Baca juga: Terdakwa korupsi Asabri Benny Tjokrosaputro divonis nihil Di sisi lain, Burhanuddin juga menyampaikan hal terkait kejahatan-kejahatan yang melibatkan penyidik dari TNI, seperti kejahatan kemaritiman, pelanggaran wilayah udara, dan kejahatan-kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dirasa semakin kompleks dan modern. "Ke depannya tentu akan dilakukan pendidikan pelatihan bersama dalam rangka penguatan sumber daya manusia dan membangun mindsetserta sinergi antarpenegak hukum," ujarnya. Sementara itu, dalam kunjungan perdananya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengucapkan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari Jaksa Agung Burhanuddin beserta jajarannya. Panglima TNI menyampaikan dalam penegakan hukum, TNI tidak bisa lepas dengan kejaksaan yang memiliki kewenangan mutlak dalam penuntutan terhadap semua tindak pidana perkara, termasuk wilayah udara dan wilayah laut yang hampir 70 persen jumlahnya, termasuk juga dalam hal penanganan perkara koneksitas.

Baca juga: Hakim kembali tak setuju hukuman mati untuk terdakwa korupsi Asabri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024