proses kredivo 902Jutaan kata 304252Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs resmi gacor》
DKI kemarin, Jakarta banjir hingga bocah tenggelam di Kali Sunter******
Jakarta (ANTARA) -.Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Kamis dinihari menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta Timur terendam banjir, seperti di kawasan Cakung dan Pulogadung. Baca selengkapnya di sini 3. Mudik gratis DKI 2024 sediakan ratusan bus untuk tampung 27 ribu orang Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Program Mudik Gratis 2024 dengan ratusan bus untuk mengangkut arus mudik dan balik yang dapat menampung 27 ribu orang. Baca selengkapnya di sini 4. Setelah ada IKN, Jakarta prioritaskan program air bersih hingga kemacetan Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan program penyediaan air bersih hingga pengurangan kemacetan menjadi program prioritas usai Ibu Kota Indonesia berpindah dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Baca selengkapnya di sini 5. Seorang bocah tenggelam di Kali Sunter saat berenang Jakarta (ANTARA) - Seorang bocah bernama Rafi Aditya (13) tenggelam di Kali Sunter Jalan Kayu Mas Utara Kelurahan/Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis pagi, saat berenang di tengah hujan mengguyur wilayah Jakarta. Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******
Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.
"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."
Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.
Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.
Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.
Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.
Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen
Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila******
"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila
Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.
Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila
Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.
"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.
Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana
Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.
Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.
Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila
“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.
Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.
Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
Label:pola maxwin thor、cicilan akulaku hp、cici4d slot
Terkait:fanta168、cara pasang bbfs togel、jam gacor main slot zeus、idr 188 slot、situs slot 4d mudah menang、daftar situs slot online、bocoran situs slot gacor hari ini、situs slot promo new member、mantap slot、senang slot 777
bab terbaru:slot casino online(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Kondisi cuaca yang bakal melanda Ibu Kota dipicu oleh beberapa fenomena atmosfer; seperti masih aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial di selatan Pulau Jawa bagian barat dalam periode tersebutJakarta (ANTARA) - DKI Jakarta termasuk sebagai daerah yang berpotensi masih mengalami dampak intensitas hujan ekstrem seperti banjir selama sepekan ke depan, atau mulai dari tanggal 1- 8 Maret 2024, menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
...kejadian baru-baru ini harus diselidiki secara menyeluruh,Washington (ANTARA) - Gedung Putih pada Kamis (29/2) mendesak penyelidikan terhadap tindakan Israel yang menembaki ratusan warga Palestina yang tengah menunggu bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza.
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
《situs resmi gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot kakek zeus x500Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs resmi gacor》bab terbaru。