hari gacor slot

Sistem yang paling kuat

Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU******

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) seakan lepas tangan soal pemenuhan hak korban Meikarta. Lippo menyerahkan semua tanggung jawab ke anak usahanya yang merupakan pengembang Meikarta, yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

"Dapat kami sampaikan bahwa pemenuhan hak-hak konsumen apartemen Meikarta dan pemenuhan target serah terima merupakan sepenuhnya tanggung jawab PT Mahkota Sentosa Utama (MSU)," kata Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

Sementara itu, terkait skemarefunddengan titip jual, Lippo Cikarang mengatakan telah menyampaikan syarat dan ketentuannya kepada PT MSU. Veronika mengatakan pihaknya bakal membuat pengumuman lanjutan setelah mendapatkan tanggapan dari manajemen MSU.

Veronika mengatakan LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya.

Sementara itu, pada keterbukaan informasi tertanggal 16 Februari 2023, Presiden Direktur PT MSU Reza Jazwin Chatab mengungkapkan ada pemeriksaan internal setelah perubahan jajaran manajemen. Hasilnya menunjukkan tidak ada penjualan mencapai 100 ribu unit apartemen Meikarta.

"Selanjutnya mengenai penyelesaian serah terima unit-unit apartemen, merupakan komitmen MSU untuk dapat melakukan penyerahan unit secara bertahap dan sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan dalam putusan homologasi," jelas Reza.

[Gambas:Video CNN]

Orang kaya yang saleh

17 Kapal Ditangkap Saat Curi Ikan di Selat Malaka******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melumpuhkan 17 kapal ikan pelaku illegal fishing yang beroperasi di Selat Malaka. Dari 17 kapal itu, satu di antaranya adalah kapal ikanasing (KIA) berbendera Malaysia.

Sedangkan sisanya kapal ikan Indonesia (KII). Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengungkapkan keberadaan kapal itu diketahui berdasar pada laporan nelayan dan hasil analisis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) di Pusat Pengendalian KKP.

"Benar bahwa hasil operasi awal tahun Kapal Pengawas KKP berhasil mengamankan 17 kapal illegal fishing. Gerak cepat kami dalam menindak kapal illegal fishingmerupakan wujud keseriusan KKP dalam merespons keresahan para nelayan," ungkap Adin lewat keterangan tertulis, Selasa (21/2).

Pada saat pemeriksaan, tiga orang Awak Buah Kapal (ABK) dan satu orang nakhoda diketahui merupakan warga negara Kamboja.

"Proses penyidikan kasus ini akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Stasiun PSDKP Belawan. Saat ini penyidik telah menetapkan Nakhoda kapal sebagai tersangka," terang Adin.

Sementara, 16 KII yang ditangkap KPP adalah kapal tak berizin dan beroperasi secara ilegal. Adin menjelaskan 11 kapal di antaranya diduga tak memiliki dokumen perizinan berusaha, seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Standar Laik Operasi (SLO), maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sedangkan lima kapal diduga beroperasi tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan (DPI).

"Tak hanya kapal ikan asing ilegal, kapal ikan Indonesia yang melanggar aturan kini juga bisa terpantau melalui sistem kami," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa tindakan penertiban kapal itu untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan sesuai aturan berlaku. Hal ini juga untuk melindungi hak-hak nelayan lokal dan mencegah konflik horizontal antar nelayan.

Berikut daftar nama 17 kapal yang ditangkap itu:

1. KM. KHF (56.38 GT)
2. KM. AMAZIA (29 GT)
3. KM. INKA MINA 916 (30 GT)
4. KM. KELVIN I (30 GT)
5. KM. CAKALANG (40 GT)
6. KM. BARGES (60 GT)
7. KM. RATU -1 (5 GT)
8. KM. TANPA NAMA (28 GT)
9. KM. INKA MINA 928 (30 GT)
10. KM. INKA MINA 723 (32 GT)
11. KM. ARABIAH (16 GT)
12. KM. Tanpa Nama (volume tidak diketahui)
13. KM. KHARISMA-1 (28 GT)
14. KM. WAFA JAYA (26 GT)
15. KM. DUA PUTRI-B (30 GT)
16. KM. SUKA-1 (23 GT)

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Penelan Langit

Garuda Menang Gugatan Atas 2 Lessor Pesawat di Pengadilan Prancis******

PT Garuda Indonesia Tbk melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) memenangkan gugatan judicial releaseatas langkah hukum yang ditempuh dua kreditornya; lessor pesawatGreylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachmentatau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Ia menambahkan sebelum gugatan ini, dua kreditor itu juga mengajukan rangkaian upaya hukum di berbagai negara termasuk Indonesia dan Australia. Namun, upaya hukum itu ditolak oleh otoritas hukum masing-masing negara tersebut.

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan. Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

Sebelumnya, Garuda menggugat dua krediturnya; Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company sebesar Rp10 triliun ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan terdaftar dengan nomor perkara 793/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada 30 Desember 2022 lalu.

Nilai gugatan Rp10 triliun diajukan karena Garuda memandang perbuatan kedua tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian immaterial atas hilangnya keuntungan dan reputasi mereka.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Dewa Dharma

Mantu Jokowi, Bobby Nasution Dilantik Jadi Wakil Ketua Hipmi 2022******

Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution terpilih menjadi wakil ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atauHipmi periode 2022-2025.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira dalam pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI 2022-2025.

"Wakil ketua umum Bobby Afif Nasution," kata Anggawira di Kempinski Hotel, Senin (20/2).

Dalam pelantikan itu, Bobby tampak hadir mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja putih dilengkapi dasi merah. Ia tampak bercengkerama dengan anggota HIPMI lainnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi hadir dan membuka pelantikan BPP Hipmi 2022-2025. Jokowi hadir bersama sejumlah menteri di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Prabowo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto.

[Gambas:Video CNN]

Dalam pidato pembukaan pelantikan itu, Jokowi menyampaikan apresiasinya. Pasalnya, meski saat pemilihan ketua umum Hipmi diselenggarakan di Solo beberapa waktu lalu, insiden baku hantam antar pengusaha muda sempat terjadi, akhirnya pemilihan berjalan lancar.

"Saya apresiasi Hipmi saat pemilihan ketua di Solo ramai di situ, ya anak muda biasalah. Tapi setelah itu terpilih semuanya bersatu kembali. Saya juga apresiasi 239 pengurus. Itu bukan angka yang besar negara kita ini 280 juta penduduknya," katanya.

Manual Pengembangan Tuhan

Profil Merpati Airlines, BUMN Rugi yang Akhirnya Dibubarkan Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan PT Merpati Nusantara Airlines(Persero) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Pembubaran itu tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022, yang menyatakan Merpati Airlines pailit.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP, yang diteken Jokowi pada 20 Februari 2023.

Merpati Airlines menerbangi rute perintis di Papua, Ambon dan Kupang, termasuk penerbangan berjadwal domestik ke Sulawesi, Bali, Lombok, Kupang.

BUMN ini juga memiliki penerbangan berjadwal internasional, yakni ke wilayah Timor Timur dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Merpati Airlines juga telah menerbangi rute internasional seperti Los Angeles, Darwin, Cairns, Perth, Sydney, Melbourne, Kuala Lumpur, Singapura, Davao dan Christmas Island.

Lihat Juga : Jokowi Resmi Bubarkan Merpati

Sebelum dinyatakan pailit, 'kesehatan' perseroan mulai terguncang pada 2008. Saat itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun.

Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun. Kala itu, kerugian Merpati tembus Rp641 miliar.

Pemerintah pun memutuskan untuk memasukkan perusahaan tersebut dalam program restrukturisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA masuk dengan suntikan dana awal sebesar Rp300 miliar.

Pada 2012, Merpati Airlines digugat oleh 1.000 karyawan karena perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dua tahun setelahnya, kondisi keuangan perusahaan kian buruk hingga resmi berhenti terbang. Kala itu utang Merpati mencapai Rp7,29 triliun.

Pada 2016, Merpati Airlines digugat dalam kasus permohonan pailit. Pada tahun yang sama, maskapai tersebut kembali digugat dalam kasus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Prathita Titian Nusantara.

Setahun kemudian, beban utang kreditur naik menjadi Rp10,72 triliun, kemudian ekuitasnya minus Rp9,51 triliun. Pada Juni 2017, Merpati Airlines kembali digugat, kali ini oleh PT Parewa Katering, sebuah penyedia makanan yang memasok kebutuhan penumpang maskapai.

Memasuki 2018, Merpati Airline seperti mendapat angin segar, Direktur Utama Merpati Airline Asep Ekanugraha menyatakan pesawat perusahaan siap terbang lagi pada 2019.

PT Intra Asia Corpora disebut menjadi salah satu investor yang akan menyuntikkan dana segara Rp5,4 triliun. Pengadilan Negeri (PN)Surabaya pun mengabulkan permintaan damai dari Merpati Airlines.

Seiring berjalannya waktu, kondisi perusahaan ternyata tak kunjung membaik, hingga akhirnya PN Surabaya pun menyatakan perusahaan pailit pada 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

Basuki Sebut Jakarta Akan Tetap 'Diurus' Meski Bukan Lagi Ibu Kota******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan meskiibu kota akan pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, namun Jakartatetap jadi perhatian pemerintah dalam pembangunan infrastrukturnya.

Salah satunya adalah upaya pemerintah yang terus membenahi masalah pengadaan air bersih hingga transportasi.

Basuki mengatakan baru-baru ini pemerintah juga tengah menyoroti pembangunan MRT di DKI Jakarta. Apalagi, Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani MoU atau nota kesepahaman untuk proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 4 rute Fatmawati-Kampung Rambutan.

Sebelumnya, penandatanganan MoU proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 4 rute Fatmawati-Kampung Rambutan sendiri dilakukan di sela acara KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11) lalu.

MoU tersebut dihadiri oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsel Won Hee-Ryong, dan Dubes RI untuk Korsel Gandi Sulistiyanto.

Budi Karya berharap MoU dengan Korsel dapat menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta.

Sementara itu, pembangunan IKN Nusantara juga terus bergulir. Pada awal tahun ini Kementerian PUPR baru menyelesaikan 16 rumah susun (rusun) untuk para pekerja konstruksi. Nantinya, bakal ada 22 rusun pekerja konstruksi di ibu kota baru.

Di sisi lain, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengklaim dari 142 investor, ada 90 yang sudah mengirimkan Letter of Intent (LOI) atau surat keseriusan untuk berinvestasi di ibu kota baru tersebut.

"Kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau Letter of Interest yang hingga Minggu lalu jumlahnya 142, dari 142 itu sekitar 90 kami kategorikan sebagai pihak-pihak serius," ungkapnya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, beberapa waktu lalu.

Bambang menuturkan LOI dari 90 investor itu mencakup berbagai sektor. Rinciannya, 25 di sektor infrastruktur dan utilitas, 15 edukasi, 14 jasa konsultasi, 10 perumahan, serta 9 mixed use dan komersial.

Lalu, 6 di sektor teknologi, 5 kesehatan, 4 kantor BUMN dan swasta, dan 2 kantor pemerintah.

Ia pun mengatakan akan menindaklanjuti ketertarikan investor tersebut dengan berbagai macam proses bisnis apakah dengan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun skema lainnya.

"Dari 90 ini akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, apakah KPBU atau yang lain," ucap Bambang.

[Gambas:Video CNN]