lagi gacor slot

Master catur bersih

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Kehidupan ini, waktu itu

DPR Kritik Ada Proyek IKN Diongkosi APBN Tapi Komponen Lokal Nol******

Ketua Komisi VIIDPRRI Sugeng Suparwoto mengungkap ada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibiayai APBNtetapi nihil produk dalam negeri.

Politikus NasDem itu mulanya menyinggung tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di proyek transisi energi, yang dikritisi Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto. Sugeng lantas mengungkap temuan komisinya soal proyek IKN dengan nol TKDN.

"Kita dengar ada proyek yang dibiayai APBN, tapi TKDN nol, bahaya itu. Boleh disebut? Enggak boleh lah daripada jadi isu politik, tapi sudah keluar itu nol," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Mulyanto lantas menimpali pernyataan Sugeng. Ia berkelakar PDI Perjuangan juga akan ikut menggugat temuan dalam proyek IKN tersebut.

Selain urusan IKN, Mulyanto menegaskan pentingnya TKDN dalam penyusunan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurutnya, berbahaya membiarkan RUU EBT memasukkan frasa 'fleksibilitas' untuk urusan TKDN dalam setiap proyek transisi energi.

"Enggak bisa fleksibel. Harus jelas, tegas, dan terukur. Karena kalau dikasih fleksibilitas, nanti di lapangan larinya ke mana-mana, bahaya untuk TKDN kita," tuntut Mulyanto.

Dalam raker ini, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi juga mendesak setiap pengadaan barang dan jasa dari proyek EBT mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Ia menyebut sumber pendanaan transisi energi itu berasal dari APBN, termasuk pinjaman hingga hibah dari dalam atau luar negeri.

[Gambas:Video CNN]

Meng Hailan Ye Chengjun

Pemerintah Bakal Bangun Industri Gula Rp3 T di Papua******

Pemerintah bakal membangun industri gulalengkap dengan perkebunan tebuseluas 2 juta hektare (ha) di Papua.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai bertemu dengan Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo di Kantor Kementan, Selasa (7/11).

Amran mengatakan untuk tahap awal, sebuah pabrik gula akan dibangun di atas lahan seluas 200 ribu ha.

Amran menuturkan pabrik gula cocok dibangun di Papua karena agro dan iklim yang sangat cocok untuk tanaman tebu. Selain itu, Papua juga memiliki lahan yang luas dan strategis.

Meski demikian, ia tidak merinci kapan waktu pastinya pabrik tersebut dibangun. Amran juga tak merinci berapa jumlah pabrik yang akan dibangun.

Amran hanya mengatakan nilai investasi dari pabrik tersebut diperkirakan Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun per pabriknya.

Ia juga memperkirakan setiap pabrik kelak dapat menghasilkan produksi gula 8.000 hingga 12 ribu ton per hari (TCD).

Amran menyebut lahan di Papua itu adalah di kawasan milik ID Food. Ia juga mengklaim sudah ada pihak swasta yang tertarik berinvestasi.

"Kemudian nanti diundang swasta siapa yang berminat kita verifikasi. Kalau swasta syaratnya simple, punya uang, bangun. Sudah ada yang mendaftar," ujarnya.

Pembangunan industri gula ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama dengan Brasil. Negara tersebut, kata Amran, akan memfasilitasi pembangunan 30 unit pabrik gula dan tebu di Indonesia dalam bentuk investasi teknologi.

Selain itu, Brasil juga bakal mendatangkan para ahli untuk membantu.

Tuan kekaisaran terkuat

Belanja Aneka Kebutuhan Harian di Transmart Pasti Diskon 20%******

Mau belanja kebutuhan harian dengan harga diskon? Belanjanya di Transmart aja karena dijamin ada diskon 20 persen.

Semua diskon produk untuk kebutuhan harian bisa kamu dapat menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Yuk Merapat ke Transmart Sekarang, Ada Pesta Diskon Seharian Loh!

Transmart Full Day Sale hanya berlangsung hari ini aja, dan semua produk yang didiskon berlaku mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Pastikan Anda sudah memiliki salah satu dari Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah supaya bisa belanja sepuasnya bayar belakangan plus dapat ekstra diskon sampai 20 persen.

Hati iblis yang tak terbatas

Transmart Diskon Besar******

Pramuniaga di Transmart Cilandak, Jakarta, memaparkan barang-barang elektronik laris-manis saat Transmart Full Day Sale pada Minggu (26/11).

Transmart Full Day Sale kali ini kembali menawarkan diskon besar-besaran bagi pengunjung. Kesempatan ini sayang apabila dilewatkan.

"Pengunjung hari ini lumayan banyak dibanding hari biasa. [Mereka] beli AC, TV," kata Angga, pramuniaga di bagian elektronik kepada CNNIndonesia.com, Minggu (26/11).

Angga juga menggambarkan diskon yang bisa didapat pengunjung saat belanja di Transmart.

Terdapat diskon 50 persen untuk aneka produk terpilih, selain itu masih ada tambahan diskon 20 persen. Diskon ini membuat belanja jadi makin hemat.

Ekstra diskon 20 persen ini bisa didapat dengan melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Jika belum memiliki kartu kredit Bang Mega, pengunjung bisa menggunakan Allo Paylater, dengan mengunduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Lalu mendaftar akun dan upgrade ke Allo Prime. Setelah itu ajukan Allo Paylater.

Di kesempatan ini, Angga juga memberi contoh yang bisa didapat pengunjung. Misalnya satu unit televisi seharga Rp5 juta, pengunjung bisa membeli seharga sekitar Rp3.5 juta.

Pengunjung juga bisa membeli televisi LED dengan harga sekitar Rp16 juta, dari harga normal Rp18,6 juta.

Menurut pantauan CNNIndonesia.com, Transmart Cilandak cukup ramai pengunjung. Spot elektronik menjadi destinasi favorit pengunjung.

Beberapa pengunjung tampak bersama keluarganya.Selain itu, tampak pula anak-anak bermain balon biru dan merah sembari lari-lari kecil.

Transmart kembali menyediakan diskon gede-gedean bagi konsumen mereka. Transmart Full Day Sale hanya berlangsung satu hari, mulai jam operasional sampai jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

Kenapa Bisa Tak Dapat SHM Meski Cicilan KPR Sudah Lunas?******

Sertifikat hak milik (SHM) ternyata belum tentu dimiliki meski cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sudah lunas.

Kasus tersebut belakangan viral di media sosial. Seorang pejuang KPR mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas rumahnya, bukan mengantongi SHM.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto pun turun tangan. Menurutnya, pemberian HGB atas rumah KPR sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," sambungnya.

Ia menegaskan pemberian status HGB bukan kemauan pengembang. Menurutnya, developerhanya menjalankan ketentuan dalam UU Pokok Agraria.

Akan tetapi, ia memberikan solusi jika pembeli ingin mendapatkan SHM atas rumah KPR. Joko menyarankan pemegang KPR mengajukan peningkatan status hak milik ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkapnya.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," tandas Joko.

Meski begitu, Joko menyebut pejuang KPR tak diharuskan meningkatkan status kepemilikannya dari HGB ke SHM. Ia menekankan HGB juga sudah menunjukkan kekuatan di mata hukum.

[Gambas:Video CNN]