slot gacor mudah jp

Ruang Hidup Dewa Dharma

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Penyihir Ekstradimensi

Zulhas Respons Viral Baju Bekas Sitaan Diduga Dibawa Pulang******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengomentari viral dugaan polisi menyimpan barang sitaan berupa baju bekasimpor ilegal.

"Oh gak boleh (bawa pulang barang sitaan baju bekas impor ilegal), kata Zulkifli Hasan singkat saat ditemui di Kids Republic School, Jakarta Timur, Sabtu (1/4).

Namun, Zulhas menolak berkomentar lebih jauh saat ditanyai soal sanksi yang diberikan jika terbukti pelanggaran tersebut terjadi.

"Saya sudah minta Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) untuk cek kebenarannya," kata Agus kepada CNNIndonesia.com.

Sebelumnya, viral sebuah tangkapan layar status WhatsApp seseorang menampilkan barang bukti kasus perdagangan baju impor bekas ilegal di media sosial.

Dalam tangkapan layar tersebut, tertulis cerita bahwa si pembuat status WhatsApp itu bakal diberikan baju lebaran dari barang sitaan tersebut.

"Ngakak banget punya aa katanya 'nggak usah beli baju Lebaran. Di kantor banyak barang-barang sitaan nanti dibawa pulang. Risiko punya aa kerja di Dirkrimsus ya gini," tulis caption status WhatsApp yang viral tersebut.

Sementara itu, Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menegaskan penyidik dilarang menyalahgunakan barang bukti pengungkapan suatu perkara. Ia menyebut ada sanksi bagi mereka yang nekat melanggar aturan tersebut.

Catatan Pengaduan

Tutup Kantor Sementara, McDonald's AS Bakal PHK Karyawan******

Restoran cepat saji McDonald's menutup sementara kantornya di Amerika Serikat(AS) pada pekan ini. Hal itu dilakukan karena perusahaan tengah bersiap mengumumkan keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Mengutip Reuters,Senin (3/4), melalui email McDonald's meminta karyawannya yang di AS dan beberapa staf internasional untuk bekerja dari rumah dari Senin hingga Rabu ini.

Di saat yang sama, perusahaan akan memberikan keputusan kepegawaian atau PHK tadi secara virtual. Meski demikian, tidak disebut secara jelas berapa karyawan yang akan terkena PHK.

McDonald's juga meminta karyawan untuk membatalkan semua pertemuan langsung dengan vendor dan pihak luar lainnya di kantor pusatnya.

Gerai makanan cepat saji ini pada Januari 2023 akan meninjau tingkat kepegawaian perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnis yang diperbarui. Hal ini dapat menyebabkan PHK di beberapa area dan ekspansi di tempat lain.

McDonald's sendiri diperkirakan mulai mengumumkan keputusan penting pada Senin ini.

[Gambas:Video CNN]

Pegadaian kecil Wanjie

Pengusaha Tolak Rencana Jokowi Larang Iklan Rokok: Kami Industri Legal******

Pengusaha rokok kompak memprotes rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal melarang total iklan rokok. Manuver ini dinilai tidak adil dan bisa membuat rokok ilegal merajalela.

Ketua Pengusaha Rokok Indonesia (Gapero) Sulami Bahar menegaskan pihaknya menolak tegas rencana Jokowi tersebut. Bahkan, Gapero sudah berkirim surat langsung ke orang nomor satu di Indonesia itu soal sikap pengusaha.

"Kami industri yang legal tetapi kenapa seakan-akan kami ini rokok-rokok ilegal? Untuk iklan, promosi, macam-macam itu kok nggak boleh? Itu kan sudah nyata, keliatan banget nggak ada keadilan," ungkapnya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Gapero menilai larangan total iklan rokok tersebut bakal sangat berdampak ke industri. Sulami khawatir jika larangan tersebut diterapkan maka akan membuat rokok ilegal merajalela.

Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam membuat regulasi. Kondisi industri rokok saat ini belum sepenuhnya pulih dari dampak dahsyat pandemi covid-19.

Meski begitu, Gapero belum menghitung potensi kerugian bagi produsen rokok jika larangan total iklan rokok ini diberlakukan.

Lihat Juga : Rincian Komponen THR 2023 untuk Guru dan Dosen

"Belum, kami belum menyimpulkan seperti itu (total kerugian akibat larangan total iklan rokok). Masih proses menghitung-hitung. Langkah awal kami masih berkirim surat ke Presiden (Jokowi), bagaimana caranya supaya revisi ini tidak terjadi," tegasnya.

Sulami menyebut sudah dilakukan pertemuan antara pengusaha terkait ini, yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 22 Februari lalu. Kala itu, hadir sekitar 38 asosiasi terkait, termasuk pihak periklanan.

Hasilnya, mereka sepakat mengirim surat kepada Jokowi untuk menolak revisi PP Nomor 109 Tahun 2012. Surat tersebut juga ditembuskan ke beberapa menteri terkait.

"Belum ada tanggapan, saya nggak tahu. Padahal waktu itu saya serahkan langsung ke Sekretariat Negara (Setneg). Surat itu kami tujukan juga ke beberapa menteri-menteri terkait, di antaranya Menkes, Menko PMK, Menko Perekonomian, Mentan, Menperin, Menaker, termasuk ke kantor staf presiden (KSP)," ungkapnya.

Ia berharap para pejabat tersebut melek dan bisa memberikan masukan secara utuh kepada Jokowi. Sulami khawatir Jokowi sebenarnya tidak paham betul keadaan di lapangan karena mendapat bisikan yang keliru atau tidak utuh.

"Kami khawatir Pak Presiden itu tidak mendapat informasi seutuhnya sehingga membuat regulasi-regulasi kayak begini. Bisa jadi seorang pemimpin tidak mendapat laporan seutuhnya tentang kondisi di lapangan," tuturnya.

"Sementara itu, bukan rahasia umum lagi bagaimana masifnya (kelompok) antitembakau untuk menghancurkan industri rokok," imbuh Sulami.

Senada, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi menyoroti industri rokok dan tembakau yang belum benar-benar pulih dari hantaman pandemi covid-19. Benny menyebut peraturan eksisting sudah sangat komprehensif, tinggal implementasi yang perlu ditingkatkan.

Benny menyinggung pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) pada kuartal IV 2022 yang masih negatif 7,11 persen. Ia menyayangkan hal tersebut karena di saat yang sama, sektor ekonomi dan industri pengolahan sudah tumbuh sekitar 5 persen.

"Setiap peraturan baru yang bertujuan untuk pengendalian produk tembakau hendaknya jangan dilakukan. Jadi, kami bukan hanya tidak setuju terhadap penghapusan atau larangan iklan rokok, kami tidak setuju terhadap perubahan peraturan yang bersifat pengendalian produk tembakau," tegas Benny.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Harga Daging Sapi Kian Mahal, Tembus Rp160 Ribu per Kg di Depok******

Harga daging sapi melonjak tembus Rp160 ribuan per kg pada Ramadan ini. Tak hanya daging sapi, cabai rawit merahjuga ikut mahal. 

Pantauan CNNIndonesia.com, Rabu (29/3), harga daging sapi di Pasar Kemiri Muka Depok dan Pasar Depok Jaya kompak naik sekitar Rp10 ribu per kg.

Sapri yang menjajakan daging sapi di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat menjual daging sapi dari Rp140 ribu per kg menjadi Rp150 ribu per kg.

Kendati, Sapri belum bisa memastikan apakah harga daging sapi akan turun atau naik menjelang lebaran mendatang. Ia menyebut harga bisa terus berubah sewaktu-waktu.

Sementara di Pasar Depok Jaya, Depok, Jawa Barat, harga daging sapi kini dibanderol Rp160 ribu per kg.

Riki, pedagang daging sapi, mengaku menaikkan harga daging sapi dari Rp150 ribu per kg menjadi Rp160 ribu per kg.

"Sekilo Rp160 ribu, sebelumnya Rp150 ribu per kg. Naik dari awal puasa, pas munggahan. Stok banyak kok, ready. Harganya naik karena emang tiap tahun setiap puasa pasti meningkat. Kalau yang beli Alhamdulillahramai. Wah belum tau nih harga menjelang lebaran," tuturnya.

Sementara itu, harga cabai rawit merah di Pasar Depok Jaya, Depok, Jawa Barat, naik dari Rp90 ribu per kg menjadi Rp100 ribu per kg.

"Harga cabai rawit gak menentu. Sekarang saya jual Rp100 ribu per kg, sebelumnya Rp90 ribu per kg. Naiknya dari sebelum puasa, belum turun lagi ini," kata Ita pedagang di Pasar Depok Jaya.

Harga bawang putih yang dijual Ita juga naik, dari Rp45 ribu per kg menjadi Rp50 ribu per kg. Kendati, harga cabai dan bawang-bawangan lain masih stabil.

"Bawang putih nih yang naik jadi Rp50 ribu per kg, sebelumnya Rp45 ribu per kg. Kalau bawang merah tetap Rp60 ribu per kg. Cabai merah biasa Rp60 ribu per kg, itu stabil. Cabai hijau yang gede sekilo tetap Rp50 ribu. Cuma cabai rawit merah aja sih yang naik sama bawang putih," jelas Ita.

Senada, Adistya yang juga menjual aneka bawang dan cabai di pasar yang sama juga mematok harga tinggi untuk cabai rawit merah dan bawang putih. Ia membanderol cabai rawit merah Rp100 ribu per kg.

Bahkan, cabai merah biasa juga naik dari Rp72 ribu per kg ke Rp80 ribu per kg. Adistya mengaku kenaikan harga sudah terjadi sejak seminggu lalu, tepatnya di awal puasa.

"Musim hujan juga sih ya, naik sudah semingguan. Kalau bawang merah sama putih sekilo sekarang Rp55 ribu. Naik juga itu, sebelumnya cuma Rp50 ribu per kg sampai Rp52 per kg," tuturnya.

Sementara itu, harga cabai rawit merah terpantau turun di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat.

Yoga, pedagang cabai dan bawang di pasar tersebut, mengatakan stoknya kini cukup banyak sehingga harga turun.

Saat ini Yoga menjual cabai rawit merah seharga Rp50 ribu per kg. Padahal, ia sebelumnya menjajakannya dengan harga menembus Rp80 ribu per kg.

"Cabai rawit merah Rp50 ribu per kg. Rawit turun ini dari sebelumnya bisa Rp80 ribu per kg. Turun dua hari ini. Tiap hari turun sih, tapi gak sekaligus. Stok saya banyak, banjir," ungkap Yoga.

Senada, Mila yang juga pedagang cabai dan bawang mengaku harga cabai rawit merah kini turun. Penurunan harga karena permintaan berkurang.

"Cabai rawit merah Rp50 ribu per kg, turun baru hari ini. Sebelumnya Rp75 ribu per kg. Turun harganya karena gak ada pemakaian bulan puasa. Siapa yang mau makan sambal, pada takut orang makan sambal," jelasnya.

Adapun harga beras di kedua pasar tersebut terpantau stabil di kisaran Rp9 ribu hingga Rp11 ribu per liter. Para penjual mengatakan belum ada kenaikan harga beras pada Ramadan kali ini.

[Gambas:Video CNN]

Katalog dewa perang terkuat

Pengusaha Sebut Tak Semua Industri Kuat Bayar THR Pekerja Lebaran Ini******

Wakil Ketua Umum KadinIndonesia Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan tidak semua pengusahabisa atau mampu membayar THR pekerja pada lebaran tahun ini secara penuh alias 100 persen.

Salah satunya, pengusaha industri padat karya yang berorientasi ekspor. Sarman mengatakan industri tersebut kini masih terseok akibat ketidakpastian ekonomi global.

Pasalnya, kondisi itu membuat permintaan barang hasil produksi mereka melemah.

Sarman berharap semua pihak menyadari itu, terutama pekerja. Ia berharap pekerja mau membangun komunikasi yang baik melalui perundingan bipartit dengan perusahaan supaya permasalahan itu bisa diatasi.

"Jadi gaji saja sudah diberikan dispensasi 75 persen, bagaimana dengan kewajiban mereka untuk membayar THR? Nah ini menurut saya tentu semuanya akan kembali kepada kemampuan dari masing-masing pengusaha, dalam hal ini tentu di sini peran dari bipartit sangat dibutuhkan supaya mampu mengkomunikasikan jalan yang terbaik," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (30/3).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

[Gambas:Video CNN]

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

Meski ada sektor yang kemungkinan kesulitan, Sarman mengatakan sejatinya para pengusaha siap membayarkan THR  sesuai ketentuan pemerintah.

"Kami dari pengusaha mendukung apa yang disampaikan pemerintah karena THR ini juga merupakan kewajiban pengusaha untuk diberikan kepada pekerjaan sesuai UU Ketenagakerjaan. Kami berharap pengusaha-pengusaha kita itu akan mampu melaksanakan kewajibannya memberikan THR kepada pekerjanya tahun ini 100 persen," katanya.