bocoran slot agus

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

Induk Bentoel Didenda Rp8,9 T Gegara Jualan Rokok ke Korea Utara******

Induk perusahaan tembakauBentoel Group, British American Tobacco (BAT), didenda US0 juta atau Rp8,9 triliun (kurs 14.886 per dolar AS) oleh Amerika Serikatkarena menjual rokok ke Korea Utara(Korut).

Perusahaan telah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut. Kesediaan tersebut diumumkan bersamaan dengan tuntutan pidana terhadap perusahaan atas pelanggaran sanksi Korea Utara, konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.

Jaksa mengatakan konspirasi itu berlangsung dari 2007 hingga 2017. Selama waktu itu, Korut melakukan sekitar 280 transaksi dana secara elektronik melalui anak perusahaan ataufront companydengan total lebih dari U1 juta.

"(BAT) telah menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan DOJ dan perjanjian penyelesaian perdata dengan (Departemen Keuangan)," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN, Selasa (25/4).

"Anak perusahaan BAT tidak langsung di Singapura telah menandatangani perjanjian pembelaan dengan DOJ. Jumlah total yang harus dibayarkan kepada otoritas AS adalah US5.241.338 ditambah bunga," lanjut perusahaan.

Sementara itu dalam dokumen pengadilan, Departemen Kehakiman mendakwa seorang bankir Korea Utara dan dua warga negara China membantu memfasilitasi penjualan tembakau di Korea Utara.

Jaksa menuduh hasil dari penjualan tembakau itu digunakan untuk keuntungan pemerintah Korea Utara, termasuk membantu mendanai program senjata pemusnah massal mereka.

BATMS dan Perusahaan Tembakau Korea Utara dimiliki oleh Pemerintah Korea Utara. Mereka membuat perusahaan patungan pada 2001 untuk memproduksi rokok BAT di Korea Utara untuk penjualan domestik, menurut Departemen Kehakiman. Pada 2007, jaksa mengatakan BAT secara terbuka mengumumkan bahwa mereka akan menjual semua saham mereka di perusahaan patungan tersebut, tetapi diam-diam terus mempertahankan pengaruhnya atas perusahaan tersebut dan terus mengambil keuntungan dari penjualan ke Korea Utara.

Pengaturan itu berlanjut hingga 2009, ketika Departemen Keuangan AS memberikan sanksi tambahan pada bank-bank Korea Utara.

Menurut dokumen pengadilan, Korea Utara akan menggunakan perusahaan China untuk memproses pembayaran antara negara tersebut dan BATMS untuk mengaburkan pembayaran.

[Gambas:Video CNN]

Agen Ratu: Selir Backgammon

Basuki Ungkap Alasan Realisasi Investasi Swasta di IKN Masih Nihil******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan alasan realisasiinvestasi swasta di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih nihil.

Menurut Basuki, saat ini beberapa calon investor baru menyampaikan komitmen berupaletter of intent(LOI). Saat ingin merealisasikan investasinya, sambung Basuki, investor terkendala skema pembelian tanah yang belum jelas.

"Sudah ada yang masuk LOI, lewat saya udah beberapa LOI kami serahkan ke Otorita (Otorita IKN). Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan Otorita," ujar Basuki di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4).

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat juga akan mengajak sejumlah investor potensial berkunjung ke IKN.

"Pak Presiden itu mau ke sana, kan sudah dibikin RDTR-nya maksudnya ini lho membangun apa di sini sini bisa," ujar Basuki.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara status tanah di IKN terbagi menjadi dua.

Pertama,tanah sebagai barang milik negara yang dikelola langsung oleh Otorita IKN. Kedua,aset dalam penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Otoritas IKN dapat memberikan pelaku usaha hak atas tanah (HAT) pada aset lahan yang berstatus HPL itu. HAT tersebut bisa berupa hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai.

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

Erick Thohir Tunjuk Buwas Kembali Jadi Dirut Bulog******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali menunjuk Budi Waseso (Buwas) sebagai direktur utama (dirut) Perum Bulog. Ini merupakan periode kedua Buwas memimpin BUMN pangan tersebut.

Pengangkatan Buwas kembali menjadi dirut Bulog tertuang dalam Salinan Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-91/MBU/04/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog yang ditetapkan pada 27 April.

Lihat Juga : Polisi Usut WNA Ludahi Imam Masjid di Buahbatu Bandung

Buwas diangkat pertama kali menjadi dirut Perum Bulog 2018 lalu, menggantikan Djarot Kusumayukti Ia sebenarnya memiiki latar belakang kepolisian.

Lihat Juga : Perang Sudan Ancam Pasokan Bahan Minuman Ringan

Pria 63 tahun ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri pada 2015. Kemudian sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional pada 2015 hingga 2018.

Buwas sebelumnya sempat diisukan akan diangkat menjadi menteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Saat itu, Buwas mengatakan lebih memilih fokus menjalankan tugasnya sebagai direktur utama Bulog. Kendati demikian, Buwas menyebut sudah terbiasa jika diamanatkan tugas baru seperti saat dipilih memimpin Bulog.

Lihat Juga : Bahlil Akui Tingginya Investasi Masuk RI Tak Serap Tenaga Kerja

"Kita sekarang apa yang jadi tugas, kita laksanakan dengan baik. Next kita mau diapain ya terserah. Tidak ada masalah karena saya sudah terbiasa dengan itu," ujarnya di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Februari lalu.

[Gambas:Instagram]

Xingwutongshen

Pebisnis Rest Area Respons Muhadjir soal Macet Mudik: Lalu Lintas Naik******

Asosiasi Pengusaha Rest Area TolIndonesia (Aprestindo) menanggapi komentar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)Muhadjir Effendy soal kemacetan mudikLebaran 2023.

Humas Aprestindo Irwan Sumadiyo menegaskan rest areaadalah bagian penting dalam ruas jalan tol. Di tempat itu  tersedia tempat istirahat dan pelayanan bagi para pengguna jalan tol. Irwan menegaskan kehadiran rest areadi tol wajib sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

"Bahwa terjadi arus lalu lintas yang padat saat agenda hari besar tertentu dikarenakan jumlah lalu lintas harian yang meningkat. Maka, penerapan sistem lalu lintas di jalan tol pada saat tertentu, seperti mekanisme one wayadalah salah satu solusi yang diputuskan bersama," katanya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (27/4).

Ia berharap semua pihak paham soal kepadatan direst areatol pada libur hari besar keagamaan. Irwan juga meminta seluruh stakeholderterkait mengantisipasi bersama hal-hal yang tidak diinginkan.

"Mengupayakan bahwa ketika terjadi agenda hari-hari tertentu yang menimbulkan arus lalu lintas yang padat, khususnya di ruas tol, semua dapat diantisipasi bersama dan menjadi perjalanan darat melalui ruas tol yang nyaman bagi semua pihak," tandasnya.

Menko PMK Muhadjir Effendy sempat menyinggung soal kepadatanrest areatol saat masa mudik Lebaran 2023. Ia mengungkit kejadian tahun lalu di mana kepadatan di rest areamenimbulkan kemacetan parah di jalan tol.

Muhadjir menyebut penambahan titik rest areadan pelebaran jalan masuk ke dalam rest areamenjadi solusi untuk menanggulangi kemacetan di tol.

"Memperhatikan pengalaman tahun lalu harap diperhatikan terjadinya kepadatan di rest areayang menyebabkan terganggunya lalu lintas jalan tol," ucap Muhadjir dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/4).

Teranyar, Muhadjir kembali menyinggung soal rest area. Ia bahkan memasukkan kepadatan di rest areatol sebagai catatan evaluasi mudik Lebaran tahun ini.

"Kita harus tuntaskan masalah rest areauntuk di wilayah jalur tol, yang memang perlu ada terobosan-terobosan untuk mengatasi betapa luar biasa kebutuhan para pemudik terhadap pelayanan rest areasaat masa mudik Lebaran ini," jelasnya, Rabu (26/4), dikutip dari situs Kemenko PMK.

[Gambas:Video CNN]

Liu Wuxie Xu Lingxue

Menperin soal Impor KRL Bekas: Tanya Mendag, Berani Keluarkan Izin?******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku tidak tahu menahu soal rencana impor darurat KRL bekas Jepang. Ia justru melempar polemik itu ke Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan soal pemberian izinimpor.

Ia menegaskan tetap berpegang teguh pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasikan mengimpor KRL bekas.

"Saya nggak tahu istilah impor darurat itu apa dan kami belum terinfo mengenai hal itu. Saya nggak tahu, tanya saja ke Mendag, berani nggak mengeluarkan izin impornya karena yang kami pegang adalah hasil rapat, yaitu kesepakatan bahwa kita ikuti hasil audit BPKP," katanya Agus, dikutip dari CNBC Indonesia.

Sementara itu, wacana impor darurat KRL bekas Jepang digaungkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo memastikan rencana impor bakal terus berlanjut.

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan ada penumpukan penumpang KRL pada jam-jam sibuk, seperti pukul 06.00-08.00 pagi dan 17.00-18.00 sore. Hal tersebut membuat impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah mendesak itu di tahun ini.

"Mungkin 10-12 trainset. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Menteri BUMN Erick Thohir juga mengamini hal tersebut. Erick tidak menutup kemungkinan impor KRL bekas Jepang tetap dilakukan meski tidak direkomendasikan BPKP.

Erick paham kapasitas KRL di Indonesia masih belum memadai. Kendati, ia tidak ingin impor dilakukan dengan harga mahal.

"Terbuka (impor darurat KRL). Asal harganya baik. Kalau kemahalan ya opsinya tidak. Kalau kita cuma membebani penambahan kapasitas dengan harga mahal kita harus berpikir ulang," ujar Erick di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (19/4).

[Gambas:Video CNN]

Pedang itu menembus sembilan langit

Basuki Ungkap Alasan Realisasi Investasi Swasta di IKN Masih Nihil******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan alasan realisasiinvestasi swasta di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih nihil.

Menurut Basuki, saat ini beberapa calon investor baru menyampaikan komitmen berupaletter of intent(LOI). Saat ingin merealisasikan investasinya, sambung Basuki, investor terkendala skema pembelian tanah yang belum jelas.

"Sudah ada yang masuk LOI, lewat saya udah beberapa LOI kami serahkan ke Otorita (Otorita IKN). Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan Otorita," ujar Basuki di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4).

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat juga akan mengajak sejumlah investor potensial berkunjung ke IKN.

"Pak Presiden itu mau ke sana, kan sudah dibikin RDTR-nya maksudnya ini lho membangun apa di sini sini bisa," ujar Basuki.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara status tanah di IKN terbagi menjadi dua.

Pertama,tanah sebagai barang milik negara yang dikelola langsung oleh Otorita IKN. Kedua,aset dalam penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Otoritas IKN dapat memberikan pelaku usaha hak atas tanah (HAT) pada aset lahan yang berstatus HPL itu. HAT tersebut bisa berupa hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai.

[Gambas:Video CNN]