demo playtech

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

Ogah Daftar MyPertamina, Pengguna Pajero Banting EDC Petugas SPBU******

Pengguna Mitsubishi Pajero Sport membanting Electronic Data Capture (EDC) yang dipegang petugas SPBU Pertaminakarena tidak mau mendaftar MyPertamina. Insiden itu terjadi di SPBU 44.533.03 Bojong, Purbalingga, Jawa Tengah, sekitar pukul 08.30 WIB.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga Brasto Galih Nugroho mengatakan konsumen kendaraan Pajero nomor polisi R 1944 C itu bermaksud mengisi biosolar sebesar Rp200 ribu.

Namun, operator SPBU mengarahkan konsumen itu untuk mendaftar program subsidi tepat di website. Hal itu dilakukan mengingat pelanggan yang bersangkutan pada saat kejadian memang belum memiliki QR code atau sudah tercatat di sistem Subsidi Tepat MyPertamina.

Dari video CCTV yang beredar, tampak penumpang kursi depan Pajero Sport itu membanting EDC yang dipegang oleh petugas SPBU. Setelah membanting EDC, konsumen itu sempat adu mulut dengan petugas hingga akhirnya mobil tancap gas meninggalkan area SPBU.

Brasto pun berharap konsumen pertalite dan biosolar dengan kendaraan roda empat atau lebih untuk segera mendaftarkan kendaraannya di subsidi tepat.mypertamina.id.

Sedangkan, bagi konsumen yang memiliki kemampuan dan menggunakan kendaraan modern, ia menghimbau untuk menggunakan BBM nonsubsidi yang lebih ramah lingkungan dan lebih baik bagi mesin.

Pertamina menggunakan aplikasi MyPertamina untuk mendata pembeli yang berhak untuk mendapatkan BBM subsidi, terutama kendaraan roda empat.

Sejak 1 Juli, seluruh pengguna pertalite dan solar yang merasa berhak untuk menggunakan BBM subsidi tersebut bisa mendaftarkan kendaraannya. Dokumen yang perlu disiapkan sebelum mendaftar adalah KTP, STNK dan foto kendaraan (jika melalui online).

Rencana pemberlakuan pembatasan ini dilakukan seiring dengan jebolnya alokasi dana subsidi BBM dan kompensasi energi dari Rp152 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Kepala Penyihir

Tahun Depan, Mancing Ikan di Laut Dikuota******

Mulai Januari 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kuota memancingikan di laut.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menekankan program kuota penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi ikan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Penangkapannya harus diatur. Di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya.

Ia mengatakan ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda).

KKP hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau. Nantinya, KKP membagi kuota berdasarkan tiga kategori.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Pertama, adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Ke depan, KKP akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal dan menggantinya dengan sistem kuota. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat. Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Ketiga, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal. Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran Neraka dari dunia lain

Lewat Omnibus Permen BUMN, Erick Thohir Mau Pangkas 45 Aturan Jadi 3******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirberencana memangkas peraturan menteri (permen) BUMN dari semula 45 menjadi 3 aturan saja.

Ia ingin menyederhanakan birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN lewat OmnibusPermen BUMN.

"Deregulasi ini akan mewujudkanless bureaucracymelalui penyederhanaan dan konsolidasi Peraturan Menteri BUMN," ujar Erick dalam keterangan persnya, Rabu (28/12).

"Dalam beberapa kesempatan, saya sering bertanya ke direksi mana yang baca 45 Permen, saya yakin tidak ada. Dengan hanya tiga Permen, para direksi akan lebih mudah memahami dan juga mengimplementasikannya," ucapnya.

Kementerian BUMN sedang mengadakan uji publik terkait rancangan deregulasi permennya. Masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui jdih.bumn.go.id hingga akhir 2022.

"Uji publik yang dilakukan secara hybridtersebut merupakan bagian proses deregulasi Permen BUMN yang ditargetkan dapat dituntaskan di akhir tahun ini," kata Erick.

Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN Wahyu Setyawan mengatakan OmnibusPermen BUMN akan terkait dengan tata kelola dan transaksi signifikan BUMN, organ dan sumber daya manusia BUMN, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN.

Menurutnya, banyak isu yang diperbarui dalam deregulasi Permen BUMN, mulai dari penilaian terhadap dewan komisaris, syarat pemilihan auditor eksternal, pengelolaan arsip, dan keterbukaan informasi publik.

Regulasi baru juga akan mengatur kewajiban BUMN terhadap perlindungan data pribadi, laporan keuangan gabungan BUMN, kewenangan Menteri BUMN dalam pembinaan BUMN, dan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (whistleblowing system).

Dengan adanya penyusunan Permen BUMN, Wahyu mengatakan semua peraturan menteri yang eksisting akan dicabut.

"Namun nantinya akan kita atur ada aturan peralihan terkait masa berlaku efektifnya Peraturan Menteri BUMN, yang disesuaikan dengan proses yang ada," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

Dirjen KA Kemenhub Blak******

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal mengklarifikasi soal tarif KRL untuk 'orang kaya' yang disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi.

Menurut Risal, konsep yang diusung adalah subsidi tepat sasaran. Ia menegaskan subsidi public service obligation(PSO) diberikan kepada pengguna yang layak.

"Untuk kawan-kawan yang sudah memiliki pendapatan lebih dapat membayar sesuai harga operasi komersial kereta api (KA)," tegas Risal kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Kendati ada kemungkinan 'orang kaya' beralih dari KRL dan kembali menggunakan kendaraan pribadi, Risal tak mengharapkan hal tersebut terjadi.

"Pola pikir teman-teman yang memiliki ekonomi jauh lebih baik, mereka kami yakini paham dengan adanya perubahan ini nantinya," ujarnya.

Senada, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan saat ini rencana perbedaan tarif KRL tersebut masih dalam tahap pengkajian.

Namun, Adita menegaskan apa yang disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi bukan mengotak-kotakkan antara si kaya dan miskin. Ia menegaskan aturan baru tersebut untuk masyarakat dengan kemampuan finansial tinggi.

"Saat ini sedang dipersiapkan, belum ada yang bisa disampaikan lebih detail. Nanti akan disampaikan jika sudah ada yang bisa dipublikasikan," tutur Adita.

Budi sebelumnya mengatakan akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Jadi, tarif KRL tidak naik di 2023. Namun, ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

"Tapi, tapi nanti pakai kartu. Saya yakin rekan-rekan wartawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Kalau yang (tarif) averagesampai 2023 kami rencanakan tidak naik," ucapnya di Kantor Kemenhub, Selasa (27/12).

Meski belum ada rincian kenaikan tarif pasti, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub sempat mengusulkan tarif dasar KRL Commuter Line naik Rp2.000 dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk jarak 25 kilometer (km) pertama.

Sementara itu, untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya tetap Rp1.000 atau tidak ada kenaikan.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi surga

Jokowi Minta Menhub Seleksi 166 Permintaan Penerbangan Internasional******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk menyeleksi dengan hati-hati 166 permintaan penerbangan internasional.

Budi mengatakan penerbangan internasional pada 2022 sudah pulih 33 persen jika dibandingkan dengan data 2019. Menurutnya, hal tersebut sudah cukup baik mengingat penerbangan internasional belum relatif banyak.

Ia merinci ada peningkatan permintaan penerbangan internasional, yakni dari Qatar Airways, Turkish Airlines, Philippine Airlines, Chatay Pacific dari Hong Kong, Qantas dari Australia, VietJet Air dari Vietnam, Uzbekistan Airways, hingga Singapore Airlines.

Jika tidak efisien, Presiden Jokowi memerintahkan Budi untuk tidak memberikan kesempatan penambahan penerbangan internasional tersebut.

Ia juga menekankan kemampuan dari bandara, terutama Bandara Soekarno-Hatta yang harus diperbaiki atau disesuaikan dengan peningkatan jumlah penerbangan.

"Sehingga Bandara Soekarno-Hatta bisa melayani dengan baik, tidak ada ekses yang terjadi karena keterlambatan, keterlambatan barang, atau kepenuhan, dan sebagainya. Kami akan koordinasikan lebih lanjut arahan Bapak Presiden," tegas Budi.

Budi memastikan apa yang dilakukan saat ini dalam masa transisi pandemi covid-19 ke endemi agar pelayanan di bandara-bandara internasional RI bisa terlaksana dengan baik.

[Gambas:Video CNN]

kehidupan konseptual

Es Krim Mixue: Murah, Enak Tapi Belum Bersertifikat Halal******

Produk es krimMixuedigemari masyarakat karena harganya murah dan rasanya enak. Namun, sejumlah konsumen urung membeli lantaran waralaba asal China ini belum mengantongi sertifikat halal. 

Dalam Instagram resminya, @mixueindonesia, Mixue Indonesia membenarkan produk es krim dan teh yang mereka jual belum halal.

"Saat ini memang benar Mixue belum memiliki sertifikat halal," tulis manajemen Mixue yang dirilis pada 27 Juli 2022. Unggahan ini ditandai sebagai unggahan pertama di laman Instagramnya.

Mixue mengklaim sudah mengurus sertifikat halal kepada otoritas halal di China sejak 2021 awal, tetapi hingga kini prosesnya belum selesai. Pihak manajemen beralasan lamanya pengurusan halal lantaran 90 persen bahan bakunya diimpor dari China.

"Sehingga proses konsultasi sertifikat halal kami pada saat itu diajukan kepada Shanghai Al-Amin terlebih dahulu," bunyi pengumuman Mixue.

[Gambas:Instagram]

Pandemi covid-19 yang menyebabkan lockdown di berbagai negara pun dituding pihak Mixue sebagai alasan lambatnya pengurusan halal.

"Pandemi covid-19 selama dua tahun ini cukup beruk dan berulang kali mengakibatkan adanya kebijakan lockdown di berbagai negara, termasuk Tiongkok, menyebabkan sangat terhambatnya proses pengurusan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]