slot97

Anda dan saya berbeda

Luhut Kena Tegur Jokowi Gara******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengaku ia pun pernah kena tegur Presiden Jokowi. Hal ini terjadi saat ia lebih memilih pakai sepatu impor ketimbang produk lokal.

Jokowi menegur Luhut terkait merek sepatu yang dipakai oleh sang Menko Marves tersebut. Luhut menceritakan saat itu ia menggunakan sepatu dari brand kenamaan luar negeri asal Italia Salvatore Ferragamo.

"Dulu saya itu gak pernah pakai sepatu dalam negeri karena gak cocok menurut saya. Jadi saya pakai sepatu brand, pernah Presiden (Jokowi) tegur saya 'Pak Luhut pakai sepatu apa?'. Saya bilang, 'Salvatore Ferragamo Pak'," kata Luhut dalam acara Anugerah Bangga Buatan Indonesia (ABBI), Selasa (13/12).

"Tiba-tiba setahun yang lalu saya ketemu sepatu Indonesia, yang saya pakai sekarang. Itu jauh lebih enak dari Salvatore Ferragamo. Jadi artinya apa? Itu bisa. Kalau kita pakai dalam negeri kenapa, apa salahnya? Jadi saya minta teman-teman sekalian, ayo kita harus jadi bangsa yang cinta pada produk dalam negeri," jelasnya.

Sang Menko Marves juga mengajak kepada seluruh tamu undangan yang hadir untuk mencintai produk Indonesia. Menurut Luhut mencintai produk lokal bakal mendorong kemajuan bangsa.

"Saya ingin titip pada teman-teman, ayo kita bangga buatan Indonesia. Kalau kurang-kurang cantik sedikit ya ndak apa lah. Maksudnya bukan istri kita ya. Nanti kita masalah pula dibilang istri kita nggak cantik, istri perjuangan itu. Jadi teman-teman sekalian ayo kita dengan suasana yang sudah bagus begini, semua makin kompak, kita bangga," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

langit keputusasaan

Bahlil Beberkan Alasan Softbank Mundur dari IKN: Mau Untung Sendiri******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membeberkan alasan Softbank Group mundur dari proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Salah satunya, karena Indonesia ingin model investasi yang adil. Menurutnya, permintaan proposal dari Softbank tidak menguntungkan bagi Indonesia.

Bahlil juga menyebut Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mencontohkan tawaran dari Softbank yang dirasa tidak menguntungkan Indonesia. Misalnya, Softbank menentukan internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal sendiri.

"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Nggak fair (adil) dong, nggak cincai dong," kata Bahlil.

Ia menyebut Indonesia hanya mau bekerja sama jika itu sama-sama menguntungkan. Selain itu, menurut Bahlil, tidak boleh pengusaha atau investor mengatur negara. Sejatinya pengusaha dan pemerintah saling membutuhkan.

"Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat. Win-win (sama-sama menguntungkan)," ungkapnya.

Bahlil menuturkan meski Softbank hengkang, proyek IKN masih menarik minat investor lain. Ia mencatat saat ini sudah ada sejumlah investor global yang berkomitmen untuk menanamkan modalnya di ibu kota baru.

"IKN itu investornya sudah ada, dari UEA, China, beberapa negara Eropa, Taiwan, Korea Selatan, itu ada," terang dia.

Sebelumnya, Softbank mundur dari proyek IKN pada Maret 2022. Meski keluar dari proyek di IKN, perusahaan asal Jepang itu memastikan tetap berkomitmen dan mendukung pengembangan perusahaan rintisan (startup) di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila vs. Yun Fei

Luhut Soal KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat jadi 80 Tahun: Gak Masalah******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tak mempermasalahkan permintaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk memperpanjang masa konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Menurutnya, tidak ada perbedaan antara konsesi 50 tahun maupun 80 tahun, yang penting proyek KCJB tetap berjalan.

"Gak ada masalah juga. Kita kan belum final. Mau 50 tahun, 80 tahun bedanya apa sih?" Ujar Luhut di Hotel Mulia, Selasa (13/12).

KCIC meminta Kementerian Perhubungan memperpanjang konsesi KCJB dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Permohonan perpanjangan konsesi ini telah dilayangkan KCIC lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 ke Kementerian Perhubungan.

Hal itu disampaikan oleh Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12) lalu.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," kata Risal dalam rapat.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah.

Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

[Gambas:Video CNN]

Putri Duyung Telah Jatuh

Bahlil Soal RI kalah di WTO: Sampai Lubang Jarum Pun Kami Hadapi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikeloleh Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Sampai di lubang jarum pun kami akan hadapi dan kami harus berdaulat dan hilirisasi adalah harga mati untuk kita lakukan dalam rangka memberikan nilai tambah," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Menurutnya, Indonesia sudah merdeka dan tidak boleh ada negara lain yang mengintervensi. Sebab itu,  hilirisasi pengolahan nikel harus terus berjalan.

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun. Padahal Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

Kendati demikian, Jokowi memahami alasan UE mengajukan gugatan. Hal ini karena banyak industri nikel yang ada di UE, sehingga jika larangan dilakukan bisa mengganggu industri tersebut.

"Kalau dikerjain di sini (pengolahan nikel), artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin menjadi negara maju," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Indonesia dinyatakan kalah dari UE terkait sengketa gugatan larangan ekspor nikel. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan Indonesia dari gugatan tersebut, karena terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994, dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

"Memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral (nikel) dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin.

Beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan WTO, antara lain UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

[Gambas:Video CNN]

Selir gila tidak mudah untuk diculik

IHSG Masih Akan Lanjutkan Tren Pelemahan Hari Ini******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (15/12).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pergerakan IHSG masih menunjukkan rentang konsolidasi wajar dengan pola tekanan yang masih cukup besar dalam jangka pendek.

Namun, tekanan kemungkinan besar tertahan rilis data neraca perdagangan dalam negeri.

Ia memprediksi indeks saham bergerak di rentang support6.686 dan resistance6.874.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan JSMR, BBCA, UNVR, ASII, ASRI, PWON, WTON, BINA, dan HMSP.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto mengatakan IHSG masih dalam tren bullishalias menguat.

Pelemahan yang terjadi belakangan ini ia anggap normal karena indeks nyaris tanpa sentimen negatif. Indeks saham malah ditopang sentimen positif ketika rilis data inflasi AS menurun dan lebih rendah dari perkiraan.

"Dari sudut pandang secara teknikal, IHSG dengan indikator MACD yang menunjukkan kondisi jenuh jual mengindikasikan pergerakan menuju bullish trend," katanya.

William memprediksi hari ini IHSG bergerak dalam rentang support6.740 danresistance6.926.

IHSG loyo ke level 6.801 pada Rabu (14/12). Indeks saham melemah 8,56 poin atau minus 0,13 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp15,15 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28,19 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

Bahlil Soal RI kalah di WTO: Sampai Lubang Jarum Pun Kami Hadapi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikeloleh Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Sampai di lubang jarum pun kami akan hadapi dan kami harus berdaulat dan hilirisasi adalah harga mati untuk kita lakukan dalam rangka memberikan nilai tambah," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Menurutnya, Indonesia sudah merdeka dan tidak boleh ada negara lain yang mengintervensi. Sebab itu,  hilirisasi pengolahan nikel harus terus berjalan.

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun. Padahal Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

Kendati demikian, Jokowi memahami alasan UE mengajukan gugatan. Hal ini karena banyak industri nikel yang ada di UE, sehingga jika larangan dilakukan bisa mengganggu industri tersebut.

"Kalau dikerjain di sini (pengolahan nikel), artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin menjadi negara maju," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Indonesia dinyatakan kalah dari UE terkait sengketa gugatan larangan ekspor nikel. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan Indonesia dari gugatan tersebut, karena terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994, dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

"Memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral (nikel) dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin.

Beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan WTO, antara lain UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

[Gambas:Video CNN]