sumber jp88

Taojun

Menteri Perhubungan Ungkap Alasan Banyak Bandara Tapi Pesawat Minim******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan alasan sejumlah bandarayang tidak beroperasi akibat tak memiliki pesawat dari maskapai. Menurutnya, hal ini karena jumlah pesawat di Indonesia berkurang lebih dari 50 persen.

Ia mengakui persoalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan global.

"Pesawat yang ada di Indonesia ini berkurang dari lebih dari 600, sekarang ini tidak sampai 300. Jadi jumlahnya gak sampai 50 persennya, sehingga terjadi kekurangan," kata Budi dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dikutip dari kanal Youtube, Jumat (25/11).

"Dan yang ketiga, beberapa bandara sudah kita selesaikan dengan baik. Diantaranya Silampari (dengan) Pak Eddy Santana, Pak Hamka ada (bandara) Toraja, Ibu Novita ada Bandara Banjarnegara. Itu kami mengajak pemerintah daerah untuk sharing," terang Budi.

Sedangkan, untuk mengatasi persoalan tarif tiket pesawat yang makin mahal, Budi menjelaskan terdapat komponen biaya sewa (leasing) yang memengaruhi. Selain sewa, juga terdapat faktor biaya bahan bakar yang membebani biaya operasional pesawat lebih dari 50 persen.

"Dan ini kami tadi komparasi perjalanan Jakarta-Dubai dan Jakarta-Singapura, harganya relatif 2x lipatnya. Jadi ini berbanding lurus dengan apa yang dilakukan," paparnya.

Lebih jauh, Budi juga menjabarkan usaha Kemenhub dengan pemerintah daerah setempat untuk memenuhi okupansi atau keterisian pesawat. Pasalnya, maskapai akan merugi jika okupansi berada di bawah 50 persen.

"Oleh karenanya, ada blok guarantee (membeli tiket penerbangan) yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama," tutur Budi.

Lewat rapat itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus menyinggung keberadaan bandara yang tak memiliki pesawat. Ia mengaku sempat dihubungi sejumlah kepala daerah yang mengeluh tak ada penerbangan komersil di wilayahnya.

"Kalau yang saya temui, saya ambil contoh di daerah kita. Dulu paling banyak itu maskapai 3, Garuda, kemudian Wings, dan Nam masuk. Namun sekarang tinggal satu maskapai Wings, itu 3x seminggu. Yang saya dapatkan keluhan dari masyarakat itu, mahal. Ya pasti karena maskapainya hanya satu," ujar Lasarus.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Xianwu

Sandi Menatap Maitara: Sail Tidore Jadi Magnet Kebangkitan Ekonomi******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memuji keindahan bentang alam di Pulau Maitara yang terletak di antara Pulau Ternate dan Tidore. Hal itu diungkapkan Sandiaga di sela kegiatan Sail Tidore 2022 yang tengah berlangsung di timur Indonesia tersebut.

Sandiaga turut berharap kegiatan Sail Tidore mampu menjadi penggerak sekaligus kebangkitan ekonomi dan pariwisata di Indonesia.

"Menatap Pulau Maitara dan Tidore. Pemandangannya luar biasa indah dan iconic. Karena spot pemandangan ini persis sama dengan yang di pecahan uang kertas Rp 1.000 lama. Kita juga akan melihat Sail Tidore yang menjadi magnet kebangkitan ekonomi kita," ujar Sandiaga, Jumat (25/11) melalui keterangan resmi.

"Karena masyarakat melihat potensi dan banyak sekali warga melakukan prewedding akhirnya tempat ini menjadi destinasi wisata yang penuh inovasi," ujarnya.

Sandiaga juga mengatakan, Saat perhelatan KTT G20 Presiden Amerika Serikat Joe Biden, saat dia meninggalkan Bali. Ia mengatakan Indonesia itu memiliki keindahan alam, Sumber daya alam dan keramahtamahan budaya. Ini yang diharapkan bisa dihadirkan.

"Kita kembangkan Ternate dan Maluku Utara sebagai Provinsi terbahagia di indonesia, terendah inflasi, terendah pengangguran dan tertinggi pertumbuhan ekonominya. Kita akan pastikan untuk menciptakan 1.1 juta lapangan kerja tahun ini dan 4.4 juta Lapangan kerja baru pada tahun 2024," katanya.

Puncak perayaan Sail Tidore 2022 digelar di Pantai Tugulufa, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Sail Tidore menjadi rangkaian dari Sail Indonesia yang sudah digelar sejak 2009.

Mengusung tema Tidore: Kota Warisan Dunia, Perekat Bangsa-bangsa, Sail Tidore diharapkan menjadi momentum pemacu pertumbuhan ekonomi lokal di tengah tantangan sulit ekonomi global.Gelaran Sail Tidore akan mengenalkan potensi pulau Tidore dan Maluku Utara kepada investor dan wisatawan mancanegara.

Berperahu mengelilingi surga

Pengusaha Malaysia Ramai******

Pelaku bisnis dan asosiasi industri Malaysiaramai-ramai meminta Perdana Menteri baru Anwar Ibrahim membantu mereka menopang bisnis di tengah ketatnya daya saing pasar.

Mereka meminta agar pemerintah Malaysia mau bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut dan membuat kebijakan yang efektif sehingga dapat membantu bisnis mereka tetap eksis.

Diberitakan Bernama, Kepala Eksekutif Asosiasi Kelapa Sawit Malaysia (MPOA) Joseph Tek Choon Yee mengatakan industri perkebunan di Malaysia perlu dukungan yang jelas serta pengakuan yang layak dari pemerintah atas kontribusi penting kelapa sawit di negara itu.

Terpisah, Asosiasi Teknologi Nasional Malaysia (PIKOM) juga berharap pemerintah baru mau melakukan lebih banyak kolaborasi teknologi digital, termasuk membuat kebijakan yang bisa meningkatkan kemampuan domestik hingga investasi asing di Malaysia.

Asosiasi juga mengatakan pihaknya ingin pemerintah untuk fokus pada perekonomian digital.

Menurut mereka, saat ini belum ada kementerian yang bisa menyelesaikan persoalan industri secara menyeluruh. Hal itu lantaran banyaknya bidang kementerian yang tersebar di tubuh pemerintahan.

"Saat ini, tidak ada kementerian satu langkah untuk industri melainkan berbagai kementerian," demikian pernyataan asosiasi.

"Mungkin beberapa fungsi jadi tumpang tindih dan ini mungkin saja memerlukan satu kementerian untuk fokus sepenuhnya."

Lihat Juga : 3 Tantangan Berat PM Baru Malaysia Anwar Ibrahim

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pemilik Kapal Malaysia (MASA) Mohamed Safwan Othman mengatakan pihaknya berharap industri maritim terus diberikan prioritas dan dukungan oleh pemerintah guna menopang fasilitas insentif keuangan hingga pengembangan teknologi hijau berkelanjutan.

Dia mengatakan pemerintah di bawah Anwar mesti bisa mendorong keterlibatan Government Linked Company (GLC) dalam pengembangan industri perkapalan.

Sementara itu, Kamar Dagang Malaysia Amerika (AMCHAM) menyatakan investor asing dan perusahaan yang melakukan bisnis di Malaysia yakin bahwa Malaysia bisa tetap menjadi pilihan untuk pertumbuhan dan investasi yang didukung oleh lembaga pemerintah yang kuat dan ramah bisnis.

"Komunitas bisnis Amerika menantikan pembentukan pemerintah yang akan fokus pada fundamental ekonomi," kata CEO AMCHAM, Siobhan Das.

Siobhan juga mengatakan bahwa penyampaian layanan publik secara digital bisa membantu mendorong masuknya investasi ke Negeri Jiran.

Di sisi lain, Yayasan Usahawan Malaysia mengatakan dunia bisnis menantikan penerapan langkah-langkah stimulus ekonomi yang lebih signifikan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua yayasan, Nitesh Malani, mengatakan di antara prioritas utama pemerintah, salah satunya yakni harus memastikan stabilitas politik kepada publik dan investor.

Catatan Baize

Wang Chuanfu, Penantang Elon Musk di 'Ring' Mobil Listrik******

Keberanian Wang Chuanfu patut diacungi jempol. Sebab, bisnisnya head to headdengan yang dijalani Elon Musk, orang terkayadi dunia, yakni kendaraan listrik atau mobil listrik.

Chuanfu yang saat ini menjadi orang terkaya ke-11 di China atau ke-83 di dunia versi Forbes tercatat mengantongi kekayaan US,8 miliar setara Rp293 triliun.

Chuanfu menggemukkan pundi-pundi kekayaannya dari berjualan mobil listrik BYD. Jangan bayangkan Tesla yang canggih dan dijual selangit oleh Elon Musk ya!

Bagaimana perjalanan Chuanfu merintis bisnis hingga menjadi crazy richChina?

Pria kelahiran Wuwei, Anhui, 8 April 1966 silam, tersebut punya latar belakang berbeda dengan Elon Musk. Jika Musk lahir dari keluarga kaya, tidak demikian halnya dengan Chuanfu.

Ia adalah anak keluarga petani miskin. Saat duduk di bangku SMU, Chuanfu sudah menjadi yatim piatu. Ia diasuh oleh kakak laki-laki dan perempuannya.

Usai SMU, ia menempuh pendidikan kimia di Central South Universitydan melanjutkan studinya untuk mendapatkan gelar master pada 1990 dari Beijing Non-Ferrous Research Institute.

Dari sana, ia menghabiskan beberapa tahun sebagai peneliti pemerintah. Barulah pada 1995, ia mulai menapak ke sektor swasta dan mulai mendirikan perusahaannya sendiri, BYD.

Pada 2003 silam, BYD yang merupakan kependekan dari membangun impian Anda, awalnya memproduksi baterai ponsel terbesar di dunia. Lalu, pada 2008, miliarder AS Warren Buffett melalui Berkshire Hathaway membeli lebih dari 10 persen saham BYD.

Chuanfu yang dikenal dengan ide-ide inovatif dan briliannya saat itu sudah mulai mengepakkan sayap bisnis ke sektor otomotif, khususnya mobil listrik.

Otak encer dan kerja kerasnya berbuah manis. Paruh pertama tahun ini, BYD sudah berhasil menjual 641 ribu unit kendaraan listrik, meski perusahaan hanya mendapat sedikit pengakuan di luar China. Sementara CNBCmelaporkan tahun lalu BYD berhasil menjual 130 ribu unit mobil listrik.

Kesuksesan BYD bukan sekejap mata. Menurut Fortune, BYD mampu membangun baterai tahan lama dan kendaraan listrik yang lebih murah daripada pabrikan Amerika dan Jepang.

"Orang ini (Chuanfu) adalah kombinasi dari Thomas Edison dalam memecahkan masalah teknis dan seperti Jack Welch dalam menyelesaikan apa yang perlu dia lakukan. Saya belum pernah melihat orang seperti ini," tutur Munger tentang Chuanfu kepada Fortune dilansir scmp.com.

Bukan OKB

Bajak Laut Dewa Super Druid

Kalah dari Obligor di PTUN, Satgas BLBI Bakal Banding******

Ketua Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) Rionald Silaban mengatakan akan mengajukan banding terhadap kekalahan dalam gugatan yang ditujukan oleh obligor BLBI.

Pekan lalu, Satgas BLBI kalah dalam gugatan yang diajukan oleh Setiawan Harjono, besan eks Ketua DPR Setya Novanto dan saudaranya Hendrawan Harjono terkait dengan penyitaan aset lapangan golf dan properti di Bogor sebagai jaminan utang bos PT Bank Asia Pacific (Aspac).

"Kita banding. Secepatnya," kata Rionald singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/11).

"Menyatakan batal keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa pencatatan blokir terhadap bidang tanah 1-274," demikian bunyi putusan PTUN Bandung tersebut yang dikutip pada Jumat (18/11).

Sebelumnya, Satgas BLBI memang menyita tanah dengan total luas 89,01 hektare (Ha) di Bogor pada Juni 2022. Penyitaan dilakukan karena Satgas meyakini aset itu milik obligor BLBI duo Harjono.

Penyitaan dilakukan terkait utang dana BLBI Harjono bersaudara kepada negara sebanyak Rp3,57 triliun.

Aset yang disita berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama PT Bogor Raya Development dan anak usahanya PT Bogor Real Estatindo. Di atas tanah yang disita itu berdiri perumahan, padang golf, hingga beberapa hotel.

Adapun kekalahan gugatan ini tak hanya sekali dialami oleh Satgas BLBI. Sebelumnya, satgas juga kalah dari gugatan yang diajukan oleh Irjanto Ongko, anak obligor BLBI Kaharudin Ongko, karena tidak terima tindakan penyitaan yang dilakukan pemerintah.

PTUN Jakarta memenangkan gugatan Irjanto Ongko pada 2 November setelah mengajukan pada 7 Juli 2022 lalu. Dengan putusan ini, maka PTUN menyatakan aset yang disita oleh Satgas BLBI dari penggugat dengan total luas 2.800 meter persegi batal atau tidak sah.

Adapun aset tanah yang disita sebelumnya dari obligor Kaharudin Ongko dan diakui sudah menjadi milik Irjanto Ongko adalah:

Pertama, sebidang tanah seluas 1.825 meter persegi di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kav. No. 15 dan 16, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan berstatus Sertifikat Hak Milik No. 00553, Surat Ukur Nomor 00176/Kuningan Timur/2018, 30 Juli 2018, NIB 09020206.00045 yang ia klaim sudah menjadi hak miliknya.

Kedua, sebidang tanah seluas 1.047 meter persegi di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kav. No. 14, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan berstatus Sertifikat Hak Milik No. 00554, Surat Ukur Nomor 00177/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00128 yang ia klaim sudah menjadi miliknya.

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

Pulau Widi Akan Dilelang Situs Asing, Jubir Luhut Ancam Pengelola******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, MalukuUtara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estatasing.

Melansir CNN, lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di PT Leadership Islands Indonesia (LII), sebuah perusahaan induk.

Charlie Smith, wakil presiden eksekutif untuk EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) di Lelang Pramutamu Sotheby mengharapkan tawaran untuk kepulauan ini menjadi signifikan.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.