hatipoker

Petani terkuat

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Perburuan protagonis tanpa batas

Kemenperin Imbau Industri Farmasi Jaga Mutu dan Keamanan Obat******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengimbau industri farmasi untuk menggunakan bahan baku obatyang sesuai dengan regulasi.

Untuk memastikan imbauan itu dipatuhi, mereka akan selalu memonitor dan mengevaluasi secara berkala baik bersama-sama dengan BPOMmaupun pengujian secara independen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyatakan untuk memastikan keamanan produk obat-obatan, Kemenperin juga meminta perusahaan untuk melakukan uji laboratorium terhadap parameter kritis seperti persyaratan cemaran pada bahan baku obat yang digunakan, sesuai dengan Farmakope Indonesia atau standar mutu lainnya yang berlaku.

Ia mengatakan semua langkah yang dilakukan itu untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait kasus gagal ginjal akut yang sudah menewaskan 143 orang di Indonesia belakangan ini.

Kasus tersebut diduga dipicu cemaran Etilen Flikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi ambang batas pada obat sirup.

Ia berharap dengan semua langkah itu seluruh faktor risiko penyebab gagal ginjal, baik dari sumber obat-obatan maupun potensi penyebab lainnya bisa dicegah.

[Gambas:Video CNN]

Hingga saat ini, lanjutnya, Kemenperin telah melakukan koordinasi secara langsung dengan mengunjungi beberapa fasilitas produksi industri farmasi untuk memastikan bahwa fasilitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan industri telah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) serta produknya terdaftar, dan memiliki Nomor Izin Edar (NIE).

"Pengecekan ke fasilitas produksi dilakukan untuk memastikan bahwa industri tidak menggunakan EG dan DEG sebagai bahan baku tambahan dalam sirop obat," ujar Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Ignatius Warsito.

Kemenperin memastikan industri menghentikan proses produksi, distribusi, dan recall terhadap seluruh produk yang berdasarkan hasil pengujian diduga mengandung cemaran EG/DEG di atas ambang batas.

"Industri telah melakukan karantina terhadap seluruh produk sirop obat maupun bahan baku PEG, PG, sorbitol, dan gliserin/gliserol yang ada di gudang pada fasilitas produksi," imbuhnya.

Kemenperin juga memastikan industri memiliki tim khusus yang menangani laporan/keluhan pelanggan terhadap produknya serta melakukan farmakovigilans untuk memantau efek samping dari obat yang diproduksi.

Suami hantu yang mendominasi sangat sulit untuk dihadapi

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Master Pedang Sembilan Surga

Kripto Papan Atas di Zona Merah, XRP Paling Loyo******

Harga mayoritasaset kriptoteratas loyo pada perdagangan Selasa (25/10) pagi. Pelemahan terparah dialami oleh XRP.

Berdasarkan coinmarketcap.com, harga XRP merosot 3,3 persen ke USTerima Apresiasi Pasar Modal, Erick Optimistis BUMN Terus Berbenah******

Sederet pelaku pasar modal mengapresiasi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas kontribusi positif selama beberapa waktu terakhir. Atas capaian kinerja tersebut, para analis dan pakar pasar modal memberikan penghargaan pada Kementerian BUMN dalam Certified Securities Analyst(CSA) Awards 2022.

Menteri BUMN, Erick Thohir, berterima kasih atas apresiasi yang diberikan pelaku dan analis pasar modal atas kinerja BUMN selama ini. Dirinya mensyukuri kinerja positif BUMN di pasar modal.

"BUMN menyumbang sumbangsihnya 23 persen dari bursa. Artinya kinerja BUMN dengan transformasi yang sudah didorong, apa itu lewat perbaikan dari manajemen, atau adaptasi business model itu menjadi kekuatan," ujar Erick dalam keterangannya kepada media, Kamis (27/10).

"Sama dengan keberadaan BUMN di bursa itu mendorong perbaikan ekosistem di bursa. Bursa semakin tumbuh, perusahaan sehat, dan BUMN diuntungkan dengan adanya check and balance,karena dipantau secara publik. Jadi terbuka. Karena kita mau mendorong BUMN yang sehat," imbuhnya.

Menurut Erick, kinerja baik dari BUMN yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pasar tak terlepas transformasi BUMN.

"Secara menyeluruh, transformasi BUMN melalui lima pilar utama dan core valueAKHLAK telah membuahkan hasil yang juga ditunjukkan dari peningkatan kinerja keuangan," ucap dia.

Ditinjau dari Pendapatan Konsolidasian BUMN yang meningkat, seperti dari Rp1.929 Triliun (2020) menjadi Rp2.292 Triliun (2021). Juga Laba Konsolidasian BUMN yang meningkat, dari Rp13 Triliun (2020) menjadi Rp125 Triliun (2021).

Tidak hanya itu, Transformasi BUMN pun mendapatkan apresiasi pasar. Dengan Total Shareholder ReturnEmiten BUMN memberikan performa yang lebih baik. Sejumlah Emiten BUMN menunjukkan pertumbuhan market cap yang cemerlang, seperti BSI, Antam, Bukit Asam, dan BRI.

"Ke depan, untuk menopang pengembangan Ekonomi Indonesia 2045, terdapat 4 sektor unggulan yang menjadi fokus kami di BUMN, yaitu: Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA); Ekonomi Digital; Ketahanan Pangan, dan; Ekonomi Kreatif," ujar Erick.

Dia pun berharap Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI), Certified Securities Analyst(CSA)Community, beserta seluruh stakeholdersdapat senantiasa produktif dan menyediakan analisis terbaik yang dapat mendorong kemajuan serta kemampuan masyarakat dalam berinvestasi.

"Apresiasi yang sebesarnya bagi CSA Awards, yang konsisten menjalankan program edukasi, sosialisasi, serta literasi investasi di pasar modal, kepada masyarakat Indonesia. Juga terima kasih atas perhatiannya terhadap kinerja dan pencapaian kinerja emiten-emiten BUMN, terutama selama masa dan pasca mengarungi pandemi Covid-19," pungkas Erick.

Pelemahan juga dialami oleh bitcoin sebesar 0,83 persen dan 1,19 persen dalam 7 hari terakhir ke US.298,49 per koin.

BNB juga loyo 0,65 persen ke posisi US3,58 per keping. Sedangkan, dalam 24 jam dan sepekan terakhir melemah masing-masing 0,65 persen dan 0,32 persen.

Kripto solana melemah 2,26 persen menjadi US,28 per keping dan dogecoin loyo 0,96 persen menjadi USNaik Kapal Patroli TNI, Jokowi Susuri Jalur Logistik IKN******

Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) menyusuri jalur logistik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menggunakan kapal patroli TNI.

Jokowi menyebut kapal melintas di bawah Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan IKN.

"Di geladak haluan kapal menuju pelabuhan di Kecamatan Cipaku, Penajam Paser Utara untuk meninjau kawasan Ibu Kota Nusantara, siang ini," kata Jokowi dalam keterangan unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (25/10).

"Perjalanan ini juga menyusuri jalur logistik untuk IKN," lanjutnya.

Pada kunjungan kali ini, Jokowi juga meninjau pembangunan sejumlah infrastruktur IKN, mulai dari Land Development, Bendungan Sepaku Semoi, hingga Persemaian Mentawir.

Jokowi menempuh jalur laut untuk menuju IKN. Ia menggunakan KRI Escolar 871 dari Pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan, ke Pelabuhan Cita Sabut, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sebelum ke IKN, Jokowi menyempatkan diri mampir ke Pasar Klandasan, Kota Balikpapan. Ia membagikan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dan bantuan subsidi upah (BSU).

Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jokowi dan rombongan hanya melakukan kunjungan kerja ke IKN Nusantara pada hari ini dan akan kembali ke Jakarta pada sore hari.

[Gambas:Video CNN]

Tether juga melemah sebesar 0,01 persen ke US per keping dalam 24 jam terakhir. Sementara, dalam sepekan terakhir terpantau stagnan.

Serupa, sekeping USD coin stagnan di level US per keping. Sedangkan binance USD menguat 0,10 persen ke posisi US<句子>,99 per keping.

Adapun kapitalisasi pasar kripto global turun 0,8 persen ke US9 miliar.

Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tidak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Kamp pelatihan iblis

<句子>

Kaisar Suci yang Bangga

<句子>