oplet4d

Kuil Kiamat

erek erek kapas

KPK tahan seorang penyuap gubernur Maluku Utara******

Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KW

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan seorang dari pihak swasta selaku kontraktor penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), yakni Kristian Wuisan (KW).

"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KW untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan 12 Januari 2024 di Rutan KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.

Tersangka KW ditangkap oleh tim penyidik KPK di Desa Gosoma, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, pada Sabtu (23/12).

Penangkapan Kristian Wuisan tersebut merupakan pengembangan kasus terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Gani Kasuba.

KPK juga telah menetapkan dan mengumumkan tujuh tersangka, termasuk Abdul Gani dan Kristian.

Baca juga: KPK bawa tiga pejabat dan satu staf Pemprov Maluku Utara ke Jakarta

Lima tersangka lainnya adalah Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Utara Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), dan pihak swasta Stevi Thomas (ST).

Ali menjelaskan konstruksi perkara berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran yang bersumber dari APBD.

Abdul Gani Kasuba selaku gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH, DI, dan RA untuk melapor terkait berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Ranga Ranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI, dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Salah satu kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW. Selain itu, ST juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Baca juga: KPK tahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya, KW disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023

Sistem Superstar Seni Bela Diri

sistem cicilan kartu kredit

Konflik di Gaza buat Israel terisolasi, popularitas Hamas meroket******

Jakarta (ANTARA) - Serangan Hamas yang menyerbu secara mendadak kota-kota Israel sehingga membuat sekitar 1.200 orang tewas serta menyandera 240 orang pada 7 Oktober lalu, membuat Israel melakukan pengeboman secara membabi buta di Gaza.

Akibat dari pengeboman tanpa pandang bulu itu, lebih dari 20.000 warga Palestina tewas, di mana sekitar 70 persen dari korban yang tewas adalah kaum perempuan dan anak-anak.

Dengan kata lain, setelah dua bulan bombardemen di Gaza, Israel telah menewaskan warga di Gaza seperti jumlah korban saat Israel melakukan invasi ke Lebanon pada 1982.

Jumlah yang tewas diperkirakan lebih besar karena masih ada korban yang tertimbun di reruntuhan bangunan.

Dengan jumlah korban tewas di Gaza yang sudah sedemikian besar, Hamas masih tetap berhasil melakukan perlawanan terhadap kekejaman pasukan Israel.

Sementara itu, Israel masih percaya diri akan bisa melumat Hamas sepenuhnya. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada 14 Desember sesumbar bahwa pemusnahan Hamas akan membutuhkan waktu beberapa bulan.

Israel sepertinya lupa bahwa dunia internasional saat ini sedang melihat bagaimana pengeboman terus-menerus negara Zionis itu sangat menyengsarakan warga Gaza.

Hal ini juga membuat Israel semakin terisolasi dalam konteks diplomasi global.

Indikasi dari hal ini dapat dilihat antara lain dari resolusi dari Majelis Umum PBB pada 12 Desember yang menyerukan gencatan senjata.

Meski resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat seperti resolusi dari Dewan Keamanan PBB, tetapi resolusi tersebut memiliki bobot politik yang kuat.

Apalagi, dari 193 negara yang merupakan bagian dari Majelis Umum PBB, sebanyak 153 negara mendukung resolusi gencatan senjata, serta hanya 10 yang menentang dan 23 abstain.

Jumlah negara di PBB yang mendukung gencatan senjata itu juga semakin meningkat bila dibandingkan dengan resolusi serupa di PBB pada Oktober lalu, dengan hasil 121 suara mendukung, 14 menolak, dan 44 abstain.

Bahkan, sejumlah pemimpin yang biasanya menjadi teman setia Israel, seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru, dalam pernyataan bersama mereka dengan tegas menyerukan adanya gencatan senjata. Mereka menyatakan bahwa upaya mengalahkan Hamas selayaknya tidak menjadi penderitaan terus-menerus bagi warga sipil Palestina.

Militer Israel juga semakin kebingungan karena tidak bisa menghancurkan Hamas dengan mudah, sehingga mulai mengeluarkan sejumlah taktik seperti menyebarkan selebaran di Jalur Gaza yang menawarkan hadiah uang atas informasi yang dapat mengarah kepada penangkapan para pemimpin Hamas.

Dalam selebaran tersebut, pihak militer Israel menyeru kepada warga untuk menyediakan informasi mengenai Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, dan saudaranya Muhammed Sinwar, seorang pemimpin militer terkemuka pada sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam.

Selain Sinwar bersaudara, militer Israel juga mencari informasi mengenai Mohammed Deif, komandan jenderal Brigade Al-Qassam, dan Rafaa Salameh, yang memimpin Batalyon Khan Younis.

Dalam selebaran itu tertulis antara lain bahwa "Bagi mereka yang menyediakan informasi akan menerima hadiah uang: untuk Yahya Sinwar sebesar 400 ribu dolar AS (Rp6,1 miliar), Muhammed Sinwar sebesar 300 ribu dolar AS (Rp4,6 miliar), Rafaa Salameh 200 ribu dolar AS (Rp3,1 miliar) dan Mohammed Deif 100 ribu dolar (Rp1,5 miliar)."

Militer Israel juga menuliskan informasi kontak dan nama akun Telegram pada selebaran itu.

Namun, meski telah menggunakan taktik seperti itu, hingga kini para pejuang Hamas masih tetap melakukan perlawanan dengan teguh dan bahkan hingga dapat merusak berbagai tank canggih milik Israel yang digunakan dalam menginvasi Gaza.

Kejahatan kejam

Tidak hanya jumlah korban tewas yang kolosal, kebengisan pasukan negara Zionis itu juga telah membuat PBB memperingatkan adanya kejahatan kejam terkait kondisi pengungsi di Gaza akibat bombardemen Israel.

Menurut data PBB, sekitar 1,9 juta dari 2,2 juta warga Palestina telah mengungsi dan dipaksa masuk ke tempat-tempat yang kian sempit dan sangat padat di Gaza selatan dalam kondisi tidak sehat dan tidak higienis.

Tidak heran pula bila berbagai badan internasional memperingatkan akan adanya bencana kelaparan dan potensi wabah penyakit yang mendera para pengungsi Gaza.

Bahkan untuk infrastruktur yang penting bagi warga seperti Rumah Sakit Al Shifa, Israel juga berani menyerang staf medis, menangkap pasien, dan mencuri jenazah selama mereka mengepung kompleks medis tersebut.

Seperti dilaporkan sejumlah media, tentara Israel meninggalkan Rumah Sakit Al Shifa di Kota Gaza pada 24 November setelah menduduki rumah sakit tersebut selama 10 hari, mengusir pasien, korban luka, dokter, paramedis, anggota staf lainnya, dan warga sipil yang sedang berlindung dari serangan yang meningkat di Gaza.

Selain itu, organisasi nirlaba di bidang HAM, Human Rights Watch (HRW), menulis kajian yang menunjukkan bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza dengan sengaja memutus akses masyarakat terhadap air dan makanan.

Seluruh hal tersebut, sebagaimana ditegaskan HRW, adalah berbagai contoh dari tindakan kejahatan perang.

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional menetapkan bahwa sengaja membuat warga sipil kelaparan dengan merampas barang-barang yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk dengan sengaja menghalangi pasokan bantuan, adalah kejahatan perang.

Tidak hanya di Gaza, kekejaman juga dilakukan Israel di Tepi Barat. Muhammad Nezzal, seorang anak Palestina yang dibebaskan sebagai bagian dari perjanjian pertukaran tahanan antara Israel dan kelompok Hamas Palestina, mengatakan beberapa tahanan sampai kehilangan kesadaran karena pemukulan brutal yang dilakukan pasukan Israel selama di penjara.

Nezzal ditangkap tiga bulan lalu di Kabatiye, Jenin, Tepi Barat, dan ditempatkan di penjara administratif selama enam bulan.

Nezzal, yang pulang ke rumah dengan kondisi patah tulang di tubuhnya, mengatakan pasukan Israel terus-menerus menggerebek sel dan memukuli para tahanan. Akibatnya, Nezzal mengalami patah tulang di jarinya, memar di tangan dan berbagai bagian tubuhnya.

Padahal, di lain pihak, beberapa sandera asal Israel yang dibebaskan di Gaza dilaporkan sejumlah media bahwa mereka tidak mendapatkan penyiksaan ketika ditahan oleh kelompok Palestina.

Dengan kondisi kebengisan dan kekacauan yang dilakukan pasukan Israel, tidak heran bila dunia semakin lama semakin mengisolasi negara Zionis itu.

Popularitas Hamas

Sedangkan Hamas sendiri, sebagai target utama yang ingin dihancurkan Israel, popularitasnya di kalangan warga Palestina semakin meroket.

Berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina (PSR) di Tepi Barat dan Jalur Gaza antara 22 November dan 2 Desember 2023, ditemukan bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat tiga kali lipat di Tepi Barat dibandingkan tiga bulan lalu.

Sedangkan di Jalur Gaza, PSR mencatat bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat tetapi tidak signifikan.

Ukuran sampel jajak pendapat ini adalah 1.231 orang dewasa, 750 di antaranya diwawancarai secara tatap muka di Tepi Barat dan 481 di Jalur Gaza di 121 lokasi yang dipilih secara acak.

Ketika ditanya mengenai pilihan responden terhadap partai atau pihak mana yang seharusnya berkuasa di Jalur Gaza setelah perang, hasilnya antara lain 60 persen responden memilih Hamas, 16 persen memilih pemerintahan Otoritas Palestina (PA) tanpa Presiden Abbas, 7 persen memilih PA bersama Abbas, serta 3 persen memilih satu atau lebih dari negara-negara Arab.

Sedangkan ketika ditanya partai politik atau aliran politik mana yang mereka dukung, persentase terbesar memilih Hamas (43 persen), diikuti oleh Fatah (17 persen), sementara 12 persen memilih kelompok lain atau pihak ketiga, dan 28 persen menjawab tidak satupun atau tidak tahu.

Tiga bulan lalu, PSR mencatat bahwa dukungan untuk Hamas hanya mencapai 22 persen dan Fatah sebesar 26 persen.

Berbagai angka tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap Hamas kian membesar meski peperangan telah berlangsung hingga sekitar dua bulan, sehingga impian Israel untuk memusnahkan Hamas saat ini bak "pungguk merindukan bulan".

Copyright © ANTARA 2023

Catatan Baize

erek erek 2d 54

Jenazah Enembe diberangkatkan ke Papua melalui Bandara Soetta******

Dalam proses penyambutan jenazah petugas keamanan dari kepolisian melakukan strelisasi untuk pengamanan terhadap peti jenazah

Tangerang (ANTARA) - Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas Enembe tiba di Terminal Cargo Jenazah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu malam sekitar pukul 21:13 WIB setelah diberangkatkan dari Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Pantauan ANTARA setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, jenazah diiringi sejumlah kendaraan bus yang di isi oleh ratusan pihak keluarga dan kerabat Enembe.

Dalam proses penyambutan jenazah petugas keamanan dari kepolisian melakukan strelisasi untuk pengamanan terhadap peti jenazah terpidana tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersebut.

Kemudian, setelah proses sterilisasi peti jenazah diserahterimakan dan dilakukan pemindahan pada pukul 23:00 WIB untuk langsung diberangkatkan ke Jayapura, Papua melalui penerbangan carter pesawat jenis Airbus milik salah satu maskapai di Terminal 3 Bandara Soetta.

Salah satu perwakilan keluarga Lukas Enembe menyampaikan kepada para keluarga dan kerabat yang ikut mengiringi jenazah untuk segera menuju ke Terminal 3.

Baca juga: Kapolda: Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe dimakamkan di Koya Tengah

Baca juga: Polres siagakan 500 personel amankan penjemputan jenazah Lukas Enembe

"Kita akan berangkat jam 23:00 WIB, silahkan kembali (mobil) ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta," ucapnya.

Sementara itu, informasi yang dihimpun, jenazah mantan Gubernur Papua tersebut dijadwalkan akan tiba pada Kamis (28/12) pagi sekitar pukul 07:00 waktu setempat di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Sesampainya di Papua, direncanakan akan dilakukan penghormatan terhadap jenazah Lukas Enembe. Pihak keluarga telah berkoordinasi dengan Polri terkait kepulangan jenazah Enembe.

Mantan Gubernur Papua dua periode sekaligus terpidana kasus korupsi meninggal dunia di usia 56 tahun saat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Selasa (26/12).

Lukas Enembe selama beberapa bulan terakhir menjalani sidang di Jakarta untuk kasus korupsi yang menjerat dirinya.

Dalam rentang waktu tersebut, kondisi kesehatan Lukas sempat beberapa kali menurun dan dirawat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Lukas Enembe menjadi pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan empat bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp47,8 miliar.

Lukas Enembe, pada persidangan tingkat pertama, divonis delapan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan penjara.

Baca juga: Polda Papua bersiap jaga prosesi kedatangan jenazah Lukas Enembe Kamis

Baca juga: Warga Jayapura diimbau tak terpancing isu soal Lukas Enembe meninggal

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023

Q menghancurkan langit

slot gacor bonus new member

Pengusaha dalam negeri tanamkan modal di Kota Nusantara Rp40 triliun******

Sudah ada 10 pengusaha dalam negeri yang melakukan pembangunan di kawasan Kota Nusantara, dan pasti akan terus bertambah.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Sebanyak 10 pengusaha dalam negeri menanamkan modal di Kota Nusantara, ibu kota negara masa depan Indonesia yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, dengan nilai investasi lebih kurang Rp40 triliun. Sebanyak 10 perusahaan swasta dalam negeri itu, kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono di Penajam, Jumat, telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya proyek pembangunan di kawasan Kota Nusantara. Proyek pembangunan yang dilakukan 10 perusahaan swasta dalam negeri tersebut di ibu kota negara masa depan Indonesia, antara lain pembangunan perkantoran, mal dan hotel. Nilai modal yang ditanamkan 10 pengusaha dalam negeri di ibu kota negara baru Indonesia, ujar dia, mencapai sekitar Rp40 triliun. Perusahaan swasta dalam negeri itu, yakni Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinar Mas Group, Pulau Intan, Group Djarum, Wings Group, Adaro Group, Barito Pasific, Mulia Group, dan Group Astra. "Sudah ada 10 pengusaha dalam negeri yang melakukan pembangunan di kawasan Kota Nusantara, dan pasti akan terus bertambah," ujarnya. Tercatat dalam data OIKN ada sekitar 270 investor dalam maupun luar negeri yang menyatakan minat melakukan investasi di ibu kota negara masa depan Indonesia. OIKN optimistis investasi di ibu kota negara baru Indonesia masih bisa terus bertambah, kata dia, karena semua sudah proses akhir kesepakatan menanamkan modal di Kota Nusantara. OIKN juga mencatat investasi asing atau dari luar negeri yang bakal masuk dalam proyek pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia lebih kurang Rp50 triliun. Investasi perusahaan dari luar negeri itu berbagai sektor, di antaranya perhotelan, rumah sakit, pendidikan, dan pusat perbelanjaan. Pemilik modal dari luar negeri yang bakal menanamkan modal dalam proyek pembangunan Kota Nusantara berasal dari Eropa dan Asia, demikian Agung Wicaksono tanpa menyebutkan dengan rinci perusahaan asing tersebut.Baca juga: Banggar DPR: Pendanaan IKN harus imbang antara APBN dan investasi
Baca juga: Kementerian Investasi menyiapkan 12 proyek dukung pembangunan IKN

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023

Ambisi Berdarah Besi

buku mimpi 40

Polisi berlakukan sistem satu arah hindari macet total di Puncak******

Cianjur (ANTARA) - Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, memberlakukan sistem satu arah lebih cepat menuju Bogor guna menghindari kemacetan total seiring antrean kendaraan yang terus memanjang di jalur Puncak pada Senin petang.

Pewarta ANTARA melaporkan tingginya volume kendaraan yang melintas di jalur Puncak Cianjur meningkat sejak dua hari terakhir mengakibatkan antrean kendaraan tersendat terlihat di titik rawan macet, seperti pertigaan Hanjawar, Kebun Raya Cibodas, dan Pasar Cipanas.

Menjelang petang, volume kendaraan terus meningkat seiring tutupnya tempat wisata di kawasan Puncak-Cipanas, seperti Taman Bunga Nusantara, Kebun Raya Cibodas, dan Savilage Puncak, sehingga antrean kendaraan menuju arah Bogor memanjang dengan laju terhenti.

Baca juga: Kendaraan besar truk dan bus dilarang melintasi jalur Puncak Cianjur

Sepanjang hari ini sistem satu arah menuju Bogor dari kawasan Puncak sempat diberlakukan beberapa kali, namun tidak dapat mengurai antrean yang terus memanjang. Menjelang petang, sistem satu arah untuk ketiga kalinya diberlakukan guna mengurai antrean.

Kasat Lantas Polres Cianjur Ajun Komisaris Polisi Adhi Prasidya mengatakan sejumlah rekayasa arus sempat dilakukan sejak Senin siang yang berkoordinasi dengan Polres Bogor, termasuk memberlakukan sistem satu arah guna memecah antrean kendaraan yang ekornya mencapai 2 kilometer.

"Untuk ekor antrean di wilayah hukum Cianjur sudah lebih dari dua kilometer dengan laju tersendat sehingga menjelang malam kembali kita berlakukan sistem satu arah menuju Bogor. Ini untuk mengurai antrean kendaraan agar tidak mengakibatkan macet total," katanya.

Baca juga: Pemkab Cianjur rekomendasikan Puncak II laik dilalui pendatang

Adhi memprediksi volume kendaraan yang memasuki kawasan Puncak-Cianjur akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun. Berbagai upaya dilakukan guna mencegah terjadinya kemacetan total, termasuk menutup jalur menuju Puncak dari Cianjur atau dari Bogor.

"Penutupan jalur menuju Puncak diberlakukan mulai tanggal 31 Desember pukul 18.00 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 pukul 06.00 WIB. Penutupan diberlakukan mulai dari Tugu Lampu Gentur dan Jalan Cagak Ciloto," katanya.

Jalur Puncak-Cipanas dari Cianjur hanya dapat dilalui pengendara yang berdomisili di Kecamatan Cugenang, Pacet, Cipanas, dan Sukaresmi dengan menunjukkan KTP. Sedangkan warga Cianjur yang tidak tinggal di wilayah tersebut tak diizinkan melintas setelah penutupan.

Baca juga: Jalur menuju Puncak ditutup saat malam pergantian tahun

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

cara mudah kredit hp

Dewas KPK segera eksekusi putusan sidang kode etik Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean segera mengeksekusi hasil putusan sidang kode etik terhadap Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri.

"Nanti kami akan melakukan eksekusi namanya, kami juga akan memanggil Pak Firli untuk menyampaikan putusan," kata Tumpak di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Tumpak mengatakan salinan putusan tersebut telah dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian terhadap Firli Bahuri.

"Nanti Presiden akan melahirkan Keppres pengunduran diri," ujarnya.

Tumpak mengatakan proses pemberhentian lewat sidang kode etik tersebut tidak akan tumpang tindih dengan surat pengunduran diri yang lebih dulu diajukan Firli Bahuri ke Presiden Jokowi.

Hari ini Sidang Kode Etik KPK menyatakan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri telah melakukan pelanggaran kode etik berat.

Baca juga: Dewas KPK: Kasus Firli jadi pertama kalinya Ketua KPK diminta mundur
Baca juga: Dewas KPK: Firli tak bisa banding terhadap putusan sidang kode etik

Tumpak mengatakan ada tiga pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli, pertama adalah mengadakan hubungan langsung dan tak langsung dengan pihak lain yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani KPK, dalam hal ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pelanggaran kedua adalah tidak melaporkan ke sesama pimpinan KPK soal pertemuannya dengan SYL di GOR Tangki Mangga Besar, meski Firli punya kewajiban untuk melaporkan soal pertemuan tersebut.

Sedangkan pelanggaran kode etik yang ketiga adalah soal harta yakni valuta asing dan bangunan serta aset yang tidak dilaporkan di LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Tumpak menjelaskan perbuatan Firli juga dinyatakan telah melanggar Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK Pasal 4 ayat (2) huruf a Pasal 4 ayat (1) huruf j dan Pasal 8 huruf e.

Atas pertimbangan tersebut Dewas KPK kemudian menjatuhkan sanksi terberat bagi insan KPK yakni diminta mengundurkan diri.

"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK," kata Tumpak.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023